Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BERKELANJUTAN DAS CILIWUNG HULU KABUPATEN BOGOR Suwarno, Joko; Kartodiharjo, Hariadi; Pramudya, Bambang; Rachman, Saeful
ISSN 0216-0897
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diperkirakan 13% atau 62 DAS dari 470 DAS di Indonesia berada dalam kondisi kritis, meskipun upaya konservasi tanah dan air dalam pegelolaan DAS telah diimplementasikan. DAS Ciliwung merupakan salah satu DAS kririts tersebut. Penelitian ini dilakukan di DAS Ciliwung Hulu, Kabupaten Bogor, ditujukan untuk (1) menentukan indeks keberlanjutan pengelolaan DAS Ciliwung Hulu, (2) mengetahui faktor-faktor penting yang menentukan tingkat keberlanjutan DAS Ciliwung Hulu, dan (3) memformulasikan pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu. Analisis yang digunakan dalam penelitian adalah (MDS) untuk memperoleh nilai indeks keberlanjutan pengelolaan DAS. Analisis digunakan untuk menentukan faktor-faktor pengungkit dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. Formulasi pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan digunakan analisis prospektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Ciliwung Hulu kurang berkelanjutan. Faktor kunci dalam pengelolaan berkelanjutan DAS Ciliwung Hulu adalah (1) kapasitas koordinasi instansi pemerintah, (2) pemanfaatan kegiatan jasa wisata, (3) alternatif pendapatan petani dari kegiatan non-pertanian, (4) kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan, dan (5) perubahan penggunaan lahan menjadi lahan terbangun. Strategi pengembangan kebijakan pengelolaan berkelanjutan perlu dilakukan melalui intervensi peningkatan kinerja kelima faktor kunci tersebut secara terpadu dalam pengelolaan DAS Ciliwung Hulu. Multidimensional Scaling leverage.
MODEL PENGENDALIAN LINGKUNGAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA BARU BERKELANJUTAN Hadi, Syamsul; Pramudya, Bambang; Sutjahjo, Surjono Hadi; Hadi, Setia
Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 13 No. 1 (2012)
Publisher : Center for Environmental Technology - Agency for Assessment and Application of Technology

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.663 KB) | DOI: 10.29122/jtl.v13i1.1400

Abstract

AbstrakPembangunan kota baru diharapkan dapat memecahkan masalah seperti pengurangan migrasi ke kota-kota besar, pembangunan ekonomi regional, dll, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan tujuan. Perubahan lingkungan adalah salah satudampak yang tidak dipertimbangkan dengan hati-hati ketika kota baru direncanakan dan dikembangkan. Tujuan penelitian ini untuk merumuskan model pengendalian lingkungan selama pembangunan kota baru, untuk mencapai tujuan keberlanjutan.Studi kasus penelitian dilakukan di kota baru Bumi Serpong Damai (BSD) di Propinsi Banten, Indonesia. Penelitian ini menganalisis kualitas udara dan air dan kemudian membandingkan keduanya dengan kualitas lingkungan standar, analisis keberlanjutan BSD menggunakan skala multidimensional (MDS), dan merumuskan parameter kuncimenggunakan “prospective tools”, model mengembangkan pengendalian lingkungan menggunakan sistem dynamic, dan merumuskan prioritas kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa air dan tanah di sekitar daerah BSD terkontaminasi limbah organik seperti BOD dan COD, sedangkan atmosfer mengandung gas toksik seperti: CO, SOx, NOx, ozon (O3) dan TSP. Di dalam analisis keberlanjutan mengungkapkan bahwa kota BSD mempunyai kategori kurang berkelanjutan (46,75), kurang dari 50 poin. Hanya dalam aspek seperti infrastruktur dan teknologi (52,20), ekonomi (53,17) dan hukum dan lembaga (59,95) mendekati kategori berkelanjutan. Sementara dalam aspek ekologi (42,22) dan sosial budaya (26,49) kota BSD dikategorikan tidak berkelanjutan.Terdapat 22 faktor pengaruh dan 5 parameter kunci untuk dapat dipertimbangkan kota BSD di dalam mencapai kota yang keberlanjutan. Disarankan kebijakan untuk pengembangan kota berkelanjutan baru harus ada penyediaan teknologi produksibersih, penyediaan fasilitas sistem pembuangan kotoran, pengembangan jaringan jalan, transportasi umum yang efektif dan efisien, mempertimbangkan budaya lokal, peningkatan lembaga yang sesuai. kata kunci: kota baru, kualitas air dan udara, system pembuangan kotoran, model, strategi, dan kebijakan.kata kunci: kota baru, kualitas air dan udara, system pembuangan kotoran, model, strategi, dan kebijakan.
PRIORITAS PENGEMBANGAN KAWASAN PERKEBUNAN TEBU DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Osly, Prima Jiwa; Widiatmaka, Widiatmaka; Pramudya, Bambang; Murtilaksono, Kukuh
MAJALAH ILMIAH GLOBE Vol 17, No 1 (2015)
Publisher : Badan Informasi Geospasial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.311 KB) | DOI: 10.24895/MIG.2015.17-1.216

Abstract

Lahan merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam pengusahaan perkebunan, karena lahan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Pemanfaatan sumber daya lahan perlu disesuaikan dengan kondisi agroekologinya, agar usaha pertanian dapat berkelanjutan. Usahatani tebu merupakan praktek penggunaan lahan komersial monokultural yang sering menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati pertanian (agrobiodiversity). Penelitian ini difokuskan pada pemilihan lahan yang tepat dan diprioritaskan untuk penanaman tebu. Integrasi pendekatan Multi Criteria Decision Making (MCDM) dan Sistem Informasi Geografis (SIG) menyediakan sistem pendukung keputusan spasial yang kuat dan efisien untuk menghasilkan peta kesesuaian lahan dan prioritas pengembangan kawasan serta untuk menganalisis data spasial dan membangun proses untuk pendukung keputusan. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis prioritas pengembangan kawasan perkebunan tebu dan melakukan analisis ketersediaan lahan untuk kawasan perkebunan Tebu. Penelitian ini menggunakan metode Multi Criteria Decision Making (MCDM) berbasis Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan Sistem Informasi Geografis (SIG). Berdasarkan hasil analisa total areal yang berpotensi dimanfaatkan untuk kawasan perkebunan tebu tersebut adalah sebesar 121.484,83 ha atau 21,48% dari total daratan Kabupaten Seram Bagian Timur. Total areal tersebut terbagi pada kelas Prioritas I sebesar 76.751,79 ha (63,18%), kelas Prioritas II sebesar 41.807,84 ha (34,41%) dan kelas Prioritas III sebesar 2.925,21 ha (2,41%).Kata kunci: Tebu, MCDM, AHP, SIG, PrioritasABSTRACTLand is one of the most important production factors in plantation industry, because the land is a growing medium for plants. Utilization of land resources needs to be adapted to its agro-ecology conditions, in order to be sustainable. Sugarcane farming is a monoculture commercial land use practices that often lead to a decrease in agricultural biodiversity. This study focused on the selection of appropriate land and prioritized for planting sugarcane. Integration of Multi Criteria Decision Making (MCDM) and Geographic Information System (GIS) provides a powerful and efficient spatial decision support system to produce land suitability maps and regional development priorities as well as to analyze spatial data and build process for decision support system. The purpose of this study is to analyze the regional development priorities of sugarcane plantations and analyze the availability of land for sugarcane plantation area. This study uses the Multi Criteria Decision Making (MCDM) based Analytical Hierarchy Process (AHP) with the help of Geographic Information System (GIS). Based on analysis of the total area that could potentially be used for sugarcane plantation area amounted to 121,484.83 ha (21.48%) of the total land area in Seram Bagian Timur Regency. The total area was divided to the class Priority I of 76,751.79 ha (63.18%), class Priority II at 41,807.84 ha (34.41%) and class Priority III of 2,925.21 ha (2.41%).Keywords: Sugarcane, MCDM, AHP, GIS, Priority
Atribut Penilaian Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Rumah Sakit Menuju Green Hospital di Indonesia Sutanto, Sutanto; Putri, Eka Intan Kumala; Pramudya, Bambang; Utomo, Suyud Warno
Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol 19, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Master Program of Environmental Health, Faculty of Public Health, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jkli.19.1.51-61

Abstract

Latar belakang: Pengelolaan lingkungan rumah sakit (RS) secara berkelanjutan menjadi sangat penting dalam rangka meminimalisasi konstribusi negatif terhadap pemanasan global. Tujuan penelitian ini adalah 1) menyusun atribut green hospital di Indonesia, dan 2) menganalisis status keberlanjutan pengelolaan lingkungan RS di Indonesia.Metode: Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang dikumpulkan merupakan jenis data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data terdiri atasstudi pustaka, survei, wawancara mendalam, dan pendapat pakar. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial dengan pendekatan Multidimensional Scalling (MDS) Rap GreenHospital.Hasil: Hasil analisis diperoleh, atribut green hospital RS di Indonesia terdiri dari enam dimensi yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, kesehatan lingkungan dan kelembagaan. Keenam dimensi tersebut terdiri dari 42 atribut dan 151 sub atribut. Status keberlanjutan pengelolaan lingkungan RS dalam kategori cukup berkelanjutan (yellow hospital) dengan skor 71.233%. Faktor pengungkit keberlanjutan pengelolaan lingkungan RS meliputi: a) Pengelolaan limbah non medis; b) Pengelolaan limbah B3; c) Lingkungan dalam bangunan; d) Lingkungan Luar bangunan; e) Mitigasi dan adaptasi bencana; f) Sumber dana; g) Kinerja anggaran; h) Budaya ramah lingkungan;i) pengembangan partisipasi masyarakat; j) Tingkat kepuasan; k) Teknologi konservasi energi;l) Teknologi pengolahan limbah padat, cair dan gas; m) Infeksi nosokomial;n) Fasilitas sanitasi; o) Promosi kesehatan, p) Kepemimpinan; q) Sumberdaya manusia; dan r) Dokumen lingkungan.Simpulan: Atribut green hospital rumah sakit di Indonesia terdiri atas enam dimensi yakni dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, kesehatan lingkungan dan kelembagaan. Keenam dimensi tersebut terbagi dalam 42 atribut dan 151 sub atribut. ABSTRACTTitle: Attribute Assessment of the Sustainability of Hospital Environmental Management Towards Green Hospital in IndonesiaBackground: Sustainable management of the hospital environment is very important in order to minimize the negative contribution to global warming. The purpose of this study is 1) to compile the attributes of green hospitals in Indonesia, and 2) to analyze the sustainability status of hospital environmental management in Indonesia.Methods: This study uses two approaches namely qualitative and quantitative approaches. The type of data collected is a type of primary data and secondary data. Data collection methods consist of study literature, surveys, in-depth interviews, and expert judgment. The data analysis method used is descriptive and inferential analysis with the Multidimensional Scaling (MDS) Rap Green Hospitalapproach.Results: The analysis results obtained, the attributes of green hospital hospitals in Indonesia consist of six dimensions namely the dimensions of ecology, economics, social, technology, environmental health and institutional. The six dimensions consist of 42 attributes and 151 sub attributes. Status of environmental management of hospitals in the category of sustainable enough (yellow hospital) with a score of 71,233%. Factors for the sustainability of hospital environmental management include: a) Non-medical waste management; b) Hazardous Poison Materials waste management; c) The environment in the building; d) Outside environment of buildings; e) Disaster mitigation and adaptation; f) Sources of funds; g) Budget performance; h) green culture; i) development of community participation; j) Level of satisfaction; k) Energy conservation technology; l) Solid, liquid and gas waste treatment technology; m) Nosocomial infections; n) Sanitation facilities; o) Health promotion, p) Leadership; q) Human resources; and r) Environmental documents.Conclusion:The attributes of green hospital in Indonesia consist of six dimensions, are ecology, economic, social, technology, environmental health, and institutional. The six dimensions are divided into 42 attributes and 151 sub attributes.
MODEL PERAN ANTAR KELEMBAGAAN DESA DALAM PENYEDIAAN AIR BAKU MELALUI PARADIGMA KEPEDULIAN AIR (Studi Kasus Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor) Susanto, Agus; Purwanto, M. Yanuar Joko; Pramudya, Bambang; Riani, Etty
Jurnal Matematika Sains dan Teknologi Vol 19 No 2 (2018)
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Based on water balance and temporal water sufficiency analysis in Ciliwung Hulu watershed, it shows that Ciseuseupan sub watershed belongs toinsufficient water category. Of the 8 villages in the Ciseuseupan sub watershed, there is a Bendungan village that is not enough water category in the provision of raw water, because in the provision of raw water is still dependent on natural reliability such as rivers, springs, wells, and others. This research discusses insufficient water solutions at the village level with one of them is institutional analysis through concern of water paradigm. The method used is ISM (Interpretative Structural Model), with emphasis on 4 (four) elements structured in relation to the provision of raw water ie: (1) needs of the program, (2) the main obstacle, (3) purpose program, and (4) institutions involved in program implementation. Therefore, it is required an independent water provision expert, involving various parties. The purpose of this research is to build an institutional role model in the provision of concern of water paradigm. The results show that: to realize a new paradigm in the provision of raw water, the main constraint is quality of human resources (village officials, communities, and NGOs), which must be resolved first, so that they can participate together to build the infrastructure by adequate socialization. Berdasarkan analisis neraca air dan ketercukupan air temporal DAS Ciliwung Hulu menunjukkan bahwa Sub DAS Ciseuseupan termasuk ke dalam kategori kurang cukup air dalam penyediaan air baku. Dari delapan desa yang ada di Sub DAS tersebut, Desa Bendungan merupakan salah satu desa yang ketercukupan airnya termasuk dalam kategori tidak cukup, sebab dalam penyediaan airnya masih mengandalkan alam, seperti sungai, air tanah melalui sumur, mata air, dan lain-lain. Penelitian ini menjelaskan solusi ketidak cukupan di tingkat desa, dimana salah satunya adalah dengan analisis peran antar kelembagaan melalui paradigma kepedulian air. Metode yang digunakan adalah ISM (Interpretative Structural Model), yang menekankan pada empat elemen yang berhubungan dengan penyediaan air baku, yaitu: (1) kebutuhan program, (2) kendala utama, (3) tujuan program, dan (4) lembaga yang terkait dengan program. Oleh karena itu, diperlukan ahli penyediaan air mandiri, yang melibatkan berbagai pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun struktur model kelembagaan penyediaan air baku melalui paradigma kepedulian air. Hasil analisis menunjukkan bahwa: untuk merealisasikan paradigma baru di dalam penyediaan air baku,kendala utamanya adalah kualitas sumber daya manusia (aparat desa, masyarakat, dan LSM) yang harus diatasi terlebih dahulu agar mereka dapat berpartisipasi bersama-sama untuk membangun infrastruktur air melalui sosialisasi yang memadai.
SISTEM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN AGROINDUSTRI PADI SKALA KECIL DAN MENENGAH rosadi, rosadi; Purwanto, M.Yanuar J; Sutjahyo, Surjono H; Pramudya, Bambang
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 8, No 2 (2016)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (829.114 KB)

Abstract

Pengembangan agroindustri adalah pilihan yang sangat strategis dalam mengoptimalkan sektor pertanian. Agroindustri dapat menciptakan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun struktur pengembangan agroindustri padi skala kecil dan menengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem dan metoda analisis data dalam penelitian ini menggunakan interpretative structural modeling (ISM). Keberhasilan pengembangan agroindustri padi skala kecil dan menengah ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan petani dan lapangan kerja petani meningkat serta dapat mempertahankan lahan subur sawah yang merupakan tempat bercocok tanam.  Oleh karena itu perlu dibutuhkan upaya-upaya untuk menguatkan kelembagaan usaha bersama dan pengelolaan agroindustri sesuai dengan keterampilan petani masing-masing.
PENGEMBANGAN PERAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN SITU MENGGUNAKAN INTERPRETATIVE STRUCTURAL MODELLING (ISM) STUDI KASUS SITU CIPONDOH KOTA TANGERANG Pancawati, Juwarin; Purwanto, M Yanuar J; Widiatmaka, Widiatmaka; Nurisjah, Siti; Pramudya, Bambang
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 10, No 2 (2018)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (938.642 KB)

Abstract

Situ di Jabodetabek telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, namun kondisinya terus menyusut dan terancam hilang.  Keberhasilan pengelolaan situ antara lain ditentukan oleh faktor kelembagaan. Penelitian ini bertujuan mengembangkan peran kelembagaan pengelolaan situ berdasarkan kebutuhan dan karakteristik situ.  Metode yang digunakakan adalah Interpretative Structural Modeling (ISM) yang diterapkan pada kasus Situ Cipondoh. Pengelolaan situ ditujukan untuk menjaga fungsi hirdrologi berupa fungsi pengendalian banjir dan cadangan air permukaan.  Persoalan-persoalan yang terkait dengan batas yuridis kawasan, koordinasi dan komunikasi antar pihak, serta aturan/kebijakan yang belum memadai menjadi kendala utama dalam pengelolaan situ.  Sehingga dalam pengelolaan situ, kegiatan identifikasi dan inventarisasi data situ, rekonsiliasi dan penetapan aset situ, serta upaya pengamanan situ dengan membangun batas situ dalam bentuk fisik perlu menjadi program yang diprioritaskan.  BBWS-CC dan Walikota memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Situ Cipondoh.  Penanganan kegiatan pengelolaan sebuah situ membutuhkan koordinasi intensif dari banyak kegiatan dan banyak pihak dari berbagai level, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sebuah unit pelaksana teknis yang secara khusus menangani situ.       
ANALISIS KELEMBAGAAN DALAM PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN DI PINGGIRAN SUNGAI CIKAPUNDUNG KOTA BANDUNG Rusdiyanto, Edi; Sitorus, Santun R. P; Pramudya, Bambang; Sobandi, Ramalis
Jurnal Sosial Ekonomi Pekerjaan Umum Vol 11, No 2 (2019)
Publisher : Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT), Kementerian PUPR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung pada saat ini mengalami kecenderungan yaitu tidak terencana dalam penggunaan ruang, kepadatan penduduk tinggi dan penurunan fungsi ekologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran lembaga ditinjau dari aspek lembaga yang terlibat, kendala kebijakan pemerintah yang terkait, dan kebutuhan program penataan kawasan permukiman pinggiran sungai. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dan observasi, menggunakan metode analisis Interpretatif Structural Modelling berbasis pakar. Jumlah pakar (responden) sebanyak enam orang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga elemen kunci lembaga penentu keberlanjutan penataan kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung. Elemen kunci tersebut terdiri atas Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, Dinas PKP3 Kota Bandung, dan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat. Elemen kendala yang dihadapi berupa elemen kunci koordinasi/kerjasama antar instansi dan stakeholder sangat lemah dalam mendukung keberlanjutan kawasan permukiman pinggiran Sungai Cikapundung. Adapun elemen kegiatan dan kebutuhan program yang dapat dilaksanakan untuk pengembangan pengelolaan penataan kawasan permukiman di pinggiran Sungai Cikapundung didapatkan elemen kunci peningkatan penegakan hukum peraturan perundang-undangan pada kawasan permukiman sebagai alat pengendali sehingga menjamin keberlanjutan kawasan permukiman di pinggiran Sungai Cikapundung.
ANAL1SIS BEBAN PENCEMARAN, KAPASITAS ASIMILASI DAN TINGKAT PENCEMARAN DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN PERAIRAN DANAU MANINJAU Marganof, Marganof; Darusman, Latifah K; Riani, Fain; Pramudya, Bambang
Jurnal Perikanan dan Kelautan Vol 12, No 01 (2007)
Publisher : Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/jpk.12.01.8-14

Abstract

Water quality in Maninjau Lake has been thereatened by organic and inorganicmatters that are flown into the lake. The pollution sources arc many activitiesaround the lake such as residential area, husbandry, agriculture, an fish culture onthe lake (floating net cage). These activities result in huge pollution laods and thetrends are predicted to increase. Understending on the pollution loads, polluitonsources and asssimilativc capacity are important in formulating pollution controltechniques in lake waters. The objectives of the research was to determine level ofpollution waters of Maninjau Lake. The results of this research showed thatpollution load parameter susch as Total Suspended Solid (TSS), ChemicalOxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD) and TotalPhosphorus were very high. All parameters of pollution loads have ciceded itsasssimilative capacity. The level of pollution in the study site is classified asmedium category.
Analysis of Smart Tank Clean Water Supply Infrastructure Development Waluyo, Shiddiq; Purwanto, M Yanuar J; Pramudya, Bambang; Rustiadi, Ernan; Hasan, Moh
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3228

Abstract

This study aims to develop an appropriate clean water supply infrastructure, to increase the need for clean water infrastructure, especially smart tanks following the development of the city and society. Quantitative descriptive analysis is used to identify the existing clean water supply infrastructure. The results of quantitative descriptive analysis show that the existing service area of the Piping SPAM Cibinong urban settlement area is an area that is used as the center of urban activities with an existing service level of 17.26%. The existing raw water source used by PDAM Cibinong District is the Ciliwung River with a water discharge rate of 643.360 l/sec. PDAM Tirta Kahuripan in 2018 was only able to produce clean water of 643,360 l/second, so that there was a shortage of clean water in Cibinong sub-district in 2038 of 748 l/second, therefore we had to look for alternative sources of raw water. To be able to realize the fulfillment of clean water supply infrastructure in urban areas precisely in accordance with urban development, the construction of a water supply system is immediately carried out by developing clean water supply infrastructure, in this case the smart tank design. The development of clean water supply infrastructure is expected to be able to overcome the shortage of water supply infrastructure and clean water.