Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB DOMPU Suherman Suherman
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 7 No 1 (2017): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Wanita. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor Apa Sajakah yang menjadi Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembinaan Narapidnaa wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan beberapa hal, yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerja sama dengan Pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan yaitu: Faktor Intern (Sarana Gedung Lapas, Kualitas dan Kuantitas Petugas, Kesejahtreaan Petugas, Sarana/Fasilitas, Anggaran Lapas, SDM, Ragam Program Pembinaan) serta Faktor Intern (Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan). Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Petugas/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pemerintah pusat untuk membetuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana wanita agar tepat sasaran.

Pengaturan Pewarganegaraan Bagi Warga Negara Asing (WNA) Guna Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia Suherman Suherman
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 7 No 2 (2017): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Salah satu aspek dari jaminan legalitas status kewarganegaraan tersebut adalah masalah pewarganegaraan atau naturalisasi bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia. Masalah pewarganegaraan secara hukum merupakan salah satu prosedur untuk memperoleh kewarganegaraan RI sebagaimana diatur dalam UU. No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa aturan hukum kewarganegaraan dan bagaimana prosedur pewarganegaraan bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia dalam upaya memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Menggunakan analisis data kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, dengan kata lain sasaran penelitian bukan berbentuk angka-angka, atau tabulasi table, serta persentase. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengaturan tentang kewarganegaraan di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (4), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 53 ayat (2), Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal (5), dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Hukum positif yang berlaku saat ini membuka peluang bagi warga negara asing untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dengan adanya pengaturan tentang pewarganegaraan dalam Undang-Undang No. 12. Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, yang pelaksanaannya secara lebih lanjut tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh, kehilangan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peran Lembaga Adat Donggo (Lasdo) dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Untuk Ius Constituendum Suherman Suherman; Ady Irawan
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 8 No 1 (2018): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v8i1.114

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 1) peranan Lembaga Adat Donggo (Lasdo) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana; 2) tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat Donggo (Lasdo) di Kecamatan Donggo, dan 3) sinergisitas antara Lembaga Adat Donggo Lasdo dengan aparat kepolisian setempat dalam menangani tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, perekaman, dan catat. Subyek penelitian yakni Ketua Lembaga Adat Lasdo, tokoh masyarakat, dan penegak hukum setempat. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Peranan Lembaga Adat Donggo (LASDO) dalam menyelesaikan tindak pidana di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sangat strategis. Peran itu terkristalisasi dari diberikan kewenangan LASDO dalam menetapkan jenis sanksi pidana (strafsort), bobot sanksi (strafmaat), serta pelaksanaan/eksekusi pidana (strafmodus) bagi pelaku tindak pidana. 2) Bahwa Lembaga adat dan Syari’at Donggo (LASDO) memiliki peranan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat Donggo, baik yang bersifat ringan hingga yang bersifat berat. 3) Sinergisitas antara Lembaga Adat LASDO dan aparat kepolisian setempat dalam menangani tindak pidana adalah berdasar asas saling menghormati dan menghargai serta asas musyawarah mufakat. Pihak Kepolisian akan memberikan kesempatan kepada LASDO terlebih dahulu untuk menyelesaiakan perkara pidana. Apabila LASDO merasa perlu melimpahkan perkara tersebut ke Kepolisian karna alasan dampak tindak pidana yang dilakukan berpotensi meluas dan dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat Donggo, maka perkara tersebut akan diserahkan ke Kepolisian setempat.

Pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Dompu Suherman Suherman
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 8 No 2 (2018): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v8i2.122

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui dan menganalisa model pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana Wanita. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor Apa Sajakah yang menjadi Penghambat pelaksanaan pembinaan Narapidana Wanita dan Upaya-upaya apa sajakah yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu dalam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Yuridis Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum yuridis empiris dapat dikatakan sebagai penelitian sosiologi hukum karena untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pembinaan Narapidnaa wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan serta Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hanya saja pelaksanaannya belum terlaksana secara optimal yang disebabkan beberapa hal, yaitu: Kualitas Sumber Daya Manusia, Kurangnya Kerja sama dengan Pihak ketiga, serta sarana dan prasarana yang belum memadai serta beberapa faktor penghambat pelaksanaan Pembinaan yaitu: Faktor Intern (Sarana Gedung Lapas, Kualitas dan Kuantitas Petugas, Kesejahtreaan Petugas, Sarana/Fasilitas, Anggaran Lapas, SDM, Ragam Program Pembinaan) serta Faktor Intern (Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan). Untuk itu disarankan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu untuk lebih meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Petugas/Pegawai Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan berbagai macam pelatihan-pelatihan, serta melaksanakan pembinaan secara optimal sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan diharapkan kepada pemerintah pusat untuk membetuk peraturan-peraturan yang khusus dalam mengatur tentang pembinaan Narapidana wanita agar tepat sasaran

Kearifan Lokal dalam Model Pelaksanaan Kerukunan Masyarakat dalam upaya Meminimalisir potensi terjadinya Konflikdan Pertikaian Masyarakat di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Suherman Suherman; Samsudin Samsudin; Ibnu Khaldun Sudirman
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 10 No 1 (2020): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi kerukunan di Masyarakat di Kecamatan palibelo; (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah bentuk kerukunan masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik Internal di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan Partisipatory Action Researche (PAR) Pembentukan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat/umat beragama di wilayah Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Pemilihan wilayah ini sebagai sasaran penelitian dikarenakan beberapa faktor. Pertama, wilayah Kecamatan Palibelo terletak di antara Pusat Kota Bima dan Gerbangnya Kabupaten Bima; Kedua, menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Rahman, etnis Palibelo termasuk tipe masyarakat pedesaan dan tidak mengalami gelombang pengaruh kebudayaan luar. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kerukunan di wilayah Kecamatan Palibelo cukup baik. Meski di wilayah ini terdapat tiga kelompok penganut agama tetapi mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Konflik yang pernah terjadi berupa: konflik vertical, horizontal dan dan potensi konflik pun dapat terminimalisir beerkat upaya dan kiat serta peran serta seluruh element yang ada di Kecamatan Palibelo.

Legalitas Lembaga Bantuan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Hukum Bima Suherman Suherman
JURNAL PENDIDIKAN IPS Vol 10 No 2 (2020): JURNAL PENDIDIKAN IPS
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpi.v10i2.398

Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Bima. Serta mengindetifikasi permasalahan berupa Bagaimanakah kebijakan formulasi penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat Restorative Justice? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, mengkaji data sekunder yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Kebijakan formulasi penanggulangan anak sebagai korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus di dilakukan dengan menggunakan pendekatan restorative juctice, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (criminal justice system) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Kebijakan ini berangkat dari asumsi bahwa tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku dan masyarakat. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat restorative justice dalam menangani persoalan-persoalan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: Di Pengadilan Negeri, hakim anak wajib melakukan diversi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap perkara tindak pidana anak, karena diversi adalah perintah dari UU-SPPA. Dalam proses diversi, hakim anak diberi kesempatan selama 7 (tujuh) hari, wajib melibatkan pihak-pihak terkait dalam suatu musyawarah sesuai syarat dan ketentuan UU-SPPA di pengadilan negeri secara tertutup untuk umum di ruang khusus, dengan memperhatikan asas-asas penyelesaian perkara pidana anak.

Implementasi Kerukunan Masyarakat dalam upaya Meminimalisir potensi terjadinya Konflik internal di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima Suherman Suherman
Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME) Vol 7, No 3 (2021): Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jime.v7i3.2317

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kondisi kerukunan di daerah sasaran; (2) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah bentuk kerukunan masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik Internal di Kecamatan Donggo Kabupaten BimaPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis deskriptif. Selain itu, penelitian ini merupakan bagian dari kegiatan Partisipatory Action Researche (PAR) Pembentukan Wadah Kerukunan dan Ketahanan Masyarakat Lokal. Sasaran penelitian ini adalah masyarakat/umat beragama di wilayah Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima, Provinsi NTB. Pemilihan wilayah ini sebagai sasaran penelitian dikarenakan beberapa faktor. Pertama, wilayah Kecamatan Donggo terpencil di pegunungan dan terpisah oleh teluk dengan Kota Bima; Kedua, menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Rahman, etnis Donggo termasuk tipe masyarakat pedesaan dan tidak mengalami gelombang pengaruh kebudayaan luar.Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kerukunan di wilayah Kecamatan Donggo cukup baik. Meski di wilayah ini terdapat tiga kelompok penganut agama tetapi mereka dapat hidup berdampingan secara damai. Konflik yang pernah terjadi berupa: konflik vertical, horizontal dan dan potensi konflik pun dapat terminimalisir beerkat upaya dan kiat serta peran serta seluruh element yang ada di Kecamatan Donggo.

Dialektika Lembaga Adat Donggo (LASDO) dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Suherman Suherman; Ady Irawan
P-2623-0291
Publisher : Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala

Abstrak;Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan : 1) peranan Lembaga Adat Donggo (Lasdo) dalam menyelesaikan suatu tindak pidana; 2) tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui Lembaga Adat Donggo (Lasdo) di Kecamatan Donggo, dan 3) sinergisitas antara Lembaga Adat Donggo Lasdo dengan aparat kepolisian setempat dalam menangani tindak pidana. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, perekaman, dan catat. Subyek penelitian yakni Ketua Lembaga Adat Lasdo, tokoh masyarakat, dan penegak hukum setempat. Hasil penelitian menunjukan bahwa, 1) Peranan Lembaga Adat Donggo (LASDO) dalam menyelesaikan tindak pidana di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima sangat strategis. Peran itu terkristalisasi dari diberikan kewenangan LASDO dalam menetapkan jenis sanksi pidana (strafsort), bobot sanksi (strafmaat), serta pelaksanaan/eksekusi pidana (strafmodus) bagi pelaku tindak pidana. 2) Bahwa Lembaga adat dan Syari’at Donggo (LASDO) memiliki peranan dalam menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di masyarakat Donggo, baik yang bersifat ringan hingga yang bersifat berat. 3) Sinergisitas antara Lembaga Adat LASDO dan aparat kepolisian setempat dalam menangani tindak pidana adalah berdasar asas saling menghormati dan menghargai serta asas musyawarah mufakat. Pihak Kepolisian akan memberikan kesempatan kepada LASDO terlebih dahulu untuk menyelesaiakan perkara pidana. Apabila LASDO merasa perlu melimpahkan perkara tersebut ke Kepolisian karna alasan dampak tindak pidana yang dilakukan berpotensi meluas dan dapat menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat Donggo, maka perkara tersebut akan diserahkan ke Kepolisian setempat.

Studi Literatur Latihan Mengunakan Bet Besi terhadap Ketepatan Pukulan Spin pada Permainan Tenis Meja Ilham Ilham; Suherman Suherman; Ewan irawan
JURNAL PENDIDIKAN OLAHRAGA Vol 10 No 1 (2020): JURNAL PENDIDIKAN OLAHRAGA
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpo.v10i1.332

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pengembangan media latihan bet besi terhadap pukulan spin untuk mengetahui tingkat efektivitas pengembangan latihan menggunakan alat bantu bet besi pada cabang olahraga tenis meja, dalam penelitian para ahli ini adanya kesamaan yaitu ketepatan,kelicahan,kekutan dalam melakukan pukulan tenis meja dan memiliki sisi kekurangan terjadinya over training sehingga pukulan kurang maksimal dalam melakukan pukulan spin ,dengan adanya Studi Literature Latiham Menggunakan Bet Besi Terhadap Pukulan Spin Pada Permainan Tenis Meja.mampu mengefisienan latihan dengan menggunakan

Pengaruh Latihan Skip Thigh Lift Terhadap Kemampuan Smash dalam Permainan Bola Voli pada Siswa SMP Plus Darul Husna Ambalawi Palibelo Kabupaten Bima Fajrin Fajrin; Furkan Furkan; Suherman Suherman
JURNAL PENDIDIKAN OLAHRAGA Vol 10 No 1 (2020): JURNAL PENDIDIKAN OLAHRAGA
Publisher : STKIP Taman Siswa Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37630/jpo.v10i1.334

Latihan Skip Thight Lift sangat dibutuhkan dalam beberapa cabang olahraga yang membutuhkan dalam kemampuan melakukan gerakan-gerakan dan kelincahan, misalnya pukulan (Smash) dalam permainan bola voli. Smash adalah gerakan memukul bola yang dilakukan dengan kuat dan keras serta jalannya bola cepat, tajam dan menukik. Smash merupakan gerakan memukul bola dengan keras dengan arah menukik dan mematikan. Oleh karena pentingnya latihan dalam setiap aktifitas olahraga, maka penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai pengaruh latihan Skip Thight Lift terhadap kemampuan Smash pada permainan bola voli. Rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “apakah ada pengaruh latihan Skip Thight Lift terhadap kemampuan Smash pada permainan bola voli Siswa SMP PLUS Darul Husna Ambalawi?.Jenis penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Penggunaan metode eksperimen dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah latihan Skip Thight Lift berpengaruh terhadap kemampuan Smash. Dengan jumlah populasi siswa putra sebanyak 54 dan diambil sampel sebanyak 22 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Dokumenter dan Teknik tes Perbuatan dan Observasi. Menggunakan teknik analisa data dengan rumus Regresi Linear SederhanaSetelah mendapat nilai t diperoleh nilai t hitung sebesar = 8,5167 dengan taraf signifakasi 5% dengan populasi 22, kemudian nilai f-tabel= 2,074, Nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel (8,5167 ˃ 2,074) pada taraf signifikan 5%. Dari hasil analisis data di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa, terdapat pengaruh pengaruh Skip Thight Lift terhadap kemampuan Smash pada permainan bola voli siswa SMP PLUS Darul Husna Ambalawi Kabupaten Bima. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung = 8,5167 > t tabel = 2,074 pada taraf signifikan 5%Dengan demikian menerima hipotesis nihil yang berbunyi; Ada pengaruh Skip Thight Lift terhadap kemampuan Smash pada permainan bola voli siswa SMP PLUS Darul Husna Ambalawi”, Diterima.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search