Articles
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2015 DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Nur Fitrah]]>;
<![CDATA[Muhammad Massyat]]>;
<![CDATA[Andi Iso Rahmat]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 3, No 2 (2021): Peqguruang, Volume 3, No.2, Nopember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35329/jp.v3i2.2361
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar.Teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara. Metode penelitian adalah bersifat deskriptif Kualitatif yaitu memberikan gambaran fakta dari obyek yang diteliti yaitu Pelaksanaan Penegakan Peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Polewali Mandar. Secara umum Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah kepada Kepala Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Polewali Mandar. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah Dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sulit yang pasti bahwa harus mengikuti prosedur yang telah ada, yang sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, seperti harus ada pengantar dari Desa/Kelurahan hingga kecamatan dan seterusnya, proses penerbitan IMB dilakukan oleh Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Polewali Mandar. sudah baik,namun masyarakat pemilik bangunan kurang peduli dengan peraturan yang ada, sehingga pelaksanaan tugas Satpol PP berjalan efektif, justru masyarakat banyak belum memiliki IMB, sehingga Satpol PP tidak henti hentinya melakukan operasi penegakan Perda, disamping terus menerus melakukan sosialisasi tentang pentingnya memiliki IMB dalam membangun berdasarkan Perda IMB, karena tampa IMB masyarakat akan menyulitkan diri sendiri ketika ada yang dibutuhkan pengurusan yang berkaitan dengan pelayanan pemerintahan.]]>
<![CDATA[WEWENANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN MAMASA ]]>
<![CDATA[Dheny Yeria]]>;
<![CDATA[Nur Fitrah]]>;
<![CDATA[Yusuf Daud]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (290.829 KB)
|
DOI: 10.35329/jp.v2i2.1163
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa serta faktor-faktor apa saja yang yang mempengaruhi satuan polisi pamong praja (SatPol PP).dalam penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Dalam membangun penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan polisi pamong praja (SatPol PP) dalam menegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Mamasa selalu berpatokan pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan atau menjalankan kewenangannya yakni penegakan peraturan daerah Kabupaten Mamasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah di kabupaten Mamasa yaitu diantaranya, sarana dan prasarana seperti kendaraan dinas maupun anggaran operasionalnya serta kualitas sumber daya manuasia yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP).]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM PELESTARIAN NILAI NILAI KEARIFAN LOKAL DI DESA LOMBONG, KECAMATAN MALUNDA ]]>
<![CDATA[Mujadillah MK]]>;
<![CDATA[Sjuaib Hannan]]>;
<![CDATA[Nurfitrah Nurfitrah]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (393.611 KB)
|
DOI: 10.35329/jp.v2i2.1524
<![CDATA[Latar belakang dari penelitian menjelaskan bahwa Nilai Kearifan Lokal Sayyang Pattu’du’ di Desa Lombong merupakan acara yang sudah di lakukan beberapa tahun yang lalu dan itu di support langsung oleh Kepala Desa dengan di agendakannya setiap tahun bersama masyarakat.Tujuan penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui dan menggambarkan peran pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal Seyyang pattu’du’. (2). Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor pen dukung dan penghambat dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokas Sayyang Pattu’du.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa lombong memiliki peran dalam hal me lestarikan nilai-nilai kearifan lokal Seyyang Pa ttu’du’.Metodologi dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, Adapun Kesimpulan Dalam Penelitian peran pemerintah daerah dalam melestarikan nilai-nilai kearifan lokal seyyang pattu’du’ di desa lombang adalah: (1). Menjadikan nilai-nilai kearifan lokal seyyang paatu’du’ agenda tahunan; (2). Memberikan pe lajaran sejarah niali kearifan lokal seyyang pattu’du kepada anak-anak; (3). Saling support antara pemerintah desa dan masyrakat.Faktor pendukung dan Penghambat dalam Pelestarian Nilai Kearifan lokal seyyang pattu’du ada 4 yaitu : (1). faktor keagamaan; (2). faktor kebudayaan; (3). faktor Arus Globalisasi Modern; (4). faktor sosial politik. ]]>
<![CDATA[EKSISTENSI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN MAMASA TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[M. Syariat Tajuddin]]>;
<![CDATA[Anace Langi Joan]]>;
<![CDATA[Nur Fitrah]]>
<![CDATA[ Journal Peqguruang: Conference Series Vol 2, No 2 (2020): Peqguruang, Volume 2, No.2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (343.854 KB)
|
DOI: 10.35329/jp.v2i2.1323
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui Eksistensi KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamasa terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Sumber data penelitian adalah informan yang ditentukan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola interaktif. Hasil penelitian memberikan gambaran, bagaimana eksistensi kedua lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu, dimana terdapatnya beberapa perbedaan pendapat antara kedua lembaga penyelenggara yang menyebabkan terhambatnya proses Pemilihan Umum. Sebagai lembaga penyelenggara dibutuhkan kerjasama yang baik dalam mengawal prose Pemilihan Umum. Beberapa pelanggaran yang kerap terjadi di Pemilihan Umum membuat Bawaslu sebagai lembaga pengawas, menerima aduan-aduan pelanggaran. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa eksistensi KPU berperan sebagai lembaga yang menyelanggarakan tahapan-tahapan Pemilu sedangkan Eksistensi Bawaslu adalah sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 agar tercipta Pemilihan mum yang jujur, adil, bebas dan rahasia.]]>
<![CDATA[Strategi Pengembangan Usaha Wisata Desa Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Wisata Bunga Anggrek Tondok Bakaru Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa) ]]>
<![CDATA[Amelia Amelia]]>;
<![CDATA[Chuduriah Sahabuddin]]>;
<![CDATA[Nur Fitrah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM) Vol 3, No 2 (2021): JIPIKOM OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Medan Area ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31289/jipikom.v3i2.689
<![CDATA[This research is a qualitative research with a descriptive approach which aims to determine the Strategy of Village Tourism Business Development Through Village Community Empowerment. Data collection was carried out through observation, interviews, and documentation techniques. The data analysis technique used is qualitative data analysis, which describes and interprets the data obtained in the field from key informants. As for the research results from this title, namely the strategy of developing village tourism businesses (flower orchids) through empowering rural communities by utilizing natural resources. existing resources such as empowering seeds through tissue culture, namely the development of orchids by cultivating their seeds and obtaining goods in collaboration with the orchid supplying community, the second strategy is sustainable socialization of orchid plants to the community in the tondok Bakaru itself and the community providing orchid plants ( people who take orchids in the forest), the third strategy is cooperation with bumdes.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS (DALAM PENEGAKAN PERDA NOMOR 21 TAHUN 2012) ]]>
<![CDATA[Nur Fitrah]]>;
<![CDATA[Masni Masni]]>;
<![CDATA[Yusuf Daud]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 7, No 1 (2022): MITZAL, Volume 7, Nomor 1, Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35329/mitzal.v7i1.2900
<![CDATA[The purpose of this research is to find out the extent of the implementation of local government policies in the eradication of liquor (In Enforcement of Regional Regulation Number 21 of 2012). In the process of this research, the researcher uses a type of qualitative research. By collecting data using observation and interviews. In the eradication of alcoholism, strict supervision from the government is needed. Liquor is a drink that contains a high alcohol content causing the consumer to lose consciousness, in Lombong Village there are still many distributions of liquor that do not have a distribution permit, thereby increasing the number of liquor users and making room for liquor consumption. The policy carried out by the Lombong Village government in eradicating liquor based on Regional Regulation Number 21 of 2012, concerning the procurement, distribution, sale, supervision, and control of liquor, was unable to reduce the number of distribution and abuse of liquor in the Lombong village community, because it was influenced by no the existence of strict sanctions from the local government, the habits of the Lombong village community and low education.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS KINERJA PEGAWAI DALAM PELAYANAN PEMBUATAN E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN POLEWALI MANDAR ]]>
<![CDATA[Nur Fitrah]]>;
<![CDATA[Karmila Karmila]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 5, No 2 (2020): MITZAL, Volume 5, Nomor 2, Nopember 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (209.848 KB)
|
DOI: 10.35329/mitzal.v5i2.1856
<![CDATA[This study aims to determine the effectiveness of employee performance towards the service of making E-KTP at the Department of Population and Civil Registry of Polewali Mandar Regency, which is more effective in carrying out service duties at the office and find out what are the inhibiting factors of the service. There are also benefits to the research. Namely, it can provide useful information to all walks of life and provide input for the community so that they can motivate employees when carrying out their duties given by the leader. Then it can be determined the results obtained in carrying out public services Polewali Mandar District Government (DISDUKCAPIL), has not been effective in carrying out its service duties that have been measured from two variables that produce an average value recapitulation of the effectiveness of employee performance is 61.0. The average of E-KTP Services was 38.1, with 65 respondents divided into 30 employees and 35 communities. The inhibiting factor is not an effective service in the current situation pandemic, but the employee has made various efforts more effective than before.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DI DESA LOMBONG KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Nur Fitrah]]>;
<![CDATA[Ainal Mardiah]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 4, No 1 (2019): MITZAL, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.675 KB)
|
DOI: 10.35329/mitzal.v4i1.425
<![CDATA[This study aims to obtain an overview of the effectiveness of the use of Village Fund Allocation in the preparation of development work plans in the Lombong Village, Malunda District, Majene Regency. Data collection is carried out using technical field research, library research and data tracking. Qualitatively analyzed by describing and explaining data obtained from the field. The results showed that the use of village fund allocations in the preparation of village development work plans in the village of Lombong had not been running optimally because there were several obstacles including; limited manager HR capabilities; manager's fees are relatively small; disbursement of ADD funds is often delayed; there are still deductions from individual officers; frequent changes in management and workers; guidance and training is still needed on managing village fund allocations.]]>
<![CDATA[FAKTOR INSTRINSIK MOTIVASI KERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DI KANTOR KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE ]]>
<![CDATA[Nur Fitrah]]>;
<![CDATA[Muhammad Said Saggaf]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 3, No 2 (2018): MITZAL, Volume 3, Nomor 2, Nopember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (299.774 KB)
|
DOI: 10.35329/mitzal.v3i2.416
<![CDATA[This study aims to determine the performance of the apparatus in providing services at the Malunda District Office in Majene Regency, as well as any factors that affect the performance of the apparatus in providing services. Data was collected through library studies and field studies using questionnaires, interviews, observation, and documentation. Instrinsic factors that influence the provision of service personnel related to service procedures, the time of completion of services has been running optimally in accordance with the established service procedures by facilitating the provision of services to the community. While other indicators such as facilities and infrastructure still look inadequate in supporting services. The competencies possessed by the authorities are in accordance with the level of education, skills and skills.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) STUDI KASUS DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI ]]>
<![CDATA[Nur Fitrah]]>
<![CDATA[ MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya) : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Vol 2, No 2 (2017): MITZAL, Volume 2, Nomor 2, Nopember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (219.156 KB)
|
DOI: 10.35329/mitzal.v2i2.273
<![CDATA[This study aims to find out how the implementation of the Village development plan through Musrenbang in Rumpa Village, Mapilli District. This research is a field research using a qualitative approach. Methods of data collection through in-depth interviews with related sources and direct observation using data reduction techniques, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the mechanism for implementing development planning in Rumpa Village has been running well and in accordance with regulations. But the level of participation needs to be improved, both public participation and government participation. Community participation in the form of thoughts, contributing ideas or ideas. Factors that hinder the level of community participation in musrenbang, namely the unpreparedness of the community due to their respective activities.]]>
