Indartik Indartik
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERSEPSI PARA PIHAK TENTANG MEKANISME DISTRIBUSI INSENTIF REDD+ MELALUI DANA PERIMBANGAN PUSAT DAN DAERAH Indartik Indartik; Nunung Parlinah; Deden Djaenudin; Krisfianti L. Ginoga
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2012.9.1.31-41

Abstract

(REDD+) merupakan mekanisme pendanaan yang diharapkan dapat mulai diimplementasikan setelah tahun 2012. Mekanisme tersebut tidak hanya akan mengurangi deforestasi dan degradasi hutan, namun juga dapat digunakan untuk melakukan konservasi cadangan karbon di hutan, pengelolaan hutan lestari dan peningkatan cadangan karbon hutan. Infrastruktur pendukung agar mekanisme REDD+ dapat diimplementasikan antara lain penyiapan mekanisme distribusi insentif. Mekanisme distribusi dan proporsi bagi hasil dari iuran ijin dan pungutan REDD+ dapat mengikuti Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Namun demikian, persepsi para terhadap rancangan mekanime tersebut sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap efektifitas dari mekanisme distribusi yang diusulkan. Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah memberikan informasi mengenai persepsi para pihak tentang rancangan mekanisme distribusi pembayaran REDD+ yang diusulkan dan menyusun opsi mekanisme distribusi yang dapat mengintegrasikan antara persepsi dan pemerintah di berbagai level. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah , dan wawancara. Data tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 dengan mengambil lokasi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) Tingkat perkembangan kegiatan DA REDD dimasing-masing lokasi berbeda tergantung pada kesiapan dan tingkat keterlibatan para pihak yang terlibat, (2) Persepsi stakeholder terhadap rancangan mekanisme distribusi sangat beragam diantaranya pada lembaga yang berwenang untuk menyalurkan dana kompensasi, dan (3) Adanya dalam mekanisme distribusi baik pada maupun dapat menjadi alternatif pilihan.
PENGEMBANGAN SISTEM PENDANAAN REDD+ BERDASARKAN PEMBELAJARAN DARI MEKANISME PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN Setiasih Irawanti; Aneka Prawesti Suka; Indartik Indartik; Fitri Nurfatriani; Nunung Parlinah
Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 11, No 4 (2014): Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial, Ekonomi, Kebijakan dan Perubahan Iklim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20886/jpsek.2014.11.4.295-307

Abstract

Seventy percent of Indonesia's land is forest area which has an opportunity for implementing Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation+ (REDD+). Clean Development Mechanism (CDM) funding mechanism and the role of actors were analyzed using marketing chain approach (ILO, 2009), calculating the cost of CDM based on the cost of planting per hectare, estimated profitability using PresentValue (PV), and learning from payment of water services. TheCDMprogram funded by non-public grant from corporate social responsibility (CSR) for land rehabilitation conducted by farmer group on the land that unplanted for 30 years. The investors fasilitated by intermediary of farm administrator or non-government organizations without involving the government. Monitoring, reporting and verification (MRV) based on 10 years contract period, 1,000 stems per hectare in the 10 , and payment based on the success of plantation. Learning from the water service payments that payments mechanism from industries to farmers group conducted through intermediaries which operational costs from international agencies and local government budgets. Five year contract payment are equipped of legal documents, the 500 stems per hectare spreads across the land, farmers can harvest the other trees. For both mechanism, the farmers group fully follows the requirements set by the investors.