Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.914

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmu Hukum The Juris Jurnal Jatiswara Pagaruyuang Law Journal PALAR (Pakuan Law review) Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law

Kusuma, Rahmawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram

Author-ID : 3434062

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

KONSEKUENSI HUKUM PERUBAHAN IURAN BPJS PADA PERPRES NOMER 82 TAHUN 2018 KEDALAM PERPRES NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN Rahmawati Kusuma
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.4037

This paper aims to obtain a complete, detailed and systematic analysis in comparing Presidential Decree Number 82 of 2018 with Perpres Number 64 of 2020 concerning Health Insurance. This research uses normative research. The results of this study are the consequences of changes in BPJS contributions in Presidential Decree Number 82 of 2018 with Presidential Decree Number 64 of 2020, that the adjustment of these contributions will have various impacts, both for BPJS Kesehatan, the sustainability of the JKN program, and for the community as participants, namely: Increasing the number of non-participants. active, Participants will descend to a lower class, and prospective participants are reluctant or unwilling to register themselves with BPJS Kesehatan because the increase in contributions is too high.Keywords: Legal Consequences; Changes to Presidential Regulation. ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk memperoleh analisis secara lengkap, rinci dan sistematis di dalam melakukan perbandingan Perpres Nomor 82 tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif . Hasil penelitian ini, konsekuensi perubahan iuran BPJS pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dengan Perpres Nomor 64 Tahun 2020, bahwa penyesuaian iuran tersebut akan memberikan dampak yang beragam, baik bagi BPJS Kesehatan, keberlangsungan program JKN, maupun bagi masyarakat selaku peserta yaitu: peningkatan jumlah peserta non aktif, Peserta akan turun ke kelas yang lebih rendah, dan calon peserta enggan atau tidak mau mendaftarkan diri ke BPJS Kesehatan dikarenakan kenaikan iuran yang terlalu tinggi.

Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit Rahmawati Kusuma
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Pemberian pinjaman kepada nasabah atau yang sering dikenal dengan istilah kredit dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama, hal ini dikarenakan pendapatan terbesar dari usaha bank berasal dari pendapatan usaha kredit yang dapat berupa bunga, provisi dan jasa bank lainnya. Namun pada sisi tertentu tidak jarang juga sering terjadi apa yang di sebut dengan istilah kredit macet. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet ini selain berasal dari nasabah, dapat juga berasal dari bank, karena bank tidak terlepas dari kelemahan yang dimilikinya. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk melakukan peluncuran kredit dengan didasari pada upaya mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari, bank mewajibkan nasabah untuk mengasuransikan barang jaminan yang menjadi agunan dalam perjanjian kredit untuk kepentingan pihak bank .

Penempatan Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia Rahmawati Kusuma; M.Yazid Fathoni; Hasan Asy’ari
Pagaruyuang Law Journal Volume 4 Nomor 1, Juli 2020
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v4i1.2088

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menginventarisir pengaturan yang terkait dengan penempatan Tenaga Kerja asing di Indonesia dan Untuk mengetahui sinkronisasi peraturan penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif, Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (compartive approach). Untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja nasional terutama dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi di bidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga kerja Indonesia, maka tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia sepanjang dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat dilakukan oleh pihak manapun sesuai dengan ketentuan kecuali pemberi kerja orang perseorangan. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah telah memasukkan aturan-aturan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) pada Bab VII yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

HAK PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN Rahmawati Kusuma; AD Basniwati; Lalu Guna Nugraha; Sri Hariati
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya dan akibat bukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011Â tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menegaskan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Namun hal ini masih juga tidak dihiraukan oleh sebagian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian normatif, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan analisanya pada proses penyimpulan dedukatif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa bentuk jaminan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hak-hak pesertanya sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK). Sedangkan akibat hukum bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENUNDAAN ATAU PENGHENTIAN JAMINAN SOSIAL PADA PERPRES NOMOR 14 TAHUN 2021 Dodi Hidayat; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

The purpose of this study is to find out how administrative sanctions are regulated in Presidential Regulation Number 14 of 2021 and to find out the basis for consideration of Presidential Regulation Number 14 of 2021. The method used is normative research method. The research results show that Presidential Regulation Number 14 of 2021 contradicts with higher regulations, namely the National Social Security System Law, Human Rights Law, and the Constitution. The basis considerations for the issuance of Presidential Decree No. 14 of 2021 are the need for the procurement of COVID-19 vaccines, the scope of force majeure, follow-up events after the implementation of vaccinations, and an advance payment or down payment for the provision of COVID-19 vaccine. Furthermore, to improve economic stability as the legal basis for the issuance of the Presidential Regulation Number 2 of 2020.

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK SMARTPHONE DI KOTA MATARAM I Kadek Kertayasa; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan perjanjian garansi dalam jual beli smartphone di Kota Mataram dan untuk mengetahui perlindungan hukum konsumen terhadap perjanjian garansi elektonik smartphone di Kota Mataram. Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empiris. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian mengungkap bahwa tanggung jawab penjual dalam jual beli smartphone adalah dengan memberikan garansi jaminan dari suatu produk, menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu pelaku usaha akan memberikan ganti rugi dan service sesuai dengan tingkat kerusakan di luar kesalahan pengguna.

ANALISIS PUTUSAN NO. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel TENTANG GUGATAN SEDERHANA MENGENAI WANPRESTASI DALAM PENGADAAN PANGAN ANTARA SUPLAYER BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DENGAN AGEN/E-WARONG Nidaan Havia; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 3 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai Putusan 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan adanya putusan No. 17/Pdt.G.S/2020/PN.Sel tentang gugatan sederhana mengenai wanprestasi dalam pengadaan pangan antara suplayer bahan pangan BPNT dengan Agen/E-Warong. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut dimana suplayer daging selanjutnya disebut sebagai pengguga mengajukan gugatan dalam bentuk Gugatan Sederhana, tetapi tidak memperhatikan Perma No. 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga cacat di syarat formil. Selanjutnya akibat hukum yang timbul atas terjadinya sengketa ini dimana pihak penggugat yaitu Suplayer Daging tidak dapat lagi memasok bahan pangan kepada Agen/E-Warong di Kecamatan Pringgasela karena kontrak Kerjasama yang otomatis terputus.

Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Khusus Antara Bank Ntb Syariah Dengan Anggota Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI) Mita Lestari; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (395.893 KB)

This research aims are to know how the implementation of provision specific loans between Bank NTB Sharia with UMKM IPEMI member and how is the default settlement mechanism will be taken by Bank NTB Sharia if another party breach the contract. This research is qualified as normative empirical legal research. the research result shows that Bank NTB Sharia provide convenience for the UMK in the loan process until it realization with bigger opportunity, because of UMKM IPEMI is an association which have big success rate and also contribute in regional economy empowerment. The dispute settlement mechanism is conducted by the Bank NTB Sharia according to Article 55 Law Number 21 of 2008 and Article 26 of Murabahah Loans Contract of Bank NTB Sharia.

Pertanggungjawaban Perdata Bank NTB Syariah Terkait Hilangnya Dokumen Jaminan Kredit Nasabah : (Analisis Putusan Nomor 245/Pdt.G/2018/PN.Mtr) Assyifa Gema Ayu Mandalika; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 2 No. 1 (2022): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.232 KB)

This study aims to determine the basis for the judge's considerations in Decision Number 245/PDT.G/2018/PN.Mtr and the legal consequences arising from the loss of customer credit guarantee documents at Bank NTB. The method used by the author in this study is a normative research method. The result of the research is that the Panel of Judges stated that the Defendant's actions were against the law so that the Defendant had to pay compensation to the Plaintiff and pay the court costs incurred in this trial as a result of the unlawful acts committed.

KAJIAN TENTANG ITSBAT NIKAH DAN ANALISIS PERMASALAHAN YURIDIS DALAM HUKUM NASIONAL Lalu Hadi Adha; H. Zaeni Asyhadie; Rahmawati Kusuma
Private Law Vol. 1 No. 2 (2021): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Itsbat nikah adalah suatu ketetapan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian atau hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan itsbat nikah ini khusus bagi yang beragama Islam, terutama bagi mereka yang tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akte nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun itsbat nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan: a) Dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya aktanikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurt UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengabdian ini kami bersama tim telah memberikan informasi dan pengetahuan tentang prosedur Itsbat Nikah serta tujuan pentingnya dilaksanakan Itsbat Nikah pada masyarakat yang perkawinanya belum tercatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi warga masyarakat khususnya umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari instansi yang berwenang serta memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan itu, dan perlindungan terhadap akibat hukum yang akan muncul kemudian.

Co-Authors AD. Basniwati Anita Nabila Nurdiansari Any Suryan i Hamzah Aryawan Arham Assyifa Gema Ayu Mandalika Astriani Budi Lestari Dian Sri Wahyuni Dodi Hidayat Dwi Wahyuningsih Elinda Sari Fathoni, M. Yazid Fitria Wulandari Gumilang Rustamaji H. Zaenal Arifin Dilaga Hamzah, Any Suryani Hasan Asy’ari I Kadek Kertayasa Imani Septianingsih Lalu Guna Nugraha Lalu Hadi Adha Lalu Husni Mahendra Wijaya Kusuma Mita Lestari Mukhlas Muliamar Nidaan Havia Prastiwi Handani Sri Hariati Zaeni Asyhadie Zaeni Asyhadie Zaeny Asyhadie

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search