Garuda - Garba Rujukan Digital

KESEJAHTERAAN KOMUNITAS DI DESA ADAUT, KECAMATAN SELARU, PROVINSI MALUKU Suyanto, Suyanto; Pudjianto, Bambang
Sosio Informa Vol 19, No 2 (2014): INFORMASI: Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Adaut village inWest Southeast Maluku district as a location for research is one of the underdeveloped areas. The purpose of this study is to identify and map out the problems, the needs of the Community and the resources and potential of the research sites. Targets include research Community residents, Community leaders, Government Agencies and Social Institutions. Observations made of the potential sources of social welfare and on-site research and activities of daily life that made citizens. Poverty is a major problem and cause a variety of other social welfare issues in the village Adaut. The causes of poverty are low levels of education, healt, limited employment and conditions of isolation. To break the chain of poverty in the long -term perspective, the investment in health and education and transportation are very important for achieving social welfare.Keywords:disadvantaged areas, poverty, and potential.Desa Adaut di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu daerah tertinggal. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasiÂ danÂ memetakanÂ permasalahan, kebutuhan masyarakat dan sumber serta potensi yang ada di lokasi penelitian. Sasaran penelitian meliputi warga masyarakat, tokoh masyarakat, Instansi Pemerintah dan Lembaga-Lembaga Sosial. Observasi dilakukan terhadap potensi dan sumber kesejahteraan sosial di lokasi penelitian dan aktivitas kehidupan seharihari yang dilakukan warga masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan utama dan menyebabkan berbagai permasalahan kesejahteraan sosial lain di Desa Adaut. Penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, terbatasnya pekerjaan dan kondisi keterisolasian. Untuk memutus rantai kemiskinan tersebut pada perspektif jangka panjang maka investasi pada bidang kesehatan dan pendidikan serta transportasi menjadi sangat penting untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat.Kata Kunci:daerah tertinggal, kemiskinan, potensi

KONDISI SOSIAL PSIKOLOGIS DAN EKONOMI ORANG DENGAN KECACATAN PASCA PEMBINAAN LANJUT PADA PANTI SOSIAL BINA RUNGU WICARA (PSBRW) MELATI JAKARTA Pudjianto, Bambang; Syawie, M.
Sosio Konsepsia Vol 4, No 3 (2015): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Orang dengan kecacatan rungu wicara berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya dalam bidang kesejahteraan sosial. Melalui program rehabilitasi sosial dalam panti, diharapkan tidak seorang pun orang dengan kecacatan rungu wicara sebagai warga negara, tertinggal dan tidak terjangkau dalam proses meningkatkan kesejahterannya. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui apakah pemberdayaan dari hasil rehabilitasi sosial berdampak pada eks klien. Metode penelitian ini menggunakan metode evaluasi dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil pembinaan lanjut diketahui eks klien yang mendapatkan keterampilan dari panti sosial dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan hasil keterampilan yang diperoleh. Pada kasus enam eks klien orang dengan kecacatan diketahui meningkat kapasitasnya dengan keterampilan yang dimiliki, dan semakin berdaya ke arah kehidupan normatif secara fisik, mental dan sosial.

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENUJU DESA SEJAHTERA (STUDI KASUS DI KABUPATEN SRAGEN) Suyanto, Suyanto; Pudjianto, Bambang
Sosio Konsepsia Vol 5, No 1 (2015): Sosio Konsepsia
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sragen. Untuk menelaah permasalahan kebijakan menggunakan pendekatan evaluatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi dan FGD. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat berbasis paguyuban dengan pola keterpaduan berhasil dengan baik. Hal ini terbukti, melalui pemberdayaan mengelola tanaman sayuran dan perkebunan menunjukkan hasil yang memuaskan yaitu masyarakat yang dibina kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi semakin sejahtera serta memiliki harapan ke depan. Bahkan mereka masih bisa menabung untuk keperluan pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian disarankan, untuk memaksimalkan pemberdayaan keluarga miskin, sebaiknya bisa dilakukan secara terpadu melalui pilar-pilar kesejahteraan sosial seperti pendamping lapangan dan orsos/LSM yang ada di lokasi. Bagi pemerintah dalam penanganan semua program yang menyangkut kemiskinan perlu menjaga sinergitas antar lembaga dengan pendekatan terintegrasi.

KEMISKINAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA Pudjianto, Bambang; Syawie, Mochamad
Sosio Informa Vol 1, No 3 (2015)
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Untuk menigkatkan kapasitas dan kopetensi ini, manusia perlu meningkatkan pendidikan dan kesehatan. Tujuanartikel ini ingin melihat bahwa bahwa ada kecenderungan pembangunan kualitas manusia berkorelasi dengan kondisikemiskinan penduduk, artinya kualitas menusia akan mudah dicapai apabilia penduduknya sudah terentas darikemiskinan. Dilihat dari data, kemiskinan makin sulit diturunkan karena garis kemiskinan juga bergerak. Ketikapertumbuhan konsumsi masyarakat tidak bisa mengejar pertumbuhan angka kemiskinan, sudah pasti dia tidakbisa melewati garis kemiskinan. Pertanyaanya yang muncul apakah dalam kondisi penduduk yang masih miskinpembangunan manusia yang berkualitas bisa terealisasi. Komitmen untuk meningkatkan pembangunan manusiaperlu disertai dengan upaya menurunkan angka kemiskinan. Perlu terus diupayakan membantu dan memberdayakanmasyarakat miskin. Kajian artikel ini menggunakan metode studi pustaka sebagai cara untuk melakukan analisasehingga diperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.Kata kunci: kemiskinan, pembangunan manusia.

KINERJA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DI SLEMAN - YOGYAKARTA Syawie, M; Pudjianto, Bambang
Sosio Konsepsia Vol 4, No 1 (2014)
Publisher : Puslitbangkesos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Eksistensi TKSK dalam pembangunan kesejahteraan sosial merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, asistensi sosial menjadi kekuatan pendorong dalam pengembangan tingkat akar rumput kesejahteraan sosial. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sleman Yogyakarta, bertujuan untuk mengetahui kinerja (tugas dan fungsi) TKSK dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat setempat menjadi lebih baik. TKSK masih menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, dimana mereka lebih dipandang sebagai relawan daripada pekerja sosial. Kemudian, mereka juga kurang dukungan sarana dan prasarana yang memadai. TKSK sudah menunjukkan kerja nyatanya, sementara itu belum ada kejelasan statusnya, sehingga belum jelas posisi dalam gugus tugas Kementerian Sosial, maupun pada Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja TKSK, maka direkomendasikan (a) peninjauan kembali Permensos Nomor 03/2003, terutama Pasal 4 tentang tugas TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Pasal 5 tentang fungsi TKSK di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, berikut pasal-pasal penjelasannya, Pasal 9 mengenai persyaratan menjadi TKSK, Pasal 13 ayat (2) tentang seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Perubahan Pasal-Pasal tersebut diharapkan akan meningkatkan kinerja TKSK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan.

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGUMPUL TOL ELEKTRONIK TERHADAP PELAYANAN GERBANG TOL Sodikin, Sodikin; Pudjianto, Bambang; Riyanto, Bambang
Jurnal Transportasi Vol 9, No 1 (2009)
Publisher : Jurnal Transportasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (149.695 KB)

An Electronic Toll Collection (ETC) system can be used to reduce vehicle queues in toll gates. This study aims to determine the most effective combination of conventional and ETC booths in a toll gate. The Pondok Gede Timur toll gate was selected as a case study for this research. The results show that vehicle flow did not linearly affect the vehicle lost time since the fluctuations of vehicle flows were significantly different from one day to another. The application of ETC system could reduce the queue length, both in conventional and ETC booths located in a toll gate.Keywords: conventional toll booth, ETC booth, lost time, and queue length.

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGUMPUL TOL ELEKTRONIK TERHADAP PELAYANAN GERBANG TOL Sodikin, Sodikin; Pudjianto, Bambang; Riyanto, Bambang
Jurnal Transportasi Vol 9, No 1 (2009)
Publisher : Jurnal Transportasi

An Electronic Toll Collection (ETC) system can be used to reduce vehicle queues in toll gates. This study aims to determine the most effective combination of conventional and ETC booths in a toll gate. The Pondok Gede Timur toll gate was selected as a case study for this research. The results show that vehicle flow did not linearly affect the vehicle lost time since the fluctuations of vehicle flows were significantly different from one day to another. The application of ETC system could reduce the queue length, both in conventional and ETC booths located in a toll gate.Keywords: conventional toll booth, ETC booth, lost time, and queue length.

Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten di Kabupaten Kudus Dengan Metode Analytical Hierarchy Process Irawan, Hafit; Ismiyati, Ismiyati; Pudjianto, Bambang
TEKNIK Vol 37, No 2 (2016): (Desember 2016)
Publisher : Diponegoro University

Pelaksanaan penanganan jalan di Kabupaten Kudus banyak terjadi ketidakseimbangan paket-paket pekerjaan penanganan jalan seperti banyaknya jalan yang belum mendapat penanganan baik pemeliharaan maupun peningkatan. Selama ini yang digunakan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan didasarkan pada ketersediaan anggaran dan nilai manfaat finansial jalan saja. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh urutan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Kudus, secara tepat dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode AHP dengan 5 (lima) kriteria yang dipakai untuk menentukan prioritas penanganan jalan, yaitu kerusakan jalan, mobilitas, volume lalu lintas, tingkat aksesibilitas, dan pengembangan wilayah. Berdasarkan analisa AHP diperoleh tingkat kepentingan bobot masing-masing kriteria untuk menentukan prioritas penanganan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria kerusakan jalan memperoleh bobot tertinggi, yaitu 45,06% kemudian kriteria mobilitas 20,62%, kriteria volume lalu lintas 14,53%, kriteria tingkat aksesibilitas 12,78%, dan kriteria pengembangan wilayah 7,01%. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perlu adanya kriteria-kriteria sebagai tolok ukur untuk menentukan dalam prioritas penanganan jalan agar pengalokasian anggaran tepat sasaran.Saran dari penelitian ini dalam menentukan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Kudus sebaiknya mempertimbangkan beberapa kriteria sebagai dasar prioritas penanganan jalan.Â [Title: The Determination of The scale Priorities for Handling in Kudus Use Analytical Hierarchy Process Method]. The implementation of the road handling in Kudus, in fact is found many imbalances packets roads handling jobs like many roads yet had a good handling maintenance and enhancement. So far in setting priorities scale was based on an assessment of the availability of the budget and the value of the financial benefits. The purpose of this study is to obtain an assessment of the priority order in Kudus appropriately involving related parties. This study used AHP with 5 (five) criteria that were used to determine the priority of the road, which is damage to roads, mobility, traffic volume, accessibility, and regional development. Based on AHP analysis, we can found the level of importance weight of each criterion for determining priority road handling. The results showed that the damage criteria to obtain the highest weight, i.e. 45.06% and 20.62% mobility criteria, the criteria of traffic volume 14.53%, 12.78% level of accessibility criteria, and the criteria for regional development 7.01%. Therefore, we need criteria as a benchmark to determine the priority of the road so that the budget allocation is well targeted. The suggestion of this research in deciding the priority of roads handling in Kudus should consider some criteria as the basic priorities for theÂ handling of the road.

ANALISIS POTENSI PENERAPAN KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA (KPS) DALAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI DI PERKOTAAN (Studi Kasus Kota Semarang) Setianto Kurniawan, Eri; Pudjianto, Bambang; Wicaksono, Y.I.
TEKNIK Volume 30, Nomor 3, Tahun 2009
Publisher : Diponegoro University

The role of Local Government (Province and District / City) become very important in creating atransportation infrastructure that can support a regional transportation activities and implementing thePublic Private Partnership (PPP) model as an alternative financing strategies other than APBN / APBD.The purpose and goal of this research is to conduct a comprehensive study in order to obtain a picture of thepotential level of urban transport infrastructure development (case study of Semarang City) who performedwith the Public Private Partnership (PPP) model, viewed from the perspective of related stakesholder.Research methodology using descriptive statistical approach and SWOT analysis with the matrix space model.The research concluded that the potential application of PPP policies in the development of transportationinfrastructure in the city of Semarang is located at the conservative level, which means that although there area number of external strategic factors which potentially threat to the implementation of the PPP policies,there is still a commissioner of the strength of internal factors that can be optimized.

Kajian Perilaku Dinamik Struktur Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 2 Lantai Akibat Beban Manusia yang Bergerak Indarto, Himawan; Pudjianto, Bambang; Nurhuda, Ilham
TEKNIK Vol 38, No 1 (2017): (Juli 2017)
Publisher : Diponegoro University

Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dengan bentang panjang dan JPO dengan lantai bertingkat, mulai banyak di bangun di kota-kota besar di Indonesia. JPO dibangun sebagai sarana penghubung dari satu bangunan ke bangunan lainnya, sekaligus berfungsi sebagai jembatan penyeberangan lalu lintas yang berada di bawahnya. Bentuk struktur yang langsing membawa konsekuensi, bahwa struktur JPO rentan terhadap masalah getaran. Masalah munculnya getaran pada struktur JPO pada saat orang melewati jembatan, akan menyebabkan ketidak-nyamanan bagi pengguna jalan. Getaran yang muncul pada JPO dapat diakibatkan oleh karena frekuensi getar alami dari struktur JPO yang terlalu besar, atau terjadinya resonansi yang diakibatkan karena frekuensi getar beban yang melewati JPO mendekati frekuensi getar alami dari struktur. Pada perencanaan struktur JPO, asumsi bahwa beban pejalan kaki merupakan beban statik dengan hanya satu arah komponen beban kearah vertikal, adalah tidak tepat. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa beban orang yang bergerak merupakan beban dinamik yang mempunyai tiga komponen arah beban, yaitu arah vertikal, longitudinal, dan lateral. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, beban pejalan kaki yang bersifat dinamik pada struktur JPO 2 Lantai, akan menyebabkan deformasi struktur 1,55 kali lebih besar Â dibandingkan dengan deformasi yang didapat dari analisis statik. Hal ini kiranya perlu diperhatikan di dalam perencanaan struktur JPO, agar didapatkan perencanaan yang memenuhi syarat kekuatan dan kekakuan, sehingga tidak menyebabkan terjadi permasalahan getaran pada saat digunakan.Â

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search