Articles
<![CDATA[Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Arsip Di Kantor Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar ]]>
<![CDATA[A.Sari Indra Dewi]]>;
<![CDATA[Rustan IR]]>;
<![CDATA[Mukhlis Hannan]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (318.45 KB)
|
DOI: 10.35329/jp.v2i2.1575
<![CDATA[Penelitian bertujuan mengetahui bagaimana Peran Pemerintah Terhadap Pengelolaan Arsip diDinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Polewali Mandar dan mengetahui bagaimana sistem pengelolaan Arsip demi tercapainya tertib administrasi diKantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Polewali Mandar.Informan penelitian yakni: Kepala Dinas Selaku Informan Kunci, Kepala Bidang Kearsipan, Keapala Seksi Pembinaan Arsip, Kepala Seksi Pengelolaan Arsip, beserta Staf Pengelolaan Arsip.Hasil diperoleh dari penelitian menunjukkan Peran pemerintah terhadap pengelolaan arsip diKantor Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Polewali Mandar kurang perhatian dari pemerintah karena kurangnya anggaran beberapa tahun terakhir jadi tidak banyak kegiatan untuk perpustakaan terutama pengelolaan dan pembenahan kearsipan43, Proses administrasi berjalan baik sesuai dengan aturan, klarifikasi arsip dan aturan kepegawaian, beberapa proses kearsipan sudah sesuai dengan PP nomor 43 tahun 2009 dansudah lama diterapkan dikantor tersebut ruang arsip belum memadai karna banyak arsip ditumpuk diatas meja, lemari dan tidak disimpan pada rak arsip, Pengelolaan arsip menggunakan sistem manual setiap arsip yang masuk kedalam komputer. ]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN BARANG PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MAMASA ]]>
<![CDATA[Jonris BK]]>;
<![CDATA[Rustan IR]]>;
<![CDATA[Masyhadiah Masyhadiah]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35329/jp.v3i2.2217
<![CDATA[Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa dalam memberikan pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa telah menerapkan Responsivitas, Responsibilitas, dan Transparansi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai hal yang dinilai kurang sesuai dengan harapan masyarakat dan banyaknya keluhan pengguna layanan. Pada Indikator responsivitas dinilai masih belum optimal karena kurang tanggap dalam mengetahui kebutuhan wajib dan cara dalam menanganinya. Pada Indikator responsibilitas dapat dikatakan sudah terlaksana sesuai peraturan perundang undangan. Sementara pada indikator transparansi, dianggap belum melaksanakan kinerja dengan baik, hal ini terlihat dari masih ditemukannya pungutan liar. ]]>
<![CDATA[STUDI TENTANG ANAK PUTUS SEKOLAH DI DESA RATTE KECAMATAN TUTAR ]]>
<![CDATA[Asri Syamsul]]>;
<![CDATA[Rustan IR]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaeba]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35329/jp.v3i2.2427
<![CDATA[Studi Tentang Anak yang Putus Sekolah Di suatu Desa Ratte Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. (Dibimbing oleh Rustan IR dan Muhammad Syaeba). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif , Metode data dengan melakukan wawancara terstruktur artinya wawancara yang dalam kepada Anak putus sekolah danpengumpulan data dengan dokumentasi untuk mengetahui lokasi dan subjek penelitian. Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui Kebijakan pemerintahdesa Ratte dalam yang menanggulangi Anak Putus Sekolah di Desa Ratte Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Apa upaya pemerintah desa dalam menanggulangi anak putus sekolah? (2) Apa harapan dan kendala perintah desa dalam menanggulangi anak putus sekolah? (3) Apa yang menyebabkan anak putus sekolah didesa Ratte? (4) Bagaimana usaha pemerintah dan orang tua dalam mengarahkan anaknya yang mengalami putus sekolah untuk mengetahui petingnya pendidikan?. Hasil penelitian diperoleh 2 faktor sebagai berikut: 1) faktor internal, alasan anak putus , meliputi tidak ada biaya untuk lanjut sekolah ke jenjang selanjutnya, dan tidak dapat bersosialisasi dengan lingkup sekolah. 2) faktor ekternalnya adalah karna sangat rendah motivasi dari sekolahakibat minimnya fasilitas pendidikan atau sekolah seta (sosial). Adeanya putus sekolah sekolah adalah bagaimana pemerintah desa menganggarkan melalui ADD (alokasi dana desa).]]>
<![CDATA[PENGUATAN PERAN KELEMBAGAAN BKKBN PADA BIDANGPENGENDALIAN PENDUDUK DI UPT-DPPKB KECAMATAN ULUMANDA KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Murniada Murniada]]>;
<![CDATA[Rustan IR]]>;
<![CDATA[Sri Yuyun]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.222 KB)
|
DOI: 10.35329/jp.v2i2.1583
<![CDATA[Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif Subyek penelitian ini adalah Kasi Kependudukan Kec.Ulumanda, Kepala UPT-DPPKB, Masyarakat pengguna alat Kotrasepsi, Petugas PPKB dan Sub PPKBD Masyarakat non KB.Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana petugas KB di UPT Kecamatan Ulumanda secara kelembagaan dalam peranannya mampu memberikan pemahaman terhadap warga masyarakat di Kecamatan Ulumanda melalui Penyuluhan KB tentang pentingnya menggunakan alat kontrasepsi dalam mengatur jarak kelahiran.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak sederhana mengingat peran BKKBN yang sangat teknis dan mencakup lokus nasional. Peran di atas menjadi payung bagi pelaksanaan dukungan administrasi dan manajemen segenap organisasi BKKBN hingga ke tingkat lapangan. Dengan demikian lingkup koordinasi yang dilakukan tidak hanya di level Kementerian dan lembaga tetapi juga dengan Provinsi dan Kab/Kota. Tanpa kemampuan mengelola koordinasi secara selaras baik antar pusat dan daerah maka niscaya sulit untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kesekretariatan secara lancar.]]>
<![CDATA[PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DI KABUPATEN MAMASA ]]>
<![CDATA[Welem Welem]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaeba]]>;
<![CDATA[Rustan IR]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (267.468 KB)
|
DOI: 10.35329/jp.v2i2.1538
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui peranan BAPPELITBANGDA dalam penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 di Kabupaten Mamasa dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam penyusunan RPJMD tahun 2018-2023. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif.Hasil analisis menunjukkan bahwa peranan BAPPELITBANGDA Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJMD periode 2018-2023 telah sesuai dengan aturan yang ditentukan, mulai pada tahapan persiapan penyusunan RPJMD dalam menyusun rancangan teknokratik yang berisi visi misi kepala daerah, pada tahapan penyusunan rancangan awal dengan dilaksanakannya forum konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, pada tahap penyusunan rancangan awal dilakukan pembahasan oleh DPRD, adanya pelaksanaan musrenbang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, kembali dilakukan pembahasan oleh DPRD pada tahap perumusan rancangan akhir, sampai pada penetapan perda RPJMD oleh Bupati.Faktor pendukung peranan BAPPELITBANGDA Kabupaten Mamasa dalam penyusunan RPJMD periode 2018-2023 adalah dukungan dari pemerintah, masyarakat dan stakeholder; badanya aturan yang memungkinkan keterlibatan banyak pihak dalam mengoreksi dan mengevaluasi RPJMD; adanya koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar pegawai BAPPELITBANGDA, adanya anggaran dalam kegiatan penyusunannya. ]]>
<![CDATA[Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Pemukiman Di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar ]]>
<![CDATA[Rustan Ir]]>;
<![CDATA[Muhammad Syaeba]]>
<![CDATA[ Pepatudzu : Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14, No 2 (2018): Pepatudzu Volume 14, Nomor 2, Nopember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Al Asyariah Mandar Sulbar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35329/fkip.v14i2.202
<![CDATA[Transfer of Agricultural Land Function into Settlement Area in Polewali Mandar District Polewali District. Increasing the number of residents indirectly affects the amount of housing demand. The construction of housing areas in Polewali Subdistrict, Polewali Mandar Regency has increased along with population growth. For these activities, developers often utilize and convert agricultural land. In this case the Regional Government through the RTRW Regulation No.2 of 2013 concerning the 2012-2032 Polewali Mandar District Spatial Plan has a role in regulating and controlling the use of agricultural land. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. In this study the results showed that the conversion of agricultural land to the construction of residential areas was regulated in the establishment of spatial patterns for residential areas, while the percentage of agricultural land diverted to housing was 2,091 ha with uneven distribution in all Polewali Mandar Districts.]]>
<![CDATA[EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD DI DESA SEPAKUAN ]]>
<![CDATA[Yiswar Prima Maselangi]]>;
<![CDATA[Rustan IR]]>;
<![CDATA[Ahmad Sauqi]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 7, No 1 (2022): MITZAL, Volume 7, Nomor 1, Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35329/mitzal.v7i1.2868
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriftif yang bertujuan untuk mengetahui Tugas Dan Fungsi BPD di Desa Sepakuan Kecamatan Balla Kabupaten Mamasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah informan kunci yang terdiri dari Kepala Desa, BPD, Ketua dan anggota DPRD dan informan non kunci seperti Sekretaris desa, aparat Desa lainnya dan tokoh-tokoh masyarakat di Desa Sepakuan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan dari key informan. Adapun hasil penelitian dan Pembahasan yaitu Masih terdapat beberapa kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan peraturan desa yang dilakukan oleh BPD Desa Sepakuan Kecamatan Balla dimana kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas fungsinya. Dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, sehingga dalam pembuatan regulasi lebih terlaksana dan terealisasi, berbeda dengan fungsi dalam menampung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurangnya SDM dalam pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN DAN FUNGSI PEMELIHARAAN ARSIP PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN MAMASA ]]>
<![CDATA[Rustan IR.]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 3, No 1 (2018): MITZAL, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (254.066 KB)
|
DOI: 10.35329/mitzal.v3i1.285
<![CDATA[This study aims to determine the implementation and maintenance functions of archives in the Regional Archives and Library Office of Mamasa Regency, as well as the factors that influence them. This study the author uses a descriptive qualitative approach that describes the reality of the events under study. The data used in this study are primary data and secondary data. The results showed that the implementation of records management policies in the Office of Archives and Library of Mamasa Regency had not been fully implemented. The factors that support the implementation of records management policies are strong commitment from the Regional Government, availability of equipment, Archival Guidelines, archival training, and provision of incentive officers. While the inhibiting factor is the procedure is too complicated, the lack of awareness and understanding of employees about the importance of the archive, the number of archival officers is still lacking, and the archive is still seen as a less attractive field. The archive management strategy that can be applied is the procurement of archives in the processing unit, the addition of archival officers in the archival unit, changes in the incoming mail control lines, the creation of archival storage schedules and the development of archive functional organizations.]]>
<![CDATA[ANALISIS PELAYANAN PERIZINAN PADA KANTOR BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (BPM-PTSP) KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Rustan IR.]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 1, No 1 (2016): MITZAL, Volume 1, Nomor 1, Nopember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (188.91 KB)
|
DOI: 10.35329/mitzal.v1i1.262
<![CDATA[ABSTRACKThis paper aims to find out, understand, and analyze the success and quality of one-stop integrated licensing services, and the Implementation of One-Stop Integrated Licensing Services. The method used is a qualitative descriptive approach. Primary data is obtained from interviews and observations, while secondary data is obtained from documentation studies. Data analysis using triangulation method. The results showed that the commitment to implement BPM-PTSP in Polewali Mandar District from the regional head was good, but the constraints were found in terms of the coordination function between PTSP implementing institutions and technical SKPD due to differences in echelonization. The impact of attraction between the two institutions in licensing public services can have an impact on the low trust of business people in public service providers. The one-stop integrated licensing service, which is held by Polewali Mandar Regency KPTSP has not been successful and has not yet been qualified. This can be seen from the non-fulfillment of the degree of conformity required between the three dimensions of conformity proposed by Korten, namely policies/programs, users and implementing organizations. This also shows that Korten's suitability theory has no relevance to the reality of the implementation of one-stop integrated licensing services in Polewali Mandar Regency.]]>
<![CDATA[KUALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DIKLAT PADA KANTOR SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU ]]>
<![CDATA[Rustan IR.]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 2, No 2 (2017): MITZAL, Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (225.379 KB)
|
DOI: 10.35329/mitzal.v2i2.272
<![CDATA[This study aims to determine the development of the quality of the state civil apparatus after following the process of education and training carried out by the Regional Secretariat of Mamuju Regency. This research is a type of descriptive qualitative research that provides an explanation of the implementation of education and training to its effect on improving the quality of the State civil apparatus. The results showed that the participation of employees in education and training at the Office of the Regional Education and Training Personnel Agency of Mamuju Regency was still very limited. The number of participants for three years did not meet the needs. The learning system that is applied is less effective in supporting the implementation of tasks and work for participants.]]>
