Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

KELEMBAGAAN REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH PADA TINGKAT MIKRO DAS, KABUPATEN DAN PROPINSI DI ERA OTONOMI DAERAH Sulistya Ekawati; Syahrul Donie; S. Andy Cahyono; Nana Haryanti
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.195-206

Abstract

Selama ini penyelenggaraan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) dilakukan secara sentralistik, namun sejak adanya otonomi daerah, kelembagaan RLKT mengalami restrukturisasi, karena kewenangan dan pemanfaatan sumberdaya alam (termasuk penyelenggaraan RLKT) menjadi wewenang daerah. RLKT merupakan salah satu kegiatan pengelolaan DAS yang utama dan strategis. Pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan ekosistem berdasarkan prinsip satu sungai, satu rencana dan satu pengelolaan. Karena DAS tidak mempunyai batas yang bertepatan (co-incided) dengan batas administrasi, maka untuk DAS lintas kabupaten atau lintas propinsi memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan RLKT. Tujuan kajian adalah menyediakan informasi mengenai kelembagaan (jenis dan mekanisme kerja) serta tata nilai yang ada dalam penyelenggaraan RLKT pada tingkat Mikro DAS, kabupaten dan propinsi di era otonomi daerah. Metode yang dipergunakan adalah dengan pendekatan partisipatif dengan melakukan diskusi dan wawancara secara mendalam kepada partisipan. Hasil kajian menunjukkan bahwa organisasi yang terlibat dalam penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS nasional dan regional sama, dilakukan oleh pemerintah propinsi, sedangkan penyelenggaraan RLKT pada kategori DAS lokal dan mikro DAS dilakukan pemerintah kabupaten. Mekanisme kerja lembaga dalam penyelenggaraan RLKT pada level DAS lokal, regional maupun nasional belum berjalan dengan baik. Koordinasi antar lembaga dalam penyelenggaraan RLKT di DAS Progo sudah mulai dirintis, namun demikian aplikasi lapangan belum berjalan dengan baik.Pandangan dan komitmen kabupaten hulu, tengah dan hilir DAS terhadap RLKT adalah baik, karena mereka sebenarnya sudah memahami manfaat dari pelaksanaan kegiatan RLKT. Walaupun demikian masyarakat di daerah hulu, tengah dan hilir DAS belum bersedia untuk melakukan sharing dalam pembiayaan RLKT.
MONITORING DAN EVALUASI KONDISI SOSIAL EKONOMI DALAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI: STUDI KASUS DI SUB DAS PROGO HULU Sulistya Ekawati; Paimin Paimin; Purwanto Puwanto; Syahrul Donie
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 2, No 2 (2005): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2005.2.2.207-214

Abstract

Pendekatan DAS sebagai satuan monitoring dan evaluasi (monev) saat ini telah menjadi konsep yang universal, namun demikian monev yang banyak dilakukan lebih ditekankan pada aspek biofisik. Aspek sosial ekonomi (sosek) masih dalam tahap monitoring dan belum pada tahap evaluasi (memberikan penilaian).Dengan melakukan monev kondisi sosek suatu DAS, kita dapat mengetahui parameter sosek mana yang lemah dan perlu untuk dibenahi, agar kegiatan pengelolaan DAS dapat berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mengadakan monitoring dan evaluasi sosial ekonomi masyarakat pada suatu DAS (Sub DAS Progo Hulu). Kajian dilakukan secara partisipatif dengan diskusi kelompok (focus group discussion). Data yang terkumpul ditabulasi untuk kemudian diberi skoring. Kriteria kesehatan DAS (dari aspek sosial ekonomi) diklasifikasikan berdasarkan skor rata-rata. Hasil kajian Monitoring dan Evaluasi Kondisi Sosial Ekonomi DAS adalah : 1. Indikator sosial ekonomi DAS Progo Hulu mempunyai nilai rata-rata 2,05 (dari selang 1 = buruk sampai 3 = baik), berarti termasuk dalam kriteria baik. 2. Penyebab kondisi tersebut, ternyata berasal dari norma tentang konservasi tanah dan air, kepemilikan lahan yang sempit, konflik terhadap pemanfaatan sumberdaya alam DAS dan ketergantungan terhadap lahan pertanian. 3. Usulan pengelollan DAS ke depan untuk aspek sosial ekonomi sebaiknya dikonsentrasikan pada norma, kepemilikan lahan, konflik terhadap pemanfaatan sumberdaya alam DAS dan ketergantungan terhadap lahan pertanian.
MEMBANGUN PROSES PERENCANAAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MIKRO SECARA PARTISIPATIF: SEBUAH PEMBELAJARAN (Developing a participatory planning process of micro-watershed management: a lesson learned) Agung Budi Supangat; Dewi Retna Indrawati; Nining Wahyuningrum; Purwanto Purwanto; Syahrul Donie
Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Management Research) Vol 4, No 1 (2020): Jurnal Penelitian Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Journal of Watershed Managem
Publisher : Center for Implementation of Standards for Environmental and Forestry Instruments Solo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jppdas.2020.4.1.17-36

Abstract

ABSTRACTPlanning is one of the very important stages in the micro watershed management. Difficulties and failures in the management of micro watershed are often caused by failures in the building of participatory planning processes with the community as well as a collaborative mechanism with relevant parties. This action research aims to find the applicable processes or stages of participatory planning based on the experience and evaluation of existing processes. The research was carried out in the Naruan micro watershed, Keduang sub-watershed, Bengawan Solo upper watershed. Some lessons learned that can be found from this research are as follows: 1) detailed baseline data related to the potential and vulnerability characteristics of micro watershed is very important to be understood before planning process; 2) micro watershed planning process cannot fully rely on community participation, but it should be a combination of top-down and participatory mechanism; 3) top-down planning is related to the provision of proper land management guidelines in the upstream area; 4) participatory planning is carried out when preparing of land use plans, determining the appropriate types of soil and water conservation activities, as well as identifying the resources contribution from the community as a form of participation; 5) collaborative action plans are needed to be built with relevant parties to support integrative and sustainable micro watershed management.Keywords: Collaboration; micro watershed; participation; planning ABSTRAKTahapan perencanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) skala operasional (DAS mikro). Kesulitan dan kegagalan pengelolaan DAS mikro seringkali bermula dari kegagalan dalam membangun proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat dan kolaboratif dengan para pihak terkait. Kegiatan penelitian tindakan (action research) ini bertujuan untuk menemukan proses/tahapan perencanaan partisipatif yang lebih aplikatif berdasarkan pengalaman dan evaluasi proses yang sudah ada. Penelitian dilaksanakan di DAS Mikro Naruan, Sub DAS Keduang, DAS Bengawan Solo Hulu. Pelajaran yang dapat diambil dari kegiatan adalah sebagai berikut: 1) Basis data dasar (baseline data) detil terkait karakteristik potensi dan kerentanan wilayah DAS mikro sangat penting diketahui sebelum proses perencanaan; 2)Proses perencanaan pengelolaan DAS mikro tidak dapat sepenuhnya mengandalkan partisipasi masyarakat, tetapi perlu kombinasi antara sistem top down dan partisipatif; 3) Perencanaan yang sifatnya top down menyangkut pemberian rambu-rambu pengelolaan lahan yang benar di wilayah hulu DAS; 4) Perencanaan partisipatif dilakukan pada saat penyusunan rencana penggunaan/ pemanfaatan lahan, jenis kegiatan konservasi yang sesuai serta andil sumber daya dari masyarakat sebagai bentuk partisipasi; 5) Rencana kolaboratif perlu dibangun dengan para pihak terkait dalam rangka keterpaduan dan keberlanjutan kegiatan pengelolaan DAS mikro.Kata kunci: Kolaborasi; DAS mikro; partisipasi; perencanaan