Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DOKTRINA: JOURNAL OF LAW NOMOI Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Jurnal Pencerah Bangsa Journal of Law & Policy Review
Saidin Saidin
Universitas Sumatera Utara
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Atas Kelalaian yang Dilakukan oleh PPAT dalam Jual Beli Tanah Warisan Delia Mariyanti; Saidin Saidin; Zaidar Zaidar
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 4, No 2 (2021): Doktrina:Juornal of Law Oktober 2021
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v4i2.5576

Abstract

Land Deed Making Officials (henceforth referred to as PPAT) is the public official who is authorized to make authentic deeds concerning certain legal action regarding land or property rights over flat units. PPAT is demanded to work carefully, thoroughly and responsibly because the PPAT deed is used as evidence for the transfer of land rights. When PPAT is negligent in making the deed then it may result in loss for others. As in the Supreme Court verdict No.156K/Pdt/2020, where PPAT has been negligent in making the deed and resulted loss experienced by the buyer due to the loss payment and the land he had purchased. Even though the buyer has made sale and purchase clearly before the PPAT, that PPAT deed should be able to provide legal certainty. Therefore, this research is trying to analyze and answer the problems on to what extend is the legal accountability of PPAT when the sale and purchase deed of inherited land that made before him is cancelled by the Supreme Court, to what extend is the legal protection for buyer against the negligence committed by PPAT in making the sale and purchase deed of inherited land that has not been divided and whether judge’s decision in the Supreme Court verdict No.156K/Pdt/2020 has accommodated protection for the buyer.
JURIDICAL ANALYSIS OF CREDIT AGREEMENTS WITH MORTGAGE GUARANTEE AND CESSIE REQUIRED AS GUARANTEE AT PT. BRI AGRO NIAGA PEKANBARU Maria BR Napitupulu; Saidin Saidin; Utary Maharany Barus; Henry Sinaga
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 5 (2022): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i5.375

Abstract

Banking institutions have an important role in economic development with lending activities regulated in credit agreements. In the credit agreement between PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru and PT. Sipakko Jaya Abadi with PTPN V there are efforts to secure credit with collateral and cessie required as collateral. This study uses empirical normative legal research methods. The data used include primary, secondary and tertiary data. Collecting data using library research and field research with interviews. Furthermore, the data were analyzed using qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that the credit agreement between PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru and PT. Sipakko Jaya Abadi has complied with the legal basis in force in Indonesia and the legal relationship that exists between PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru as creditor and PT. Sipako Jaya Abadi as the debtor with PTPN V as the third party is PT. Sipakko Jaya Abadi entered into a credit agreement with PT. BRI Agro Niaga Pekanbaru with the aim of financing the work contract with PTPN V. The implementation of the Mortgage Guarantee with the required cessie as collateral is not in accordance with the legal basis and because essentially the cessie is a transfer of receivables. The execution of the guarantee in the credit agreement cannot be carried out on the cessie required as collateral.
JURIDICAL ANALYSIS OF BUSINESS CONVENIENCE FOR MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs) IN MEDAN CITY Yasmin Faris Bashel; Saidin Saidin; Edy Ikhsan; T.Keizerina Devi Azwar
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 5 (2022): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i5.377

Abstract

The problems faced by MSME business actors are licensing and capital issues to continue their business in the midst of the COVID-19 pandemic. So special attention is needed for MSME actors from the Government during a pandemic. This research uses normative legal research and empirical legal research. Therefore, the data used include primary data and secondary data. Data were collected using library research and field research using interview methods. The results of the study indicate that the ease of doing business permits for MSME business actors according to the job creation law will be freed from business licensing fees and will provide cost relief for small businesses. The Government's policy is to provide social assistance to MSMEs affected by COVID-19 in the amount of 2.4 million Rupiah. Obstacles Faced First, there are obstacles in terms of licensing, the second is obstacles in distributing BPUM, and the third is the obstacles to providing capital credit for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).
Penyelesaian Sengketa Pengurus Dengan Anggota Koperasi Melalui Mediasi (Studi Penelitian Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kota Medan) Salsabila Batubara; Tan Kamello; Saidin Saidin; Dedi Harianto
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki peran terhadap Koperasi dalam hal pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan dan pelaporan tugas serta hadir untuk memberi solusi terhadap sengketa yang muncul dari koperasi. Salah satu peran tersebut adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa koperasi yang dilaksanakan secara non litigasi. Adapun pelaksanaan penyelesaian tersebut diberikan dalam bentuk mediasi untuk menghasilkan suatu perdamaian antara pengurus koperasi dengan pengawas sebagai organ dalam koperasi. Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana aturan mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam penyelesaian perselisihan di Koperasi, bagaimana pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa pengurus dengan anggota Koperasi melalui mediasi, serta bagaimana upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Mediasi yang dipedomani Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaksanaan kewenangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Medan dimana melakukan penelitian terlebih dahulu tentang duduk perkara perselisihan. Upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan untuk mengatasi kendala dalam upaya mediasi penyelesaian perselisihan di Koperasi dimana dalam menyelesaikan perselisihan sengketa atau pengurus koperasi dengan anggota koperasi tidak terlepas dari faktor pendorong dan penghambatnya.
Pelindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Produk Masker Wajah Yang Dipasarkan Secara Komersil Yang Tidak Memiliki Sertifikasi BPOM (Analisis Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks) Amirah Ainun Sofiah Hasibuan; Saidin Saidin; Jelly Leviza; Detania Sukarja
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 2, No 2 (2023): Januari - Juni
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Relevansi sertifikasi BPOM bagi produk-produk kosmetik/masker wajah sebagaimana BPOM memberikan adanya jaminan kualitas dan keamanan dari produk kosmetik. Pelindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan atas pengguna masker wajah yang dipasarkan secara komersial yang tidak memiliki sertifikasi BPOM terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Putusan hakim terhadap pelaku pengedaran produk masker wajah yang dipasarkan secara komersil yang tidak memiliki sertifikasi BPOM dalam Putusan No. 270/Pid.Sus/2021/PN.Bks, sebagaimana berdasarkan teori sistem hukum, maka dapat terlihat sistem hukumya telah berjalan, akan tetapi penerapan hukumnya kurang maksimal, sebagaimana seharusnya Majelis Hakim juga menjatuhkan sanksi penutupan pabrik secara paksa serta melakukan pemblackist nama terdakwa di bidang perbankan.
Analisis Penerapan Hukum Pajak Atas Praktik Transfer Pricing Dalam Transaksi Pembayaran Royalti Hak Paten Oleh Perusahaan Afiliasi Di Indonesia Kepada Perusahaan Multinasional Di Luar Negeri Bonardo Marbun; Saidin Saidin; Mahmul Siregar; Budiman Ginting
Jurnal Pencerah Bangsa Vol 3, No 1 (2023): Juli - Desember
Publisher : Jurnal Pencerah Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan koreksi atas pembayaran royalti yang dilakukan oleh perusahaan afiliasi di Indonesia kepada perusahaan multinasional di luar negeri berdasarkan prinsip kewajaran. Namun tindakan ini dapat mengakibatkan perusahaan menjadi tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini yaitu; faktor-faktor apa saja yang mendorong praktek transfer pricing, bagaimana penerapan arm's length principle dalam hukum perpajakan dan bagaimana hukum perpajakan di Indonesia mengatur dan menentukan distribusi dan efisiensi alokasi sumber daya dalam transaksi lisensi paten oleh perusahaan multinasional kepada perusahaan terafiliasi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana beberapa kasus dipelajari untuk referensi suatu permasalahan hukum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor yang mendorong praktik transfer pricing dalam lisensi paten adalah faktor negara tempat tinggal, modal dan kontrak know-how. Mengenai penerapan prinsip kewajaran, diketahui bahwa penerapan prinsip tersebut belum menggunakan metode yang paling tepat. Undang-undang perpajakan berperan untuk menghindari pajak berganda dan mengatur serta menentukan efisiensi dalam hal perusahaan afiliasi mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS USING E-MONEY IN VIEW FROM LAW NUMBER 8 OF 1999 REGARDING CONSUMER PROTECTION Leomongga Alamsyah Sitompul; Saidin Saidin; T. Keizerina Devi A; Jelly Leviza
NOMOI Law Review Vol 4, No 1 (2023): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v4i1.14944

Abstract

One of the problems that arise for consumers or electronic money holders is card damage. Card damage usually occurs in chip-based electronic money types. Damage to the card causes failure in payment transactions because electronic money cannot be read by the reader at the merchant where the transaction is made, resulting in a failed transaction. The type of research used in this discussion is normative juridical research, namely to provide an understanding that law is a statutory instrument that is regulatory in its implementation. Furthermore, the data obtained is presented descriptively and then analyzed qualitatively. The results of the study show that a form of legal protection for users of Electronic Money (e-money) for the loss of e-money cards so that they are used by unauthorized parties is the Consumer Protection Act which gives e-money users the right to file a claim for compensation to the district court. or Consumers can also bring this problem to the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). The legal position of e-money users in filing lawsuits related to the Consumer Protection Act is that electronic money users are consumers in the banking sector, so they have rights and obligations in using e-money products.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Perbankan Terkait Akta Pemberian Hak Tanggungan Tidak Didaftarkan Pada PT Bank Sumut Kota Binjai Mohd Rizky Sinaga; Sunarmi Sunarmi; Saidin Saidin; Hasim Purba
Journal of Law & Policy Review Vol 1, No 2 (2023): Journal of Law & Policy Review, December
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jlpr.v1i2.452

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsekuensi tidak terdaftarnya akta pemberian hak tanggungan dalam pemberian hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi kreditur perbankan di PT Bank Sumut Kota Binjai. Penelitian hukum sosiologis deskriptif ini menggunakan data sekunder dan primer dengan teknik studi dokumen dan wawancara. Akta pemberian hak tanggungan yang tidak terdaftar dapat memiliki implikasi hukum tertentu tergantung pada peraturan hukum properti di suatu yurisdiksi. Pemberian hak tanggungan biasanya melibatkan pendaftaran hak tersebut di kantor pertanahan atau lembaga yang berwenang. Konsekuensi tidak terdaftarnya hak tanggungan terhadap jaminan kredit termasuk ketidakmampuan mengeluarkan Sertifikat Hak Tanggungan, menghambat kreditur dalam melaksanakan eksekusi jika debitur wanprestasi. Untuk melindungi kreditur perbankan, terutama di PT Bank Sumut Kota Binjai, penelitian menyarankan implementasi klausa kuasa menjual dalam perjanjian kredit. Ini memberdayakan kreditur untuk menjual properti yang dijaminkan tanpa menunggu perintah pengadilan, memberikan perlindungan bagi kreditur perbankan terkait akta pemberian hak tanggungan yang tidak terdaftar.
Co-Authors Amirah Ainun Sofiah Hasibuan Bonardo Marbun Budiman Ginting Dedi Harianto Delia Mariyanti Edy Ikhsan Hasim Purba Henry Sinaga Jelly Leviza Leomongga Alamsyah Sitompul MAHMUL SIREGAR Maria BR Napitupulu Mohd Rizky Sinaga Salsabila Batubara Sukarja, Detania Sunarmi, Sunarmi T. Keizerina Devi A T.Keizerina Devi Azwar Tan Kamello Utary Maharany Barus Yasmin Faris Bashel Zaidar Zaidar