Articles
<![CDATA[DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 21, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Elections are a democratic mechanism to elect person who will represent the people and lead the government. Since 1955; Indonesia has been held 11 general elections. According to the Article 1 (3) 1945 Constitution, which mentioned the principle of popular sovereignty; it means that people hold the highest authority should be given the opportunity to determine the power. The aim of this study was to analysis of the effect of electoral systems for developing Indonesiaâs democracy. Talking on democratic government its always related with the degree of legitimation, means that the government should have the legitimation from the people trough the general election. The type of research is a legal research with normative point of view. The approach of the research are statue and conceptual approach. The main data of this research is a secondary data, which consist of a primary legal material and secondary legal material. In 2014, Indonesia hosted the general election to elect the parliament members and President which held in the different day. A month before general election done, the Constitutional Court announced the judicial review verdict of Law Number 42 Year 2008. Constitutional Court decided the legislative elections and the election of the president and vice president were held simultaneously. Decision of constitutional court Number 14/PUUXI/2013 has legal implication on general election of 2014 and also general election of 2019. From the very beginning the new law was endorsed, the General Election Commission have made all preparations to organize simultaneous elections in Indonesia. The goal is mainly to reduce costs. Indonesian democracy has long been perceived as being too costly. The quality of democracy depends on the fairness of general election not the cost. Everybody get their rights properly and savely. This is important to ensure justice while at the same time avoiding possible conflict.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN ALIRAN SESAT DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Ichsan, Muchammad]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 19, No 2 (2012) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[This research aims at examining the problem solving of Aliran Sesat (deviated religious affiliations) from the Islamic and Indonesian positive law perspectives. The descriptive-analytical approach is used to reach the goal of this study. This study finds that the emergence of Aliran Sesat in Indonesia creates many serious problems. To stop these deviations and to prevent the society from their negative impacts, Majelis Ulama Indonesia (the Indonesian Islamic Scholars Council) has delivered fatwa (an answer of the religious question) and determined that these religious affiliations are misled and their followers should return back to the true Islamic teachings. However, they neglected this fatwa and disobeyed it and still continue their activities. They claimed that it is their right to do and spread what they believed and that the freedom of belief is protected by the Indonesian positive law. This makes the society angry and doing anarchist actions against them. It is because according to the majority, Aliran Sesat is a distortion and an attack to the Islamic religion, and not a human right neither protected by the law. The government, therefore, have to enforce the Criminal Code Article 156 (a) against them.Keywords: Aliran Sesat, Islamic Law, Indonesian Positive Law.]]>
<![CDATA[Pendampingan Penanggulangan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>;
<![CDATA[Lailam, Tanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Surya Masyarakat Vol 1, No 1 (2018): November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (23824.819 KB)
|
DOI: 10.26714/jsm.1.1.2018.26-39
<![CDATA[tatacara adopsi anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penanganan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dilakukan dengan maksud untuk memberikan informasi yang akurat untuk meningkatkan pemahaman masyarat Dusun Kemiri mengenai adopsi anak dan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut: (1) proses adopsi anak dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, (2) kesadaran masyarakat masih rendah mengenai pentingnya bukti formal adopsi anak; (3) ketidakjelasan status anak adopsi menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga; dan (4) kasus kekerasan dalam rumah tangga masih belum belum teratasi dan terselesaikan. Metode pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut: (1) melakukan sosialisasi tata cara adopsi anak sesuai hukum Indonesia; (2) melakukan sosialisasi penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; (3) melakukan Pelatihan dan Pembentukan Kader Pelindung Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga; dan melakukan pendampingan Penyelesaian Kasus Adopsi Anak dan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Simpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah semua program kegiatan yang direncanakan telah terrealisasi dengan baik dan sesuai dengan jadwal dan rancangan yang telah ditentukan. Permasalahan adopsi anak sudah terpecahkan melalui beberapa tahap pengabdian. Demikianhalnya dengan penanganan Kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara adopsi anak dan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Pemahaman hukum dan kesadaran hukum mulai meningkat dan terjaga, karena senantiasa ada Kader Perlindungan Anak dan Satgas Anti kekerasan dalam rumah tangga yang aktif melakukan sosialisasi dan upaya-upaya penyadaran sosial bagi masyarakat. ]]>
<![CDATA[Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Iswandi, Kelik]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 1, No 2 (2020): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (347.13 KB)
|
DOI: 10.18196/jphk.1208
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kedudukan state auxiliary organ yang merupakan Lembaga negara resmi negara tetapi tidak dijelaskan dengan rinci kedudukan state auxiliary organ dalam konstitusi.  Pembagian kekuasaan pada cabang-cabang khusus kekuasaan dalam negara hukum bertujuan untuk menghindari terpusatnya kekuasaan pada satu titik yang berakibat kesewenang-wenangan. Indonesia tidak menerapkan pembagian kekuasaan trias politica secara murni. Di Indonesia lembaga negara terbagi menjadi constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ memiliki kedudukan yang sangat jelas dalam ketatanegaraan, tetapi state auxiliary organ tidak memiliki kedudukan yang jelas. State auxiliary organ sendiri terbentuk dengan berbagai macam variasi bentuk yang berdampak terhadap ketidakjelasan kedudukannya. Metode analisis deskriptif dipergunakan dalam penelitian hukum normatif untuk menganalisis data sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa state auxiliary organ di Indonesia memiliki berbagai kedudukan. Kedudukan state auxiliary organ dapat ditentukan melalui kedudukan berdasarkan aturan pembentuknya, kedudukan berdasarkan independensi kelembagaannya, dan kedudukan berdasarkan tugas dan fungsinya. Kata Kunci: constitutional state organ, state auxiliary organ, trias politica]]>
<![CDATA[URGENSI PENGUATAN PAYUNG HUKUM DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Zulianto, Restu Andi]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 2 (2020): March ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.08 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i2.8347
<![CDATA[Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan bukit-bukit kecil sehingga untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara diperlukan suatu strategi melalui Kebijakan Pemerintah daerah. Masih banyak yang perlu dibenahi di objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara seperti toilet umum, tempat sampah, penginapan maupun jalan akses menuju objek wisata di Kabupaten Jepara. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebiajakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wista yang ada di kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis serta menggunakan Penelitian Hukum Empiris Kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil Penelitian ini bahwa Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah diterapkan sesuai Perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia meskipun Kebijakan tersebut tidak merata sehingga bisa dikatakan kebijakan itu belum optimal.]]>
<![CDATA[ASEAN Non-Intervention Principles: An Alternative Settlement towards Human Rights Violation in Rohingya ]]>
<![CDATA[Achmad, Yulianto]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>;
<![CDATA[Al Fath, M. Reformis]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Volume 28, Number 1, June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v28i1.10892
<![CDATA[The frame of international news is colored with a series of systemic and consistent human rights violation experienced by the Rohingya ethnic group in Burma. Toward this case, it is unlikely for Burma to be willing and to be able to resolve this case internally. Hence, as a regional security and stability guard in the Southeast Asia region, ASEAN should take part in settling human rights violations that occur in its member states. However, every settlement attempted by ASEAN is constantly distracted with Non-Intervention Principles. This research aims to examine the alternative ideas for Non-Intervention Principles of ASEAN as a settlement towards human rights violation on Rohingya ethnic. This research used normative research, based on the secondary data was employed as the research method. The obtained data were analyzed by using qualitative analysis. The research found that the Non-Intervention principle has been applied in ASEAN in the most rigid form. Meanwhile, Humanitarian Assistance and Humanitarian Intervention mechanism is an alternative settlement towards human rights violations on the Rohingya ethnic group in Myanmar]]>
<![CDATA[DAMPAK PEMILIHAN UMUM SERENTAK BAGI PEMBANGUNAN DEMOKRASI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Jurnal Media Hukum Vol 21, No 2 (2014) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jmh.v21i2.1190
<![CDATA[Elections are a democratic mechanism to elect person who will represent the people and lead the government. Since 1955; Indonesia has been held 11 general elections. According to the Article 1 (3) 1945 Constitution, which mentioned the principle of popular sovereignty; it means that people hold the highest authority should be given the opportunity to determine the power. The aim of this study was to analysis of the effect of electoral systems for developing Indonesia’s democracy. Talking on democratic government its always related with the degree of legitimation, means that the government should have the legitimation from the people trough the general election. The type of research is a legal research with normative point of view. The approach of the research are statue and conceptual approach. The main data of this research is a secondary data, which consist of a primary legal material and secondary legal material. In 2014, Indonesia hosted the general election to elect the parliament members and President which held in the different day. A month before general election done, the Constitutional Court announced the judicial review verdict of Law Number 42 Year 2008. Constitutional Court decided the legislative elections and the election of the president and vice president were held simultaneously. Decision of constitutional court Number 14/PUUXI/2013 has legal implication on general election of 2014 and also general election of 2019. From the very beginning the new law was endorsed, the General Election Commission have made all preparations to organize simultaneous elections in Indonesia. The goal is mainly to reduce costs. Indonesian democracy has long been perceived as being too costly. The quality of democracy depends on the fairness of general election not the cost. Everybody get their rights properly and savely. This is important to ensure justice while at the same time avoiding possible conflict.]]>
<![CDATA[URGENSI PENGUATAN PAYUNG HUKUM DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[Zulianto, Restu Andi]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 1, No 2: March 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (540.08 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v1i2.8347
<![CDATA[Kabupaten Kabupaten Jepara merupakan daerah ujung pulau Jawa yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Potensi Pariwisata di Kabupaten Jepara sangat banyak mengingat Kabupaten Jepara sendiri berada di antara tepi Pantai dan bukit-bukit kecil sehingga untuk mengembangkan objek wisata di Kabupaten Jepara diperlukan suatu strategi melalui Kebijakan Pemerintah daerah. Masih banyak yang perlu dibenahi di objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara seperti toilet umum, tempat sampah, penginapan maupun jalan akses menuju objek wisata di Kabupaten Jepara. Untuk itulah dibutuhkan Kebijakan-kebiajakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara untuk meningkatkan dan mengembangkan objek wista yang ada di kabupaten Jepara. Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji lebih dalam tentang penelitian ini yaitu Menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis serta menggunakan Penelitian Hukum Empiris Kualitatif yaitu wawancara, pengamatan, dan observasi. Tujuan dari penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana Kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Penelitian ini mengkaji Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan objek wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Hasil Penelitian ini bahwa Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Jepara sudah diterapkan sesuai Perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia meskipun Kebijakan tersebut tidak merata sehingga bisa dikatakan kebijakan itu belum optimal.]]>
<![CDATA[Pengharmonisasian Materi Muatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Daerah ]]>
<![CDATA[Rukmanda, Madha Agsyanohabi]]>;
<![CDATA[Prasetyoningsih, Nanik]]>
<![CDATA[ Media of Law and Sharia Vol 3, No 1: December 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law Universitas Muhamadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (326.929 KB)
|
DOI: 10.18196/mls.v3i1.13224
<![CDATA[Mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah cita cita Negara Indonesia, dalam proses mewujudkan tersebut diperlukanlah suatu produk hukum yang mengatur tata cara pemerintahan yang mengatur jalannya roda pemerintahan. Suatu produk hukum yang mengatur tersebut dapat tercipta dengan melalui berbagai runtutan alur yang baik dan benar menurut peraturan perundang-undangan. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana saja proses dan alur penyusunan produk hukum tersebut. Dari penelitian ini dijelaskan bahwa dalam proses pembahasan perancangan produk hukum daerah ternyata banyak dalam pembahasan penyusunan produk hokum akan melewai banyak tahapan, salah satunya harmonisasi. Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian gabungan yakni Normatif-Empiris. Kemudian dari yang didapat akan diolah secara deskriptif dengan memberikan pemaparan tertulis yang lengkap dan mendalam untuk mengungkap apasaja materi yang dibahas dalam penyusunan rancangan peraturan daerah. Data yang digunakan oleh penulis diambil dari lokasi yang relevan dengan pembahasan serta menggunakan tambahan dari wawancara, studi pustaka dan internet. Hasil akhir dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam menyusun suatu produk hukum diperlukan tahapan tahapan yang panjang, salah satunya adalah harmonisasi materi muatan, tahapan harmonisasi tersebut dintara pembicaraan terhadap pandangan umum dan pembahasan frasa bahasa peraturan daerah. Hal ini dilakukan agar produk hukum yang dibentuk sesuai dengan tujuan dan cita-cita Negara Indonesia.]]>
<![CDATA[Mandatory COVID-19 vaccination in human rights and utilitarianism perspectives ]]>
<![CDATA[Zaid Zaid]]>;
<![CDATA[Wempy Setyabudi Hernowo]]>;
<![CDATA[Nanik Prasetyoningsih]]>
<![CDATA[ International Journal of Public Health Science (IJPHS) Vol 11, No 3: September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Intelektual Pustaka Media Utama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.11591/ijphs.v11i3.21412
<![CDATA[Departing from the mandatory vaccination had been debated and received a lot of rejection which has caused intense emotions. In this study, the authors tried to evaluate the mandatory regulation of coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccination from a human rights and utilitarianism perspective. By conducting normative research method, this study revealed that indeed the obligation that tends to be coercive for COVID-19 vaccination seems to violate individual human rights which each individual has the right to decide for themselves whether they want to participate in the program or not without coercion. However, mandatory vaccination is still justified, from a human rights perspective, to protect other people's rights not to be infected with infectious diseases. This is also in line with a utilitarian perspective that departs from the argument that vaccines provide a myriad of benefits for many people in the midst of a pandemic, therefore to create benefits for the majority of society, the mandatory COVID-19 vaccination is something that is needed. Even if necessary, both sanctions and punishments can be justified in utilitarianism to achieve the greatest utility for the society.]]>
