Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMANFAATAN NERACA PENATAGUNAAN TANAH UNTUK PERCEPATAN PENYUSUNAN RDTR-PZ Sutaryono; Dewi, Asih Retno
Jurnal Pertanahan Vol 10 No 1 (2020): Jurnal Pertanahan
Publisher : Pusat Pengembangan dan Standarisasi Kebijakan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan, Kementerian Tata Ruang dan Pertanahan, Badan Pertanahan Nasional

Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT), yang merupakan perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan penguasaan,penggunaan, dan pemanfaatan tanah menurut fungsi kawasan dapat berperan secara efektif sebagai instrumen dalampercepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ). Naskah ini bertujuan untukmengelaborasi kemungkinan percepatan penyusunan RDTR-PZ menggunakan Neraca PGT. Desk study yang mengutamakancontent analysis digunakan sebagai metode dalam kajian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa NPGT yang meliputi neracaperubahan, neraca kesesuaian, dan prioritas ketersediaan tanah, merupakan data dan informasi yang sangat dibutuhkandalam perencanaan dan kebijakan pembangunan wilayah. Instrumen ini sangat representatif untuk digunakan sebagai basisdalam penyusunan RDTR-PZ. Apabila hal ini dapat dilakukan maka percepatan penyusunan RDTR-PZ sekaligus kendalimutu pemanfaatan ruang, perijinan pemanfaatan ruang, kebijakan penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan(RTBL) dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara efektif, karena sudah mendasarkan pada data daninformasi berkenaan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana terdapat dalamNPGT.

Pola Keruangan Nilai Tanah di Kota Madiun Menggunakan Perspektif Ekonomi Sudibyanung Sudibyanung; Asih Retno Dewi; Harvini Wulansari
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 2 (2017): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Changing the orientation of land demand from the city center towards the suburbs can alter the physical pattern of spatial and economic pattern in that location. The nominal value of the land within the suburbs is not the same, depending on the quality and quantity of space available, this makes the market different and in the end make the spatial distribution of land values and patterns in every corner of the city. The study was conducted in the city of Madiun where the area is physically not too wide and allows the development of the city. This study aims to describe the structure of land values in the city of Madiun in the form of contours as well as to analyze/explain the pattern of land values from the perspective of spatial economy. The analysis is done by looking at each disparity/ difference between the value of land between objects/samples depicted in the contour line of land values. The value of the various soil contours shows the pattern of soil value which is further examined and studied according to spatial theory. The analysis of the land value pattern from the perspective of spatial economy is done with the spatial economic variables that exist around it, such as public facilities, economic center, land use, quality and road network and so forth. In this case a superimpose / overlap between the land value pattern map (in contour form) with maps of public facilities, road access maps, land use maps, and so on. Spatial pattern of land value in Madiun City tends to spread and in each pattern is not interrelated. There are strong indications that land value patterns in Madiun City are spatial economically influenced by several things, such as accessibility, facilities / services, and economic centers. Intisari: Perubahan orientasi permintaan tanah dari tengah kota menuju ke arah pinggiran kota dapat merubah pola fisik keruangan dan pola ekonomi di lokasi tersebut. Nilai nominal lahan di dalam maupun pinggiran kota tidak sama, tergantung kualitas dan kuantitas ruang yang tersedia, hal ini menjadikan pasarnya pun berbeda-beda dan pada akhirnya menjadikan sebaran maupun pola nilai tanah yang secara spasial berbeda pada setiap sudut wilayah kota. Penelitian dilakukan di Kota Madiun dimana wilayahnya secara fisik tidak terlalu luas dan memungkinkan terjadi perkembangan kota. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan struktur nilai tanah di Kota Madiun dalam bentuk kontur serta untuk menganalisis/menjelaskan pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan. Analisis dilakukan dengan cara mencermati setiap disparitas/selisih nilai tanah antar obyek/sampel yang digambarkan dalam garis kontur nilai tanah. Nilai kontur tanah yang beragam menunjukkan pola nilai tanah yang selanjutnya dicermati dan dikaji sesuai teori keruangan. Analisis mengenai pola nilai tanah dari perspektif ekonomi keruangan dilakukan dengan variabel ekonomi keruangan yang ada di sekitarnya, seperti fasilitas publik, pusat perekonomian, penggunaan tanah, kualitas dan jaringan jalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini dilakukan superimpose/tumpang susun antara peta pola nilai tanah (dalam bentuk kontur) dengan peta fasilitas publik, peta akses jalan, peta penggunaan lahan, dan lain-lain. Secara keruangan pola nilai tanah di Kota Madiun cenderung menyebar dan pada setiap pola tersebut tidak saling berhubungan. Terdapat indikasi yang kuat bahwa pola nilai tanah di Kota Madiun secara ekonomi keruangan dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti aksesibilitas, fasilitas/layanan, serta pusat-pusat perekonomian.

Assessment Sales Ratio, Suatu Alat Pengukur Kinerja Penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman) Alat Pengukur Kinerja Penetapan NPOP (Studi di Desa Ambarketawang, Sleman) Asih Retno Dewi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2016): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: Performance measurement in determining the Tax Object Acquisition Value as the basis for the imposition of duties on Acquisition of Land and Building Rights is conducted by analysis tool using assessment sales ratio (ASR). ASR analysis aims to determine the level of conformity of Tax Object Acquisition Value (NPOP) to land market value to determine whether Tax Object Acquisition Value is in proportion, experienced under assessment, or over- assessment. Moreover, this technique also aims to measure diversity (variability) to account the level of fairness of Tax Object Acquisition Value as the bases of Duty on Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB). The results shows that the determination of Tax Object Acquisition Value as the bases to determine BPHTB in Ambarketawang is lower compared to its property market value (under-assessment occurred). The variability on the determination of Tax Object Sales Value NPOP as the bases to determine BPHTB in Ambarketawang village is high, implies that it does not indicate good uniformity.Intisari: Pengukuran kinerja dalam penetapan Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilakukan dengan alat analisis assessment sales ratio(ASR). Analisis ASR bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian NPOP terhadap nilai pasar tanah apakah dalam penetapan NPOP sudah proporsional, terjadi under assessment, atau over assessment. Selain itu, juga bertujuan untuk mengukur keberagaman (variabilitas) NPOP sehingga diketahui tingkat keadilan penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB di Desa Ambarketawang masih relatif rendah dibandingkan dengan nilai pasar tanahnya (terjadi underassessment).Tingkat keberagaman dalam penetapan NJOP sebagai dasar penentuan BPHTB di Desa Ambarketawang sangat tinggi atau tidak menunjukkan keseragaman yang baik.

Optimalisasi Pemanfaatan Neraca Penatagunaan Tanah Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Daerah Istimewa Yogyakarta Slamet Muryono; Agung Nugroho Bimasena; Asih Retno Dewi
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 4 No. 2 (2018): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The Land Use Balance (NPGT), among others, is a balance between Land Use and Regional Spatial Planning (RTRW). One of the government’s efforts is to control land in the regions, regional conditions can be adjusted to the ideal conditions in accordance with the needs in the future. One of the environmental control instruments used by implementing the Regional Spatial Plan. This research was carried out using overlapping analysis to analyze and calculate the use of land with the spatial plan in all districts/city in Yogyakarta Special Region during the period 2010-2017. The results showed that there was a discrepancy between NPGT and the RTRW in Yogyakarta Special Region. The highest inconsistency occurred in Kulonprogo Regency at 57,11%, and the lowest in Gunungkidul Regency at 20,06%. The impact of these mismatches is that land use control in DIY is not optimal. NPGT in DIY is not optimally utilized in the preparation/revision of the RTRW. Keywords: Balance of Land Use, Land Use, Regional Spatial PlanIntisari: Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT) antara lain merupakan perimbangan antara Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah daerah melakukan upaya pengendalian penggunaan tanah di suatu wilayah, sehingga kondisi wilayah bisa disesuaikan dengan kondisi yang ideal sesuai dengan keinginan di masa yang akan datang. Instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut antara lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis tumpang susun peta untuk menganalisis kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di semua kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta selama periode 2010-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara NPGT dengan RTRW di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketidaksesuaian tertinggi terjadi Kabupaten Kulonprogo sebesar 57,11%, dan terendah di Kabupaten Gunungkidul sebesar 20,06%. Dampak dari ketidaksesuaian tersebut adalah kegiatanpengendalian penggunaan tanah di DIY menjadi tidak optimal. NPGT di DIY tidak optimal dimanfaatkan dalam penyusunan/revisi RTRW.Kata kunci: Neraca Penatagunaan Tanah, Penggunaan Tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin) Asih Retno Dewi; Sutaryono Sutaryono; Alifia Nurhikmahwati
BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 2 (2020): Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/bhumi.v6i2.454

Infrastructure development that is being promoted by the government to support economic growth is often constrained by land acquisition problems. The issue of land acquisition tends to be more complex when it comes to communal land. This research tries to map land acquisition problems with customary land objects in the Padang-Sicincin Toll Road project in Padang Pariaman Regency along with alternative solutions. The land acquisition problems were analyzed qualitatively. The findings of the study are the amount of compensation, the status of land objects, the agencies involved, and the entitled/affected communities with sequences based on the stages in land acquisition. Alternative solutions offered include: improving the quality of clear and detailed planning documents, meaningful socialization and public consultation, and massive community involvement at every stage of land acquisition. Regarding the assessment of compensation for communal land, it is necessary to formulate an assessment indicator in the Indonesian Assessment Standard that accommodates social and customary costs.Intisari: Pembangunan infrastruktur yang sedang digalakkan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi seringkali terkendala masalah pengadaan tanah. Masalah pengadaan tanah tersebut cenderung lebih kompleks bila mengenai tanah ulayat. Penelitian ini mencoba memetakan permasalahan pengadaan tanah dengan objek tanah ulayat pada proyek Jalan Tol Padang-Sicincin di Kabupaten Padang Pariaman beserta alternatif solusinya. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara kualitatif. Beberapa temuan penelitian antara lain permasalahan besarnya ganti kerugian, status objek tanah, instansi yang terlibat, maupun masyarakat yang berhak/terdampak dengan sekuensi berdasarkan tahapan-tahapan dalam pengadaan tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antara lain: peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang jelas dan detil, sosialisasi dan konsultasi publik yang bermakna, serta pelibatan masyarakat secara masif pada setiap tahapan pengadaan tanah. Terkait penilaian ganti kerugian untuk tanah ulayat perlu dirumuskan indikator penilaian pada Standar Penilaian Indonesia yang mengakomodasi biaya sosial dan biaya adat.Kata kunci: Pengadaan tanah, tanah ulayat, Padang Pariaman.

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DAN PEMANFAATAN DANAU TEMPE Rezky Zamzani; Dian Aries Mujiburohman; M Nazir Salim; Asih Retno Dewi
Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Vol 9 No 2 (2022): Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Bina Taruna Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37606/publik.v9i2.294

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan antar instansi dalam menanggulangi banjir dan solusi terhadap permasalahan kerusakan ekosistem danau. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan penelitian perpustakaan. Hasil akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya banjir yang terjadi selama ini dikarenakan meluapnya air dari Danau Tempe yang merupakan salah satu danau terbesar yang ada di Indonesia dan berada di Sulawesi Selatan. Danau tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keseimbangan ekologi, penyedia sumber air (baku), protein, mineral dan energi tetapi memiliki potensi yang tinggi sebagai penyokong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berkaitan erat dengan penataan ruang, sehingga dengan adanya penataan ruang, dapat mewujudkan ruang yang nyaman, aman dan teratur. Kolaborasi antar instansi terkait dan diperlukan adanya evaluasi berkelanjutan dari sisi ekonomi, sosial dan setiap kebijakan yang dilaksanakan.

Strategi Pelibatan dan Peran Para Pihak Dalam Penerapan Aplikasi SIAP (Studi di Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul) Budi Nur Cahyono; Aristiono Nugroho; Asih Retno Dewi
Tunas Agraria Vol. 3 No. 1 (2020): Jan-Tunas Agraria
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Abstract: The target of Complete Systematic Land Registration (PTSL) increased from year to year. To support in achieving that big target, ATR / BPN DIY Regional Office made various innovations, one of the innovations was applying a computer application called SIAP application. This study aims to explain the role and strategy of involving the parties in the implementation of the SIAP application in Srimulyo Village, Bantul Regency. This study aims to explain the role and strategy of involving the parties in the implementation of the SIAP application in Srimulyo Village, Bantul Regency. This method used in this research was descriptive qualitative with case study approach. The results showed that: 1) The role of the Bantul District Land Office was socializing the PTSL and SIAP applications, the Srimulyo Village Government coordinated and conducted technical guidance on Pokmas, and Pokmas played a role as field implementers. The community actively participated in the socialization related to PTSL, fulfilling the completeness of PTSL documents needed in the SIAP application, and actively asking information relating to PTSL, especially regarding filing. 2) The Bantul Regency Land Office, Srimulyo Village Government, and Srimulyo Village Pokmas have a strategy to involve the community and play an active role in the implementation of PTSL with the SIAP application that is conducting intensive socialization and providing necessary assistance such as facilities and infrastructure. The Srimulyo Village Government also modified the SIAP application according to the PTSL needs in Srimulyo Village.Keywords: PTSL, Application, Strategy. Intisari: Target Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap naik dari tahun ke tahun.Untuk menunjang pencapaian target yang tergolong cukup besar tersebut, Kantor Wilayah ATR/BPN DIY melakukan berbagai inovasi, salah satunya yaitu dengan Aplikasi SIAP. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran serta strategi pelibatan para pihak dalam pelaksanaan Aplikasi SIAP di Desa Srimulyo, Bantul. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul yaitu mensosialisasikan PTSL dan Aplikasi SIAP, Pemerintah Desa Srimulyo mengkoordinasikan dan melakukan bimbingan teknis terhadap Pokmas, dan Pokmas berperan sebagai pelaksana lapangan. Masyarakat berperan aktif mengikuti sosialisasi yang berkaitan dengan PTSL, memenuhi kelengkapan berkas-berkas PTSL yang diperlukan dalam Aplikasi SIAP, dan aktif menanyakan informasi yang berkaitan dengan PTSL terutama mengenai pemberkasan, 2) Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Pemerintah Desa Srimulyo, dan Pokmas Desa Srimulyo memiliki strategi untuk melibatkan masyarakat dan berperan aktif dalam pelaksanaan PTSL dengan Aplikasi SIAP yaitu melakukan sosialisasi secara intens dan memberikan pendampingan dan bantuan yang diperlukan seperti sarana dan prasarana. Pemerintah Desa Srimulyo juga modifikasi terhadap Aplikasi SIAP sesuai kebutuhan PTSL di Desa Srimulyo.Kata Kunci: PTSL, Aplikasi, Strategi.

Legalisasi Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Di Daerah Istimewa Yogyakarta Antonio Tilman; Dian Aries Mujiburohman; Asih Retno Dewi
Riau Law Journal Vol 5, No 1 (2021): Riau Law Journal
Publisher : Faculty of Law, Universitas Riau

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji legalisasi tanah Kasultanan dan Kadipaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY memiliki keistimewaan dalam menyelenggarakan pemerintahan, salah satu keistimewaan adalah bidang pertanahan. Berlaku UU Keistimewaan Yogyakarta menetapkan bahwa lembaga Kesultanan dan Kadipaten adalah badan hukum yang merupakan subyek hak milik berupa tanah keprabon dan tanah bukan keprabon atau dede keprabon. Untuk dapat menggunakan tanah Kasultanan dan Kadipaten harus memiliki ijin berupa serat kekancingan yang diterbitkan oleh Panitikismo lembaga adat yang mengurusi pertanahan keraton yang meliputi pengaturan dan perizinan. Masyarakat atau badan hukum yang menggunakan dan memanfaatkan tanah Kesultanan maupun Kadipaten tidak dapat dijual belikan, dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hak yang berjangka waktu, dan bersedia mengembalikan tanah bila sewaktu-waktu diminta. Dengan demikian tanah yang digunakan masyarakat tidak dimungkinkan mendapatkan sertipikat hak milik atas tanah tersebut. legalisasi tanah Kasultanan dan Kadipaten melalui proses inventarisasi, identifikasi, verifikasi, pemetaan dan pendaftaran tanah melalui lembaga pertanahan yaitu Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang.

ANALISIS SPASIAL PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN LINGKAR KUDUS DI DESA JATI WETAN Westi Utami; Ahmad Haris Hadi; Asih Retno Dewi
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 10, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v10i2.10547

Abstrak: Pembangunan infrastuktur memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat. Salah satu upaya pembangunan infrastruktur yakni jalan lingkar di Kabupaten Kudus yang dilaksanakan melalui Konsolidasi Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara spasial perubahan penggunaan lahan akibat pembangunan Jalan Lingkar Kudus dan memetakan tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan RTRW Kabupaten Kudus. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan spasial. Data yang digunakan adalah Citra Satelit Sentinel tahun 2016 dan tahun 2022, Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta wawancara dengan pejabat terkait. Analisis citra dilakukan secara visual, untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang dilakukan dengan overlay peta penggunaan lahan tahun 2016 dan tahun 2022. Sementara untuk mengetahui tingkat kesesuaian dengan RTRW dilakukan melalui overlay peta penggunaan lahan eksisting dengan RTRW. Hasil analisis menunjukkan perubahan penggunaan lahan yang paling besar penurunannya terjadi pada vegetasi kerapatan tinggi sebesar 318.677 m2. Sementara analisis kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW menunjukkan kesesuaian sebesar 66%, belum terlaksana 29% dan tidak sesuai 5%. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap perubahan penggunaan lahan di Desa Jati Wetan Kabupaten Kudus. Abstract: Infrastructure development has an important role in encouraging economic growth, regional development and equitable development for the community. One of the infrastructure development efforts, which is the ring road in Kudus Regency, was carried out through Land Consolidation. This study aims to spatially adjust the changes in land use due to the construction of the Kudus Ring Road and the suitability level of land use according to the RTRW of the Kudus Regency. The research method uses descriptive qualitative with a spatial approach. The data are Sentinel Satellite Imagery for 2016 and 2022, Regional Spatial Planning (RTRW) maps and interviews with related officials. Image analysis is carried out visually, to determine land use changes carried out by overlaying land use maps in 2016 and 2022. Meanwhile, to determine the level of adjustment to the RTRW, it is carried out by overlaying existing land use maps with the RTRW. The results of the analysis show that the change in land use has the greatest decrease in vegetation density, which are 318,677 m2. Meanwhile, land use analysis is 66% according to the RTRW, 29% have not been implemented and 5% are not appropriate with the RTRW. This study shows that infrastructure development has a significant effect on changes in land use in Jati Wetan Village, Kudus Regency.

Declaration of Complete Land Registration in Buleleng Regency Putu Yoga Eka Sumarta; Asih Retno Dewi; Akur Nurasa
Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan Vol. 2 No. 1 (2022): Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan
Publisher : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/mj.v2i1.26

Accelerating land registration with Complete Systematic Land Registration (CSLR) is one of the agendas set by the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency. Buleleng Regency as the most extensive district in Bali Province has a heavy burden in the implementation of CSLR. This is exacerbated by the absence of the archive of the Land Book (LB) and the old Measurement Letter (ML), which are the certificate issued before 1999, due to the burning of the Buleleng Regency Land Office building. The process of digitizing land data is experiencing obstacles. The descriptive method with a qualitative approach is used to explore strategies to improve the quality of digital data and land information to realize complete sub-districts/villages in Buleleng Regency. Some of the strategies pursued by the Buleleng Regency Land Office include 1) forming a complete sub-district development acceleration team; 2) socialization and coordination with the Buleleng Regency Government; 3) collaborating with Ganesha Education University in the use of students in textual validation of LB and ML as well as uploading the results of LB and ML scans; and 4) preparing the planning and implementation stages by the complete sub-district declaration acceleration team. Buleleng Regency Land Office has declared five complete sub-districts to have some impact on Buleleng Regency Land Office, Buleleng Regency Government, and the community, which in this case as holders of land rights certificates.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search