Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2018 - 2023

1.048

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kemudi JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik, dan Birokrasi

Handrisal Handrisal

Universitas Maritim Raja Ali Haji

Author-ID : 3598531

Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PENGAWASAN PEREDARAN ROKOK KHUSUS KAWASAN BEBAS DI KOTA TANJUNGPINANG Handrisal Handrisal; Oksep Adhayanto; Aida Audina
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : rogram Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Kebijakan Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) merupakan komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat tiga wilayah yang termasuk sebagai kawasan FTZ: Batam, Bintan dan Karimun (BBK). Salah satu kebijakan yang diberikan pada kawasan zona bebas ini adalah pemberian izin usaha FTZ khusus rokok. Namun hal ini menjadi masalah di lapangan karena peredaran rokok khusus FTZ di luar kawasan bebas tidak terkontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus FTZ. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang tehadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif, namun demikian dalam pelaksanaan pengawasan tersebut masih ditemukan beberapa kendala berupa ketidakjelasan batas-batas dari kawasan bebas, kurangnya fasilitas sarana prasarana serta sumber daya di lapangan dan rendahnya tingkat kesadaran/ketidakpatuhan masyarakat khususnya pedagang rokok dan pengomsumsi rokok.

MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA EKANG ANCULAI KABUPATEN BINTAN Afrizal Afrizal; Handrisal Handrisal
WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi Vol. 5 No. 1 (2019): April
Publisher : UIR PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/wedana.2019.vol5(1).6586

One of the objectives of the existence of Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) is to improve the welfare of village communities. This will be realized if the community has economic, educational and social resilience. This research wants to see how the existence of BUMDes, especially in the village of Ekang Anculai, which has been running well, is able to contribute to the community in the aspect of social resilience. The results of the study state that although it is not significant, the existence of BUMDes is able to change the mindset of the community in improving the standard of living, especially in the economic aspect by starting from growing individual resilience which ultimately impacts on community resilience in creating a better community environment. Some of the obstacles faced in realizing social resilience are that there are still few people who are positively affected by the existence of BUMDes to create communities that have social resilience.

Implementasi Program Dana Alokasi Khusus (Dak) Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah Tahun 2016 Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 3 No 2 (2019): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.377 KB)

Kajian ini dipilih karena adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pemangkasan anggaran terhadap Dana Alokasi Khusus (DAK) pada tahun 2016. Pemangkasan DAK tersebut tentu saja berdampak pada implemntasi program pembangunan di daerah yang bersumber dari DAK terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah. Analisis data dalam laporan ini didasarkan pada data sekunder yang diambil dari statistik dan pelaporan DAK di 19 Provinsi, laporan kegiatan, dokumentasi program, dan semua bahan yang tersedia di perpustakaan dan juga di unit penyimpan arsip atau data. Hasil kajian menemukan bahwa kebijakan pemerintah dengan memotong/mamangkas anggaran DAK telah memberikan pengaruh dalam mengimplementasikan DAK di tingkat daerah terutama untuk Sub Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah, selain itu juga masih terdapat hambatan dalam melakukan monitoring dan evaluasi yang disebabkan oleh sangat terbatasnya koordinasi di antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Inovasi Pelayanan Berbasis Electronic Government Melalui Aplikasi Pendaftaran Antrian Paspor Online (Apapo) Di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang Tahun 2019 Handrisal Handrisal; Nazaki Nazaki; Muhammad Hafiz
Kemudi Vol 5 No 02 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta transportasi telah memudahkan orang untuk melakukan perjalanan dari suatu negra ke negra lain. Keadaan tersebut mengakibatkan meningkatnya perjalanan antar negara yang dilakukan penduduk indonesia, sehingga masyrakat memerlukan paspor. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah pemohon paspor setiap tahunnya. Dengan peningkatan jumlah permohonan paspor tentu membutuhkan waktu antrian yang lama. Berkenaan dengan ini, Direktorat Jendral imigrasi melakukan inovasi pendaftaran antrian permohonan paspor secara online.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberhasilan inovasi pelayanan publik dalam antrian permohonan paspor secara online dikantor imigrasi kelas I tanjungpinang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi terkait dengan antrian permohonan paspor secara online. Data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menelaah seluruh data yang telah dikumpulakan yang didukung oleh hasil wawancara dengan pendekatan teori keberhasilan Inovasi rogers (sumanjoyo dan hermawan ;2018:32) yang mengemukakan keberhaslan suatu inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi,saluran komunikasi, upaya perubahan dari agen, dan sistem sosial Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa inovasi pelayanan melalui aplikasi pendaftaran antrian paspor online sudah cukup berhasil, namun dari empat faktor keberhasilan inovasi yang di gunakan adalah karakteristik inovasi, saluran komunikasi, upaya dari agen dan sistem sosial. Terdapat dua indikator yang belum maksimal yaitu saluran komunikasi dan upaya dari agen.

Kebijakan Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Mendra Wijaya; Handrisal Handrisal
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

In essence, the implementing regulations for the construction of housing and settlement areas are clear as the responsibility of the government, as has been described above that the government's role is to determine development in the field of housing and settlement areas. The central government program with 1 (one) million subsidized houses would also pay more attention to its implementation performance, so that the existing implementing regulations will not only become passive laws. In Indonesia today there are still many regulations which in the end become a symptom of problems in their own country. In the context of accelerating housing development for low-income people (MBR), the government makes simplification efforts in simplifying licensing for low-income housing development. By issuing Government Regulation Number 64 of 2016 concerning Low-Income Community Housing Development, then to accelerate its implementation in the regions, it is regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 55 of 2017 concerning the Implementation of Licensing and Non-Licensing of Housing Development for Low-Income Communities (MBR) in the Region. This study aims to determine government policies related to the implementation of MBR housing development and to determine the implementation of Housing Development Permits for Low-Income Communities (MBR) in the Regions, especially in Lahat Regency, South Sumatra Province.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis Andriyus Andriyus; Ranggi Ade Febrian; Handrisal Handrisal; Dita Fisdian Adni
Kemudi Vol 6 No 01 (2021): Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

In general, the problem associated with Remote Indigenous Communities is accessibility to public facilities that enable them to transform their lives into a better direction. Lack of accessibility to the outside world which causes Remote Indigenous people to fall into various aspects of life such as poverty, low health levels, education levels and others. The purpose of this study was to analyze the Remote Indigenous Community Empowerment by the Bengkalis Regency Government. The results of this study are useful as information and input from the Bengkalis Regency Government in making policies related to the empowerment of Remote Traditional Communities in the Bengkalis Regency Regional Government. The results of this study indicate that the empowerment of Remote Indigenous Communities carried out by the Bengkalis Regency Government. not running properly because seen from human empowerment, social environment and social protection and advocacy is still limited to providing assistance for facilities and infrastructure, there are no concrete steps to improve the quality of the isolated indigenous community. The existence of barriers to empowerment is the limited budget and not yet open to the community of Remote Indigenous Communities to receive new things.

Co-Authors Afrizal Afrizal Aida Audina Andriyus Andriyus Dita Fisdian Adni Muhammad Hafiz Nazaki Nazaki Oksep Adhayanto, Oksep Ranggi Ade Febrian Wijaya, Mendra

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search