Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
2.462
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( Abdi Ke Ungu) PAMPAS: Journal of Criminal Law Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Karya Abdi Masyarakat Joong-Ki
Haryadi Haryadi
Fakultas Hukum, Universitas Jambi
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
PENDAMPINGAN KARANG TARUNA DESA SIMPANG SUNGAI DUREN KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA DALAM MEMBUAT PROGRAM KERJA TAHUNAN BERBASIS IPTEK Haryadi Haryadi; Hapsa Hapsa; Eko Nuriyatman
Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat 2018: 1. Penguatan Inovasi Sosial Humaniora Bagi Pemerintah Daerah
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.315 KB)

Abstract

Karang Taruna menjadi salah satu wadah yang dapat digunakan untuk melatih kepedulianmasyarakat terhadap permasalahan sosial. Memiliki jiwa muda dan kemajuan perkembanganIPTEK yang begitu cepat, diharapkan karangtaruna sebagai wadah yang tepat untukmemaksimalkan perapaduan antar keduanya. Bukan sebaliknya fenomena dimana organisasikarang taruna tidak lagi diminati oleh para pemuda karena terkesan masih tradisional, tidakmengikuti arus kemajuan teknologi informasi, kurangnya inovasi berupa kegiatan-kegiatan dan tidakbisa mengantisipasi cepatnya dinamika pemuda itu sendiri. Sehingga selama Pengabdianberlangsung tim intens dalam memberikan kajian tentang pentingnya partisipasi civil societytermasukkarangtaruna. Salah satu program yang dilakukan yaitu Adaptif KolaboratifManajemen, timmenjadi fasilitator dalam setiap kegiatan karang taruna dalam kurun waktu tiga bulan. Hasil capaianyang diperoleh tim terlihat dari intensitas dan kuantitas anggota karangtaruna dalam partisipasiketerlibatan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Aparatur Desa dan memaksimalkan penggunaanmedia sosial sebagai media komunikasi dalam pembuatan program kerja. Adapun sistematikapelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut, Langkah 1 Metode Ceramah (matericivil society dan Open Goverment), Langkah 2 Metode Tutorial dan Langkah 3 diskusi (FGD).
Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Rahmi Zilvia; Haryadi Haryadi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8271

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini bersifat penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa telah terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana terjadi karena hakim belum mempertimbangkan fakta persidangan tentang akibat dari perbuatan pidana. Pada Kasus pertama tindak pidana mengakibatkan luka ringan dan tanpa senjata tajam. Kasus kedua tindak pidana mengakibatkan luka berat dengan menggunakan senjata tajam. Hakim menjatuhkan pidana penjara lebih berat pada kasus pertama yang seharusnya lebih ringan dari kasus kedua. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana hendaknya tidak hanya mempertimbangkan fakta yuridis, tetapi juga dengan cermat mempertimbangkan fakta persidangan dan fakta sosiologis. ABSTRACT This study aims to analyze the basis of judge's considerations in imposing of sanction against Maltreatment perpetrators. This research are empirical. The study concludes that there has been a criminal sanction disparity due to judge's failure to consider the facts of the trial regarding the consequences of criminal acts. In the first case, the crime caused minor injuries, while the second case caused serious injuries. However, the judge sentenced him to with longer time in prison in the first case than that of the second case. It is suggested that judges consider not only judicial facts in judging juridical facts, but also the trial and sociological facts.
Penggunaan Saksi Mahkota (Kroongetuige) dalam Pembuktian di Persidangan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Nadia Febriani; Haryadi Haryadi; Dessy Rakhmawaty
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9614

Abstract

ABSTRAK Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui penggunaan saksi mahkota (Kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan dan Kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika.  Dengan menggunakan metode yuridis normative, Artikel ini menunjukkan penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana narkotika diterapkan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil dalam perkara penyertaan, dan berkas perkara telah dipisah, serta terdapat kekurangan alat bukti keterangan saksi yang mengetahui secara terperinci tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dan penggunaan saksi mahkota tergantung dari kebijakan hakim dan kekuatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana narkotika mempunyai nilai kekuatan pembuktian apabila saksi mahkota dinyatakan sah sebagai alat bukti keterangan saksi dengan memberikan keterangan didepan persidangan dan telah disumpah terlebih dahulu serta keterangan yang diberikan bersesuaian dengan keterangan saksi lain maupun alat bukti lain serta ditambah dengan keyakinan hakim. ABSTRACT The purpose of this article is to study the Use of the Crown Witness (Kroongetuige) in Proof in Trials Against Narcotics Crimes. How to use the Crown Witness (Kroongetuige) in Proof in Trial Against Narcotics and How the Strength of the Crown Witness Uses Evidence in Proving Narcotics Crimes. The research method used is a normative juridical method with agreement, conceptual agreement and case access. This article discusses the use of crown witnesses (kroongetuige) in evidence in trials of narcotic crimes applied to search for and obtain material truth in inclusion cases, and forged cases posted, and also the reporting tools for complaints that are used together and the use of crowns depending the judge's policy and the power of the crown as evidence in proving narcotics crime has a value of proof power. Having fun with other statements besides evidence is also added to the judge's conviction.
Penahanan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ardiko Sitompul; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11090

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui faktor penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana di bawah 7 (tujuh) tahun di Polres Tanjung Jabung Timur. Untuk memahami dan mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di bawah ancaman 7 (tujuh) tahun oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung Timur. Hasil Penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa faktor yang menyebabkan penahanan terhadap pelaku anak yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Tanjung Jabung adalah memberikan perlindungan terhadap ancaman serangan balasan dari korban, menghindari penghilangan barang bukti serta takut akan melarikan diri. Adapun kendala kendala yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga tempat penahanan anak dilakukan di suatu ruangan khusus di Polres Tanjung Jabung Timur. Kurangnya dukungan dan kerjasama lembaga serta pelaksanaan ganti rugi yang tidak terlaksana sesuai kesepakatan. ABSTRACT This study aims to understand and determine the factors of detention of children who commit criminal acts which are punishable by under 7 (seven) years at the Tanjung Jabung Timur Police. To understand and find out what obstacles are faced in detention of children who commit criminal acts under the threat of 7 (seven) years by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Timur Police. The results obtained in this study indicate that the factors that led to the detention of child perpetrators by the PPA Unit of the Tanjung Jabung Police were providing protection against the threat of retaliatory attacks from the victim, avoiding the loss of evidence and fear of running away. The obstacles faced are the limited facilities and infrastructure in East Tanjung Jabung Regency so that the place for detention of children is carried out in a special room at the Tanjung Jabung Timur Police. Lack of institutional support and cooperation and implementation of compensation that was not implemented according to the agreement.
Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online Yolla Fitri Amilia; Haryadi Haryadi; Dheny Wahyudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12413

Abstract

This article aims to find out and analyze the process of investigating criminal acts of prostitution online in the jurisdiction of the Jambi City Police and find out what are the obstacles in the process of investigating criminal acts of prostitution online in the jurisdiction of the Jambi City Police Resort. The results of the study concluded that the online prostitution crime investigation process carried out by the Jambi City Resort Police officers in overcoming online prostitution crimes, the investigators carried out the investigation process by disguising themselves and trapping the perpetrators. In this case, the operational targets of the Jambi City Resort Police are commercial sex worker service providers (pimps). Furthermore, related to obstacles in the process of investigating criminal acts of prostitution online in the jurisdiction of the Jambi City Police, in fact, investigators in the investigation process have difficulty collecting evidence, and lack of human resources such as IT experts at the Jambi City Police Resort. Abstrak   Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis proses  penyidikan prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan mengetahui apakah hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hasil penelitian disimpulkan bahwa proses penyidikan tindak pidana prostitusi secara online yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menanggulangi prostitusi secara online, penyidik melakukan proses penyidikan dengan cara penyamaran dan penjebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi ialah penyedia jasa pekerja seks komersil (mucikari). Selanjutnya, terkait hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana prostitusi secara online di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi pada kenyataannya, penyidik dalam proses penyidikan kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti, dan kurangnya sumber daya manusia seperti ahli IT di Kepolisian Resor Kota Jambi.
Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT Dona Fitriani; Haryadi Haryadi; Dessy Rakhmawati
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.14769

Abstract

The objectives of this study are: to determine implementation of the role of the Integrated Service Center for the Empowerment of Women and Children (P2TP2A) providing legal protection for women and children victims of domestic violence (KDRT). To find obstacles providing legal protection for women and children for being victims. Research Method: The method used is Juridical Empirical. Research Results: 1)Role’s implementation of the P2TP2A in Muaro Jambi providing legal protection for women and children by providing socialization, then implementing the Law of Child Protection and Law of Republic Indonesia of Elimination of Domestic Violence. 2)Obstacles experienced by P2TP2A Muaro Jambi providing legal protection for women and children. Namely, not having a safe house, limited budget, lacking human resources, many people who do not understand the law, victims and their families are not open in providing information, withdrawal of complaints from the police, P2TP2A Muaro Jambi lacks psychologists. Suggestion: The government should cooperate with P2TP2A in Muaro Jambi dealing with KDRT’s case and the community should be give more understanding regarding domestic violence’s law.   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Muaro Jambi dan kendalanya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban KDRT. Tipe penelitian ini adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitian adalah pelaksanaan peranan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dengan memberikan sosialisasi, penerapan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan kendala yang dialami yaitu tidak mempunyai Rumah Aman, anggaran yang terbatas, SDM  yang kurang, masyarakat yang kurang paham dengan hukum, korban dan keluarga tidak terbuka dalam memberikan keterangan, penarikan pengaduan dari pihak Kepolisian dan kekurangan psikolog. Saran: diharapkan pemerintah dapat bekerjasama dengan baik dengan P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi dalam menangani kasus KDRT dan masyarakat diberikan pemahaman hukum mengenai KDRT.
Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja ? Arya Bagus Wicaksono; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i3.15778

Abstract

The crime of theft with violence during the Covid-19 pandemic has increased, it needs thinking to overcome it. This article describes the problems of the Jambi Police's efforts in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of violent theft during the Covid-19 Pandemic. The method used is Juridical Empirical. The objectives are: to analyze the efforts of the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence and the obstacles faced by the Jambi Police in tackling the crime of theft with violence during the Covid-19 Pandemic. The results in the article show that the police's efforts in tackling the crime of theft with violence during the covid-19 pandemic, the form of overcoming the crime of theft with violence in the jurisdiction of the Jambi Police is carried out with preventive and repressive efforts. Preventive efforts include patrols, socialization, and streamlining the role of the environmental security system. Although it is still not effective where there are several obstacles in its implementation, including large areas, cross-regional perpetrators, victims who do not report or are not quick to report, the community is less responsive and cooperative in providing information, does not provide complete information and is afraid to be a witness, lack of IT facilities, less personnel, other agencies are less cooperative. ABSTRAK Tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, perlu pemikiran untuk menanggulanginya. Artikel ini memaparkan permasalahan tentang upaya  Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan  kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19 tersebut. Metode yang digunakan yang Digunakan adalah Yuridis Empiris. Tujuannya adalah: untuk menganalisa upaya  Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan  kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19. Hasil dalam artikel  menunjukan bahwa upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi covid-19, bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polresta Jambi dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi patroli, sosialisasi, dan mengefektifkan peran sistem keamanan lingkungan. Walau masih belum efektif dimana terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, antara lain wilayah luas, pelaku lintas daerah, korban tidak melapor atau kurang cepat melapor, masyarakat kurang responsif dan kooperatif dalam memberikan keterangan, tidak memberikan keterangan seutuhnya dan takut dijadikan saksi, kurang sarana IT, personil kurang, instansi lain kurang kooperatif.
Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Niko Saputra; Haryadi Haryadi; Tri Imam Munandar
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17705

Abstract

This article aims to find out and understand the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police and to find out and analyze the obstacles to the implementation of the principle of the presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police. The results of this study show that: 1) The implementation of the principle of presumption of innocence in the jurisdiction of the Jambi City Police is still not fully running well, because there are still perpetrators of criminal acts who are judged by the masses. 2) Public awareness of the law is still relatively low so that vigilante behavior by the community is still common. The author's suggestions to law enforcement officers 1) In order to be able to socialize more about the importance of implementing the principle of the presumption of innocence in society so that a good judicial process is realized in accordance with applicable legal provisions and the community 2) In order to increase awareness of the law so that vigilante behavior can be avoided and avoided from legal snares that can befall people who carry out vigilante or eigenrichting behavior.   ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kendala pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah di Wilayah Hukum Polres Kota Jambi. Hasil Penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) Pelaksanaan asas praduga tak bersalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi masih belum sepenuhnya berjalan baik, karena masih ditemukannya pelaku tindak pidana yang dihakimi oleh massa. 2) Kesadaran masyarakat akan hukum masih terbilang rendah sehingga perilaku main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat masih sering terjadi. Saran penulis kepada aparat penegak hukum 1) Agar dapat lebih lagi dalam mensosialisasikan mengenai pentingnya pelaksanaan asas praduga tak bersalah di masyarakat sehingga terwujud suatu proses peradilan yang baik sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan masyarakat 2) Agar dapat meningkatkan kesadaran akan hukum sehingga perilaku main hakim sendiri dapat dihindari dan terhindar dari jerat hukum yang dapat menimpa orang orang yang melakukan perilaku main hakim atau eigenrichting.
DINAMIKA PERAN NGO LINGKUNGAN HIDUP DALAM ARENA POLITIK LOKAL DI PROVINSI JAMBI Moh. Arief Rakhman; Haryadi Haryadi
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 4 (2020): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v4i4.1468

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang ditunjukkan oleh NGO lingkungan hidup yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup, dimana untuk provinsi Jambi mempunyai jumlah sebaran yang tidak bisa dibilang sedikit. NGO lingkungan hidup yang ada di Jambi beroperasi dalam berbagai jaringan, mulai dari lokal,nasional sampai yang berskala internasional. Bentuk,sifat dan kekuatan masing-masing jaringan tersebut menentukan masa depan keberlanjutan sektor NGO Lingkungan hidup di Jambi maupun Indonesia secara lebih luas. Penelitian ini menjelaskan fungsi NGO Lingkungan hidup sebagai kekuatan kekuatan politik yang muncul dan mampu memberikan pengaruh  kuat terhadap proses pembuatan kebijakan di ranah pemerintahan lokal. Penelitian menganut paradigma konstruktivisme dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memberikan penjelasan dan memahami peristiwa yang sedang atau telah terjadi, yang menekankan pada interpretasi makna kategori yang berkembang dari informan penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan pemahaman bagaimana strategi dan pencapaian NGO lingkungan hidup di Jambi dalam memberikan terhadap kebijakan-kebijakan terkait lingkungan
PENDAMPINGAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PROGRAM KAMPUNG PENDIDIKAN DESA SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI Citra Darminto; Haryadi
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu( ABDI KE UNGU) Vol. 2 No. 3 (2020): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ungu ( ABDI KE UNGU)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Aisyah Pringsewu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendampingan dalam pengelolaan Kampung Pendidikan ini bertujuan untuk memberi masukan atas kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa Simpang Empat Sungai Tutung untuk mengelola program Kampung Pendidikan yang belum optimal. Sesuai dengan undang-undang No. 6 Tahun 2014, bahwasanya desa diberikan kewenangan dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat desa. Kewenangan desa telah diberikan berdasarkan hak usul desa yang mencakup urusan pemerintahan yang diberikan oleh kabupaten/kota yang telah diserahkan kepada desa. Desa memiliki kewajiban dalam memberikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Demi tercapainya hal tersebut ditunjang pula dengan kebijakan Desa Simpang Empat Sungai Tutung untuk dapat memanfaatkan Dana Desa sebaik-baiknya dengan keterlibatan masyarakat untuk membantu suatu kawasan terpadu yakni Kampung Pendidikan Desa Simpang Empat Sungai Tutung yang mana didalam kawasan tersebut terdapat program pendidikan formal dan pendidikan non formal. Oleh karena itu dengan adanya sosialisasi dalam pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih baik dan solusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi serta bertujuan menggali potensi desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Co-Authors Aga Hanum Prayudi Andi Najemi Ardiko Sitompul Arya Bagus Wicaksono Citra Darminto Dessy Rakhmawati Dessy Rakhmawaty Dheny Wahyudi Dheny Wahyudi Dona Fitriani Eko Nuriyatman Erwin Erwin Hapsa Hapsa Moh Arief Rakhman Nadia Febriani Niko Saputra Rahmi Zilvia Sasmiar Sasmiar Tita Nia Tri Imam Munandar Usman Usman Yolla Fitri Amilia