Rachmad Rachmad
Bagian Ilmu Gizi, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PALU Rachmad, Rachmad
ASPIRASI Vol 9 No 2 (2019): Aspirasi
Publisher : Unwir Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (600.075 KB)

Abstract

Penelitian ini terkait efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palu. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan informan penelitian 7 orang yang dipilih secara sengaja. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data melalui observasi/pengamatan, wawancara/interview, dokumentasi dan triangulasi. Tekhnik analisis data menggunakan Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, tahap reduksi data, penyajian data, dan tahap verifikasi serta penarikan kesimpulan. Menggunakan teori Steers yang terdiri dari 5 aspek yakni Produktivitas, Kemampuan Adaptasi Kerja, Kepuasan Kerja, Kemampuan Berlaba, Pencarian Sumber Daya. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pengelolaan retribusi parkir pada Dinas Perhubungan Kota Palu belum optimal. Aspek yang terlaksana baik, yakni kemampuan adaptasi kerja dan kepuasan kerja. Elemen produktivitas, kemampuan berlaba, pencarian sumber daya masih sangat rendah dilihat dari tingkat pendidikan. Hal ini menunjukkan belum efektifnya pengelolaan retribusi, sehingga Pemerintah Kota Palu melalui Dinas Perhubungan hendaknya dapat mengoptimalkan berbagai elemen tersebut dan bersinergi untuk mengelola retribusi parkir secara efektif.
IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LOLU SELATAN KECAMATAN PALU TIMUR KOTA PALU Rachmad, Rachmad
Katalogis Vol 4, No 3 (2016)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.049 KB)

Abstract

This study aims to determine or find out now far implementation of Community Empowerment Program Policy Implementation in the Village of South Lolu District of South Palu Palu City. The method used in this research is a type of qualitative descriptive method. Determination of informants with purposive sampling technique type of data is primary data and secondary data, the technique of collecting data through observation/observation interviews/interviews, documentation and triaangulasi Based on the research that the implementation of the Program for Community Empowerment in South Lolu village of Palu, has not been fully implemented properly and not in accordance with Palu Major Regulation Number 27 Year 2013 on Guidelines for the Implementation of the Regional Program for Community Empowerment if it is associated with the theory of Van meters and Van Horn that of 6 variables that influence a policy implementation is communication between the relevant parties (stakeholders) in implematation policy experience ineffectiveness and Resources financially inadequate, Disposition program implementers and Structure Bureaucracy implementing becoming more important in application of Palu City Mayor Regulation No. 27 of 2013, which in accordance with the procedures, strategies, principles and approach to the implementation of programs and activities.
ANALISIS KINERJA PENEGAKAN HUKUM DALAM MENURUNKAN KASUS PERDAGANGAN ILLEGAL SATWA YANG DILINDUNGI DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rachmad, Rachmad; Prayogo, Hari; Anwari, M Sofwan
JURNAL HUTAN LESTARI Vol 9, No 2 (2021): JURNAL HUTAN LESTARI
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jhl.v9i2.46421

Abstract

This research is motivated by the high cases of illegal trade of protected wildlife in West Kalimantan Province. Animal trade tends to be endangered and included in the endangered list. Actions of animal trade that still occur in West Kalimantan Province indicate the low level of law enforcement and weak supervision by related parties in combating cases of protected animal trade. The purpose of this study is to examine the factors causing the occurrence of illegal trade crimes against protected animals in the West Kalimantan region, and analyze the performance of stakeholders in law enforcement against the illegal trade of protected animals in the West Kalimantan region based on their role and authority. This study uses a survey method that is guided by a questionnaire. The selection of respondents by purposive sampling, data analysis using policy analysis then the data is descriptive with tabulation. The results of the study show that in the period of 2016-2019 there were 49 cases of illegal wildlife trade in West Kalimantan Province, the traded animals are species belonging to protected animals and classified in the Appendix I. category. The dominant protected species traded in the 2016-2019 period originated from anteater species (Manis javanica), Orang-utan (Pongo pygmaeus), and Turtle (Chelonia sp.). The dominant factor in the illegal trade of protected animals in the province of West Kalimantan in the 2016-2019 period was economic factors, followed by motives for the collection of rare goods and consumption. The performance of stakeholders in law enforcement against protected animals in the West Kalimantan region has succeeded in handling criminal cases against protected animals, all of which ended with the execution of the defendant.Keywords: law enforcement performance, protected animals, illegal trading, stakeholders.AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi tingginya kasus perdagangan illegal satwa dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat. Perdagangan satwa yang dilakukan cenderung pada spesies-spesies langka dan termasuk dalam daftar terancam punah. Aksi perdagangan satwa yang masih terjadi di Provinsi Kalimantan Barat mengindikasikan masih rendahnya penegakan hukum dan lemahnya pengawasan oleh pihak terkait dalam memberantas kasus perdagangan satwa yang dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan illegal terhadap satwa yang dilindungi, serta menganalisis kinerja pemangku kepentingan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan illegal satwa yang dilindungi di wilayah Kalimantan Barat berdasarkan peran dan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode survey yang dipandu dengan kuesioner. Pemilihan responden dengan purposive sampling, analisis data menggunakan analisis kebijakan kemudian data dideskriptif dengan tabulasi. Hasil penelitian menunjukan kurun waktu 2016-2019 terdapat 49 kasus perdagangan satwa illegal di Provinsi Kalimantan Barat, satwa yang diperdagangkan merupakan jenis satwa yang termasuk ke dalam satwa dilindungi dan tergolong dalam kateogri Appindiks I. Satwa dilindungi dominan yang diperdagangkan pada periode 2016-2019 berasal dari spesies trenggiling (Manis javanica), Orang utan (Pongo pygmeus), dan Penyu (Chelonia sp.). Faktor dominan perdagangan illegal satwa dilindungi di Provinsi Kalimantan Barat dalam periode 2016-2019 adalah faktor ekonomi kemudian diikuti motif koleksi barang langka dan konsumsi. Kinerja pemangku kepentingan dalam penegakan hukum terhadap satwa yang dilindungi di wilayah Kalimantan Barat, telah berhasil menangani kasus pidana terhadap satwa dilindungi yang kesemuanya berahir dengan eksekusi kepada terdakwa.Kata kunci: kinerja penegakan hukum, perdagangan illegal, satwa dilindungi, pemangku kepentingan.