Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

KONFLIK SOSIAL ANTAR DESA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DI BIMA Ahmadin Ahmadin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 7 No 1 (2017): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemikiran yang membuat kita terpengaruh, hal ini yang menjadikan konflik dalam diri setiap manusia.dalamtulisan ini adalah yang diangkat konflik sosial dalam perspektif sejarah di Bima dengan metodelogi kualitatif. Penyebab terjadinya konflik sosial adalah pertama, faktor kenakalan remaja. kedua, watak keras masyarakat karena masing-masing setiap pribadi mempunyai karakter dan sifat bawaan. ketiga, pergeseran budaya. ke’empat, kinerja struktur pemerintah setempat yang belum maksimal. dan kelima,lambanya tindakan pihak keamanan. Dampak konflik sosial antar Desa Secara positif atas peristiwa ini mengharuskan peningkatan kinerja pemerintah sesuai kewenanganya karena dalam sisi negatif menghambat proses perekonomian, pendidikan, politik, dan adanya tekanan sosial secara psikologis. secara pengetahuan upaya penyelesaian konflik hanya bersifat yaitu islah. sejarah mencatat konflik social yang terjadi di Bima sudah sangat menghawatirkan karena pada setiap moment dalam Desa masing-masing sudah mengalami mental down atau terkikisnya keimanannya untuk menggunakan akal sehat dalam menerima dan memberi pemikiran. Kemudian usaha para tokoh untuk memberikan konsep penyelesaiaan konflik dengan cara musyawarah mufakat dalam rangka penyatuan persepsi kemajemukan masyarakat. Pandangan sejarah bagi orang Bima masalah konflik waktu dulunya sebagaimana dicontohkan oleh para tokoh-tokoh yang diprakarsainya dari peradaban selalu diperlihatkan oleh para pejuang akan berpandangan kontra produktif terhadap konflik antar Desa danini merupakan sebuah kesalahan fatal karena muatan konflik berbentuk perang ini sangat tidak manusiawi, sebab meliputi rentetan saling melukai, menghancurkan, menyerang bahkan saling membunuh satu sama lain.
Problem Pengelolaan Zakat Ditinjauan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Ahmadin Ahmadin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 8 No 1 (2018): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v8i1.120

Abstract

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, memiliki dua aspek, yaitu aspek agama dan aspek sosial ekonomi. Zakat ditinjau dari aspek agama merupakan suatu bukti kepatuhan seorang hamba kepada tuhan, dan dari aspek sosial-ekonomi, zakat memiliki fungsi strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu zakat sering kali disebut sebagai ibadah Maliyah Ijtimaiyyah. Namun fungsi zakat untuk pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan akan terwujud jika zakat tidak hanya didistribusikan dalam bentuk konsumtif, melainkan dalam bentuk produktif, dimana zakat yang peroleh terlebih dahulu dimanfaatkan menjadi suatu usaha, yang kemudian dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan penghasilan tetap, sehingga tujuan utama penyaluran zakat dapat terwujud yaitu merubah mustahik menjadi muzakki. Kemudian dilihat dari Pelaksanaan zakat merupakan langkah nyata untuk membangun sinergi sosial yang dapat dikembangkan secara kontekstual dalam kehidupan modern, misalnya orang yang memiliki modal menzakatkan modalnya kepada orang yang memiliki skill dan sebaliknya orang yang memiliki skill menzakatkan skillnya kepada yang memiliki modal. Maka zakat yang disebut dalam al-quran sejajar dengan shalat karena merupakan sarana komunikasi utama antara manusia dengan manusia lain dalam suatu tatanan kehidupan sosial.
Problem Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Penegakan Hukum Ahmadin Ahmadin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 8 No 2 (2018): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v8i2.123

Abstract

Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Dalam penegakan hukum perlu disampaikan lima hal yang menjadi tujuan penegakan hukum. Pertama, mengubah pola pikir masyarakat. Kedua, pengembangan budaya hukum. Ketiga, jaminan kepastian hukum. Keempat, pemberdayaan hukum. Terakhir, pemenuhan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara top down, dari penegak hukum kepada masyarakat. Dalam penegakan hukum, lembaga hukum harus memainkan peranan penting Sebagai penegak etika bagi para penegak hukum dan penegak hukum ini berfungsi sebagai checks and balances pada pelaksana sebagai kekuasaan kehakiman dan untuk menghindari terjadinya "abuse of power". Selain itu, lembaga hukum juga berfungsi sebagai katalisator, yaitu mendekatkan masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan keadilan melalui peradilan bersih, transparan, independen dan berkeadilan.
Pemahaman Pancasila Sebagai Wujud Kepribadian Tangguh Studi Kasus di Bima Ahmadin Ahmadin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 9 No 2 (2019): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v9i2.207

Abstract

Hasil analisis menunjukkan bahwa di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, banyak generasi muda yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila karena rendahnya kesadaran yang ada pada diri mereka. Sehingga generasi muda perlu adanya pemahaman pancasila. Karena generasi sekarang terjerumus dalam lingkaran zaman globalisasi sehingga diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang mampu menanamkan serta menerapkan nilai-nilai pancasila. Hal yang mendukung tercapainya harapan tersebut adalah dengan adanya pemhaman pancasila yang memberikan pengembangan serta pengetahuan untuk generasi muda supaya memiliki karakter yang unggul serta mempunyai akhlak yang baik. Selain itu dengan adanya pendidikan pancasila mampu menumbuhkan kesadaran pada pribadi generasi dalam berpegang teguh pada kebudayaan yang sesuai dengan kaidah pancasila. Sehingga generasi muda sekarang mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju kearah yang lebih baik.
Waris Banci Menurut Kompilasi Hukum Islam Ahmadin Ahmadin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 9 No 1 (2019): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v9i1.209

Abstract

Warisan adalah perkara yang penting bagi kehidupan Kita. Tidak hanya untuk diri pribadi, melainkan juga untuk anak cucu kita akan kelak. Meskipun penting, seringkali perihal warisan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak heran, banyak juga orang yang putus tali persaudaraannya karena hak warisan. Permasalahan utamanya biasanya karena perbedaan pendapat mengenai kesetaraan dan keadilan. Berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan masyarakat Bima tersebut adalah seorang ahli waris yang posisinya yang digantikan berhak mendapat harta warisan baik dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan dan seorang ahli waris berhak menerima harta warisan untuk dimiliki secara pribadi ataupun secara keluarga sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan. Sebagaimana kekerabatan masyarakat Bima yang menarik keturunan dari garis ayah dan garis ibu. Ahli waris pada masyarakat Bima, baik laki-laki maupun perempuan dapat menerima hak kewarisan baik dari garis ayah maupun ibunya. Dan harta warisan yang sudah didapat, dapat dimiliki dan dikuasai oleh ahli waris dari garis ayah atau ibunya yang meninggal tersebut.
Pergeseran Nilai Agama Dan Pancasila Dalam Dimensi Sosial Ahmadin Ahmadin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 10 No 1 (2020): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menelusur bentuk dan fungsi pancasila dalam keterkaitannya dengan beberapa elemen sosial yang berkembang. Diharapkan hasil dari penelitian ini akan dapat menjadi bahan refleksi bagi pengembangan strata sosial. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data adalah berupa observasi, wawancara mendalam, serta studi literatur. Berfungsi sebagai instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri. Analisis data dilakukan berturut-turut berupa; 1) reduksi data; 2) Klasifikasi data; 3) Interpretasi data, dan; 4) Penyajian hasil. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan beberapa proses asimilasi yang dilakukan dengan beberapa elemen sosial yang berkembang, diantaranya adalah: ruang sosial politik, ras dan etnisitas, gender, norma dan etik, serta elemen komunikasi/ media. Dari proses asimilasi yang terjadi dapat dicermati sedikit banyak telah membawa perubahan akan bentuk dan fungsi sesuai dengan elemen yang melekatinya. Sebagai sebuah produk budaya, Pancasila tidak mampu menghindarkan diri dari berbagai ragam ideologi serta corak pola pikir yang melingkupinya. Penelitian ini mencoba menunjukkan bahwasanya ada kekaburan makna dan fungsi dari Agama dan Pancasila dalam dimensi sosiologis yang senantiasa hendaknya menjadi kesadaran dan diwaspadai mulai dari pergeseran nilai sosial dalam pancasila sampai pada agama dijadikan sebagai lahan bisnis serta kepentingan politik. Sehingga menciderai nilai-nilai dasar yang terkandung dalam hakekat ilmu Agama dan pancasila. Penulis berharap dari berbagai fenomena dan dinamika yang terjadi dalam aktifitas sosial saat ini perlu kita suarakan dan sosialisasikan bahwa agama dan sosial sangat memberikan kontribusi dalam segala aspek, baik ekonomi, politik, sosial, agama maupun kebudayaan.
Peranan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha di Bima Ahmadin Ahmadin
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 11 No 1 (2021): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v11i1.448

Abstract

Penelitian ini membahas tentang peranan zakat produktif terhadap pengebangan usaha pada Amil Zakat Kabupaten Bima. Hal ini dianggap menarik karena masih kurang maksimalnya pengelolaan zakat produktif terhadap pengembangan usaha kecil, serta minimnya pengetahuan mustahiq terhadap manajeman wirausaha, hal tersebut mengakibatkan kurang optimalnya peranan zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima. Urgensi dari penelitian ini yaitu menjadi sumber informasi masyarakat luas khususnya mengenai perananan zakat produktif terhadap penegembangan usaha kecil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Amil Zakat Kabupaten Bima. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu Wawancara, Dokumentasi dan Observasi. Sumber data penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pengelola zakat produktif yang selama ini dikelola oleh Amil Zakat Kabupaten Bima sudah cukup baik, tetapi ada beberapa hal yang harus diperbaiki terutama dari segi profesionalisme pengurus Amil Zakat Kabupaten Bima yang masih kurang maksimal pedampingan dan evaluasi dari pengurus mengakibatkan kurang efektifnya pengelolaan zakat produktif tersebut, serta minimnya pengetahuan para mustahiq dalam berwirausaha sehingga mustahiq tidak dapat mengembangkan usahanya.
Peningkatan Kreatifitas dan Hasil Belajar Mahasiswa Dengan Menggunakan Pembelajaran Heuristik Pada Matakuliah Basic Reading Waliyudin Waliyudin; Ahmadin Ahmadin; Annisah Annisah; Umar Sagaf
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 4 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jime.v7i4.2500

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas dan hasil belajar mahasiswa semester II program studi pendidikan bahasa Inggris di STKIP Taman Siswa Bima tahun ajaran 2020/2021 pada mata kuliah basic reading dengan menggunakan strategi Heuristik. Penelitian ini menggunakan metode pre-eksperimental dengan menggunakan one group pretest-posttest. Peneliti sebelumnya memberikan pre-test kepada kelompok yang akan diberikan perlakuan. Kemudian peneliti melakukan perlakuan atau treatment. Setelah selesai perlakuan, peneliti memberikan post-test. Penelitian ini dilakukan di STKIP Taman Siswa Bima, dan yang menjadi sampel adalah mahasiswa Program studi pendidikan Bahasa Inggris semester II yang berjumlah 22 orang mahasiswa yang terdiri dari satu kelas. Pada penelitian ini mahasiswa diberikan pre-test untuk mengetahui pengetahuan, kemampuan awal pada skil basic reading, dan tingkat kreatifitas yang dimiliki oleh mahasiswa. Lalu diberikan treatment berupa pengajaran dengan menggunakan strategi heuristik, setelah itu dilakukan post-test untuk mengetahui peningkatan kreatifitas dan hasil belajar mahasiswa. Adapun hasil penelitian ini menggambarkan bahwa terdapat peningkatan kreatifitas dan hasil belajar mahasiswa setelah melakukan tretmen dengan menggunakan strategi pembelajaran heuristik. Hal ini terlihat dari skor minimum yang didapat oleh mahasiswa dari hasil post-test yaitu 73, sedangkan nilai maksimum 96, sehingga nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa adalah 81,09.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR STUDI KASUS DI BIMA Ahmadin Ahmadin
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 5, No 1 (2021): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jisip.v5i1.1694

Abstract

Tujuan dalam penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana masyarakat yang tidak mampu atau memaksakan diri untuk membeli sepeda motor secara tunai, yang biasanya menggunakan jasa perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan dalam menyelenggarakan pembiayaan sepeda motor dengan menggunakan model perjanjian baku, yaitu perjanjian yang bentuk maupun isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang ekonomis atau psikologis lebih kuat. Dan bagi para pengusaha penggunaan perjanjian baku ini mungkin merupakan cara mencapai tujuan ekonomis yang efisien dan praktis karena perjanjian tersebut digunakan atau di berlakukan pada setiap calon konsumen.Desain penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mengolah data-data yang diperoleh dilapangan yang merupakan data primer atau yang disebut juga penelitian lapangan dengan bertitik tolak aspek hukum (yuridis). Untuk mendukung dan melengkapi data primer juga dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder tentang permasalahan yang diteliti. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif artinya karena hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sistematis, terperinci dan menyeluruh mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli angsuran sepeda motor di Bima. Analitis artinya karena untuk selanjutnya akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang kedua yakni perlindungan hukum terhadap konsumen pada perjanjian jual beli sepeda motor.Hasil penelitiannya adalah Dalam hal leavering atau penyerahan, KUHPerdata megandung sistem causal yaitu suatu sistem yang menggantungkan sahnya leavering itu pada dua syarat. a.) sahnya titel yang menjadi dasar dilakukannya leavering; dan b.) leavering tersebut dilakukan oleh orang yang berhak berbuat bebas (beschikingsbevoegd) terhadap barang yang dileaver itu. Disini titel yang menjadi dasar leavering itu, yakni jual beli, tukar menukar, hibah (tiga perjanjian ini merupakan titel-titel untuk memindahkan hak milik). adapun orang yang berhak berbuat bebas adalah pemilik barang sendiri atau orang yang dikuasakan olehnya. Selama ini pemahaman yang ada dimasyarakat mengenai jual beli angsuran, sewa beli dan leasing adalah sama yakni pembayarannya yang dilakukan secara berkala. Namun, pengertian antara jual beli angsuran, sewa beli dan leasing berbeda.
Penyebab Tingginya Angka Perceraian Pada Masyarakat Studi Pengadilan Agama Bima Ahmadin Ahmadin
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 1 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i1.3599

Abstract

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang sakinah,mawaddah dan warahmah, dan setiap perkawinan tidak selamanya berjalan mulus, karena susahnya menyatukan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi masalah pokok pada penelitian ini adalah, apa penyebab tingginya tingkat perceraian pada masyarakat wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dan bagaimana cara mengatasi tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bila dilihat dari jenis dan sifat penelitiannya,  maka penelitian ini tergolong kepada metode penelitian empiris, yang sumber datanya berasal dari data primer dan data sekunder, dengan menggunakan alat  pengumpul data berupa Koesioner dan Wawancara, kepada responden yang bersifat deskriptif, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pihak Cerai  Gugat, Hakim, Panitera dan Ketua Majlis Ulama Indonesia (MUI) Kota maupun Kabupaten Bima. Penyebab tingginya tingkat perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya faktor ekonomi dengan persentase 38,9 %, adanya kekerasan dalam rumah tangga dengan persentase 11,11%. Penyebab lainnya adalah karena faktor perselingkuhan dengan persentase 22,22 % dan penyebab lainnya dengan persentase 27,7 % dikarenakan adanya campur tangan pihak ketiga. Cara mengatasi tingginya tingkat perceraian masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima diawali dengan peran majelis hakim untuk mendamaikan para pihak yang ingin bercerai melalui mediasi. Berikutnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bima memberikan jalan keluar untuk mengatasi tingginya istri yang mengajukan gugatan cerai dengan membekali calon pengantin melalui bimbingan konseling sebelum menikah, memperkuat iman dan perbaikan akhlak agar terhindar dari perselingkuhan, dan meningkatkan peran BP4 sebagai badan yang salah satunya memberikan pertimbangan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.