Arifin Arifin
Fisip Untan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG KETERTIBAN UMUM Studi Kasus Mengenai Larangan Bermain layang-Layang di Kota Pontianak Alfian Alfian; Rusdiono Rusdiono; Arifin Arifin
PublikA Jurnal Ilmu Administrasi Negara (e-Journal) Vol 10, No 2 (2021): PUBLIKA, EDISI JUNI 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i2.2621

Abstract

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak. Permasalahan mengenai larangan bermain layang-layang yang terjadi di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih maraknya  permainan layang-layang yang dilakukan di lingkungan masyarakat terutama di wilayah Kota Pontianak. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan teori Charles O. Jones (dalam Widodo2012:89)yang terdiri dari : 1) Organisasi.Organisasi berkaitan dengan pelaksanaankebijakan, SOP, sumberdaya keuangan dan peralatan dalam pelaksanaan program kebijakan larangan bermain layang-layang di Kota Pontianaksudah berjalan dengan baik; 2) Interpretasi.Pemahaman dari pelaksana kebijakan mengenai tujuan dan isi sudah cukup baik namun pemahaman yang kurang dari sasaran kebijakan disebabkan oleh sosialisasi yang belum optimal dan dukungan dari masyarakat yang rendah; 3)Aplikasi.penerapan pelaksanaan kebijakan mengenai pelaksanaan program yang dilakukan belum optimal dan masih menuju ke tahap dinamis. Saran dalam penelitian ini adalah implementor harus lebih mempunyai gagasan atau ide dalam menjalankan suatu progam yang efektif dan efisien yang berbasis tentang larangan bermain layang-layang agar kebijakan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersifat dinamis. Serta sosialisasi kepada pihak masyarakat di lingkup RT sekaligus kepada warga masyarakat harus dilakukan secara teratur agar masyarakat dapat mengetahui dan mendukung adanya kebjakan yang bertujuan untuk ketetiban umum terutama mengenai larangan bermain layang-layang di Kota Pontianak.  
IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA NANGA TEKUNGAI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG Lusiana E1013161001 Yeni; Arifin Arifin; Dewi Utami
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 10, No 1 (2021): PUBLIKA, EDISI MARET 2021
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v10i1.2645

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah Komunikasi yang kurang optimal antara BPD Desa Nanga Tekungai dengan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kerja pemerintah desa. Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai yang relatif rendah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III (dalam Agustino 2016:136-141) yang terdiri dari: 1) Komunikasi, transmisi dan konsistensi dalam penyampaian Implmentasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang masih belum berjalan secara optimal. 2) Sumber Daya, anggota BPD di Desa Nanga Tekungai masih rendah, dari kelima anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya 1 orang saja yang berpendidikan D-III, sedangkan yang lainnya hanya tamatan SD dan SMP. Serta sarana dan prasarananya yang kurang memadai. 3) Disposisi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang bisa dikatakan sudah cukup baik dalam menjalankan komitmenya. 4) Struktur Birokrasi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai kabupaten Sintang belum menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun saran yang direkomendasikan oleh peneliti adalah perlu ditingkatkannya lagi kinerja dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinyaKata Kunci: Implementasi, Tugas dan Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa.