Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Sosial Sains dan Teknologi Commerce Law
Diman Ade Mulada
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis Tentang Keberadaan Pertambangan Rakyat Arief Rahman; Diman Ade Mulada
Jatiswara Vol 33 No 3 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.347 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i3.177

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji keberadaan wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa apakah telah sesuai atau tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengkaji langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat tersebut. Adapun Jenis penelitiannya adalah penelitian normatif empris dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keberdaaan wilayah petambangan rakyat di Kabupaten Sumbawa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena sampai saat ini lokasi yang dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan pertambangan rakyat belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat dan para pelaku kegiatan pertambangan rakyat tidak memiliki izin pertambangan rakyat (IPR) dalam melaksankan kegiatan pertambangan rakyat dan Adapun langkah-langkah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan keberadaan dan aktifitas pertambangan rakyat yaitu melakukan sosialisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan pertambangan Mineral dan Batubara serta sosialisasi berkaitan dengan dampak negatif dari adanya kegiatan pertamabangan rakyat bagi lingkungan dan kesehatan dan melakukan penertiban bagi pelaku pertambangan rakyat.
Pemungutan Hasil Hutan Negara Arief Rahman; Diman Ade Mulada
Jatiswara Vol 35 No 3 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i3.269

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisa secara yuridis-sociolegal mengenai legalitas pemungutan hasil hutan pada hutan negara dan pemungutan hasil hutan dalam prakteknya di Kabupaten Sumbawa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative empiris. Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif normatif, sedangkan data lapangan dilakukan croscek (triangulasi) dengan sumber data lain terlebih dahulu, dan selanjutnya dianlisis secara kualitatif, serta menyimpulkannya dengan logika penalaran deduktif-induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan negara dikatakan legal apabila dari awal proses pemungutan atau pemanfaatan hasil hutan sampai dengan proses pengangkutan dan pemasarannya memiliki izin dan document dari pejabat yang berwenang. seperti Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK), Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (IUPHHBK), Izin pemungutan hasil hutan kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK), Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK), dan Nota Angkutan. Dan juga sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa (instansi terkait dengan bidang kehutanan) belum pernah menerbitkaan izin pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu pada hutan negara karena memang belum pernah ada permintaan untuk itu. Namun dalam kenyataannya, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu banyak dilakukan pada wilayah kawasan hutan negara, baik yang berfungsi lindung maupun produksi. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya ditahan truck-truck pengangkut hasil hutan kayu yang bermasalah karena persoalan asal usul kayu yang tidak jelas. Dalam dokumen asal usul kayunya diterangkan bahwa kayu tersebut berasal dari hasil hutan hak, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam (termasuk pemeriksaan tonggak), ternyata asal usul kayu tersebut bukan dari hutan hak melainkan dari hutan negara. Sedangkan untuk hasil hutan bukan kayu pada hutan negara, pemerintah (pejabat yang berwenang) mengakui pernah menerbitkan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu tetapi dalam jumlah yang tidak banyak.
OPTIMASI PENGAWASAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN PADA BISNIS ASURANSI DI INDONESIA BUDI SUTRISNO; I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; DIMAN ADE MULADA
SOSIAL SAINS DAN TEKNOLOGI Vol 3, No 1 (2023): Mei 2023
Publisher : LPPM PSDKU Kampus Mataram UNMAS Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/sosintek.v3i1.419

Abstract

The development of the insurance business in Indonesia is also colored and overshadowed by various problems such as disputes between insurance companies and consumers or customers regarding complicated claims procedures, misunderstandings about the contents of policies, rejection of insurance claims, services provided by insurance companies that are not optimal, customer anger due to Insurance companies fail to pay Insurance Claims and Fraud, namely intentional fraud committed against or by insurance companies or agents, for the purpose of financial gain. Therefore, it is necessary to optimize supervision by OJK on the insurance business in Indonesia. The type of research used in this research is Normative Research with a Statute Approach and a Conceptual Approach. The results of this study are optimizing the OJK's supervision of the Insurance Business in Indonesia, which is a combination of supervisory models, namely direct supervision (active) and indirect supervision (passive) and preventive forms of legal protection, namely creating responsive and progressive regulations governing the insurance business. especially tightening licensing and reporting mechanisms in its supervision and repressive forms of legal protection, namely the OJK in collaboration with law enforcement officers to conduct investigations and investigations into cases of insurance company defaults including providing criminal sanctions (by the Police and the Prosecutor's Office assisted by the OJK). In addition, OJK provides administrative sanctions for insurance companies, namely revocation of insurance company licenses, closing companies and taking profits from insurance companies to pay compensation to their customers
PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELANGGARAN KETERBUKAAN YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN DI PASAR MODAL INDONESIA I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; BUDI SUTRISNO; DIMAN ADE MULADA; L. ACHMAD FATHONI; ARI RAHMAD HAKIM BF
GANEC SWARA Vol 17, No 2 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i2.466

Abstract

This study focuses on the application of legal sanctions against disclosure violations committed by issuers in the Indonesian capital market.The type of research used in this research is Normative Research with Statute Approach, Conceptual Approach. This study also uses legal materials which consist of primary legal materials, namely legal materials in the form of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. Secondary Legal Materials, namely literature and scientific articles relating to the issues raised in this study and Tertiary Legal Materials consisting of legal dictionaries and encyclopedias. The technique for collecting legal materials used in this research is a Documentation Study with Analysis of Legal Materials, namely Qualitative Descriptive Analysis. The results of this study are that renewal in the form of reconstruction of legal sanctions in the form of increasing the length of imprisonment and increasing the amount of fines for violations of openness in the Capital Market is absolutely necessary in strengthening the existence of the Capital Market in Indonesia so as to create a healthy economic climate and attract investors to invest in the Indonesian Capital Market. The mechanism for imposing sanctions on issuers who violate transparency in the Capital Market has been regulated normatively in Article 101 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets and reaffirmed in Article 9 of Law No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority and Circular Letters Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number: 7 /SEOJK.04/2022 Concerning Procedures for Examination in the Capital Markets Sector. This is done in order to create substantive justice in the field of the Indonesian Capital Market.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah Safira Novayani; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2797

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha/pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi Kosmetika serta Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Sedangkan terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun secara pidana.
Co-Authors Ari Rahmad Hakim BF Arief Rahman Budi Sutrisno L. ACHMAD FATHONI Safira Novayani Wisudawan, I Gusti Agung