Garuda - Garba Rujukan Digital

Pembagian Harta Warisan Masyarakat Bugis wajo di Desa Tangkit Baru Kecamatan Sungai Gelam ERMA NOVITA VERANITA; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.18683

The purpose of this study was to identify and analyze the implementation of inheritance distribution in the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village and to find out what factors influence the non-implementation of Islamic inheritance law in full in Tangkit Baru Village. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research that analyzes and examines the workings of law in society. Based on the research, that in the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village there was a transition (change) in the distribution of inheritance contained in the Bugis traditional seloko "oroane mallempa makunraie majjujung". Whereas in the distribution of customary inheritance which has undergone changes, the share of a son is part of two daughters leads to Islamic inheritance law. However, the Wajo Bugis community in Tangkit Baru Village has not fully adhered to Islamic inheritance law. The non-implementation of Islamic inheritance law in full is influenced by the level of knowledge and understanding of the community towards Islamic inheritance law. With the changes that have occurred in the Inheritance Law in the Bugis Wajo community, it is hoped that a written rule regarding inheritance law applies to the Bugis Wajo community in Tangkit Baru Village, Sungai Gelam District. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru dan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tidak terlaksannya hukum kewarisan Islam secara penuh di Desa Tangkit Baru. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada masyarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru terjadi transisi (perubahan) dalam pembagian harta waris yang terdapat dalam seloko adat Bugis “oroane mallempa makunraie majjujung” artinya laki-laki memikul dan perempuan menjunjung. Bahwa dalam pembagian waris adat yang telah mengalami perubahan bagian seorang anak laki-laki adalah bagian dua orang anak perempuan mengarah ke hukum kewarisan Islam. Tetapi mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru belum tunduk sepenuhnya pada hukum kewarisan Islam. Tidak terlaksana nya hukum kewarisan Islam secara penuh dipengaruhi oleh faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam Hukum Waris pada masyarakat Bugis Wajo tersebut, diharapkan suatu aturan yang dibentuk secara tertulis tentang Hukum kewarisan yang berlaku pada mayarakat Bugis Wajo di Desa Tangkit Baru, Kecamatan Sungai Gelam.

Problematika Dalam Pembagian Waris Sebagai Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Di Kabupaten Tebo Lili Naili Hidayah; Johni Najwan; Raffles Raffles; Nelli Herlina; Indriya Fatni
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.474 KB)

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai pembagian waris sebagai upaya peningkatan pemah aman hukum terhadap guru dan masyarakat sekitar diwilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Tebo. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai problematika dalam pembagian waris. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat tentang hukum waris sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari pembagian waris. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat terkait dengan pembagian waris. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat dalam hukum waris.

Upaya Peningkatan Pemahaman Tentang Pentingnya Pencantuman Label Pada Kemasan Melalui Penyuluhan Hukum Bagi Siswa SMA 2 Di Muara Bungo Lili Naili Hidayah; Johni Najwan; Raffles Raffles; Nelli Herlina; Indriya Fatni
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2022): Volume 6, Nomor 1, Juni 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian kepada masayarakat mengenai peningkatan pemahaman konsumen terhadap pencantuman label pada kemasan terutama bagi siswa SMA 2 Muaro Bungo. Pengabdian ini bertujuan untuk meningkatan pengetahuan masyarakat terutama Siswa tentang perlindungan konsumen. sehingga dapat mengecilkan permasalahan yang timbul dari adanya kegiatan yang dilakukan konsumen. Metode yang digunakan adalah ceramah, Pengabdian ini sangat direspon oleh masyarakat. Hal ini terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait dengan masalah masalah yang sering terjadi dilapangan. Kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin, baik di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat terutama untuk bias bijak dan teliti ketika akan berbelanja dengan memberhatikan label yang ada dalam produk.

Penyuluhan Hukum Tentang Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Akibat Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat Di Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Rosmidah Rosmidah; M Hosen; Sasmiar Sasmiar; Indriyah Fatni; Valiant Asri Nugraha
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.437 KB)

Pembangunan2bertujuan untuk2meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan2di Indonesia harus mengambil sebagian tanah-tanah hak. Salah satu proyek pengadaan tanah di Propinsi Jambi adalah Pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat yang melewati Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Pengabdian ini dilakukan di Desa Bukit Baling dimana terdapat lebih kurang 230 persil tanah masyarakat yang terkena proyek jalan TOL. Pengabdian ini dihadiri 40 orang masyarakat dengan teknik penyuluhan, tanya jawab dan evaluasi sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pembangunan jalan TOL, hak-hak masyarakat serta proses pengadaan. Hasil penyuluhan ternyata masyarakat memahami bahwa tujuan pembangunan jalan TOL adalah untuk kepentingan umum sehingga harus melepaskan hak atas tanah yang telah lama dikuasai masyarakat yang diperoleh dari pewarisan, hibah, dan jual beli. Akibat pengadaan tanah, negara berkewajiban memberikan ganti kerugian dan masyarakat tidak mempermasalahkan tentang ganti kerugian berupa uang hanya saja besaran ganti kerugian belum tercapai kesepakatan karena masyarakat masih berharap bahwa besaran ganti kerugian harus dinilai secara adil dan transparan.

Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM Taufik Hidayat; Muskibah Muskibah; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i3.18845

Currently, UMKM play an important role in helping the country's economy, because it is very important to register trademarks on UMKM, so that UMKM brands can get legal protection. This study aims to determine and analyze the factors that Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) do not register their trademarks and to find out how the government's efforts to provide protection for the importance of registering Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) trademarks in Jambi City. The formulation of the problem in this study 1). What are the factors that cause Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi not to register their trademarks. 2). How are the efforts of the government to provide protection against the importance of trademark registration in Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in the city of Jambi. The research method used is empirical juridical juridical, or it can also be called sociological legal research and can also be called field research, namely studying and reviewing applicable legal provisions and what is happening in society. The research location that the researchers examined was Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) in Jambi City. The results of this study indicate that there are several factors that cause UMKM in the city of Jambi not to register their trademarks, lack of knowledge about the importance of a brand, and the ways and procedures in registering a brand. UMKM actors do not know that UMKM brands with products in the form of services can be registered. The government has made many efforts in providing protection for trademark registration, especially for UMKM through routine socialization regarding the importance of registering a trademark. Abstrak Saat ini UMKM sangat berperan penting dalam membantu perekonomian negara, oleh karena sangatlah penting pendaftaran merek pada UMKM, agar merek UMKM tersebut bisa mendapatkan perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak mendaftarkan merek dagangnya serta ntuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Jambi. Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini 1). Apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi tidak mendaftarkan Merek dagang nya. 2). Bagaimana upaya dari pemerintah utuk memberikan perlindungan terhadap pentingnya pendaftaran merek dagang pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis yuridis empiris, atau dapat di sebut juga dengan penelitian hukum sosiologis dan dapat juga di sebut dengan penelitian lapangan, yaitu mempelajari dan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian yang peneliti teliti adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada di Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa faktor yang menyebabkan UMKM di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek. Para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa merek UMKM dengan produk berupa jasa dapat didaftarkan. Pemerintah melakukan banyak upaya dalam memberikan perlindungan pendaftaran merek, khususnya pada UMKM melalui sosialisai rutin mengenai pentingnya pendaftaran sebuah merek.

Empirical Analysis of the Relationship between Corruption, Law Enforcement, Economic Growth, and Foreign Direct Investment in Indonesia Indriya Fathni; Yana Priyana; Erry Fitrya Primadhany
West Science Law and Human Rights Vol. 1 No. 02 (2023): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

The link between corruption, law enforcement, economic progress, and foreign direct investment (FDI) in Indonesia is the subject of an experimental inquiry in this article. When elements like trade openness, human capital, and infrastructure development are considered, such as their effects on economic growth and FDI inflows, the study employs multiple regression analysis to examine the influence of crime and law enforcement on these two variables. The study's findings show that law enforcement and corruption significantly impact Indonesia's FDI inflows and economic growth. Law enforcement has a favorable effect on both economic growth and FDI inflows, while sin has the opposite effect. The findings suggest that reducing crime and bolstering law enforcement are essential to promoting economic growth and enticing foreign investment in Indonesia.

Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur Sinta Sinta; Taufik Yahya; Indriya Fathni
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This study aims to determine and analyze how the implementation of inheritance in Central Java indigenous peoples in Rantau Makmur Village, Berbak District, Tanjung Jabung Timur Regency and what are the factors that influence the implementation of inheritance in the indigenous people of Central Java. The methodology used in this research is the Juridical Empirical research method, namely legal research to analyze and examine the workings of law in society. Based on the results of the study, it can be stated that in the indigenous people of Central Java in the village of Rantau Makmur, there is a legal gap in the inheritance of the inheritance obtained by the heirs. Based on the provisions of the traditional seloko segendong sepikul in the distribution of the inheritance of the Javanese indigenous peoples, which used to be a guideline in the implementation of inheritance by the indigenous people of Central Java. Where the son's share of inheritance is two (sepikul) compared to one (segendong) with the daughter's share, but currently the inheritance share is divided equally or equally between sons and daughters. The non-implementation of inheritance distribution in a segendong manner is influenced by factors of justice, heirs' agreement and educational factors. With the gap in the distribution of inheritance caused by several of these factors, inheritance must pay attention to the principles of inheritance in customary law and there is a need for legal awareness regarding justice in terms of rights and proportions of the community itself in accordance with the current social conditions in society. continue to pay attention to and preserve the values contained in customary inheritance law norms. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pewarisan pada masyarakat adat Jawa Tengah tersebut. Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa pada masyarakat adat Jawa Tengah di Desa Rantau Makmur terjadi kesenjangan hukum dalam pewarisan terhadap bagian warisan yang diperoleh ahli waris. Beradasarkan ketentuan seloko adat segendong sepikul dalam pembagian warisan masyarakat adat Jawa yang dahulu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pewarisan oleh masyarakat adat Jawa Tengah. Di mana bagian warisan anak laki-laki dua (sepikul) berbanding satu (segendong) dengan bagian anak perempuan, tetapi saat ini bagian warisan dibagi sama rata atau seimbang antara anak laki-laki dan anak perempuan. Tidak terlaksanaannya pembagian warisan dengan cara sepikul segendong dipengaruhi oleh faktor keadilan, kesepakatan ahli waris dan faktor pendidikan. Dengan adanya kesenjangan dalam pembagian warisan yang disebabkan oleh beberapa faktor tersebut, maka dalam pewarisan harus memperhatikan asas-asas pewarisan dalam hukum adat serta diperlukan adanya kesadaran hukum mengenai keadilan secara hak dan proporsi dari masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan keadaan sosial pada masyarakat saat ini dengan tetap memperhatikan dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum waris adat.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL MARKETPLACE AKIBAT KERUGIAN LAYANAN COD Indriya Fathni; Moh Ahsanuddin Jauhari; Dewi Sulastri; Nandang Najmudin; Neng Yani Nurhayani; Saskia Fazrin Khoirunnisa
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v7i2.7341

Increasingly advanced technology does not always have a positive impact, sometimes it has a negative impact. This is like a widespread case because of the development of the Shopee marketplace which provides Cash On Delivery services) which, instead of benefiting the seller, is detrimental. This loss is not the responsibility of Shopee, but the seller itself. However, there is relevance to positive laws and regulations in Indonesia that can resolve this case. This study's goal is to determine the type of legal protection available to seller viewed from the Consumer Protection Act, the ITE Law, and the Civil Code and to find out Shopee's responsibility in protecting sellers who lose money because of the COD service. A technique to study called normative juridical is applied. The approach used is the legal approach. The data collection technique used is literature study. The data and data sources used come from secondary data, namely research journals, laws, and electronic sources that can be accounted for. The results and analysis of this study are that the regulations contain Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection Articles 5, 6, 7, 34 and 45; Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A; and the Civil Code Articles 1513, 1514, 1517, 1243, and 1267. Then, efforts to resolve this case can be done either through or outside the court and the seller activates the shipping insurance provided by Shopee.

Pendaftaran Tanah Dalam Rangka Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kota Jambi Rosmidah Rosmidah; Indriya Fathni; Fitria Yuseva
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

The purpose of this study was to identify and analyze why there are still many people do not registered their land and the factors that are obstacles in the implementation of land registration in Jambi City. The formulation of the problem is: 1) Why are there still many Jambi City people who have not registered their land rights? 2) What factors are the obstacles in registering land rights in Jambi City? The research method is Empirical Law research, is sourced from primary and secondary data. The results can be concluded: 1) The large number of residents causes the opening of new land due to community needs. The majority of the unregistered land is freehold land obtained through inheritance, grants, tstamentary grants, and buying and selling. 2) Obstacles in registering land rights in Jambi City are: a) Lack of public awareness of law, b) The notion that the land registration process is complicated, c) The assumption that costs are high, d) Lack of public interest in registering their land, e) Lack of socialization from the Jambi City Land Agency Office. To realize the registration of land rights, public awareness is needed. The role of the Jambi City Land Office is to carry out socialization in order to increase legal awareness and eliminate negative stigma. Abtstrak Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya serta faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Jambi. Rumusan masalah adalah : 1) Mengapa masih banyak masyarakat Kota Jambi yang belum mendaftarkan hak atas tanah miliknya?, 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi?. Metode penelitian yakni penelitian Hukum Empiris bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan : 1) Banyaknya jumlah penduduk menyebabkan terbukanya lahan baru akibat kebutuhan masyarakat. Mayoritas tanah yang belum terdaftarkan tersebut merupakan tanah hak milik yang diperoleh melalui warisan, hibah, hibah wasiat, dan jual beli. 2) Faktor-faktor kendala dalam pendaftaran hak atas tanah di Kota Jambi ialah: a) Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, b) Anggapan bahwa proses pendaftaran tanah yang berbelit-belit, c) Anggapan biaya yang mahal, d) Kurangnya minat masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, e) Kurangnya sosialisasi dari Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi. Untuk mewujudkan pendaftaran hak atas tanah, maka diperlukan kesadaran masyarakat. Peran dari Kantor Badan Pertanahan Kota Jambi untuk melakukan sosialisai demi meningkatkan kesadaran hukum serta menghilangkan stigma-stigma negatif.

Meningkatkan Pemahaman Siswa Mengenai UU Perkawinan Guna Mencegah Perkawinan Usia Dini Rosmidah; Fauzi Syam; Dessy Rakhmawati; Indriyah Fatni
Joong-Ki : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2: Februari 2024
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/joongki.v3i2.2635

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman tentang UU Perkawinan guna mencegah terjadinya perkawinan usia dini. Pengabdian ini dilaksanakan terhadap siswa SMPN 21 Sabak, Kepala Sekolah dan Para Guru SMP Negeri 21 Sabak Tanjung Jabung Timur. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab dan contoh kasus. Hasil Pengabdian, para Siswa SMP Negeri 21 Sabak dapat memahami bahwa mengenai perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur secara jelas tujuan, syarat-syarat perkawinan dan akibat perkawinan. UU Perkawinan juga menentukan usia yang dibolehkan oleh hukum untuk melangsungkan perkawinan apabila laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Para siswa memahami bahwa perceraian yang terjadi dilingkungan mereka lebih disebabkan masih banyak masyarakat yang melangsung perkawinan di bawah umur atau perkawinan usia dini/anak sehingga menimbulkan praktek kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran, kematian bagi perempuan dan perceraian. Karena kondisi daerah sehingga terdapat siswa yang tidak dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, jarak tempuh rumah ke sekolah yang sangat jauh, faktor keamanan, faktor ekonomi dan kebiasaan/budaya masyarakat serta kurangnya pemahaman para orang tua dan kerabat sehingga siswa/siswi demikian dipaksa untuk melangsungkan perkawinan pada usia dini/anak. Mengingat perkawinan usia dini/anak beresiko tinggi, maka perlu lebih kontinyu melakukan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan khususnya tentang perkawinan usia dini dan akibat hukumnya.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search