Garuda - Garba Rujukan Digital

Efektivitas Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa) (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang) Satrio Ageng Rihardi; Arnanda Yusliwidaka; Sukron Mazid
Journal of Public Administration and Local Governance Vol 3, No 1 (2019): Good Village Governance for Improving Public Services
Publisher : Social and Political Science Faculty - Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jpalg.v3i1.1362

AbstrakMenghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governance. Salah satu program prioritas yang bersifat strategis adalah mampu menggunakan atau mengoperasionalkan sebuah aplikasi pelayanan yang cepat dan prima. Sistem berbasis IT untuk desa seperti Program aplikasi IT lainya, salah satunya adalah sistem SIKDES yaitu sistem informasi konektivitas desa. Efektivitas pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi konektivitas desa (SIKDES) studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Desa Sidorejo dalam menerapkan sistem SIKDES, hambatan Desa untuk menerapkan sistem SIKDES dalam pelayanan, peran perangkat desa sangat penting terhadap keberhasilan tersebut dan respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan SIKDES terkait penerapan sistem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui trianggulasi (sumber dan metode), diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan berdasarkan pada model analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama, penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Kedua, Kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten.

RIAS Learning Model: a Character Education Innovation Ahmad Muhlisin; Sri Sarwanti; Gentur Jalunggono; Arnanda Yusliwidaka; Sukron Mazid; Achmad Busrotun Nufus
AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Vol 13, No 1 (2021): AL-ISHLAH: JURNAL PENDIDIKAN
Publisher : STAI Hubbulwathan Duri

Character education has not been well facilitated in every learning process; hence, several indications of low character among college students are found. This research aims to develop a new learning model based on character education to enhance students’ spiritual and social attitudes. The research was a research and development by adopting Borg Gall’s research and development procedures. The research procedures consist of the following steps: 1) Library study, 2) designing a model design, 3) learning model development, 4) expert validation, and 5) focus group discussion with users and students. Instruments used in the research include content validity and construct validity sheets of the learning model with an assessment scale score of 1-5 that ranges from (1) not feasible, (2) less feasible, (3) fairly feasible, (4) feasible, and (5) very feasible. The research results indicate that 1) character-based learning innovation resulted in RIAS learning model with main steps of Reading, Identification, Analysis, and Self-reflection, 2) RIAS learning model has a validation score of 4.6 within a valid category; thus, it is feasible to be utilized to enhance social and spiritual attitudes. The suggested for further research is testing the effectiveness of the RIAS learning model on a wide scale and testing the effect of the RIAS learning model on problem-solving and student learning outcomes.

Improving students’ problem-solving skills through RIAS model in science classes Ahmad Muhlisin; Sri Sarwanti; Gentur Jalunggono; Arnanda Yusliwidaka; Sukron Mazid; Lilia Ellany Mohtar
Jurnal Cakrawala Pendidikan Vol 41, No 1 (2022): Cakrawala Pendidikan (February 2022)
Publisher : LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/cp.v41i1.47263

Learning has indisputably been hampered throughout the Coronavirus 2019 pandemic, as perceived in undesirable observed phenomena such as students’ ennui, learning loss, poor engagement, poor problem analysis skill, and inability to properly provide solutions to various predicaments. In view of this, the present study aimed to examine the effect of the Reading, Identification, Analysis, and Self-reflection (RIAS) learning model implemented in online learning to improve students' problem-solving skills. It was quasi-experimental research with a pretest and posttest control group design involving 60 undergraduate students in a general biology course. They were divided into two groups each of which consisted of 30 students, as the control and experimental class. The control class harnessed the lecture method while the experimental one executed the RIAS model. To collect the data, this study used an essay test consisting of 20 items with a reliability level of 0.886, and the figures were later scrutinized by means of descriptive and ANCOVA analysis. The results revealed that the RIAS model with reading, identification, analysis, and self-reflection techniques had a considerable impact on problem-solving skills, as evidenced by the mean score difference of 33.06 (low) and 66.33 (very high) between the lecturing and RIAS groups. The findings recommend that educators should simulate the RIAS model before online learning so that the learning activities can run as planned and that students can be more focused on the discussions of the learning topics. A further study could improve the quality of student activities at each stage of learning and develop teaching materials to support the RIAS learning model for a more qualified teaching-learning process and outcome.

THE DEVELOPMENT OF LEGAL AND MORAL RELATION THOUGHTS AND ITS IMPLEMENTATION TO INDONESIAN LEGISLATION SYSTEM Arnanda Yusliwidaka; Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Satrio Ageng Rihardi
Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (407.109 KB)

This research discusses the development of legal and moral relation that is inseparable from two very influential thoughts (mahzab): natural law and legal positivism. The views of both thoughts are in contradiction with each other on legal and moral relations. Natural legal thought explains that law and moral are interrelated and even interdependent, while legal positivism thought views that law and moral are two different and non-interconnected things. The objective of research is to study the development of relation between law and moral in Indonesian legislation system. The research method used was juridical normative method using primary and secondary law material inventoried to get prescriptive legal analysis. The result of research shows that legal and moral relation in Indonesian legislation system, by seeing the relation at substance level indicating integrative relation and at structural level indicating independent relation. In the relation, it can be understood that legal and moral relation is interconnected on the one hand and not interconnected in its law enforcement aspect on the other hand. Thus, the recommendation in this research is that legal substance and legal structure elements should complement each other as an intact legal system, to actually give law certainty, justice, and benefit to the people.

TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK TERHADAP PERKEMBANGAN HUKUM PERUSAHAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Satrio Ageng Rihardi; Arnanda yusliwidaka
Literasi Hukum Vol 6, No 1 (2022): Literasi Hukum
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.507 KB)

Perusahaan merupakan bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usaha yang dilaksanakannya. Perusahaan di Indonesia semakin menjamur di berbagai daerah salah satunya dikenal adanya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok atau lebih dikenal dengan sebutan konglomerasi merupakan topik yang selalu menarik perhatian, karena pertumbuhan dan perkembangan perusahaan kelompok yang tidak terkendali dapat menimbulkan monopoli terhadap suatu jaringan usaha. Secara hukum dan unsur dari perusahaan kelompok memiliki tanggung jawab perusahaan baik dari sisi yuridis dan sisi ekonomi. Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Menurut Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa monopoli adalah pengusaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Contoh perusahaan kelompok adalah Astra Group, Bakrie Group, MNC Group, Kalla Group dll. Dalam hal ini perusahaan dengan mekanisme tersebut akan lebih menguntungkan dibanding perusahaan yang hanya bergerak di satu kegiatan usaha saja. Tentu hal ini akan berpengaruh terhadap adanya Undang-Undang Anti Monopoli yang lebih berasaskan pada persaingan usaha secara sehat. Jika dikaitkan dengan tipe perusahaan kelompok baik yang vertikal, horizontal dan campuran maka jika ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Anti Monopoli dapat dikatakan bertentangan. Hal ini terbukti jika para pelaku usaha yang sudah besar dan ternama tentu akan mematikan pelaku usaha kecil yang baru dalam tahap rintisan perusahaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN ANAK DI KOTA MAGELANG Arnanda Yusliwidaka; Satrio Ageng Rihardi
Literasi Hukum Vol 2, No 2 (2018): LITERASI HUKUM
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.006 KB)

Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, ditambah lagi dengan pengetahuan pendidikan yang rendah dan kemampuan/keterampilan yang kurang dari orang tua si anak, hal inilah yang membuat orang tua orang tua dengan mudahnya melibatkan si anak untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya yakni dengan mempekerjakan si anak. Selain itu, anak kerap kali mendapatkan kekerasan dari orang tua. Di Kota Magelang saat ini untuk korban kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak masih relatif tinggi, oleh karenanya dengan adanya Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan diharapkan dapat menanggulangi dan mencegah permasalahan tersebut. Sehingga pihak pemerintah daerah Kota Magelang yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang harus melakukan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Kota Magelang dan Bentuk perlindungan hukum dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan anak. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer dengan cara melakukan wawancara terhadap responden dengan metode kualitatif yang disajikan secara diskriptif. Hasil penelitian ini bentuk-bentuk kekerasan di Kota Magelang adalah kekerasan fisik, psikis berupa pembulian, seksual berupa pencabulan, dan perilaku menyimpang berupa tawuran, kemudian untuk perlindungan hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Magelang terhadap anak yang merupakan korban dari kekerasan adalah melaksanakan perlindungan hukum yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang wajib dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak adalah dengan melalui 3 jenis layanan, yang meliputi Pencegahan, Pengurangan resiko kerentanan dan Penanganan

MENAKAR SISTEM ZONASI PENERIMAAN SISWA BARU DI ERA DESENTRALISASI PENDIDIKAN Satrio Ageng Rihardi; Arnanda Yusliwidaka
VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol 11, No 1 (2020): APRIL
Publisher : STKIP Persada Khatulistiwa Sintang

ABSTRAKSistem pendidikan sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah kebijakan tentang desentralisasi diserahkan pada Pemerintah Daerah masing-masing. Khususnya dalam kebijakan jalur zonasi berpengaruh terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan khususnya dalam perolehan jumlah siswa. Contohnya ada satu siswa di SMAN Kota Magelang terpaksa tidak dapat sekolah favorit, selain itu protes dari pihak orang tua murid. Penelitian secara normatif empiris yang dianalisis secara diskriptif kualitatif. Pemerintah wajib melaksanakan perbaikan secara berkesinambungan mengenai sistem nasional pendidikan di era desentralisasi melalui: Evaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam sistem zonasi untuk mendata kecukupan sekolah; Pemerataan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang memadai; Guru yang memadai untuk setiap zona; Ketersediaan informasi secara online maupun melalui pamflet dan papan pengumuman; Perlunya dipetakan dampak sistem zonasi. Jika memperhatikan hal tersebut, maka pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan dapat dikatakan lebih efektif dan efisien untuk dunia pendidikan di masa yang akan datang.Kata Kunci: Kebijakan, Zonasi, PPDB, Desentralisasi ABSTRACTThe education system is in accordance with Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government. Policies on decentralization are left to the respective Regional Governments. Especially in the zoning policy policies affect the quality of the implementation of education, especially in the acquisition of the number of students. For example, there was one student in Magelang City High School who was forced to not get a favorite school, besides protesting from the parents. Empirical normative research that is analyzed by descriptive qualitative. The government is obliged to carry out continuous improvement of the national education system in the decentralization era through: Evaluation of the readiness of local governments in the zoning system to record the adequacy of schools; Equitable education with adequate facilities and infrastructure; Adequate teachers for each zone; Availability of information online as well as through pamphlets and bulletin boards; The need to map the impact of the zoning system. If you pay attention to this, then the implementation of education decentralization policy can be said to be more effective and efficient for the world of education in the future.Keywords: Policy, Zoning, PPDB, Decentralization

DEVELOPMENT OF SELF-REFLECTION INSTRUMENTS OF RIAS LEARNING MODEL IN STUDENTS OF ENVIRONMENTAL EDUCATION COURSE Ahmad Muhlisin; Sri Sarwanti; Gentur Jalunggono; Arnanda Yusliwidaka; Sukron Mazid
Indonesian Journal of Education and Learning Vol 5, No 1 (2021): Indonesian Journal of Education and Learning
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/ijel.v5i1.3962

It is necessary to measure student spiritual and social attitudes to find out their attitude development in students ofenvironmental education course. The research aims to develop instruments utilized in measuring student spiritual and social attitudes in RIAS (Reading, Identification, Analysis, and Self-reflection) learning model implementation. Theresearch procedures consist of 1) needs analysis and literature study; 2) instrument design; 3) instrument development; 4) expert assessment; 5) instrument revision; and 6) instrument dissemination. The research instruments utilized include content validity sheets and construct validity instruments with assessment scale score of 1-4 consisting of (1) not feasible; (2) less feasible; (3) feasible; and (4) very feasible. The research results indicate that 1) the instruments ofspiritual and social attitudes measurement in the RIAS learning model implementation are feasible to be utilized in measuring student spiritual and social attitudes. It is indicated by validation score of 3.8 and 2) further research and development includes portfolio development to measure spiritual and social attitudes. The research implications become a practical reference for teachers and lecturers in measuring spiritual and social attitudes in learning.

Legal Politics of Increasing Welfare Based on Strengthening the Manufacturing Industry in Central Java Muhammad Ardhi Razaq Abqa; Faris Apriyadi; Arnanda Yusliwidaka
JED (Jurnal Etika Demokrasi) Vol 7, No 3 (2022): JED (Jurnal Etika Demokrasi)
Publisher : Universitas of Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/jed.v7i3.8126

The background of this research is that people's welfare and regional development in Central Java have not increased. This is a very serious problem that needs to be properly addressed. The Indonesian constitution mandates in the preamble of paragraph 4 that the state aims to advance public welfare. This study aims to contribute ideas, namely legal politics, to increase welfare based on strengthening the manufacturing industry in Central Java. This study uses a normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The results of this study are that to increase welfare based on strengthening the manufacturing industry in Central Java, at least ten choices of legal politics (policies) are needed, namely; legal harmonization, reforming the bureaucracy, optimizing the risk management team, optimizing cooperation with the private sector, maintaining economic commodities, sustainable infrastructure development, optimizing technology and industrial digitization, maintaining energy availability, holding national and international scale exhibitions, establishing special areas for development research. Recommendations in this study; researchers must conduct research related to increasing welfare through the manufacturing industry because there is still very little literature that can provide additional insight for society in general and for stakeholders and industrial digitization, maintaining energy availability, organizing national and international scale exhibitions, establishing special areas for development research. Recommendations in this study; researchers must conduct research related to increasing welfare through the manufacturing industry because there is still very little literature that can provide additional insight for society in general and for stakeholders and industrial digitization, maintaining energy availability, organizing national and international scale exhibitions, establishing special areas for development research. Recommendations in this study; researchers must conduct research related to increasing welfare through the manufacturing industry because there is still very little literature that can provide additional insight for society in general and for stakeholders.

MENAKAR EFEKTIVITAS KONSEP OMNIBUS LAW DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI MASA PANDEMI COVID-19 Arnanda Yusliwidaka
Jurnal Hukum Progresif Vol 10, No 2 (2022): Volume: 10/Nomor2/Oktober/2022
Publisher : Doctor of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.10.2.167-178

Konsep omnibus law dalam UU Cipta Kerja merupakan suatu terobosan besar dalam penataan hukum di Indonesia. Konsep tersebut melakukan penataan agar tidak terjadi tumpang tindih dari banyaknya regulasi-regulasi yang saling terkait. Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap aspek ekonomi yang mengharuskan negara-negara melakukan resesi dan melakukan respon cepat agar tidak mengalami keterpurukan dalam sektor perekonomian. Indonesia melakukan respon dampak Pandemi Covid-19 dalam aspek ekonomi tersebut salah satunya dengan mengesahkan UU Cipta Kerja dengan harapan bahwa langkah ini dapat meningkatkan sektor perekonomian negara. Usaha tersebut tidak berjalan dengan baik, terdapat pro dan kontra dari beberapa kalangan masyarakat terhadap UU Cipta Kerja. Oleh karena adanya pro dan kontra yang begitu masif di kalangan masyarakat, diperlukan adanya suatu kajian untuk mengukur tingkat efektivitas konsep omnibus law dalam pembentukan UU Cipta Kerja untuk memunculkan suatu sudut pandang yang objektif dalam menilai urgensi dibentuknya undang-undang tersebut.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search