Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

URGENSI ASAS PROPORSIONALITAS DALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI SEBAGAI ANTISIPASI TERJADINYA SENGKETA PRANOTO, PRANOTO; KURNIAWAN, ITOK DWI
PRIVATE LAW Vol 2, No 1 (2013)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kontrak sebagai instrumen pertukaran hak dan kewajiban diharapkan dapat berlangsung denganbaik, adil dan proporsional sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terutama pada kontrak komersial,baik pada tahap pra kontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaannya. Tidak dapat dipungkiribahwa bahwa dalam penyelenggaraan proyek konstruksi sangat besar kemungkinan timbulnya perselisihanatau persengketaan. Oleh karena itu, penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak kerja konstruksisangat penting, sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya sengketa.
PERKAWINAN BEDA AGAMA ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI SEBAGAI BENTUK PENYELUNDUPAN HUKUM DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Dianti, Novina Eky; Pranoto, Pranoto
PRIVATE LAW Vol 2, No 5 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) dan kebenaran bahwa perkawinan beda agama antar Warga Negara Indonesia di luar negeri merupakan bentuk penyelundupan hukum dalam perspektif Hukum Perdata Internasional (HPI). Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian normatif yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dalam pengkajiannya. Adapun pengumpulan berbagai bahan hukum tersebut menggunakan studi literatur. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dihasilkan bahwa perkawinan WNI beda agama di luar negeri menurut UUP dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) sehingga pasangan WNI beda agama  menggunakan dasar pada Pasal 56 untuk melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri kemudian melakukan pencatatan di Indonesia agar memenuhi unsur administratif dari UUP. Menurut kaidah HPI perkawinan dilakukan menurut hukum tempat perkawinan dilangsungkan (Lex Loci celebrationis). Pelaksanaan perkawinan beda agama di luar negeri menurut asas HPI merupakan bentuk penyelundupan hukum terhadap Pasal 2 (1) UUP.
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KAIDAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Nikmah, Hilda Yuwafi; Pranoto, Pranoto
PRIVATE LAW Vol 2, No 6 (2014)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage between a couple with different nationality or often called intermarriage is a phenomenon in Indonesia as qonsequence of age development. But in fact, this intermarriage has more risk, some deviation likely occur from what planned previously by every couple. When there is a continuously conflict between husband and wife, it can lead to divorce. The divorce leads to mutual property sharing problem. The problem emerges related to mutual property sharing, either mobile or immobile asset. Regarding the immobile asset, the problem lies in the ownership status when a divorce occurs. Another problem concerns which law to be used in the mutual property sharing.This study was a normative law research that was prescriptive in nature with statute and conceptual approaches. The source and type of law material used was primary on supported by secondary law material. AbstrakPerkawinan beda kewarganegaraan atau sering disebut perkawinan campuran merupakan fenomena di Indonesia akibat perkembangan jaman. Namun dalam kenyataannya, perkawinan campuran ini mempunyai risiko yang lebih besar terhadap timbulnya benturan yang pada akhirnya berujung perceraian. Akibat perceraian khususnya terhadap pembagian harta bersama. Permasalahan timbul terkait pembagian harta bersama baik berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak permasalah ada pada status kepemilikan apabila terjadi perceraian. Permasalahan lainnya adalah terkait hukum mana yang akan digunakan dalam pembagian harta bersama tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder.
MIKROENCAPSULATION OF CROSSLINKED CHITOSAN AND ITS ADSORPTIVITY TEST ON REMAZOL YELLOW FG 6 Kusumaningsih, Triana; Pranoto, Pranoto; Handayani, Desi Suci; Kusuma Astuti, Dian Endah
Alchemy Jurnal Penelitian Kimia Vol 9, No 2 (2013)
Publisher : Alchemy Jurnal Penelitian Kimia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Synthesis of adsorbent by crosslink and microencapsulation modification produce modified chitosan had been done. The product was used as adsorben for Remazol Yellow FG 6 dye. The adsorptivity test was carried out by comparing the ability of chitosan, crosslinked chitosan and mikroencapsulation of crosslinked chitosan to adsorbremazol yellow FG 6 dye at pH 11, 15 ppm of dye’s concentration, and at various contact times.The result shows that the crosslinked chitosan adsorbs Remazol Yellow FG 6 dye 3.99 times higher than the unmodified chitosan. Meanwhile, the microcapsules containing crosslinked chitosan adsorb Remazol Yellow FG 64.00 times higher than unmodified chitosan. The adsorption performance of each prepared material was determined from UV-Vis absorbance analysis. Although the adsorption performance of the microcapsules containing crosslinked chitosan is almost similar to the crosslinked chitosan, however the microcapsules have shorter optimum contact time and also more stable than the crosslinked chitosan. It shows that the modification of chitosan with crosslinking and microencapsulation process improve its adsorptivity and stability.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI ANTARA KEPALA BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN DENGAN CV. METRO JAYA DALAM PEKERJAAN PENINGKATAN KUALITAS JALAN LINTAS DESA LUMBU KECAMATAN KUTOWINANGUN Damayanti, Chyntia; Imanullah, Najib; pranoto, pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas proporsionalitas dalam pengaturan hak dan kewajiban antara kepala bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan CV. Metro Jaya selaku penyedia jasa. Untuk tercapainya penulisanhukum ini, digunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris dengan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakanadalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari para pihak dan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara, dengan model analisis interaktif sebagai teknikanalisis data. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan pengaturan hak dan kewajiban antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penyedia jasa pada dasarnya sudah memenuhi asas proporsionalitas, namun dalam perumusan isi kontrak belum diterapkan. Kontrak kerja konstruksiideal berbasis Asas Proporsionalitas seharusnya mengatur pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsinya dari proses tahapan prakontraktual, pelaksanaan kontrak hingga pasca kontraktual.
KAJIAN KRITIS HAK INGKAR NOTARIS DALAM MENJAGA KERAHASIAAN AKTA TERHADAP KETENTUAN YANG MENGGUGURKAN HAK INGKAR Adinugraha, Calvin Oktaviano; Adhliyati, Zakki; pranoto, Pranoto
PRIVAT LAW No 7 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum UNS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  penggunaan  hak  ingkar  Notaris  sebagai kewajiban sesuai dengan sumpah jabatan Notaris dalam rangka melindungi kepentingan para pihak dalam akta Notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum dan diterapkan dengan pendekatan undangundang.  Bahan  hukum  diperoleh  langsung dari  Notaris  aktif selaku Ketua Ikatan  Notaris Indonesia (INI) di Sukoharjo dan Wonogiri. Bahan hukum yang digunakan yaitu dari buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara serta dianalisis menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa pelaksanaan hak penggunaan ingkar Notaris dalam praktek belum optimal karena ada ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang kontradiktif dengan sumpah jabatan Notaris. Hak ingkar gugur sejauh diatur secara khusus dalam undang-undang lain karena terdapat suatu kepentingan hukum yang lebih tinggi daripada kepentingan personal.
PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/ PMK. 010/ 2012 Solikhah, Nur Amin; Pranoto, Pranoto; Sudarwanto, Al. Sentot
REPERTORIUM Vol 3 (2015)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian dan penulisan ini untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaanyang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusiatelah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder,yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian menggunakan metodededuktif kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interpretasi berdasarkan kata undangundangdan interpretasi sistematis. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya tidak sinkron dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dan masih terdapat banyak kekurangan.Kurang lengkapnya pasal-pasal dalam UUJF mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi kreditor,debitor dan para pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan amandemen khususnya Pasal 5, Pasal 11dan Pasal 17 UUJF.
AKTIVASI, KARAKTERISASI DAN APLIKASI BAGASSE FLY ASH) SEBAGAI ADSORBEN ZAT WARNA TEKSTIL Ashadi, Ashadi; Haryono, Haryono; Pranoto, Pranoto
Prosiding SNPS (Seminar Nasional Pendidikan Sains) 2015: Prosiding SNPS (Seminar Nasional Pendidikan Sains)
Publisher : Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (33.496 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan : (1) kemampuan Bagasse Fly Ash (BFA) diaktivasi NaOH untuk menyerap pewarna tekstil, (2) konsentrasi optimum pewarna tekstil yang dapat diserap oleh BFA diaktivasi NaOH, (3) konsentrasi optimum NaOH sebagai aktivator BFA. Penelitian ini menggunaka metode eksperimental. Penyerapan dilakukan dengan proses Batch. Sampel (BFA) diperoleh dari Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar. Adsorbat yaitu pewarna tekstil adalah Remazol Yellow FG dan Congo Red. Aktivasi menggunakan NaOH 1 M, 1,5 M, 2,5 M, dan 3 M. Karakterisasi menggunakan FTIR, SEM, dan  XRD. Karakterisasi BFA dengan XRD menunjukkan BFA mengandung SiO2 dan Al2O3. Karakterisasi SEM  menunjukkan aktivasi menyebabkan pelebaran permukan sebelum dan sesudah aktivasi. Pelebaran puncak dikarakterisasi dengan FTIR sebelum dan sesudah aktivasi menunjukkan perubahan pada gugus fungsi. Munculnya gugus fungsi baru setelah adsorpsi menunjukksn adsorpsi pewarna tekstil. Hasil uji kemampuan adsopsi pewarna Remazol Yellow FG dan Congo Red  menunjukkan kapasitas adsorpsi masing-masing 86,250 % dan 63,604 %. Sebagai adsorben Congo Red lebih baik jika tanpa aktivasi.
FITOTEKNOLOGI DAN EKOTOKSIKOLOGI DALAM PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI KOMPOS Pranoto, Pranoto
Indonesian Journal of Conservation Vol 2, No 1 (2013): IJC
Publisher : Indonesian Journal of Conservation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Compost is organic matter results in a controlled aerobic process. Currently, compost are very prosperous, especially to support agriculture and forestry sector. However, compost development is still experiencing many obstacles. Therefore, this paper is intended as a critique of the design study of the existing composting to be developed into a design-based quality assurance. Compost quality assurance is focused on the nature of technology, i.e. eco-toxicological and phytotechnology. Composts quality assurace in composting instalation used sacrifice plant. Phytoremediation processes are generally distinguished by the mechanisms and functions of plant structures, i.e. phytoextraction, rhizofiltration, phytodegradation, rhizodegradation, phytovolatilization. Meanwhile, ecotoxicology studied the effects of destructive substances suprabiota (individuals’ populations and communities) in ecosystem. Phytotechnology and eco-toxicological product sorted became ready uses composts. Keywords: compost, garbage, phytotechnology, eco-toxicology.    Kompos adalah zat organik hasil proses aerobik secara terkontrol. Saat ini, pasar kompos di Indonesia sangat terbuka luas terutama untuk menunjang sector pertanian dan kehutanan. Namun demikian, pengembangannya masih mengalami berbagai kendala. Oleh karena itu, tulisan ini ditujukan sebagai kajian kritik terhadap desain pengomposan yang ada untuk dikembangkan menjadi desain berbasis jaminan kualitas. Penjaminan kualitas kompos di sini difokuskan kepada teknologi alamiah yaitu fitoteknologi dan ekotoksikologi. Untuk memberikan jaminan kualitas kompos yang siap pakai dalam berbagai kegiatan tersebut maka dalam instalasi produksi kompos diperlukan instalasi tumbuhan korban (sacrifice plant). Proses fitoremediasi secara umum dibedakan berdasarkan mekanisme fungsi dan struktur tumbuhan, yakni fitostabilisasi, fitoekstraksi, rizofiltrasi, fitodegradasi, rizodegradasi, fitovolatilisasi. Sementara itu, ekotoksikologi adalah kajian efek destruktif zat terhadap suprabiota (individu, populasi dan komunitas) dalam suatu ekosistem. Produk fitoteknologi dan ekotoksikologi inilah yang kemudian diambil untuk dipilah menjadi kompos siap pasar. Kata Kunci: Kompos, sampah, fitoteknologi, ekotoksikologi  
APLIKASI ALOFAN DALAM TANAH ANDISOL SEBAGAI ADSORBEN UNTUK MENURUNKAN BAKTERI Coliform LIMBAH CAIR DOMESTIK Rois, Ibnu; Pranoto, Pranoto; Sunarto, Sunarto
EnviroScienteae Vol 14, No 2 (2018): EnviroScienteae Volume 14 Nomor 2, Agustus 2018
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/es.v14i2.5475

Abstract

Research on allophane has been done as an adsorbent to decrease MPN Coliform in domestic wastewater. The purpose of this study was to look for natural adsorbent materials that can be used to decrease MPN Coliform. Natural allophane was identified from andisol soil by pH analysis of NaF, FTIR, XRD, and SAA. The result of the analysis showed that there was allophane on andisol soil with pH 11,73. The diameter of empty space or alloy pores of 5 nm with a hole/pore size of 0.5 nm. Testing of MPN Coliform is done by method of Most Probable Number (MPN) variety 5: 5: 5. Based on the result of the research, allophane adsorbent can decrease MPN Coliform by 60.9%.