Garuda - Garba Rujukan Digital

Tanggung Jawab Calon Notaris Magang pada Kantor Notaris dalam Prespektif Undang-Undang Jabatan Notaris Hasna Shofiya; Abdul Halim Barkatullah; Ahmad Syaufi
Banua Law Review Vol. 4 No. 1 (2022): April
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v4i1.33

Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis mengenai apa saja tanggung jawab calon notaris yang magang pada kantor notaris dan memahami calon notaris magang dapat menjalankan tugas magangnya dengan tepat di masa magangnya pada kantor notaris. Hasilnya dengan diadakannya program notaris magang calon notaris dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan sehari-hari Notaris lakukan dam Pada pasal 16 A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris seharusnya berkewajiban menjaga kerahasiaan segala yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, bukan calon notaris magang, perlu adanya ketentuan tersendiri yang mengatur calon notaris magang

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin Ahmad Syaufi
Muwazah Vol 9 No 1 (2017)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v9i1.1113

Violence against girls lately increasingly widespread, whether physical, psychological, and sexual. To provide services and protection against the girl child victims of crime, especially the crime of sexual violence, the police have established Women and Children Unit (Unit PPA). This study aims to identify and analyze the obstacles faced Unit PPA Polresta Banjarmasin in providing legal protection for women victims of child sexual abuse. This research uses empirical legal research with the research conducted analytical descriptive and explanatory. The types of data used in this study included primary data in the form of interviews and the question as written, and secondary data.The results showed that the obstacles faced Unit PPA Polresta Banjarmasin in providing legal protection, among others: victims hesitate to report, the family and the community who do not understand and tend to blame victims for sexual violence, the revocation of a report from the victim, the suspect fled, sexual violence is usually carried out at night in bed days, and the lack of facilities and infrastructure owned Unit PPA Polresta Banjarmasin.

Policy of Criminal System Formulation Oriented to Rape Crime Victims Ahmad Syaufi; Diana Haiti
Sociological Jurisprudence Journal Vol. 1 No. 2 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/scj.1.2.734.103-112

Criminal act of rape has received considerable attention among the public nowadays. The care and protection of the interests of the victims of the rape crime either through criminal justice process or certain social care facilities is an absolute part that needs to be considered in criminal law policies and social policies. Therefore, in the formulation of the criminal system, it is time to pay attention to the victim's interest to realize the equitable distribution of justice for the rights of rape victims to be protected. In the effort of developing and renewing the criminal law in Indonesia, it is necessary to conduct an assessment related to the policy of punishment formation system which is oriented to the rape crime victims in the coming criminal law. This study employed a qualitative research using normative law research design. In an effort to achieve the research objectives that have been determined, this study used statute approach and conceptual approach. Based on the results and discussion, policy formulation of punishment system that is oriented to rape crime victims in future criminal law is as follows: (1) in the material criminal law, protection of rape crime victims in its development is regulated in a Bill of Criminal Law, including the formulation of passive national principles, the extension of the concept of criminal acts of rape, and the formulation of types of sanctions. (2) in formal criminal law, the protection of victims, especially the rape crime victims, has been regulated in a Bill of Criminal Procedure Law, with the granting of procedural rights such as the right of a translator and the right of reimbursement of expenses. It is because legal protection against victims of rape crime is in need of services such as psychosocial, medical, and safe house.

The Settlement of Disputes Between The Workers and Wetland Palm Oil Company in the District of Barito Kuala Yulia Qamariyanti; Ahmad Syaufi; Diana Rahmawati; Rahmat Budiman; Saprudin Saprudin
Lambung Mangkurat Law Journal Vol 1, No 2 (2016): September
Publisher : Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama den

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/lamlaj.v1i2.23

Barito Kuala District has developedpalm oil plantation sector in wetlands areawhich gradually changed the pattern of its community life. Previously, most of the peoplewere sharecroppers with the land as their main commodities, then they become the laborbecause the companies employ people especially from the local community.This researchis an empirical legal study to obtain primary data and literature study to obtain secondarydata. Its population is the palm oil plantations in Barito Kuala District and the sample ispalm oil plantations in wetlands, which employ workers. In relation to the employment, thereare sometimes disagreements among the parties which can be caused by a variety of factors.The settlement of the industrial disputes is through stages of the bipartite; the mediation(tripartite); conciliation; arbitration; and the Industrial Relations Court. Industrial RelationsCourt is the last effort for the disputing parties in industrial relations that can not be resolvedthrough out courts, regulated in Law Number 2 of 2004 concerning Industrial RelationsCourt

Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Gula Yang Tidak Mencantumkan Label Ukuran Kevin Cristopher Sitorus; Ahmad Syaufi; Muhammad Topan
Banua Law Review Vol. 5 No. 1 (2023): April
Publisher : Banua Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/balrev.v5i1.54

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terhadap pedagang gula yang tidak mencantumkan label ukuran dan juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi legal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersumber pada data primer berupa penelitian lapangan yang didukung dengan data sekunder. Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan yang sedang diteliti.Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin adalah dengan 2 cara,yaitu preventif dan represif, untuk cara preventif yaitu dengan melaksanakan pengelolaan standar ukuran dan laboratorium kemetrologian serta melaksanakan pengawasan UTTP dan BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) sedangkan untuk upaya represif dalam rangka penegakan hukum pada umumnya, penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dalam rangka mata rantai sistem acara pidana, contohnya : Yang pertama menegur dan kedua adalah merampas barang pelaku berdasarkan pasal 33 Undang-Undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Kedua, Kendala yang dihadapi penyidik PPNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin terkait Metrologi Legal di Kota Banjarmasin ialah keterbatasan kewenangan terkait penindakan dan proses penyidikan secara langsung dan sangat terbatasnya SDM serta sarana dan prasarana yang mumpuni

PEMAHAMAN SISWA SEKOLAH MENENGAH ATAS TERHADAP DAMPAK PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL Ahmad Syaufi; Diana Haiti
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.16206

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial, dan pengetahuan siswa SMA/SMK terhadap konsekuensi hukum terhadap penyalahgunaan media sosial. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dengan sumber data primer terdiri atas siswa SMA Negeri 5 Banjarmasin, SMA Negeri 8 Banjarmasin, SMK Negeri 4 Banjarmasin, dan SMK Suhada Banjarmasin yang berada di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Pengumpulan data primer dilakukan melalui angket/kuisioner yang dibagikan secara acak kepada 400 siswa SMA/SMK sebagai responden Hasil penelitian ditemukan bahwa pemahaman siswa SMA/SMK terhadap dampak negative penggunaan media sosial masih kurang. Walaupun mereka memahami dampak positif dalam memanfaatkan media sosial sebagai media komunikasi dan mencari pengetahuan, namun mereka sebagian besar tidak memahami dampak negatif media sosial. Selain itu, kebanyakan siswa SMA/SMK di Keceamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin tidak mengetahui larangan dan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penyalahgunaan media sosial yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sehingga wajar sebagian besar siswa SMA/SMK tidak mengetahui konsekuensi hukum atas penyalahgunaan media sosial

The Existence of Customary Law: Badamai Customary Law Ahmad Syaufi; Aurora Fatimatuz Zahra; Mursidah
Research Horizon Vol. 1 No. 3 (2021)
Publisher : Publindo Akademika

Adat badamai is one form of dispute resolution commonly carried out by the Banjar people. Adat Badamai is also meant as a result of the process of deliberation in the discussion together with the intention of achieving a decision as a solution to a problem. Adat Badamai is done in order to avoid disputes that can endanger the social order. This study aims to determine the existence of Badamai Customary Law in Banjar Community, Kalimantan. The study was conducted by using socio-legal approach in analyzing the role of modern regulation with the customary practices. results showed that the existence of customary law in South Kalimantan in the Banjar tribe community is a reality that can be found in the people of Banjar people in South Kalimantan, known as the Badamai custom. Adat Badamai is done in order to avoid disputes that can endanger the social order. The Badamai decision produced through the mechanism of deliberation is an alternative effort in finding a way out to solve problems that occur in society. In the Banjar community if there is a dispute between residents or acts of persecution or violation of norms (adat) or fights or traffic violations, then the community tends to resolve in a customary-based manner.

Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Novita Anggraini*; Helmi Helmi; Ahmad Syaufi
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i3.25625

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk menganaliasa hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana sehingga terdapat disparitas terhadap putusan tindak pidana narkotika dan Pidana Mati. Dan kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun metode Penelitian yang digunakan adalah Normatif. Tipe Penelitian legal Reform Oriented dengan bahan hukum yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Putusan Pengadilan Terkait Hukum Pidana Mati. Hasil dari Penelitian ini adalah Perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap perkara yang sama, khususnya perkara narkotika merupakan bagian dari kewenangan hakim untuk memutus suatu perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hati nuraninya. Meskipun suatu perkara dituntut dan diputus dengan pasal yang sama, bukan berarti pemidanaannya juga harus sama. Hal ini disebabkan karena tidak ada perkara yang benar-benar sama, baik mengenai latar belakang pelaku melakukan tindak pidana, modus operandi maupun jumlah berat barang bukti yang ditemukan pada saat terjadinya penangkapan. Kedua Kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana narkotika dimasa yang akan datang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya mengenai penjatuhan putusan pidana mati masih diatur dan diperlukan dalam KUHP meskipun pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak menjadi pidana pokok dan beralih menjadi pidana alternatif

Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi Sukmandari Putri; Ahmad Syaufi; Achmad Faishal
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26664

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Fokus permasalahan yang diangkat dalam tesis ini adalah Bagaimana penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Apakah syarat-syarat pelaksanaan diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memenuhi rasa keadilan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, diversi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang berfokus pada pemulihan dan reintegrasi anak, dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan memperhatikan perlindungan hak-hak anak. Diversi bertujuan untuk mencegah penghukuman pidana yang berlebihan, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki. Adanya syarat diversi yang kemudian memunculkan batasan terhadap pelaksanaan diversi dapat dikatakan tidak sesuai dengan konsep keadilan restoratif yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak serta tujuan SPPA Yang mana nilai utama Keadilan Restoratif adalah penyembuhan, pemulihan keadaan dan bukan pembalasan, pembelajaran moral, pengampunan dan tanggung jawab dan tujuan SPPA yang dibuat untuk lebih melindungi Hak-Hak Anak baik sebagai pelaku maupun korban.

Protecting Digital Society: Policies for Criminalizing Illegal Smartphone Applications Through Cyber Law Frameworks Kity Tokan; Muhammad Erham Amin; Ahmad Syaufi; Mispansyah Mispansyah
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 03 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i03.1055

This research aims to contribute to the development of criminal law policies addressing the widespread distribution of smartphone applications, both APK and iOS, that are used as tools for unauthorized online loan activities, online fraud, threats, and intimidation. These applications often disguise themselves as legitimate online loan platforms, wedding invitation apps, and parcel delivery services. Upon download, they illicitly debit mobile banking accounts or present themselves as government auction platforms for criminal goods at discounted prices, posing significant threats to consumers, debtors, and the general public. Theoretical framework: The foundation of this research lies in cyber law theory, which endeavors to create legal strategies to address cybercrimes and safeguard the digital community. This study utilizes a multidisciplinary approach, integrating legal analysis, policy assessment, and collaboration with stakeholders. Methods: This study utilized the normative juridical method to examine digital policies by criminalizing illegal smartphone applications through cyber law policies. This approach involves a systematic legal analysis of current regulations, assessing their effectiveness, and suggesting formal legal measures to address new threats posed by unauthorized applications, with an emphasis on protecting digital society from harm. Results and Conclusions: This indicates a pressing need for comprehensive criminal law policies specifically designed to effectively combat these unauthorized applications. Such policies are crucial in preventing and mitigating the harms caused by these applications before they impact society. The author's contribution lies in proposing formal offenses against the creators and disseminators of these applications. malicious applications, thereby bridging the current gap in legal measures to counteract digital criminal activities. Originality/Value: This research underscores the urgency of formulating and implementing cyber law policies to safeguard the public from the detrimental effects of illicit smartphone applications. Its originality lies in proposing innovative legal strategies to proactively address emerging digital threats.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search