Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Situs Belanja Online Shopee Ditinjau Dari Perundang-Undangan Futri Wisma Hayati; M. Hosen; Lili Naili Hidayah
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8281

The purpose of this study is to find out and analyze the forms of legal protection for consumers relating to the inclusion of standard clauses by business actors and the legal consequences of the inclusion of standard clauses that tend to harm and limit consumer rights and conflict with consumer protection laws listed in article 18 paragraph (1) standard clauses that are not allowed to be included in an agreement. The research discussion is how consumer protection laws protect consumers who are disadvantaged by the inclusion of standard clauses in online trading transactions. The method used is a type of normative research based on the results of research on the Shopee online buying and selling site where businesses often include clauses that harm consumers in branda and product descriptions in their online stores. The results showed that, the legal consequences of the agreement that uses clauses that are contrary to the consumer protection law are null and void by law if viewed from Consumer Protection Law article 18 paragraph (3). Keywords:legal Protection; Consumer. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan pencantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan akibat hukum dari pencantuman klausula baku yang cendrung merugikan dan membatasi hak-hak konsumen dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang tercantum pada pasal 18 ayat (1) klausula baku yang tidak diperbolehkan dicantumkan pada suatu perjanjian. Pembahasan penelitian adalah, bagaimana undang-undangan perlindungan konsumen melindungi konsumen yang dirugikan dengan pencantuman klausula baku dalam transaksi jual beli online. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dari hasil penelitian pada situs jual beli online Shopee dimana pelaku usaha sering kali mencantumkan klausula yang merugikan konsumen pada branda dan deskripsi produk di toko online miliknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Akibat hukum dari perjanjian yang menggunakan klausula yang bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen adalah batal demi hukum jika ditinjau dari Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 18 ayat (3). Kata Kunci:Perlindungan Hukum; Konsumen.

Perjanjian Penyediaan Air Minum Antara SPAM dengan Pelanggan Di Kabupaten Musi Rawas Utara Rolan Saputra; M. Hosen; Isran Idris
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.9113

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara; dan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penyediaan air minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara belum sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan beberapa kondisi sebagai berikut pelanggan SPAM yang banyak melakukan penunggakan pembayaran, pihak SPAM yang tidak memperhatikan beberapa pelanggan tidak menerima aliran air SPAM secara lancar dan kualitas air yang baik; penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam perjanjian Penyediaan Air Minum antara SPAM Kecamatan Rawas Ulu dengan pelanggannya di Kabupaten Musi Rawas Utara berupa apabila dirugikan oleh SPAM Kecamatan Rawas Ulu dalam pemanfaatan jasa air bersihya itu Konsumen dapat menyampaikan keluhannya melalui nomor telepon atau datang sendiri ke kantor SPAM Kecamatan Rawas Ulu. Kata kunci: Perjanjian; Hak; Kewajiban Abstract This study aims to determine and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency; and the second to find out and analyze the resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency. The method used is empirical juridical research type. The results showed that the implementation of the rights and obligations of the parties in the drinking water supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency had not been fully implemented. This is due to several conditions as follows: SPAM customers who make a lot of arrears in payment, the SPAM who do not pay attention to some customers do not receive SPAM water flow smoothly and good water quality; resolution of problems encountered in the Drinking Water Supply agreement between SPAM Rawas Ulu District and its customers in North MusiRawas Regency in the form of if harmed by the SPAM Rawas Ulu District in the utilization of clean water services. Consumers can submit their complaints through telephone numbers or come in person to the SPAM office in Rawas Ulu District. Keywords: Pact; Agreement; Right; Duty

Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong Fachry Yahya; M. Hosen; Evalina Alissa
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9488

This study aims 1) to find out and analyze the implementation of the rights and obligations of the parties in the implementation of the agreement between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province in the Procurement of Beef Cattle, and 2) the constraints faced in the implementation of the agreement. The research method used is empirical juridical. The results showed that 1) the implementation of an agreement for procurement of beef cattle 78 volumes of beef cattle culture development activities between the Horticultural Food and Livestock Service Office of Jambi Province and CV. Charisma Bintang Mandiri was not in accordance with the contents of the agreement because CV. Charisma Bintang Mandiri did not carry out its full obligations which can be detrimental to both parties, such as delays in completion of work 2) The number of cows imported is not in accordance with what was promised causing losses to the Horticultural Food and Animal Husbandry Office of Jambi Province. Therefore CV. Charisma Bintang Mandiri is in default and must compensate in accordance with the existing agreement. Keywords: Agreement, Procurement of Beef Cattle Abstrak Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong, dan 2)Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1)pelaksanaan perjanjian pengadaan ternak sapi potong volume 78 ekor kegiatan pengembangan budidaya sapi potong antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi dengan CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak sesuai dengan isi perjanjian karena CV.Kharisma Bintang Mandiri tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya yang dapat merugikan kedua belah pihak, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan 2)Sapi yang didatangkan jumlahnya tidak sesuai dengan yang apa yang diperjanjikan yang menyebabkan kerugian bagi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi. Karena itu CV.Kharisma Bintang Mandiri melakukan wanprestasi dan harus mengganti rugi sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kata kunci: Perjanjian, Pengadaan Sapi Potong

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi Eza Amalia; M. Hosen; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11293

This study aims to determine and analyze the substance of rights and obligations in a certain time work agreement at Axel Barbershop Jambi City not to violate the provisions of labor law and agreement law; to find out and analyze the legal consequences if the working agreement for a certain time at Axel Barbershop in Jambi City violates the provisions of labor law and agreement law. Formulation of problems whether the substance of the rights and obligations of the parties in the Axel Barbershop Kota Jambi work agreement does not violate the provisions of labor law and agreement law; what are the legal consequences if the Axel Barbershop Jambi City work agreement violates the provisions of labor law and agreement law. The method used is a normative juridical research type. The results showed that the substance of the rights and obligations of the parties in a certain time work agreement at Axel Barbershop Jambi City did not violate the provisions of labor law and the agreement law was not in accordance with the principles of labor law and agreement law because Axel Barbershop Jambi City did not fulfill its obligations fully ; legal consequences of not carrying out the obligations of the management of the Axel Barbershop in Jambi City which will indirectly affect 3 (aspects) namely institutions, human rights and legal products as well as economic aspects. The work agreement for a certain period of time made by the management of Axel Barbershop in Jambi City with this worker is not in accordance with the principles of employment law and agreement law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis substansi hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian; untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Perumusan masalah : apakah substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian; apa akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian karena Axel Barbershop Kota Jambi tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya; akibat hukum tidak dijalankannya kewajiban pihak manajemen Axel Barbershop Kota Jambi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pada 3 (aspek) yaitu kelembagaan, Hak Asasi Manusia dan produk hukum serta aspek ekonomi. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi dengan tenaga kerja tersebut kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.

Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau Terhadap Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Anggraini Mei Yulistri; M. Hosen; Suhermi Suhermi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i3.12184

The purpose of this research is to know and analyze the causes of the Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh as well as for know and analyze the aplication of sancionts Adat Tudum Malau againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The formulation of the problem in this study is what are the causes Cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh and how the aplication of sancionts Adat Tudum Malau againts cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh And what are the obstacles. This research includes research juridical empirical. namely examining the gap between das sollen and das sein, or the gap between what the law should have and the reality on the ground. research locationt in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. The population in this study are the parties who do cancellation of engagement in subdistrict Pesisir Bukit the City of Sungai Penuh. Sampling in this study using purposive sampling method. The cause of the cancellation of the engagement in Koto Dua and Sungai Liuk Villages were kawin lari (silariang), and too much demand. The aplication of the tudum malau customary sanctions does not work as it should, and the obstacles to the aplication of these customary sanctions are those who commit violations, many of which cannot fulfill them at the specified time. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penyebab Terjadinya Pembatalan Pertunangan di Kecamtan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh serta untuk mengatahui dan menganalisis Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah Apa Saja Penyebab Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Dan Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Tudum Malau di Kecamatan Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh Serta apa saja hambatannya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, yaitu meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein, atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian di kecamatan pesisir Bukit kota Sungai Penuh. Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan pembatal pertunangan di kecamatan pesisir bukit. Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive Sampling. Penyebab terjadinya pembatalan pertunangan di desa koto dua dan desa sungai liuk adalah kawin lari (silariang), dan pintaan yang terlalu besar. Penerapan sanksi adat tudum malau tidak berjalan semestinya, serta hambatan dalam penerapan sanksi adat tersebut adalah mereka yang melakukan pelanggaran banyak yang tidak bisa memenuhinya pada waktu yang telah ditentukan.

Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Beras Yang Tidak Berstandar Di Kota Jambi Muhamad Ikhsan Ikhsan; M. Hosen
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.12283

The purpose of this study was to identify and analyze legal protection against consumer legal protection against non-standard rice circulation in Jambi City and also to find out and analyze the legal responsibility of business actors according to Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This type of research is juridical empirical, also known as field research, which examines the prevailing legal provisions and what happens in the realities of society and also examines the gap between das sollen and das sein or the gap between what should be according to law and reality in the field. The location of this research is the Food Security Service of Jambi Province. The population in this study counted as many as 23 consumers who suffered losses from the amount of rice that was not officially licensed by the Ministry of Agriculture in Jambi City. The sampling technique was carried out by purposive sampling (purposive sampling is a sampling technique and data source based on certain considerations). The background of the problem is that there are still many un-certified KEMTAN rice markets that are still being traded, because according to Umdang Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, business actors are prohibited from producing or trading goods and / or services that do not meet or do not comply with the standards required. requirements and provisions of laws and regulations. Based on this research, it is known that there are many differences between the forms of rice labeled according to the rules and rice that are not according to the rules which are still marketed. In this study, the authors found the reason why the rice is still circulating because rice that does not have a KEMTAN license on the market of Jambi City is supplied from outside the city of Jambi and there is still a lack of responsibility for certified rice, while the effort to overcome it is socialization. as well as an inspection conducted by the food security office of the province of Jambi to determine the development of non-standard rice circulation in the city of Jambi. Abstrak Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap Perlindungan hukum Konsumen terhadap peredaran beras yang tidak berstandar di Kota Jambi serta juga Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum dari pelaku usaha menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat dan juga meneliti kesenjangan antara das sollen dan das sein atau kesenjangan antara seharusnya menurut hukum dan kenyataan di lapangan. Lokasi penelitian ini yaitu di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi. populasi dalam penelitian ini terhitung sejumlah 23 konsumen yang mengalami kerugian terhadap banyaknya beras yang tidak berlisensi resmi dari kementrian pertanian di Kota Jambi. Teknik penarikan sampel dilakukan secara Purposive Sampling (Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel dan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu). Yang menjadi latar belakang masalah yaitu masih banyaknya tersebar di pasaran beras yang tidak bersertifikasi KEMTAN yang masih diperjual belikan, karena menurut UmdangUndang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa banyak perbedaan antara bentuk beras yang berlabel sesuai aturan dan beras yang tidak sesuai aturan yang masih dipasarkan. Dalam penelitian ini penulis menemukan sebab mengapa beras tersebut masih beredar dikarenakan beras yang tidak memiliki lisensi KEMTAN yang ada di pasaran kota jambi merupakan beras yang di pasok dari luar kota jambi serta masih kurangnya tanggung jawab pelaku usaha akan beras yang bersertifikasi, sedangkan upaya penanggulangannya yaitu sosialisasi serta sidak kepasaran yang dilakukan dinas ketahanan pangan provinsi jambi untuk mengetahui perkembangan peredaran beras tidak berstandar di kota jambi.

Perlindungan Hukum Kerahasian Data Pribadi Konsumen Pengguna Produk Provider Telekomunikasi di Indonesia Risa Salsabila; M. Hosen; Herlina Manik
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15968

The development of Information Technology provides extraordinary benefits for life in making it easier to carry out daily activities, on the other hand Technological Advances also provide its own concerns where every time we want to use technology we will always be bound by providing personal data as a condition for using the technology, but data The personal data holder is not properly guarded by the holder of the personal data, based on the above problems, the writer draws the formulation of the problem as follows, First, How is the legal protection of personal data in Indonesia?, Second, What is the legal protection against leakage of Consumer Personal Data? This writing uses the normative juridical method due to the ambiguity of norms due to unclear arrangements governing civil lawsuits that can be taken by victims whose personal data is misused by unscrupulous telecommunication providers, so that the results obtained are two main points, namely regarding the regulation of personal data protection which is currently regulated in Permenkominfo No. . 20 of 2016 concerning Personal Data Protection, as well as regarding the responsibility of business actors for personal data leakage, is that business actors must be ready to accept civil lawsuits submitted by consumers, and business behavior must comply with compensation in accordance with the Consumer Protection Act. ABSTRAK Perkembangan Teknologi Informasi memberikan manfaat yang luar biasa bagi kehidupan dalam mempermudah melakukan aktifitas sehari-hari, disisi lain Kemajuan Teknologi juga memberikan kekhawatiran tersendiri yang mana setiap ingin menggunakan teknologi kita akan selalu terikat dengan memberikan data pribadi sebagai syarat untuk menggunakan teknologi tersebut, akan tetapi data pribadi tersebut tidak dijaga dengan baik oleh pemegang data pribadi, berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut, Pertama, Bagaimana perlindungan hukum data pribadi di Indonesia?, Kedua, Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebocoran Data Pribadi Konsumen? Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dikarenakan terjadinya kekaburan norma dikarenakan ketidakjelasan pengaturan yang mengatur gugatan perdata yang dapat ditempuh oleh korban yang data pribadinya disalahgunakan oleh oknum provider telekomunikasi, sehingga diperoleh hasil terdapat dua point utama yaitu mengenai pengaturan perlindungan data pribadi saat ini diatur dalam Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tenteng Perlindungan data Pribadi, serta mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap kebocoran data pribadi adalah pelaku usaha harus siap menerima gugatan perdata yang diajukan konsumen, dan perlaku usaha harus taat dengan melakukan ganti rugi sesuai dengan undang-undang Perlindungan Konsumen.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search