Garuda - Garba Rujukan Digital

METODE DEFUZZIFIKASI ARTIFICIAL NEURAL NETWORK UNTUK KLASIFIKASI PENGGUNAAN LAHAN Wulansari, Harvini
Jurnal Pendidikan Geografi Gea Vol 20, No 2 (2020)
Publisher : Indonesia University of Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/gea.v20i2.28163

Artificial neural network is a non-parametric approach which does not require class statistical distribution to be described normally, the advantages of non-parametric approach are its ability to combine septral data and non-spectral data, which is assumed by adding non-spectral data, the resulting accuracy also increased. The method used in this study is a fuzzy logic-based approach with defuzzification using an artificial neural network algorithm. The input spectral data were taken from the ALOS AVNIR-2 image and non-spectral data in the form of slope, soil solum and image texture. This study resulted in an overall accuracy and kappa index that was not good or proper, however the results were still acceptable. The results of the overall accuracy calculation for the 14 land use classes of the artificial neural network defuzzification process involving spectral data only (4 bands ALOS AVNIR-2) were 55% and the kappa index was 0.51. Meanwhile, when non-spectral data such as slope slope, soil solution and image texture are involved as input, the accuracy decreases in 14 land use classes, with an overall accuracy of 40% and a kappa index of 0.35 where the input slope and soil solum are interpolated in the software. ArcGIS first, while the one that was directly interpolated in the Idrisi Selva software, the overall accuracy was 49.75% and the kappa index was 0.45%.

Pola Keruangan Nilai Tanah di Kota Madiun Menggunakan Perspektif Ekonomi Sudibyanung Sudibyanung; Asih Retno Dewi; Harvini Wulansari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Changing the orientation of land demand from the city center towards the suburbs can alter the physical pattern of spatial and economic pattern in that location. The nominal value of the land within the suburbs is not the same, depending on the quality and quantity of space available, this makes the market different and in the end make the spatial distribution of land values and patterns in every corner of the city. The study was conducted in the city of Madiun where the area is physically not too wide and allows the development of the city. This study aims to describe the structure of land values in the city of Madiun in the form of contours as well as to analyze/explain the pattern of land values from the perspective of spatial economy. The analysis is done by looking at each disparity/ difference between the value of land between objects/samples depicted in the contour line of land values. The value of the various soil contours shows the pattern of soil value which is further examined and studied according to spatial theory. The analysis of the land value pattern from the perspective of spatial economy is done with the spatial economic variables that exist around it, such as public facilities, economic center, land use, quality and road network and so forth. In this case a superimpose / overlap between the land value pattern map (in contour form) with maps of public facilities, road access maps, land use maps, and so on. Spatial pattern of land value in Madiun City tends to spread and in each pattern is not interrelated. There are strong indications that land value patterns in Madiun City are spatial economically influenced by several things, such as accessibility, facilities / services, and economic centers. Intisari: Perubahan orientasi permintaan tanah dari tengah kota menuju ke arah pinggiran kota dapat merubah pola fisik keruangan dan pola ekonomi di lokasi tersebut. Nilai nominal lahan di dalam maupun pinggiran kota tidak sama, tergantung kualitas dan kuantitas ruang yang tersedia, hal ini menjadikan pasarnya pun berbeda-beda dan pada akhirnya menjadikan sebaran maupun pola nilai tanah yang secara spasial berbeda pada setiap sudut wilayah kota. Penelitian dilakukan di Kota Madiun dimana wilayahnya secara fisik tidak terlalu luas dan memungkinkan terjadi perkembangan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan struktur nilai tanah di Kota Madiun dalam bentuk kontur serta untuk menganalisis/menjelaskan pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan. Analisis dilakukan dengan cara mencermati setiap disparitas/selisih nilai tanah antar obyek/sampel yang digambarkan dalam garis kontur nilai tanah. Nilai kontur tanah yang beragam menunjukkan pola nilai tanah yang selanjutnya dicermati dan dikaji sesuai teori keruangan. Analisis mengenai pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan dilakukan dengan variabel ekonomi keruangan yang ada di sekitarnya, seperti fasilitas publik, pusat perekonomian, penggunaan tanah, kualitas dan jaringan jalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini dilakukan superimpose/tumpang susun antara peta pola nilai tanah (dalam bentuk kontur) dengan peta fasilitas publik, peta akses jalan, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Secara keruangan pola nilai tanah di Kota Madiun cenderung menyebar dan pada setiap pola tersebut tidak saling berhubungan. Terdapat indikasi yang kuat bahwa pola nilai tanah di Kota Madiun secara ekonomi keruangan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti aksesibilitas, fasilitas/layanan, serta pusat-pusat perekonomian.

Uji Akurasi Klasifikasi Penggunaan Lahan Dengan Menggunakan Metode Defuzzifikasi Maximum Likelihood Berbasis Citra Alos Avnir-2 Harvini Wulansari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract :Information of landuse plays an important role in spatial planning and monitoring development in order to optimize the landuse data and to minimize land conflict. Remote sensing technology can be used to derive landcover information for landuse. The aim of this research was to study the accuracy level and how efficient the fuzzy logic is, with defuzzification method using maximum likelihood and its landuse map from classification result, using spectral data from ALOS AVNIR-2. The method used in this research was fuzzy logic approach with defuzzification method using maximum likelihood. Sample plots in area were used for modelling and accuracy assessment using stratified random sampling method. In overall, the research process worked well, although from the standpoint of accuracy and thoroughness resulted in overall kappa index was less good or less feasible, however, the results were still acceptable. The 14 landuse classes (57% overall accuracy and kappa index was 0,53). Time execution using maximum likelihood algorithm for about 10 seconds.Intisari : Informasi data penggunaan lahan sangat berperan penting diantaranya untuk melakukan perencanaan maupun pengawasan perkembangan suatu wilayah, sehingga penggunaan lahannya dapat dimanfaatkan secara optimal dan tetap menjaga kelestariannya, serta meminimalkan terjadinya konflik terhadap lahan. Teknologi penginderaan jauh merupakan salah satu cara yang dapat dimanfaatkan untuk menurunkan data penutup lahan sebelum akhirnya diterjemahkan menjadi informasi penggunaan lahan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa akurat dan efisien metode pendekatan berbasis logika samar ( fuzzy logic ) dengan defuzzifikasi menggunakan algoritma maximum likelihood serta peta hasil klasifikasi penggunaan lahannya, yang melibatkan input data spektral dari Citra ALOS AVNIR-2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan berbasis logika samar (fuzzy logic) dengan defuzzifikasi menggunakan algoritma maximum likelihood . Penentuan sampel untuk training area dan uji akurasi menggunakan metode plot area sedangkan pengambilan sampel menggunakan metode stratified random sampling. Secara keseluruhan proses penelitian berhasil dengan baik, walaupun dari sudut pandang ketelitian menghasilkan overall accuracy dan indeks kappa yang kurang baik atau kurang layak, namun demikian hasilnya masih dapat diterima.Untuk 14 kelas penggunaan lahan ( overall accuracy 57%, nilai indeks kappa 0,53). Hasil pencatatan waktu untuk proses eksekusi menggunakan algoritma maximum likelihood sekitar 10 detik. Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci Kata kunci: klasifikasi penggunaan lahan, Citra ALOS AVNIR-2, logika samar, maximum likelihood .

Menyoal Praktik Kebijakan Reforma Agraria di Kawasan Hutan M Nazir Salim; Westi Utami; Diah Retno Wulan; Sukmo Pinuji; Mujiati Mujiati; Harvini Wulansari; Bunga Mareta Dwijananti
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 7 No. 2 (2021): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v7i2.476

Abstract: The Agrarian Reform (RA) policy, especially land redistribution from the release forest areas, is considered slow. This was caused by several problems in the field, namely: leadership, institutions, regulations, and RA subjects-objects. Effective strategies to implement RA at central and regional levels has not been found, particularly on leadership and coordination between sectors at site level. This study is presented in the form of a policy forum by closely reviewing findings and solutions to RA practices in forest areas. Analysis, reduction, and interpretation of qualitative data were carried out to draw conclusions on real practices of RA at site level in the last three years. At macro level, the authors' findings confirm that the practice of RA experiences a fairly systematic problem due to the weakness of key actors controlling the implementation of RA, the ineffectiveness of the established institutions, and different interpretations of regulations impacted on the differences in understanding RA objects in the field. These findings emphasized that, resoundingly, strategic program of RA has not yet become a common agenda to be implemented in the framework of creating justice and welfare for the entitled people. Keyword: Agrarian reform policy, PPTKH, GTRA, TORA, release of forest area Abstrak: Kebijakan Reforma Agraria (RA) khususnya redistribusi tanah dari objek pelepasan kawasan hutan dianggap lambat. Pelambatan tersebut disebabkan karena beberapa problem di lapangan, yakni: kepemimpinan, kelembagaan, regulasi, dan objek-subjek RA. Sampai saat ini, belum ditemukan cara yang efektif untuk menjalankan tata kelola RA di level pusat dan daerah, khususnya kepemimpinan dan koordinasi antarsektor di level tapak. Kajian ini dimaksudkan untuk memetakan problem dan menawarkan solusi dengan basis observasi dan studi di lapangan selama tiga tahun terakhir (2018-2020). Studi ini disajikan dalam bentuk policy forum dengan me-review secara padat temuan-temuan dan solusi atas praktik RA di kawasan hutan. Analisis, reduksi, dan tafsir atas data-data kualitatif dilakukan untuk menarik kesimpulan, bagaimana sesungguhnya praktik RA di level tapak dalam tiga tahun terakhir. Secara makro, temuan penulis mengkonfirmasi bahwa praktik RA mengalami problem yang cukup sistematis akibat lemahnya aktor-aktor kunci pemegang kendali RA, tidak efektifnya kelembagaan yang dibentuk, dan perbedaan tafsir atas regulasi yang berdampak pada perbedaan pemahaman atas objek RA di lapangan. Berbekal temuan tersebut, secara meyakinkan program strategis RA belum menjadi agenda bersama untuk dijalankan dalam kerangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan untuk masyarakat yang berhak. Kata Kunci: Kebijakan RA, PPTKH, GTRA, TORA, Pelepasan Kawasan Hutan

Pengukuran Pihak Ketiga Pasca Asas Contradictoire Delimitatie di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan Dedy Setyo Irawan; Harvini Wulansari
Tunas Agraria Vol. 3 No. 2 (2020): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Complete Systematic Land Registration is a program which taken by the government in providing legal certainty in the field of land in Indonesia. PTSL activities at Sidoarjo Regency and Pasuruan Regency Land Office are carried out with third parties. Before starting the measurement, it is necessary to carry out the contradictoire delimitatie principle to ensure legal certainty of ownership of land rights. The research used a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis carried out by compiling logically proportional statements to answer research questions. Problem analysis is carried out by making a description based on premier data and secondary data obtained through interviews and observations of implementation. The results of the research showed that the implementation of the contradictoire delimitatie principle is broadly following PP. No. 24 of 1997 and PMNA KaBPN No. 3 of 1997. The results of the study also showed that there were obstacles in the implementation of the contradictoire delimitatie principle, such as the third parties were not following technical guidelines No. 01 / JUKNIS-300/1/2018 annex 10 in the making of measurement drawings. Quality control is needed to improve the quality of work and results of third party products and minimize land problems in the future.Keywords: principle of contradictoire delimitation, third party. Intisari : Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan langkah pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertanahan di Indonesia. Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan dilaksanakan bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang sebelumnya melalui tahapan asas contradictoire delimitatie untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisa yang dilakukan yaitu dengan menyusun pernyataan-pernyataan proposional secara logis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisa permasalahan dilakukan dengan membuat uraian berdasarkan data premier dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas contradictoire delimitatie secara garis besar telah sesuai dengan PP. No. 24 Tahun 1997 dan PMNA KaBPN No. 3 Tahun 1997. Dalam pelaksanaanya terdapat hambatan yakni pembuatan Gambar Ukur oleh Pihak Ketiga tidak sesuai dengan pedoman JUKNIS No. 01/JUKNIS-300/1/2018 lampiran 10. Sehingga diperlukan pengawasan kendali mutu terkait pekerjaan dan hasil produk dari Pihak Ketiga agar kedepannya hasil pekerjaan yang dihasilkan lebih baik dan tidak menjadi permasalahan pertanahan dikemudian hari.Kata Kunci : asas contradictoire delimitatie, pihak ketiga.

Strategi Percepatan Pengumpulan Data Yuridis Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Mrs Harfianty; I Gusti Nyoman Guntur; Harvini Wulansari
Tunas Agraria Vol. 3 No. 3 (2020): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a government program in accelerating mass land registration with a complete map concept. This program is expected able to overcome the delays of previous mass land registration program through the scheme of ajudication and PRONA. To achieve the goals, throughout the year, the target is high and always increase. Because of this high target, Land Office in Bantul District implement some innovations, especially in juridical data collection. This research aimed to explain the strategy in collecting juridical data in Palbapang Village, and find obstacles in data collection. Qualitative descriptive research was used for this research. The results of the research showed that: 1) the strategies used by Land Office is the use of SIAP application for juridical data input and involved several teams in the collection of juridical data such as puldatan team, village government and the community; 2) there are constraints on the implementation, including lack of human resources in carrying out tasks as a juridical task force, and there were still many villages that collect documents near the end of the fiscal year.

Pemanfaatan Aplikasi SIAP Dalam Kegiatan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo Deny Andriawan; I Gusti Nyoman Guntur; Harvini Wulansari
Tunas Agraria Vol. 4 No. 1 (2021): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

The PTSL target has increase from year to year, SIAP as an innovation technology by the Land Regional Office of Province DIY was made with the aim to accelerating juridical data collection in PTSL. The objectives of this study were (1) to determine the potential of SIAP implementation in the Land Office of Tebo Regency; and (2) there are supporting and inhibiting factors when the implementation of SIAP. Qualitative method with descriptive approach and the data collection by purposive sampling were used to answer research questions. The results showed that: (1) SIAP, which has been adjusted to the conditions of Tebo Regency, is able to recording 14-15 juridical data files / hour or approximately 4 minutes / file; and (2) there are 3 main categories as factors supporting and inhibiting the use of SIAP, namely human resources, facilities and infrastructure, and costs / budget. The conclusion of this study is SIAP can be used to accelerate the juridical data collection in Tebo Regency after its parameters are customized with the local condition. Target PTSL terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, SIAP sebagai sebuah inovasi dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DIY dibuat dengan maksud untuk percepatan pengumpulan data yuridis dalam kegiatan PTSL. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui potensi penerapan SIAP di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo; dan (2) faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pemanfaatan SIAP. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data secara purposive sampling digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SIAP yang telah disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tebo mampu membantu perekaman data yuridis sebanyak 14-15 berkas/jam atau kurang lebih 4 menit/berkas; dan (2) terdapat 3 kategori utama sebagai faktor pendukung dan penghambat penggunaan SIAP yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta biaya/anggaran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah SIAP mampu digunakan untuk percepatan pengumpulan data yuridis di Kabupaten Tebo pasca disesuaikan parameternya.Kata Kunci: PTSL, SIAP, data yuridis

Pengelolaan Warkah Digital dan Integrasinya dengan Data Spasial Bidang Tanah Menuju Pelayanan Online di Kabupaten Bantul Mohamad Fatriyanto Mooduto; Harvini Wulansari; Rakhmat Riyadi
Tunas Agraria Vol. 4 No. 2 (2021): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Kementerian ATR/BPN saat ini terus mengembangkan berbagai jenis inovasi teknologi, baik itu untuk percepatan pendaftaran tanah maupun untuk pelayanan publik. Dalam road map transformasi pelayanan pertanahan dari tahun 2019 hingga 2024, salah satu prioritas programnya adalah kegiatan digitalisasi warkah pertanahan. Pengelolaan warkah secara digital menjadi salah satu cara untuk meminimalisir ruangan dan lebih hemat waktu dalam pencarian warkah serta dapat membantu mempercepat proses penyelesaian pekerjaan dibandingkan dengan pengelolaan yang masih bersifat manual/konvensional. Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul merupakan salah satu kantor yang telah mulai melakukan pengelolaan warkah secara digital. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan warkah digital dan pemanfaatannya dalam rangka menunjang kegiatan pelayanan pertanahan berbasis online. Metode yang digunakan dalam adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan warkah hasil digitalisasi dan data-data elektronik pertanahan menggunakan aplikasi sistem pengelolaan warkah elektronik (Sloka Etnik) berbasis website yang sudah terintegrasi dengan data spasial bidang tanah. Pemanfaatan warkah digital sudah dilaksanakan pada pelayanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el), untuk layanan pertanahan lainnya masih belum ada aturan dalam pelaksanaannya.

Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria Farah Ananda Resti; Harvini Wulansari
Tunas Agraria Vol. 5 No. 2 (2022): Mei-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Reforma agraria merupakan proses penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Dalam menjalankan pelaksanaan reforma agraria maka dibentuklah Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan GTRA di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh merupakan hasil telaah yang berasal dari dokumen tertulis yaitu data laporan GTRA Tahun 2021 dan melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan peran GTRA dalam menyukseskan kegiatan reforma agraria yakni penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses, pencanangan Pilot Project Kampung reforma agraria. Dengan adanya Kampung Reforma Agraria, diharapkan dapat mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Adapun kendala yang dihadapi yaitu kondisi alam yang kurang mendukung kegiatan, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, terbatasnya anggaran

Optimalisasi migrasi dan pembaharuan data pertanahan dalam komputerisasi pertanahan di kabupaten Banyuasin Salindri Riana Dewi; Harvini Wulansari; Antonio Tilman; Rio Teguh Santoso
Tunas Agraria Vol. 5 No. 3 (2022): Sept-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v5i3.184

Peningkatan kualitas data pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6 ditingkatkan kualitasnya menuju KW 1 dan KW 2 melalui program Kluster 4 (K4). Kendala pada kantor pertanahan Banyuasin dalam pelaksanaan K4 adalah masih ada peta analog yang disimpan di kantor induk yaitu kantor pertanahan kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dan validitas hasil kegiatan. Melalui metode penelitian campuran bertahap (sequential mix method) didapatkan hasil bahwa strategi digitasi peta yang diterapkan di Kantor Pertanahan Banyuasin tepat adanya. Upaya percepatan untuk pembenahan K4 ini tentunya membutuhkan keterlibatan pemerintah desa dalam tahap pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih dan terbitnya sertifikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Selain itu upaya ini tentunya mampu mempercepat terwujudnya desa/kelurahan lengkap sebagai basis data spasial dengan skala besar di Indonesia.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search