Agus Triono
Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pasar Rakyat Vs. Pasar Modern Ketimpangan Pengaturan Produk Hukum Daerah Agus Triono; HS Tisnanta
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i1.80

Abstract

Pesatnya perkembangan pasar modern saat ini berbanding terbalik dan bahkan menjadi ancaman bagi eksistensi pasar tradisional (pasar rakyat) yang merupakan motor penggerak perekonomian rakyat. Kontrasnya, pengaturan dalam produk hukum daerah justru berpihak pada pertumbuhan pasar modern dan mengesampingkan keberlanjutan pasar rakyat. Kajian ini bertujuan untuk menguji pengaturan mengenai pasar modern dan pasar rakyat dengan indikator nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini sangat urgen dilakukan guna mengidentifikasi dan menyelesaikan problem hukum dalam pengaturan pasar modern dan pasar rakyat saat ini. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis, pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada ketimpangan pengaturan yang terjadi dalam perumusan pasal per pasal pengaturan dalam produk hukum daerah. Ketimpangan tersebut berupa keberpihakan pemerintah daerah terhadap pasar modern dan lemahnya perlindungan terhadap pasar rakyat. Keberpihakan ini dapat dimaknai sebagai sebuah perubahan paradigma pembangunan yang lebih berorientasi pada liberalisasi perdagangan dibanding perlindungan terhadap pasar rakyat sebagai warisan budaya bangsa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu nilai kegotongroyongan, solidaritas dan kebhinekaan. Untuk itu, ke depan, regulasi yang mengatur mengenai penataan pasar modern dan pasar rakyat hendaknya dapat menyeimbangkan keduanya dan konsisten, koheren dan koresponden dengan nilai-nilai Pancasila.
MEMENUHI KEADILAN BAGI MASYARAKAT DALAM KONTEKS PELAYANAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Pungutan untuk Pendanaan Sekolah) Agus Triono
Pancasila and Law Review Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (640.788 KB) | DOI: 10.25041/plr.v1i2.1951

Abstract

This article aims to explain how justice should be fulfilled in the context of educational services. In particular, the authors analyzed the charges for school funding that are currently rife—based on the analysis, that the collection of levies from the community for school funding is permitted according to statutory regulations with various restrictions. As a government legal action, the collection of these levies can have legal consequences. It can be declared invalid, invalid and not legally binding because they have violated applicable laws, thus causing an injustice to the community. Therefore, the collection of levies must be carried out legally, transparently and accountably. Thus the community can obtain legal certainty and justice and can actively participate in the development process and improve the quality of education. Withdrawal of donations can generally be requested but must fulfil the essence of a sense of justice. As a legal action the government, in this case, is the education unit or school management, it must still be held accountable if it results in injustice. This injustice can be in the form of an act of abuse of authority, confusing authority or acting arbitrarily, which is included in the criteria of maladministration. The research method used in this article is normative and qualitative data management. The suggestion that can be conveyed is that the government must optimize the applicable laws and provide even stricter sanctions for justice for society.