Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENINDAKAN CUKAI ILEGAL PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PAREPARE PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Rahmawati Rahmawati; Hardianto Hardianto; Adinda Cahya
Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law Vol 4, No 1 (2019): AL-AMWAL : JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMIC LAW
Publisher : Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/alw.v4i1.1811

Abstract

The results of this study are that the Parepare Customs and Excise Enforcement conducts various strict and massive and continuous supervision including law enforcement efforts on various attempts to smuggle illegal, dangerous goods and captured goods will be destroyed and provide sanctions in the form of fines. The factors that hinder the directorate general of customs against the circulation of illegal excise, the factor of the lack of public awareness that still brings illegal excise goods into the Parepare area, the factor is still weak supervision and enforcement carried out by customs officials, there are several efforts made, namely preventive efforts, namely efforts made for prevention, repressive efforts, namely the form of activities carried out after the existence of preventive supervision, internal factors, namely the submission of additional personnel or employees, external factors, namely free and unclear area boundaries.
Pendampingan Masyarakat Miskin Untuk Mendapatkan Bantuan Hukum Di Kota Palopo Hardianto Hardianto; Lisa Aditya Dwiwansyah Musa; Imran Lewa
To Maega : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/tomaega.v5i3.1118

Abstract

Pemerintah Indonesia memberikan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin. Akan tetapi masih banyak masyarakat miskin yang tidak mengetahuinya. Program pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia, dan memberikan pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum. Metode pengabdian yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode PAR (Participatory Action Research), dengan 4 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang dilaksanakan hanya 1 siklus. Kegiatan pendampingan dilaksanakan pada bulan Juli‚ÄďAgustus 2021. Hasil pengabdian diperoleh Penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat miskin mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. Pendampingan yang sesuai diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum yaitu dalam bentuk sosialisasi, terutama sosialisasi mengenai keberadaan posbakum agar masyarakat tidak takut Ketika berhadapan dengan hukum. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan merupakan salah satu bentuk untuk memberikan informasi ke masyarakat miskin mengenai hukum dan tentunya masih banyak cara lain yang dapat dilakukan.
PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN BULELENG Muis S. A. Pikahulan; Hardianto Hardianto
TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.3897

Abstract

Sampah merupakan masalah besar di setiap negara, salah satunya Indonesia. Penurunan sampah di Indonesia sangat memprihatinkan karena antara tahun 2019 hingga2021 timbulan sampah yang cukup besar yaitu 92.397.017,56 ton. Selain itu, angka kelahiran bervariasi dalam satu hari mencapai 253.142,51 ton. Jumlahnya tidak sedikit, dan ini menjadi bukti nyata bahwa masalah sampah di Indonesia merupakan masalah yang belum terpecahkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Pergub Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Kekerasan Sampah Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Buleleng dan upaya pemerintah untuk mengurangi ketergantungan warga Kabupaten Buleleng, untuk mengatasi permasalahan penggunaan plastik sekali pakai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum deskriptif empiris. Penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa ini tidak optimal. Hukuman terhadap pelanggar berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 oleh Gubernur Bali hanya dikenakan sanksi administratif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi yang melanggarnya. Upaya pemerintah untuk memutus kebergantungan warga Buleleng dalam penggunaan plastik sekali pakai (PSP) pada penelitian ini berdasarkan Pasal 17(2) Keputusan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, dilaksanakan dengan diberikan pembinaan dan pengawasan melalui informasi, saran, bantuan teknis, pelatihan atau dukungan dalam pelaksanaan Pencegahan Sampah (PSP) dan penegakan hukum pemerintah, produksi bersih dan penerapan prinsip 4R (reduksi, penggunaan kembali, daur ulang, dan penggantian) dapat dilaksanakan.
PENERAPAN PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 97 TAHUN 2018 TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK SEKALI PAKAI DI KABUPATEN BULELENG Kadek Dodi Riawan Saputra; Hardianto Hardianto; Muis S. A. Pikahulan
TAHKIM Vol 18, No 2 (2022): TAHKIM
Publisher : IAIN Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33477/thk.v18i2.4076

Abstract

Garbage is a big problem in any country and Indonesia is one of them. Due to the large amount of waste generated between 2019 and 2021, i.e. 92,397,017.56 tons, the reduction of waste in Indonesia is of great concern. Also, daily births varied and reached 253,142.51 tonnes. The amount is not small, which clearly shows that Indonesia's waste problem is an unsolved problem. The purpose of this study is to apply Bali Provincial Governor Decree No. 97 of 2018 on single-use plastic waste violence in Buleleng province and to encourage the government to reduce population dependence in Buleleng province to reduce overcoming plastic consumption. It was to investigate the initiative disposable plastic. The method used in this study is a descriptive empirical legal method. The research in this article shows that this is suboptimal. Penalties for offenders under Bali Governor Decree No. 97 of 2018 are subject to administrative sanctions only and therefore have no deterrent effect on offenders. Pursuant to Article 17(2) of Bali Governor's Decree No. 97 of 2018, the study found that the government's efforts to break the dependence of the people of Buleleng province on the use of single-use plastics are subject to guidance and supervision. was carried out by Through information, advice, technical assistance, training or support in waste prevention and government law enforcement practices, cleaner production and application of the 4R principles (reduce, reuse, recycle and replace) can be implemented.Keywords: Buleleng Regency, Governor of Bali Regulation Number 97 of 2018, Disposable Plastic, Garbage Generation