Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.503
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL CENDEKIA HUKUM Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesian Journal of Cultural and Community Development jurnal hukum das sollen Jurnal Karya Abdi
Siti Rahmah
Universitas Islam Indragiri
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TERHADAP VAKSINISASI COVID-19 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Syariffuddin Syariffuddin; Fitri Wahyuni; Siti Rahmah
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 3 (2021): Volume 2 Nomor 3 Tahun 2021
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v2i3.2922

Abstract

Corona Virus 2019 (Covid-19) adalah salah satu jenis penyakit menular yang diakibatkan oleh virus Sars-CoV-2, dimana penderita akan mengalami sindrom pernapasan akut. Kabupaten Indragiri hilir sebagai bagian dari wilayah Provinsi Riau juga merasakan efek dari penyakit covid-19. Setahun kemudian baru ditemukan vaksin yang mengatasi penyakit tersebut. Vaksin-vaksin yang digunakan oleh pemerintah adalah Astrazeneca, Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan Novavax. Dalam pelaksanaannya, Vaksinisasi covid-19 masih saja mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dengan alasan bahwa vaksin covid-19 tidak akan dan bisa menyebabkan kematian, vaksin covid-19 tidak halal dan lain-lain. Adanya keraguan dan ketidakpercayaan dari masyarakat tentu dapat menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti vaksinisasi covid-19, dan pada akhirnya akan menyebabkan pemberantasan covid-19 di Kabupaten Indragiri Hili menjadi terkendala. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah metode langsung turun ke masyarakat dengan melakukan  pendidikan  kepada masyarakat, yakni dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Simpang Jaya Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengabdian ini diberikan penjelasan bahwa vaksinisasi covid-19 wajib untuk diikuti oleh masyarakat, ketentuan tersebut diperkuat dengan dikeluarkannya Perpres No. 14 Tahun 2021, bagi masyarakat yang menolak vaksin dapat dikenakan sanksi administratif sampai sanksi pidana denda. Penolakan akan vaksin biasanya didasarkan bahwa vaksin tidak halal, namun hal tersebut telah dijawab oleh MUI melalui Fatwa MUI No. 02/2021 bahwa vaksin covid-19 dari Sinovac  hukumnya adalah suci dan halal.
Integrated Legal Education on the Dangers of Drugs and Their Prevention for Students of IT IT Middle School Insan Mulia, Sungai Intan Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency Fitri Wahyuni; Syarifuddin Syarifuddin; Siti Rahmah; Darmiwati Darmiwati; Muhsin Muhsin; Wandi Wandi
KARYA ABDI Vol 1 No 1 (2020): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v1i01.1061

Abstract

The misuse and circulation of illicit drugs is a widespread, complex, and complex issue facing the Indonesian people lately, as it can have many negative effects, especially among the younger generation. Therefore, massive prevention efforts must be made through integrated legal counsel such as the Faculty of Law of the Islamic University of Islamic Universities in schools. One of the selected schools is the Junior High IT IT High School located in the Sungai Intan Village of West Suburban Suburban Suburban Hulu district. In the implementation of the counseling the aim is for students to understand the dangers of drugs and to avoid the dangers of drugs so that they can become better generations and work better. This method of implementing community service activities is done with data collection techniques through Library and lecture studies. The source of data obtained in the practice of public service counseling is secondary data consisting of: primary legal materials, and secondary legal materials. While analyzing data using a deductive thinking method, it is a mindset based on common things and then draws on specific conclusions. Results and discussion. Commitment activities to the community of legal counsel on Drug Danger and its Prevention for Students / Junior High School IT High School People in Sungai Intan Suburban Suburban District Upstream from the stages of activity preparation, implementation and closure. At the time of implementation each drug dealer presented the drug and its preventive material. The activity received excellent response from the participants as evidenced by the many questions from the participants and the increased knowledge of the participants about the dangers of drugs and their prevention
TINDAK PIDANA KEALPAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v1i4.335

Abstract

Forgiveness is a violator of the law ban, but he does not heed the ban. He is negligent, negligent, careless in carrying out these actions. so, in the negligence of the defendant not heeding the prohibition so that he is not careful in carrying out an act that is causally objective to cause a condition that is prohibited from negligence which contains two conditions, namely not making estimators as required by law and not exercising caution as required by lawKeywords: Crime, Forgiveness This law regulates the principles and objectives of traffic, guidance, infrastructure, terminals, vehicles, drivers, insurance, transportation and criminal provisions. Article 27, states that: "Drivers of motorized vehicles involved in traffic accidents must stop vehicles, help people who are victims of accidents and report such accidents to State Police officials of the Republic of Indonesia
PROSES PEMBUKTIAN DALAM PENYIDIKAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM TINDAK PIDANA Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 1 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyidikan merupakan awal untuk membuat terang sebagai alat pembuktian dalam proses penyidikan atau dipersidangan yaitu visum et repertum. Visum et repertum juga mempunyai peranan sebagai alat pebuktian untuk dipersidangan. Visum et repertum dalam pengungkapan suatu kasus, menunjukkan peranan yang cukup penting bagi tindakan pihak kepolisian selaku aparat penyidik. Pembuktian terhadap unsur tindak pidana dari hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum et repertum, menentukan langkah yang diambil pihak kepolisian dalam mengusut suatu kasus
PELAKSANAAN SISTEM PEMIDANAAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Criminalization is not meant to tell and is not allowed to condemn human dignity, it is a gift of meaning to the criminal in the Indonesian legal system. This provision shall have an effect on the real criminal conduct imposed on the convicted person. Which means that the purpose of punishment should not only be seen to educate the convicted person in the right direction as other members of the community, but also to protect and provide peace for the community, to protect the public. Criminalization must be properly provided in accordance with the personal circumstances of the offenders, conditional may be used as an alternative in the provision of criminal offenses. If conducting guidance and supervision of conditional penalties can dilkasanakan as it would be useful for the convicted and others. Based on Article 1 Paragraph 1 of Law Number 12 Year 1995, Correctional is an activity to conduct guidance of prisoners based on the system, institutional and guidance method which is the end in the criminal justice system
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kealpaan merupakan pelanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum. Bentuk-bentuk kecelakaan lalu lintas di jalan raya di dalam Undang-undang Nomor14 Tahun 1992, secara tegas tidak diatur, namun tentang peristiwa kecelakaan lalu lintas secara tegas telah diatur pada bagian keempat dari Undang-undang dimaksud. Undang-undang ini mengatur tentang asas dan tujuan lalu lintas, pembinaan, Prasarana, terminal, kendaraan, pengemudi, asuransi, angkutan dan ketentuan pidana. Pasal 27, mengatakan bahwa : “Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat pertiwa kecelakaan lalu lintas wajib menghentikan kendaraan, menolong orang yang menjadi korban kecelakaan dan melaporkan kecelakaan tersebut kepada pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk memecahkan masalah. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pendekatan restorative justice, dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. maka perkara anak tersebut wajib dilakukan upaya diversi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA OLEH ANAK Siti Rahmah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk memecahkan masalah. Salah satu solusi yang dapat ditempuh adalah pendekatan restorative justice, dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi) dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang dapat diupayakan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. maka perkara anak tersebut wajib dilakukan upaya diversi.
CRIMINAL LIABILITY FOR PERFORMERS OF THE PERSECUTION OF RELIGIOUS FIGURES IN INDONESIA Fitri Wahyuni; Aris Irawan; Siti Rahmah
JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Vol 7, No 1 (2021): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v7i1.358

Abstract

Persecution is a crime that is against the law in which the perpetrator must be sanctioned in accordance with the actions he committed. Refers to recent phenomenon, Persecution is happening againt religious leaders in Indonesia today. This is in the public spotlight because the perpetrators of persecution of religious figures according to the assumption of the perpetrators are mentally ill. In this study, the researcher used normative legal research methods. The type of data used in this research is secondary data and tertiary data. After the data is collected, then the data is analyzed and compiled using descriptive analysis and deductively deduced from general things to specific things. The results of the study state that perpetrators of persecution of religious figures can be held by legal liability for the crime and must comply with the elements contained in the Criminal Code. Criminal liability for perpetrators of persecution of religious figures depends on the results of examinations that have been carried out by a psychiatrist, then the judge will judge whether the psychological condition experienced by the perpetrator has influenced his actions or not.
PENEGAKAN HAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 : Peneggakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Siti Rahmah; Darmiwati
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 7 No 1 (2022): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v7i1.2055

Abstract

ABSTRACT The crime of violence against women in the household is an act of violence or threats, pressure and coercion that can injure or physically interfere with the life of women in the household is wrong treatment, the crime of violence against women includes the level of severe violence because the form of violence committed is fatal. cause physical damage as a result of punching, beating, burning that can damage the body. normative legal research, namely library law research. Based on the division of normative legal research, this research includes research that focuses on research on the Statute Approach and Conceptual Approach. The Legislative Approach (Statute Approach) examines various legal rules that are the focus and central theme of a study. Conceptual Approach are elements that represent phenomena in a field of study that refer to universal things that are abstracted from particular things. If the domestic violence experienced by the victim is not revealed or not resolved, then the protection of the victim of this crime cannot be provided adequately because the violence experienced by the victim is not reported to the police to handle the case and during this time there are many thoughts that have been brought to justice. the perpetrator of the crime and then the perpetrator undergoes a sentence, then legal protection to the victim is considered to have been fully provided. In the settlement of criminal cases, the law often puts too much emphasis on the rights of the suspect or defendant, while the rights of the victim are ignored. Keywords: Law Enforcement, Crime, Domestic Violence
Co-Authors Aris Irawan Darmiwati Darmiwati Darmiwati Fitri Wahyuni Muhsin Muhsin Syariffuddin Syariffuddin Syarifuddin Syarifuddin Wandi Wandi