Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP VAKSINISASI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffuddin Syariffuddin; Fitri Wahyuni; Siti Rahmah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2922

Abstract

Corona Virus 2019 (Covid-19) adalah salah satu jenis penyakit menular yang diakibatkan oleh virus Sars-CoV-2, dimana penderita akan mengalami sindrom pernapasan akut. Kabupaten Indragiri hilir sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau juga merasakan efek dari penyakit covid-19. Setahun kemudian baru ditemukan vaksin yang mengatasi penyakit tersebut. Vaksin-vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah Astrazeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Dalam pelaksanaannya, Vaksinisasi covid-19 masih saja mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan bahwa vaksin covid-19 tidak akan dan bisa menyebabkan kematian, vaksin covid-19 tidak halal dan lain-lain. Adanya keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat tentu dapat menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti vaksinisasi covid-19, dan pada akhirnya akan menyebabkan pemberantasan covid-19 di Kabupaten Indragiri Hili menjadi terkendala. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode langsung turun ke masyarakat dengan melakukan  pendidikan  kepada masyarakat, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengabdian ini diberikan penjelasan bahwa vaksinisasi covid-19 wajib untuk diikuti oleh masyarakat, ketentuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Perpres No. 14 Tahun 2021, bagi masyarakat yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi administratif sampai sanksi pidana denda. Penolakan akan vaksin biasanya didasarkan bahwa vaksin tidak halal, namun hal tersebut telah dijawab oleh MUI melalui Fatwa MUI No. 02/2021 bahwa vaksin covid-19 dari Sinovac  hukumnya adalah suci dan halal.
IMPLEMENTASI WEWENANG DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TENAGA KERJA OUTSOURCING DI BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG TEMBILA Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar hukum perburuhan di Indonesia diatur didalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, namun demikian kedudukan buruh di Indonesia masih lemah, khususnya tentang buruh outsourcing. Dasar dari outsourcing yaitu Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk manajemen BUMN adalah masalah tenaga kerja Outsourcing. Berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/MBU/2013 tentang Kebijakan ketenagakerjaan di BUMN meminta agar BUMN dapat menangani permasalahan tenaga kerja outsourcing BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 TENTANG KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM BIDANG LEGISLASI Syariffuddin Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang DPD diatur didalam Pasal 22D UUD 1945, namun demikian sejak terbentuknya DPD RI, kedudukan DPD dalam sistem tata Negara Indonesia masih lemah. Pengaturan lebih lanjut diatur dalam UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang (P3). Dalam kedua UU tersebut kewenangan DPD dalam bidang legislasi direduksi sehingga tidak sesuai dengan UUD 1945. Oleh sebab itu, DPD mengajukan uji materi terhadap kedua UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut telah menghasilkan Putusan MK No. 92/PUU-X/2012, yang menempatkan DPD sebagai lembaga yang lebih punya arti dari sebelumnya.
ANALISIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PERIODE 2013-2017 Syariffuddin Syariffuddin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konsep dasar penyelenggaraan Pemilukada tercantum didalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Kemudian dijabarkan kedalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai pedoman teknis penyelenggaraan pemilukada maka dikeluarkanlah PP 6 Tahun 2005. Sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir maka dibentuklah KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2013 telah dilaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Indragiri Hilir. KPU Kabupaten Indragiri Hilir sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir dinilai masih kekurangan-kekurangan didalam pelaksanaannya, seperti banyak warga yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap. hal ini setali tiga uang dengan Panwaslu Kabupaten Indragiri Hilir, seyogianya lembaga ini berfungsi sebagai pengawas pemilukada di Kabupaten Indragiri Hilir, namun fungsinya tersebut seringkali tidak tampak dipermukaan dengan banyak kasus-kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti bahkan dibiarkan hilang begitu saja.
Pernikahan Lintas Agama Muslim dengan Non Muslim Perspektif Hukum Islam Herdiansyah Herdiansyah; Novyar Satriawan Fikri; Syariffuddin Syariffuddin
Al-Azhar Islamic Law Review VOLUME 5 NOMOR 1, JANUARI 2023
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Gowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37146/ailrev.v5i1.208

Abstract

AbstractMarriage is a means of social and divine interaction. Islam strongly recommends that marriage relations must be accompanied by an element of equivalence or harmony. One of the elements of equivalence or harmony is in terms of religious beliefs. This research was conducted with the aim of knowing (1) how is the view of Islamic law in addressing interfaith marriages between Muslims and non-Muslims; (2) what are the social impacts of interfaith marriages between Muslims and non-Muslims. This research is a type of library research, by examining and reviewing sources from books and literature related to the issues discussed, or other supporting sources. The final conclusion of this study: First, interfaith marriages between Muslims and non-Muslims when viewed from the perspective of Islamic law can be divided into four categories, along with their respective laws. Second: regarding what is meant by Ahlul Kitab women who are allowed to marry Muslim men, there are many differences of opinion among scholars, there are some who forbid it on the grounds that Ahlul Kitab are also polytheists, but the majority of scholars still allow it, some allow it with conditions and there are also allowed it unconditionally. Third: it is permissible for a Muslim man to marry a Biblical woman with the intention that he is able to influence his wife and children to embrace Islam, because he tends to have power. Fourth: If viewed from a benefit perspective, the marriage of a Muslim man to a Muslim woman who is muhshanah at the moment is Indonesian scholars, especially through the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) forbidding this marriage. The social impact of interfaith marriages between Muslims and non-Muslims will harm the values of Islamic religious teachings, and will greatly affect the domestic life between husband and wife as well as the process of education and upbringing of their offspring. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffuddin
JURNAL RISET INDRAGIRI Vol 2 No 2 (2023): Juli
Publisher : Lembaga Marwah Rakyat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The basis of labor law in Indonesia is regulated in Article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution which states that "every citizen has the right to work and a life worthy of humanity". The article reflects that work is very important to create prosperity for everyone. Work agreements for a specified time are regulated in Article 59 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. Fixed Time Worker means all workers who are bound by a Fixed Time Work Agreement. Provisions regarding the Fixed Time Work Agreement are regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 100/MEN/IV/2004 concerning Implementation of Specific Time Work Agreements.