Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
3.069
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Jurnal Private Law Universitas Mataram
Kusuma, Rahmawati
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit Rahmawati Kusuma
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.039 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.215

Abstract

Pemberian pinjaman kepada nasabah atau yang sering dikenal dengan istilah kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yang dapat berupa bunga, provisi dan jasa bank lainnya. Namun pada sisi tertentu tidak jarang juga sering terjadi apa yang di sebut dengan istilah kredit macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melakukan peluncuran kredit dengan didasari pada upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank mewajibkan nasabah untuk mengasuransikan barang jaminan yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit untuk kepentingan pihak bank .
KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN IURAN BPJS PADA PERPRES NOMER 82 TAHUN 2018 KEDALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Rahmawati Kusuma
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4037

Abstract

This paper aims to obtain a complete, detailed and systematic analysis in comparing Presidential Decree Number 82 of 2018 with Perpres Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This research uses normative research. The results of this study are the consequences of changes in BPJS contributions in Presidential Decree Number 82 of 2018 with Presidential Decree Number 64 of 2020, that the adjustment of these contributions will have various impacts, both for BPJS Kesehatan, the sustainability of the JKN program, and for the community as participants, namely: Increasing the number of non-participants. active, Participants will descend to a lower class, and prospective participants are reluctant or unwilling to register themselves with BPJS Kesehatan because the increase in contributions is too high.Keywords: Legal Consequences; Changes to Presidential Regulation. ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis di dalam melakukan perbandingan Perpres Nomor 82 tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif . Hasil penelitian ini, konsekuensi perubahan iuran BPJS pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, bahwa penyesuaian iuran tersebut akan memberikan dampak yang beragam, baik bagi BPJS Kesehatan, keberlangsungan program JKN, maupun bagi masyarakat selaku peserta yaitu: peningkatan jumlah peserta non aktif, Peserta akan turun ke kelas yang lebih rendah, dan calon peserta enggan atau tidak mau mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dikarenakan kenaikan iuran yang terlalu tinggi.
Penempatan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Rahmawati Kusuma; M.Yazid Fathoni; Hasan Asy’ari
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i1.2088

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menginventarisir pengaturan yang terkait dengan penempatan Tenaga Kerja asing di Indonesia dan Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (compartive approach). Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Bab VII yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.
HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Rahmawati Kusuma; AD Basniwati; Lalu Guna Nugraha; Sri Hariati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (48.035 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.3242

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya dan akibat bukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011  tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun hal ini masih juga tidak dihiraukan oleh sebagian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan dedukatif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Sedangkan akibat hukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.
Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Rahmawati Kusuma; Any Suryan i Hamzah; Lalu Husni; Zaeny Asyhadie
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.227 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara sosial maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang .
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN JAMINAN SOSIAL PADA PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 Dodi Hidayat; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (556.598 KB)

Abstract

The purpose of this study is to find out how administrative sanctions are regulated in Presidential Regulation Number 14 of 2021 and to find out the basis for consideration of Presidential Regulation Number 14 of 2021. The method used is normative research method. The research results show that Presidential Regulation Number 14 of 2021 contradicts with higher regulations, namely the National Social Security System Law, Human Rights Law, and the Constitution. The basis considerations for the issuance of Presidential Decree No. 14 of 2021 are the need for the procurement of COVID-19 vaccines, the scope of force majeure, follow-up events after the implementation of vaccinations, and an advance payment or down payment for the provision of COVID-19 vaccine. Furthermore, to improve economic stability as the legal basis for the issuance of the Presidential Regulation Number 2 of 2020.
TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SMARTPHONE DI KOTA MATARAM I Kadek Kertayasa; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.506 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli smartphone di Kota Mataram dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian garansi elektonik smartphone di Kota Mataram. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian mengungkap bahwa tanggung jawab penjual dalam jual beli smartphone adalah dengan memberikan garansi jaminan dari suatu produk, menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pelaku usaha akan memberikan ganti rugi dan service sesuai dengan tingkat kerusakan di luar kesalahan pengguna.
ANALISIS PUTUSAN NO. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel TENTANG GUGATAN SEDERHANA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PANGAN ANTARA SUPLAYER BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DENGAN AGEN/E-WARONG Nidaan Havia; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (128.975 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Putusan 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan adanya putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut dimana suplayer daging selanjutnya disebut sebagai pengguga mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Sederhana, tetapi tidak memperhatikan Perma No. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga cacat di syarat formil. Selanjutnya akibat hukum yang timbul atas terjadinya sengketa ini dimana pihak penggugat yaitu Suplayer Daging tidak dapat lagi memasok bahan pangan kepada Agen/E-Warong di Kecamatan Pringgasela karena kontrak Kerjasama yang otomatis terputus.
Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Khusus Antara Bank Ntb Syariah Dengan Anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Mita Lestari; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.893 KB)

Abstract

This research aims are to know how the implementation of provision specific loans between Bank NTB Sharia with UMKM IPEMI member and how is the default settlement mechanism will be taken by Bank NTB Sharia if another party breach the contract. This research is qualified as normative empirical legal research. the research result shows that Bank NTB Sharia provide convenience for the UMK in the loan process until it realization with bigger opportunity, because of UMKM IPEMI is an association which have big success rate and also contribute in regional economy empowerment. The dispute settlement mechanism is conducted by the Bank NTB Sharia according to Article 55 Law Number 21 of 2008 and Article 26 of Murabahah Loans Contract of Bank NTB Sharia.
Pertanggungjawaban Perdata Bank NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah : (Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr) Assyifa Gema Ayu Mandalika; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.232 KB)

Abstract

This study aims to determine the basis for the judge's considerations in Decision Number 245/PDT.G/2018/PN.Mtr and the legal consequences arising from the loss of customer credit guarantee documents at Bank NTB. The method used by the author in this study is a normative research method. The result of the research is that the Panel of Judges stated that the Defendant's actions were against the law so that the Defendant had to pay compensation to the Plaintiff and pay the court costs incurred in this trial as a result of the unlawful acts committed.
Co-Authors AD. Basniwati Anita Nabila Nurdiansari Any Suryan i Hamzah Aryawan Arham Assyifa Gema Ayu Mandalika Astriani Budi Lestari Dodi Hidayat Elinda Sari Fathoni, M. Yazid Gumilang Rustamaji Hasan Asy’ari I Kadek Kertayasa Lalu Guna Nugraha Lalu Hadi Adha Lalu Husni Mita Lestari Mukhlas Muliamar Nidaan Havia Sri Hariati Zaeni Asyhadie Zaeni Asyhadie Zaeny Asyhadie