Garuda - Garba Rujukan Digital

POTENSI PENGGUNAAN LIMESTONE SEBAGAI FILTER PADA KONSTRUKSI SANITARY LANDFILL Ratna Yuniarti; Tri Sulistyowati
Purifikasi Vol 7 No 2 (2006): Jurnal Purifikasi
Publisher : Department of Environmental Engineering-Faculty of Civil, Environmental and Geo Engineering. Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j25983806.v7.i2.249

In general, a liner system in sanitary landfill consists of both geomembrane barrier and clay liner. Although geomembrane is an absolute barrier against advection, pollutants can permeate it by diffusion so that leakage may occur through the liner. Since clay liner can be damaged by leachate which has low or high pH, it is necessary to develop sanitary landfill by placing limestone as a filter between geomembrane and clay liner. Due to its common use in water treatment, limestone may increase the quality of leachate and provide protection for the clay liner. A series laboratory experimental study was carried out to investigate characteristics of limestone: natural water content, particle size, specific gravity, Atterberg limit and compaction. Hydraulic conductivity test of limestone with leachate as permeant is also conducted. Finally, the qualities of lindi before and after permeate into limestone are measured to determine the change in concentration of pollutants, and the effect of this filtration process on limestone’s chemical characteristics. Analysis showed the overall hydraulic conductivity of limestone to leachate is 1,86 x 10-6 cm/s. After permeating into limestone, the pH value of leachate reduced from 7,72 to 7,03. Pollutants in leachate decreased with regard to BOD from 390 mg/L to 260 mg/L and COD reduced by 33,33%. Due to its ability to remove pollutant in leachate, it is suggested to place limestone as a filter in sanitary landfill.

PENGARUH RETAKAN PERMUKAAN TANAH TERHADAP STABILITAS LERENG BUKIT GUNTUR MACAN, GUNUNG SARI. LOMBOK BARAT: The Effect of Soil Surface Crack on Slope Stability in Bukit Guntur Macan, Gunung Sari, West Lombok Ismail H Muchtaranda; Tri Sulistyowati
Spektrum Sipil Vol 8 No 1 (2021): SPEKTRUM SIPIL
Publisher : Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/spektrum.v8i1.185

Peristiwa longsor sering terjadi pada saat hujan lebat atau sesaat setelah hujan reda. Hal ini dikarenakan air hujan berinfiltrasi ke dalam tanah, sehingga tanah menjadi jenuh, tekanan air pori di dalam tanah meningkat dan mengurangi kekuatan tanah, akibatnya terjadi peristiwa longsor. Salah satu penyebab air hujan cepat berinfiltrasi ke dalam tanah adalah adanya retakan (crack) pada permukaan tanah, baik pada permukaan tanah datar maupun pada bagian yang miring dari suatu lereng. Retakan dapat terjadi karena sifat kembang susut tanah, kegiatan pembangunan oleh manusia, penurunan tanah tidak seragam dan masih banyak penyebab lainnya. Dalam penelitian ini dilakukan pemodelan lereng dengan retakan pada permukaan puncak lereng yaitu jarak dan kedalaman retakan. Selanjutnya air pada retakan yang berasal dari air hujan ataupun air dari rumahâ€“rumah penduduk dapat menimbulkan rembesan dan akan terinfiltrasi. Analisa stabilitas lereng, analisa infiltrasi dan rembesan dilakukan dengan menggunakan metode elemen hingga. Hasil analisis yang diperoleh adalah angka keamanan dari lereng terhadap letak dan kedalaman retakan tanah. Hasil analisis menunjukkan bahwa retakan yang terisi oleh air akibat hujan atau tanpa hujan, angka keamanan berkurang dibandingkan dengan tanpa retakan. Demikian pula jarak retakan semakin dekat dengan bidang longsor, angka keamanan semakin menurun. Angka keamanan juga semakin menurun seiring dengan semakin dalam retakan. Kedalaman retakan memberi jalan air yang lebih cepat meresap ke dalam tanah sehingga mendekati bidang longsor, demikian pula jarak retakan. Nilai SF kondisi awal lereng = 0,785, dengan adanya retakan nilai SF =0,777, jika ada pengaruh aliran transient yang berasal dari hujan SF = 0,754 dan pada kondisi aliran tetap (steady) SF = 0,715

PENGARUH TINGKAT KEPADATAN DAN KADAR AIR TERHADAP POTENSI MENGEMBANG PADA TANAH LEMPUNG EKSPANSIF DI DESA TANAK AWU KABUPATEN LOMBOK TENGAH: The Effect of Density and Water Level in The Swelling Potential of Expansive Soil in Tanak Awu Village, Central Lombok Lalu Ayup Taufik Wirendanu; Ismail Hoesein; Tri Sulistyowati
Spektrum Sipil Vol 1 No 1 (2014): SPEKTRUM SIPIL
Publisher : Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu daerah di Lombok Tengah yang sebagian besar tanahnya berjenis lempung ekspansif adalah daerah Tanak Awu. Tanah jenis ini merupakan tanah yang memiliki sifat kembang susut yang tinggi, apabila musim hujan (kadar air tinggi) tanah ini akan mengembang (swelling) dan pada musim kemarau (kadar air rendah) tanah ini akan menyusut (shrinkage). Peristiwa ini akan menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi bangunan yang ada di atasnya seperti kerusakan pada lantai bangunan, keretakan pada dinding tembok, dan permukaan jalan yang bergelombang. Salah satu cara menanggulangi peristiwa kembang susut pada tanah lempung, dapat dilakukan dengan menjaga kadar air dalam tanah supaya tidak mengalami perubahan yang yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh tingkat kepadatan dan kadar air terhadap tingkat pengembangan tanah. Pengujian pengembangan dilakukan pada sampel tanah terganggu atau disturb sampel menggunakan oedometer, mengacu pada metode ASTM D 4546 â€“ 90 Tipe B. Dalam penelitian ini, sampel tanah diambil dari satu titik lokasi di Desa Tanak Awu. Berat volume kering (Î³d) dan kadar air (w) awal yang di peroleh dari hasil pengujian pemadatan standar Proctor selanjutnya digunakan sebagai berat volume kering (Î³d) dan kadar air (w) awal yang digunakan untuk pengujian pengembangan dengan memberikan tekanan awal sebesar 6.9 kPa. Hasil pengujian pengembangan diperoleh potensi pengembangan terendah terjdi disaat tanah pada sisi basah (wet side) dengan berat volume kering (Î³d) 1.34 gr/cm3 dan kadar air awal (w) 29.43 % yaitu sebesar 24.35 % dengan nilai tekanan pengembangan sebesar 465 kPa sedangkan potensi pengembangan terbesar terjadi disaat tanah pada sisi kering (dry side) dengan berat volume kering (Î³d) 1.34 gr/cm3 dan kadar air awal (w) 17.64 % yaitu sebesar 37.24 % dengan tekanan pengembangan sebesar 1250 kPa. Semakin kecil kadar air awal maka potensi dan tekanan pengembangan yang terjadi akan semakin besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi kadar air awal (w0) sangat mempengaruhi besar tingkat pengembangan tanah ekspansif.

PENGARUH PENAMBAHAN SPENT CATALYST TERHADAP DAYA DUKUNG TANAH LEMPUNG EKSPANSIF YANG DISTABILISASI DENGAN FLY ASH: The Effect of Spent Catalyst Addition to the Bearing Capacity of the Expansive Clay Soil Stabilized by Fly Ash Tri Sulistyowati; Ismail Hoesain Muchtaranda
Spektrum Sipil Vol 1 No 2 (2014): SPEKTRUM SIPIL
Publisher : Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tanah lempung ekspansif memiliki potensi untuk mengembang dan menyusut yang tinggi akibat perubahan kadar air. Jika tidak dilakukan perbaikan terhadap jenis tanah ini maka akan menyebabkan terjadinya penggelembungan (heave) dan retak-retak (cracking) pada perkerasan jalan raya, serta pecah-pecah (buckling) pada lantai dasar (slab). Oleh karena itu harus dilakukan perbaikan terhadap sifat kembang susut tanah lempung ekspansif tersebut untuk meningkatkan kekuatan daya dukungnya. Salah satunya adalah dengan stabilisasi menggunakan bahan tambahan seperti fly ash dan spent catalyst. Fly ash merupakan salah satu residu yang dihasilkan dalam pembakaran batu bara dan terdiri dari partikel halus yang mengikat dengan gas buang. Spent catalyst adalah limbah dari penyulingan minyak tanah yang terdiri dari oksidasi silica, alumunia, ferro dan lain-lain. Oleh karena itu, maka dilakukan penelitian tentang pengaruh penambahan spent catalyst terhadap daya dukung tanah lempung ekspansif yang distabilisasi dengan fly ash. Penelitian ini dilakukan terhadap tanah lempung ekspansif yang distabilisasi fly ash (15%) dan ditambahkan spent catalyst (2%, 4%, 6%, 8%, 10%) yang diperam selama 7 hari. Selanjutnya dilakukan pengujian sifat-sifat kimia, fisik, dan mekanis. Pengujian sifat mekanis dilakukan dengan alat uji kuat tekan bebas (UCS), untuk mengetahui daya dukung tanah. Berdasarkan hasil pengujian kimia, diketahui bahwa tanah lempung ekspansif mengandung unsur-unsur kimia silika, magnesium, kalium dan aluminium yang merupakan unsur kimia pembentuk mineral lempung sebagai pembentuk sifat-sifat plastis dari tanah. Adapun kandungan unsur kimia fly ash dan spent catalyst yang dominan adalah silika dioksida (SiO2) dan aluminium trioksida (Al2O3). Hal ini menunjukkan bahwa fly ash dan spent catalyst dapat dikategorikan sebagai bahan pozzolan kelas F (ASTM C618-92a) dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan stabilisasi tanah lempung ekspansif. Penambahan 15% fly ash dan spent catalyst (0%, 2%, 4%, 6%, 8%, 10%) memberikan dampak terhadap perubahan sifat-sifat fisik dan mekanis tanah lempung ekspansif. Perubahan ini disebabkan karena reaksi pozolan antara silika dioksida (SiO2) dan aluminium trioksida (Al2O3) sebagai unsur-unsur dominan dari fly ash dan spent catalyst yang mengisi lembaran silika (silica sheet) dan gibbsite di dalam partikel lempung, membentuk mineral yang stabil dan air sulit untuk masuk diantara lapisan tersebut. Penambahan spent catalyst mengakibatkan terjadinya penurunan prosentase kadar butiran lempung, sehingga terjadi perubahan klasifikasi tanah dari CH menjadi MH. Nilai specific gravity (Gs), dan plastisitas tanah juga mengalami penurunan yang mengindikasikan terjadinya perbaikan kualitas tanah. Hal ini dapat dilihat juga dari peningkatan kepadatan dan kuat tekan tanah. Penambahan spent catalyst mengakibatkan peningkatan daya dukung tanah ekspansif yang distabilisasi dengan fly ash (15%) dari 2.99 kg/cm2 menjadi 3.07 â€“ 3.74 kg/cm2.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MASA JABATAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Eldira Amany; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pengaturan tentang masa jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang masa jabatan Wakil Presiden mulai mengemuka jelang Pilpres 2019, permasalahan tersebut terkait dengan penafsiran pembatasan 2 periode masa jabatan apakah berturut-turut atau tidak berturut-turut. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan kedudukannya sebagai penafsir Konstitusi. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, apakah pengertian masa jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan penafsiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dan apakah pengaturan tentang pembatasan masa jabatan Wakil Presiden perlu diatur dalam undang-undang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dilakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis secara kualitatif, serta penarikan kesimpulan dengan menggunakan motode deduktif. Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa, terhadap pengertian masa jabatan Wakil Presiden dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memerlukan penafsiran Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon harus memenuhi syarat-syarat legal standing. Pada saat ini diperlukan undang-undang tentang lembaga kepresidenan yang mengatur tentang Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga negara, yang diantaranya mengatur mengenai pembatasan masa jabatan Wakil Presiden.

PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA KORUPSI DITINJAU DARI DIMENSI HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENELITIAN TENTANG KASUS SETYA NOVANTO) Regitha Primasari Cahyani; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Jelang pemilu 2019, isu tentang calon anggota legislatif merupakan permasalahan yang paling ramai dibicarakan KPU RI mengeluarkan PKPU No.20 Tahun 2918 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Pokok permasalahannya dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan mengenai hak politik bagi warga negara Indonesia, dan bagaimanakah pembatasan hak politik bagi mantan arapidana korupsi ditinjau dari dimensi hak asasi manusia. Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian yuridis-normatif mengunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan, analisis ini dilakukan secara kualitatif, pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan penelitian ini adalah HAM di negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada Bab XA pasal 28A-28J dan Pasal 23 Ayat(1), Pasal 43 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Salah satu hak asasi manusia yang diatur tersebut adalah hak asasi di bidang politik. Secara teoritis hak asasi manusia dapat digolongkan kedalam 2 golongan yaitu derogable human rights dan non derogable human rights. Hak politik merupakan hak asasi manusia yang termasuk kedalam derogable human rights sehinggga dapat dilakukan pembatasan sesuai dengan ketentuan UUD NRI 1945.

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN CIANJUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Aditya Wisnuwardhana Djajaatmadja; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Peraturan Daerah Berbasis Syariah merupakan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam yang dibentuk dan diberlakukan di Kabupaten Cianjur. Permasalahannya adalah bagaimanakah proses pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur dan apakah pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Pembentukan peraturan daerah berbasis syariah di Kabupaten Cianjur diawali oleh adanya aspirasi masyarakat yang mendesak untuk adanya upaya perbaikan akhlak dan pentaatan nilai-nilai Islam di Masyarakat Cianjur. Aspirasi ini kemudian dirumuskan dalam bentuk deklarasi, yaitu Deklarasi tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah, yang didukung oleh berbagai unsur organisasi kemasyarakatan dan Majelis Ulama Kabupaten Cianjur. Dukungan politik terhadap deklarasi tersebut bergulir menjadi usulan untuk merumuskannya menjadi peraturan daerah. Proses pembentukan rancangan peraturan daerah dilaksanakan dengan penyusunan Rancangan Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Gerakan Membangun Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Tahapan pembentukan peraturan daerah pun dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perda Kabupaten Cianjur No. 2 Tahun 2001 tentang Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah, yang pada akhirnya berhasil disahkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah. Proses pembentukan Perda No. 3 Tahun 2006 dapat dikatakan sah secara hukum, karena sesuai dengan alur proses yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku, namun jika dilihat dari aspek materi muatannya, Perda ini sesungguhnya belum sesuai dari ketentuan Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011. Perda No. 3 Tahun 2006 adalah Perda yang berdiri sendiri dan bukan pelaksanaan dari aturan yang lebih tinggi, karena tidak ada UU atau Perda Provinsi yang mengatur tentang Gerakan Masyarakat Berakhlaqul Karimah

PERAN KANTOR KEIMIGRASIAN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENGAWASAN TERHADAP WNA YANG MENYALAHGUNAKAN VISA (STUD I KASUS LEE ONH KYUN) Albir Romdhony; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Institusi imigrasi menempati posisi utama dan strategis dalam konteks pengendalian dan pengawasan orang asing, tidak saja menimbulkan konsekuensi tuntutan peranan yang optimal dalam merumuskan kebijakan keimigrasian yang menyangkut orang asing, tetapi juga memberikan keuntungan dan manfaat bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia dan mendorong penulis untuk melakukan penelitian terhadap Orang Asing yang menyalahgunakan visa dalam bekerja di Indonesia. Pokok permasalahan yang diajukan adalah Bagaimanakah terjadinya penyalahgunaan visa yang dilakukan oleh Lee onh kyun dan Apakah tindakan keimigrasian terhadap Lee Onh Kyun oleh Kantor Imigrasi kelas II Cilegon telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 serta Upaya apa yang dilakukan oleh kantor Imigrasi terhadap penyalahgunaan Visa yang dilakukan oleh WNA di Indonesia. Tipe penelitian yang dipilih adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Hasil penelitian dianalisis secara deduktif. Logika deduktif artinya menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Kesimpulannya adalah Penyalahgunan izin tinggal yang dilakukan oleh TKA yang mengantongi visa wisata untuk bekerja di Indonesia. Jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian TKA tersebut melanggar Pasal 122. Upaya yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi CIlegon yaitu memeriksa disetiap perusahaan yang menggunakan tenaga asing disekitar 123KM Anyer.

MEKANISME PENGAWASAN PENGELOLAAN APBD OLEH PEMERINTAH PUSAT MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 2018 (STUDI KASUS PENYALAHGUNAAN PENGELOLAAN APBD DI KOTA MALANG) Alicia Ciller; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola Keuangan Daerahnya yang tercantum dalam APBD. Pada tahun 2018, terjadi penyalahgunaan APBD yang terjadi di Kota Malang,yang dilakukan oleh DPRD Kota Malang.Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:bagaimanakah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan APBD di Kota Malang, dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan pengelolaan APBD oleh DPRD di Kota Malang.Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum normative.Data yang digunakan adalah sekunder yang diperoleh melalui data kepustakaan yang kemudian dianalisis secata kualitatif serta penarikan kesimpulan metode deduktif.Kesimpulan dari penelitian ini adalah: penyalahgunaan APBD di Kota Malang terjadi karena adanya dana yang disalah gunakan oleh DPRD Kota Malang, yang seharusnya dana tersebut digunakan sebagai Dana Pembangunan Kota Malang dalam periode 2016, akan tetapi dana tersebut digunakan sebagai dana imbalan dalam pembahasan APBD-P Kota Malang. Upaya Pemerintah Pusat yang dilakukan untuk menanggulanginya adanya penyalahgunaan APBD yaitu dengan cara melakukan pengawasan, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan anggaran daerah.Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2018 pasal 1 ayat (2).

PERAN DPRD DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN LEMBAGA LUAR NEGERI (STUDI TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA DENGAN GIMCO, LTD) Almaina Ayuninnas; Tri Sulistyowati
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri. Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 telah mengadakan kerja sama dengan investor asing Korea yang juga telah di tanda tangani oleh Kemendes PDT sebagai wakil dari Pemerintah Pusat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan oleh daerah dengan pihak luar negeri, Apakah peran DPRD Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh PT Alam Bumi Cemerlang, Gimco, Ltd, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Bupati Kabupaten Sumbawa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum yuridis normative. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan yang kemudian dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa: Kabupaten Sumbawa dapat melakukan kerja sama dengan lembaga luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat. DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap kerja sama yang dilakukan dalam perjanjian kerjasama.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search