Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi wendy wendy; andi najemi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i1.8535

Abstract

ABSTRAK: Artikel ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi regulasi terkait pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi serta untuk memahami dan mengetahui penerapan pidana uang pengganti terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dari penelitian ini ditemukan, pidana uang pengganti berstelsel pidana tambahan namun bobot pidananya dapat lebih tinggi dari pada pidana denda yang berstelsel pidana pokok, dan kurang maksimal dalam penerepan uang pengganti. Saran perlu adanya pembaharuan hukum terkait pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan. ABSTRACT: This article aims to understand and evaluate regulations relating to substitute criminal money in criminal acts of corruption as well as to understand and know the application of criminal replacement money against perpetrators of corruption. This research is a normative legal research. From this study it was found, the criminal money substitute was additionally criminal, but the criminal weight could be higher than the criminal fine which was based on principal criminal, and less than the maximum in forwarding the replacement money. Suggestions are the need for legal reform related to criminal money as an additional crime
Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana Yuni Kartika; Andi Najemi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i2.9114

Abstract

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan tentang perbuatan catcalling dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis pengaturan perbuatan pelecehan seksual verbal menurut pembaharuan hukum pidana. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa perbuatan (catcalling) berpotensi adanya tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual verbal dan dapat dikaji dari beberapa pasal di dalam KUHP, Undang-Undang tentang pornografi serta diperlukannya suatu kebijakan hukum terkait aturan khusus perbuatan catcalling untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya suatu syarat-syarat kriminalisasi sehingga perbuatan catcalling bisa dibuat aturan secara khusus. Kesimpulannya yaitu perbuatan catcalling berpotensi suatu tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup publik melalui unsur-unsur suatu tindak pidana, dampak perbuatan catcalling ini mengakibatkan terganggunya mental, psikologi, sampai pada tingkat kejiwaan dan untuk menentukan suatu kebijakan perlu memperhatikan moral, nilai dan asas yang terkadung di dalam masyarakat dan memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi. Untuk mencapai suatu kepastian hukum perlunya kebijakan hukum mengenai aturan secara khusus terkait perbuatan catcalling serta adanya sanksi sosial bagi pelaku catcalling. ABSTRACT This article aims to understand and analyze the regulation of catcalling from the perspective of criminal law and to analyze the regulation of verbal sexual harassment according to the reform of the criminal law. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that catcalling has the potential for a criminal act that has met the elements of a criminal act, this act is categorized as an act of verbal sexual harassment and can be reviewed from several articles in the Criminal Code, the Law on pornography and the need for a legal policy related to the special rules for catcalling acts to achieve legal certainty and also the fulfillment of a criminalization condition so that the catcalling act can be made specific rules. The conclusion is that catcalling is potentially a criminal act that occurs in the public sphere through the elements of a criminal act, the impact of this catcalling act causes mental and psychological disruption to the psychological level and to determine a policy it is necessary to pay attention to the morals, values and principles involved. in society and pay attention to the conditions for criminalization. To achieve legal certainty, it is necessary to have a legal policy regarding specific rules related to catcalling acts as well as the existence of social sanctions for catcallers.
Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia Leo Arwansyah; Andi Najemi; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 1 No. 3 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v1i3.11073

Abstract

The purpose of this article is to find out how the aspects of legal certainty and justice in the implementation of the death penalty in Indonesia and how the concept of the deadline for the execution of capital punishment that is legal and just. By using the normative juridical method, this article shows that the aspects of certainty and justice regarding the time limit for the implementation of the death penalty are still not regulated in positive law, the practice of capital punishment often raises problems related to the time limit for execution, aspects of legal certainty and justice for death convicts have not. guaranteed, so that it is necessary to renew the laws and regulations related to the implementation of the death penalty both in material criminal law, formal criminal law, and criminal law enforcement. Abstrak Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia serta bagaimana konsep batas waktu pelaksanaan pidana mati yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, artikel ini menunjukkan aspek kepastian dan keadilan mengenai pengaturan batas waktu pelaksanaan pidana mati masih belum terdapat pengaturannya di dalam hukum positif, praktik  pidana mati kerap menimbulkan persoalan terkait batas waktu pelaksanaan eksekusi, aspek kepastian hukum dan keadilan bagi terpidana mati belum terjamin, sehingga perlu pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pidana mati baik dalam hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Syuha Maisytho Probilla; Andi Najemi; Aga Anum Prayudi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i1.12684

Abstract

This article explains 1) Child as victim of sexual violence in the case of WA did not obtain legal protection as from the beginning the victim was declared as the perpetrator rather than as a victim. The victim was granted status as the perpetrator until the court verdict imposed a crime and the victim had served the sentence at LPKA. The victim received post-adjudication legal assistance after being accompanied by a Legal Counsel. 2) The obstacles faced so that child victims did not obtain legal protection is due to the lack of sensitivity by the UPTD PPA in understanding the "specificity" contained in the case of WA, where WA is not only the perpetrator but the victim as well whose rights must be fulfilled. It is necessary to include basic regulations regarding the UPTD PPA in the provisions of Act Number 35 Year 2014 on the Amendments to Act Number 23 Year 2002 on Child Protection as a form of strengthening the institutional existence of UPTD PPA. The UPTD PPA must be more proactive and sensitive to developments in cases of sexual violence in Indonesia and improve facilities and infrastructure that will support the fulfillment of protection for victims of sexual violences in order to be more optimal. Abstrak Artikel ini menjelaskan 1) Anak korban WA tidak mendapatkan perlindungan hukum karena sejak awal Anak korban dinyatakan sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Status korban sebagai pelaku, sampai putusan pengadilan menjatuhkan pidana dan korban sempat menjalani masa pidananya di LPKA. Korban baru mendapat pendampingan secara hukum setelah didampingi Penasihat Hukum post ajudikasi. 2) Kendala yang dihadapi sehingga Anak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum dikarenakan kurangnya sensitifitas UPTD PPA dalam melihat “kekhususan” yang terdapat dalam kasus WA, dimana WA tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga korban yang harus dipenuhi hak-haknya. Saran: Perlu dimuatnya pengaturan secara pokok mengenai UPTD PPA dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk penguatan eksistensi kelembagaan UPTD PPA. UPTD PPA harus lebih proaktif dan sensitif terhadap perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia serta meningkatkan sarana dan prasarana yang akan mendukung pemenuhan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual agar menjadi lebih optimal.
Pendekatan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Sausan Afifah Denadin; Andi Najemi; Nys. Arfa
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i2.13714

Abstract

This article aims to determine the diversion approach in the juvenile criminal justice system (SPPA) in Batanghari District and obstacles experienced in applying the diversion approach. The formulation of the problem is how the diversion approach in the juvenile justice system (SPPA) in Batanghari District? and what are the obstacles in the application of the diversion approach in the juvenile criminal justice system (SPPA) in Batanghari District? This research uses empirical juridical method. The results of this study are that the diversion approach in Batanghari District has worked quite well at every level of the juvenile criminal justice system (SPPA), but the success rate of implementing diversion at each level is different. This diversion approach has been based on law number 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system (SPPA) as well as several derivative rules as rules for implementing diversion efforts at each level. The obstacles faced in providing this diversion approach are lack of public understanding of diversion, no agreement between the two parties, the cost of compensation requested by the victim is too large, the constraints on calling the parties, the occurrence of disputes during the diversion process, the perception of the community that each a person who is guilty must be convicted so that it cannot be forgiven only by implementing the diversion agreement, the victim’s family or victim is not present during the diversion process.     ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari dan kendala yang dialami dalam penerapan pendekatan diversi. Rumusan masalahnya adalah Bagaimana pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari? dan apa saja kendala dalam penerapan pendekatan diversi dalam sistem peradilan pidana anak (SPPA) di Kabupaten Batanghari? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah pendekatan diversi di Kabupaten Batanghari sudah berjalan cukup baik di setiap tingkatan sistem peradilan pidana anak (SPPA) hanya saja dalam tingkat keberhasilan dilaksanakannya diversi di setiap tingkatan berbeda-beda. Pendekatan diversi ini sudah berlandaskan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta beberapa aturan turunan sebagai aturan pelaksanaan dari upaya diversi pada setiap tingkatan. Kendala yang dihadapi dalam memberikan pendekatan diversi ini adalah pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, biaya ganti kerugian yang diminta korban terlalu besar, kendala pemanggilan para pihak, terjadinya perselisihan selama proses diversi, adanya tanggapan dari masyarakat bahwa setiap orang yang bersalah mesti dipidana sehingga tidak dapat dimaafkan hanya dengan pelaksanaan kesepakatan diversi saja, keluarga korban atau korban tidak hadir selama proses diversi.
Studi Komparasi Perihal Perumusan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mufan Nurmi; Andi Najemi; Mohamad Rapik
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 2 No. 3 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v2i3.16328

Abstract

The formulation of a crime is a way for every country in tackling crimes with a legal approach. Despite the similariteis of the child abuse and culture Indonesia and Malaysia might share, they also have different concepts regarding the formulation of criminal acts against children. Applying a comparative approach, this article explores the laws and regulations in the two countries and analyzes the regulatory concepts they provide. The objective is to look at the similarities and differences of each concept. The article demonstrates that the regulation of acts and sanctions in Indonesia and Malaysia has several similarities, such as the regulation regarding the age limit for children, as well as several differences, such as in the clarity of the formulation of offenses against children. The study of this matter is important, especially for Indonesia. The results of this comparative approach have allowed both countries, especially Indonesia, to borrow a number of important ideas regarding the formulation of violent crimes against children.   ABSTRAK Perumusan tindak pidana merupakan cara setiap negara dalam menanggulangi kejahatan dengan pendekatan hukum. Sekalipun peristiwa kekerasan anak itu bisa sama dan dengan kultur yang serupa, Indonesia dan Malaysia bisa memiliki konsep yang berbeda mengenai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak. Dengan melakukan pendekatan kompratif, artikel ini menelusuri peraturan perundang-undang di kedua negara itu serta menganalisis konsep-konsep pengaturan yang mereka berikan. Tujuannya adalah untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing konsep. Hasilnya, dalam artikel ini ditunjukkan bahwa pengaturan perbuatan dan sanksi di Indonesia dan di Malaysia memiliki beberapa persamaan seperti pengaturan mengenai batas usia anak, di samping juga memiliki beberapa perpedaan seperti dalam masalah kejelasan rumusan delik tindak kekerasan terhadap anak. Studi terhadap masalah ini menjadi penting, terutama bagi Indonesia. Hasil penelitian dengan pendekatan kompratif ini memungkinkan kedua negara, terutama Indonesia, meminjam sejumlah ide penting terkait perumusan tindak pidana kerasan terhadap anak. 
Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Aulia Parasdika; Andi Najemi; Dheny Wahyudhi
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v3i1.17788

Abstract

The purpose of the study is to find out, analyze, and criticize the implementation and obstacles in the application of restorative justice to the Crime of Persecution (Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code) in terms of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 at the Jambi District Attorney. Empirical Juridical Research Methods. Conclusion 1) The Jambi District Prosecutor's Office has not been able to handle cases of criminal acts of persecution using Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. 2) Obstacles faced in the application of Restorative Justice by the Jambi District Prosecutor's Office against criminal acts of persecution, including the difficulty of giving directions to the victim to resolve the case at the Prosecutor's Office only, in addition to the desire of the victim to continue the case until the judicial process so that the perpetrator has deterrent effect. Suggestion With this Perja, the practice of resolving criminal acts through restorative justice by prioritizing the restoration of the original state to realize the final result that provides a sense of justice between victims and perpetrators of criminal acts, is expected to be realized in national law in the future.   ABSTRAK Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, menganalisis, serta mengkritisi mengenai penerapan serta kendala dalam penerapan keadilan restoratif terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) KUHP) ditinjau dari Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Di Kejaksaan Negeri Jambi. Metode Penelitian Yuridis Empiris. Kesimpulan 1) Pihak Kejaksaan Negeri Jambi belum bisa menangani perkara tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. 2) Kendala yang dihadapi dalam Penerapan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan Negeri Jambi terhadap tindak pidana penganiayaan, antara lain susahnya memberikan arahan kepada pihak korban agar menyelesaikan perkara tersebut di tingkat Kejaksaan saja, selain itu adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera. Saran Dengan adanya Perja ini, praktik penyelesaian tindak pidana melalui restoratif justice dengan mengedepankan pemulihan kembali ada keadaan semula untuk mewujudkan hasil akhir yang memberikan rasa keadilan antara korban dan pelaku tindak pidana, diharapkan dapat terealisasikan dalam hukum nasional pada masa yang akan datang. 
Mediasi Penal di Indonesia Usman Usman; Andi Najemi
Undang: Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (155.772 KB) | DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83

Abstract

The settlement of criminal cases outside the court through mediation is a common phenomenon occurring in various regions of Indonesia. Penal mediation is done with the assumption that it can meet the justice and expediency, but what if viewed from the aspect of legality and legal certainty. This study aims to evaluate the settlement arrangement of penal proceeding through penal mediation and analyze the values ​​of justice, benefit and legal certainty in the settlement of criminal case through penal mediation. The study was conducted using normative/doctrinal legal research methods. This article concludes: 1) Settlement arrangement of criminal penalty through penal mediation is still limited to criminal case conducted by child. Although there are some provisions that provide for possible settlement of criminal cases outside the court, but not yet a penal mediation. Because it has not strictly regulated the mediation between the perpetrator and the victim, especially regarding the provision of compensation or compensation which is a means of diversion for the termination of prosecution and the imposition of a criminal. 2) The settlement of criminal cases through penal mediation can meet the values ​​of justice and benefit, but the limited regulation of penal mediation, the settlement of criminal cases through penal mediation is less reflect the value of legal certainty. Abstrak Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mediasi penal dilakukan dengan anggapan dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bagaimana jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal serta menganalisis nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Artikel ini menyimpulkan, 1) pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal masih terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun beberapa ketentuan memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, ia belum merupakan mediasi penal; sebab belum mengatur secara tegas adanya mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. 2) Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, namun kurang mencerminkan nilai kepastian hukum disebabkan terbatasnya pengaturannya.
Urgensi Perumusan Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh sebagai Tindak Pidana Korupsi Imentari Siin Sembiring; Elly Sudarti; Andi Najemi
Undang: Jurnal Hukum Vol 3 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.126 KB) | DOI: 10.22437/ujh.3.1.59-84

Abstract

This article discusses the act of trading in influence as a form of corruption as regulated in the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) but has not been implemented into Indonesian criminal law even though it was ratified in 2006. Trading in influence is a form of trilateral relationship of corruption which involves at least three parties, namely an influential party, a party that has the authority, and an interest. This article concludes, the formulation of trading influence as a criminal act of corruption is urgent in three aspects. First, the regulation in national law is a form of transformation of UNCAC provisions that have been ratified. Second, several cases of corruption so far, as in the two cases discussed here, actually show a form of trading in influence, even though law enforcement is imposed with bribery. Third, efforts to impose actors of trading in influence with the bribery Article as so far, are actually limited to actors who are state administrators or civil servants; in the event that the actor is not part of the two, the subjective elements of bribery Article are not fulfilled. Therefore, in the future criminal law policy, it is necessary to accommodate the formulation of trading in influence as a criminal act of corruption, in this case offered through the revision of the Corruption Eradication Act. Abstrak Artikel ini membahas perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai salah satu bentuk korupsi sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) namun belum diimplementasikan dalam hukum pidana Indonesia meski telah diratifikasi pada 2006. Memperdagangkan pengaruh sebagai bentuk trilateral relationship merupakan bentuk korupsi yang melibatkan sedikitnya tiga pihak, yaitu pihak yang berpengaruh, pihak yang memiliki kewenangan, serta pihak yang memiliki kepentingan. Artikel ini menyimpulkan, perumusan perbuatan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi urgen dalam tiga hal. Pertama, pengaturannya dalam hukum nasional merupakan bentuk dari transformasi ketentuan UNCAC yang sudah diratifikasi. Kedua, beberapa kasus korupsi selama ini, sebagaimana dalam dua kasus yang dibahas di sini, sebenarnya menunjukkan adanya bentuk memperdagangkan pengaruh, sekalipun pada akhirnya dijerat penegak hukum dengan suap. Ketiga, upaya menjerat pelaku memperdagangkan pengaruh dengan Pasal tentang suap sebagaimana yang selama ini dikenakan, sesungguhnya terbatas pada pelaku yang merupakan penyelenggara negara atau pegawai negeri; dalam hal pelaku bukan bagian dari keduanya maka unsur subjektif dari Pasal suap tidak terpenuhi. Karena itu, dalam kebijakan hukum pidana ke depan, perlu diakomodasi perumusan memperdagangkan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, dalam hal ini didorong melalui revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
THE ROLE OF THE FOOD AND DRUG SUPERVISORY AGENCY (BPOM) IN MANAGING CIRCULATION OF COSMETICS AND HAZARDOUS FOODS Andi Najemi; Lilik Purwastuti; Kabib Nawawi
Berumpun: International Journal of Social, Politics, and Humanities Vol 2 No 2 (2019): Berumpun : International Journal Of Social, Politics, and Humanities
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences University of Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.9 KB) | DOI: 10.33019/berumpun.v2i2.21

Abstract

In order to overcome currency of dangerous cosmetics, medicines and foods, so that the eforts of the trackling need to be enhenced, from society, government institution and upholder of laws institution which in this case is BPOM. The aim of POM is to discovery, prevent and control products included to protect consuments safety and healthy. BPOM has national and international network linking and also authority of laws and has high professional credibilies. That's why this reaserch was aimed to find out an appropriate of laws strategy that could be taken by BPOM as institute which has authority to ward off and giving law protection for the consuments caused of the accurancy of dangerous cosmetics and food. Based on this research and it's discussion, that is the regulations of cosmetics products must be fulfilled as attached rules regarding of pasal 2 the judgement of BPOM RI no. HK.00.05.4.1745 about cosmetics, the purpose of BPOM Jambi in order to warding off dangerous cosmetics and food currency for healthy, is appliying two stages of control those are pre-market and post-market. As the eforts of post-market control, BPOM continouesly gives education to consuments through communication, information and aducation and also publish public warning to society if it's found dangerous cosmetics and foods, and increas the collaboration with related agency such as official of healthy and tha official of perindag so that the use of dangerous materials could be controlled. The control of cosmetics, medicines and foods (POM) comprehensively covering pre-market nad post-market evaluation and post-market control would be held routine and continously by BPOM. The effort of safety to protect society from currency of danggerous cosmetics and foods, had fulfilled the regulation of mutual rules and or safety and or benefits, and controling activity and safety afforementioned in the case of cismetics and food could be fulfilledz so that there were some eforts non pr ojustitia and pro justitia.