Garuda - Garba Rujukan Digital

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Antara Karyawan Dengan Manajemen Axel Barbershop Kota Jambi Eza Amalia; M. Hosen; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11293

This study aims to determine and analyze the substance of rights and obligations in a certain time work agreement at Axel Barbershop Jambi City not to violate the provisions of labor law and agreement law; to find out and analyze the legal consequences if the working agreement for a certain time at Axel Barbershop in Jambi City violates the provisions of labor law and agreement law. Formulation of problems whether the substance of the rights and obligations of the parties in the Axel Barbershop Kota Jambi work agreement does not violate the provisions of labor law and agreement law; what are the legal consequences if the Axel Barbershop Jambi City work agreement violates the provisions of labor law and agreement law. The method used is a normative juridical research type. The results showed that the substance of the rights and obligations of the parties in a certain time work agreement at Axel Barbershop Jambi City did not violate the provisions of labor law and the agreement law was not in accordance with the principles of labor law and agreement law because Axel Barbershop Jambi City did not fulfill its obligations fully ; legal consequences of not carrying out the obligations of the management of the Axel Barbershop in Jambi City which will indirectly affect 3 (aspects) namely institutions, human rights and legal products as well as economic aspects. The work agreement for a certain period of time made by the management of Axel Barbershop in Jambi City with this worker is not in accordance with the principles of employment law and agreement law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis substansi hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian; untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Perumusan masalah : apakah substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian; apa akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian. Metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu Axel Barbershop Kota Jambi tidak menyalahi ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian karena Axel Barbershop Kota Jambi tidak melaksanakan kewajiban sepenuhnya; akibat hukum tidak dijalankannya kewajiban pihak manajemen Axel Barbershop Kota Jambi yang secara tidak langsung akan mempengaruhi pada 3 (aspek) yaitu kelembagaan, Hak Asasi Manusia dan produk hukum serta aspek ekonomi. Perjanjian kerja waktu tertentu yang dilakukan manajemen Axel Barbershop Kota Jambi dengan tenaga kerja tersebut kurang sesuai dengan asas-asas ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perjanjian.

Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi Indri Winarsih; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.11322

The purpose of this study was to determine the responsibilities of market application providers to consumers in online buying and selling transactions in Jambi Province. In answering this problem, the authors use a research method with an empirical juridical approach. The data obtained were analyzed qualitatively and then presented descriptively. The results of this study indicate that market providers are responsible for providing a means of reporting or complaints and following up on problems, bridging in solving problems between sellers or sellers in the market and consumers and are responsible for the implementation of their electronic systems even though they are not maximally as expected, obligations and responsibilities. marketplace providers to consumers in online buying and selling transactions in Jambi Province on the obligations and responsibilities in Law Number 80 of 2019 concerning Trade through Electronic Systems, Circular of the Minister of Communication and Information Technology Number 5 of 2016 concerning Limitations of Platform Providers and Merchants (Merchants) Trading through Electronic Systems (Electronic Commerce) in the form of User Generated Content (UGC) as well as consumer rights in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai tanggung jawab penyedia aplikasi marketplace terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online di Provinsi Jambi. Dalam menjawab masalah tersebut penulis mengguanakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh dianalisis secara kaualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyedia marketplace bertanggung jawab dalam menyediakan sarana pelaporan atau pengaduan dan menindaklanjuti permasalahan, menjembatani dalam penyelesaian permasalahan antara penjual atau seller dalam marketplace dengan konsumen dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem elektroniknya meskipun belum secara maksimal seperti yang diharapkan, kewajiban dan tanggung jawab penyeda marketplace terhadap konsumen dalam transasksi jual beli online di Provinsi Jambi pada dasarnya meliputi kewajiban dan tanggung jawab dalam Undang Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) yang berbentuk User Generated Content (UGC) serta hak konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan Konsumen.

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari Affa Sjam; Taufik Yahya; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.15817

The purpose of this study is to identify and analyze the implementation of the kiosk rental agreement, and the causes of default in the implementation of the Muara Bulian terminal kiosk rental agreement, Batanghari Regency. This research method is Juridical Empirical. The implementation of the rental agreement for the Muara Bulian terminal kiosk in Batanghari Regency has not been carried out properly, the tenant has defaulted by violating the agreement letter by making the place of business as a place of residence, making payment for kiosk rental arrears, transferring the kiosk rental to another party, and paying the kiosk rental in installments. . The cause of default in the implementation of the Muara Bulian terminal lease agreement, Batanghari Regency is decreased business income resulting in tenants being in arrears on kiosk rental payments, to save time and costs for tenants to make the place of business as a place to live, uncertain business income makes tenants pay kiosk rentals in installments, and the lack of buyers makes the tenants look for another place of business and shift the kiosk rental to another party. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios, dan penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari. Metode Penelitian ini Yuridis Empiris. Pelaksanaan perjanjian sewa menyewa kios terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari belum terlaksana dengan baik, penyewa melakukan wanprestasi dengan melanggar surat perjanjian dengan menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal, melakukan penunggakkan pembayaran sewa kios, mengalihkan sewa kios ke pihak lain, dan melakukan pembayaran sewa kios dengan mencicil. Penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa terminal Muara Bulian Kabupaten Batanghari adalah pendapatan usaha menurun mengakibatkan penyewa menunggak pembayaran sewa kios, untuk menghemat waktu dan biaya penyewa menjadikan tempat usaha sebagai tempat tinggal, pendapatan usaha yang tidak menentu membuat penyewa membayar sewa kios dengan mencicil, serta sepinya pembeli membuat penyewa mencari tempat usaha lain dan mengalihkan sewa kios ke pihak lain.

The Local Customary Law: The Contribution of Adat Law in Preserving the Lubuk Larangan in Jambi Dwi Suryahartati; Firya Otaviarni; Windarto Windarto; Sukamto Satoto; Suhermi Suhermi
Jambe Law Journal Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.4.1.43-68

This article discusses the living law which stands behind the Lubuk Larangan tradition in Jambi, Indonesia. While many academics stand on belief that Lubuk Larangan is about the conservation, the article argues there is a metaphysical belief and sacred agreement that triggers such conservation by the indigenous people. Such belief has been overlooked by academics resulting in the failure of seeing the very fundamental life of the indigenous people, as long as their legal practice is concerned. This article demonstrates that the customary law norms can be found in the customary seloko of Jambi Malay, norm which is reflected the whole lives of the indigenous people, both in private and public lives. This article found that the tradition demonstrates a communal way of living and togetherness based on the need of the community. The natural conservation is nothing but the reflection of the sacred, mystic, religious adat and law to keep the nature survive

KESADARAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL STUDI KASUS DI SMA NEGERI 2 MUARA BUNGO Windarto Windarto; Firya Oktaviany
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v1i2.405

Media Sosial tidak bisa lepas dan dihindarkan dari kehidupan masyarakat.Semakin meluasnya sudut kehidupan manusia yang menggunakan teknologi dan membutuhkan informasi menjadikan teknologi dan informasi tidak bisa dijauhkan. Dengan adanya penyuluhan hukum ini maka siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungomeningkat kesadarannya dalam menggunakan teknologi dan informasi dengan bijak. Mereka juga mengetahui dampak atau akibat dari penggunaan teknologi yang salah. Sehingga menimbulkan diharapkan menimbulkan kesadaran hukum bagi para siswa SMA Negeri 2 Muaro Bungo. Metode PPM dilakukan dengan mengamati permasalahan mitra, mennggunkan pendekatan sosial, partisipatif dan penekatan hukum. Key words: etika, media sosial

Pengelolaan Wisata berbasis Kearifan Lokal pada Masa Pandemi Covid 19 : Perspektif Hukum Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati; Windarto Windarto
Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol. 5 No. 2 (2021): Volume 5, Nomor 2, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Pariwisata merupakan sektor penyumbang devisa negara, sehingga untuk menciptakan sektor pariwisata yang dapat bersaing secara internasional. Pembangunan dan pengelolaan pariwisata di Jambi mempertimbangkan aspek religius, sosial, dan ekonomi dan aspek hukum. Pandemic covid 19 berdampak besar bagi pertumbuhan bisnis pariwisata di Jambi. Segala aspek yang berhubungan dengan pariwisata di Jambi menjadi terganggu. Aspek hukum menjadi aspek yang kurang diperhatikan baik oleh pengelola wisata, konsumen, bahkan pemerintah. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam industri pengelolaan wisata di Jambi. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Tentunya dengan mempertimbangkan pendekatan kajian hukum yang berbasis penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan pariswisata di Jambi belum mengimplementasikan bagaimana hukum bekerja terkait dengan perlindungan hukum bagi stake holder yang terkait pada bisnis pariwisata di Jambi. Kendala yang terjadi adalah faktor sosiologis dan ekonomis,

Analisis Perjanjian Pinjam Uang Antara Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah Dengan Anggotanya Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia Ari Annisa Fitri; Sasmiar Sasmiar; Firya Oktaviarni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.17710

Cooperatives are one or part of the wheels of the economy in Indonesia, with the principle of kinship arranged as a cooperative effort as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 33 paragraph 1 states that the economy is structured as a joint effort based on the principle of kinship. This study aims to identify and analyze the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative in terms of the Law of Engagement, then also to identify and analyze the legal consequences of the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative Loan Agreement. The type of research used is a juridical normative research. This study uses data analysis techniques with deductive logic, deductive logic or processing legal materials in a deductive way, namely explaining something general and then drawing it into more specific conclusions. From the results of the study, it was concluded that there were deficiencies in the structure and anatomy of the agreement as well as the legal consequences that arose in the Loan Agreement at the Pasar Makmur Tabek Patah Cooperative. Abstrak Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Koperasi menjadi salah satu ataupun bagian dalam roda perekonomian di Indonesia, dengan asas kekeluargaan yang disusun sebagai usaha kerjasama yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah ditinjau dari Hukum Perikatan, kemudian juga untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum dari Perjanjian Pinjam Uang Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yuridis. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapatnya kekurangan pada struktur dan anatomi perjanjian serta adanya akibat hukum yang timbul pada Perjanjian Pinjam Uang di Koperasi Pasar Makmur Tabek Patah.

Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Firya Oktaviarni
Wajah Hukum Vol 2, No 2 (2018): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Tourism is the country's foreign exchange contributing sector, so tourism is needed. However, there are some cases that occur at tourist attractions such as a tourist being a sinking victim, a tourist dies at a tourist location and a tourist becomes a victim of the price of admission at tourist sites. For this reason, legal protection is needed for tourists so that losses suffered are not always given to tourists. The research objective is to find out the legal protection of tourists according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The method used is normative juridical research, legal material in the form of primary and secondary legal materials, research collected with literature study and qualitative normative analysis techniques

Hak kekayaan Intelektual pada Bisnis Pariwisata Di Kota Wisata Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.244

The city of Sungai Penuh and Kerinci Regency rely on tourism as a source of regional income supported by natural beauties and cultural diversity of the local communities. Utilizing the potential of nature and culture as assets of regional financial income requires a variety of supporting business components, including hotels, restaurants, culinary, travel agencies, craft arts and its products, performing arts and natural tourism and so on, where all these components shall be utilized optimally. Legal protection of Intellectual Property Rights is needed as well. Based on that, the main legal problem raised in this article is the application of Intellectual Property Rights in the tourism business in the city of Sungai Penuh and Kerinci Regency. This article is sociological juridical study using the qualitative analysis method and both primary and secondary data as research materials. It is shown that the existence of intellectual property rights in both regions has not exercised optimally as there are lacks of understanding on the importance of the existence of intellectual property rights as part of legal protection for local assets in the tourism business in Indonesia. The local governments, supported by academics, shall socialise the importance of intellectual property rights to the community by using the local wisdom approach.

Sosialisasi Pemahaman Hukum Tentang Pentingnya Perlindungan Hki Atas Hasil Karya Guru Dan Siswa Di Smk Muhamadiyah Singkut Firya Oktaviarni; Dwi Suryahartati; Windarto Windarto; Isran Idris; Arsyad Arsyad
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (664.058 KB)

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum tentang pentingnya HaKI terhadap karya yang ada pada guru dan siswa di SMK Muhamadiyah Singkut. Adapun capaian yang ingin peroleh dalam kegiatan ini adalah: 1) meningkatan pemahaman mitra tentang hukum; 2) meningkatnya pemahaman mitra tentang HaKI atas hasil karya guru dan siswa 3) meningkatnya kemampuan mitra dalam memilih produk karya yang akan di daftarkan. Pengabdian dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada karya guru dan siswa, baik pada konsep karya, evaluasi kekaryaan dan pemberkasan permohonan HKI. Tahapan yang dilakukan: 1) Persiapan; 2) Pelaksanaan Program atau Kegiatan; 3) Evaluasi. Hasil Pengabdian ini meliputi: 1) kesadaran pentingnya perlindungan Hak Cipta pada karya yang dihasilkan, 2) teridentifikasi karya yang dimiliki 3) kemauan untuk pengajuan perlindungan hukum pada karya-karya yang dihasilkan dan sertifikat Hak Cipta dari Dirjen Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search