p-Index From 2018 - 2023
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Khazanah Multidisiplin
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

UPAYA PEMBERANTASAN ISLAM RADIKALISME DAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA Is Kandar; Tryantoro Cipto
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.17132

Abstract

Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang terorganisir. Kejahatan ini terjadi karena didasari oleh pemikiran radikal. Tindak pidana terorisme dapat mengganggu stabilitas dan keamanan negara oleh karena itu tindakan terorisme harus diberantas. Keberhasilan terorisme dalam menjalankan misiya karena dipengaruhi oleh pendanaan yang cukup dari berbagai sumber hal ini menjadi kekhawatiran yang harus segera di cegah. Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis penyebab perkembangan islam radikal dan terorisme di Indonesia dan upaya pencegahanya.. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis sumber pendanaan terorisme di Indonesia dan upaya pemberantasanya. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, analisis dan kasus, yang diperoleh dari sumber primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ditemukan, islam radikal berkembang karena kedangkalan ilmu agama oleh pengikutnya sehingga menafsirkan al-quran dan as-sunnah berdasarkan tekstual. dan rasa kecewa mereka atas tindakan pemeritah terhadap islam dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya. Islam radikal dapat dicegah dengan menerapkan konsep islam wasthiyah dalam lingkup pendidikan dan menerbitan UU tentang pencegahan terorisme. Sumber pendanaan berasal dari sumber sah dan tidak sah,  sumber sah yaitu melakukan bisnis dan dari tabungan amal, sedangkan sumber tidak sah yaitu dengan melakukan Perdagangan orang, perdagangan narkotika, merampok dan menipu. 
PERLINDUNGAN WARGA SIPIL ETNIS ROHINGYA DARI DISKRIMINASI PEMERINTAHAN MYANMAR Fahrul Umam; Is Kandar
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17133

Abstract

Hak asasi manusia merupakan anugerah yang diberikan oleh Maha Kuasa, karena itu setiap orang harus menghargai dan menghormatinya. Namun, sering kali terjadi pelanggaran dan perampasan terhadap hak yang sudah diberikan tuhan tersebut. Sebagaimana yang terjadi terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Konflik yang terjadi di Myanmar terjadi cukup lama dan menjadi isu pelanggaran HAM internasional karena warga sipil etnis Rohingya di diskriminasi dan disiksa serta dibunuh, oleh karena itu negara-negara di dunia harus memberikan perlindungan dan menyelesaikan konflik tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran ASEAN dan OKI dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang tejadi terhadap etnis Rohingnya serta menganalisis pengaruh hubungan diplomasi Indonesia dan Myanmar dalam menyelesaikan isu pelanggaran HAM di Myanmar.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan studi kepustakaan. Organisasi yang terlibat dalam menyelesaikan konflik etnis Rohingya dan pemerintahan Myanmar yaitu ASEAN dan OKI. Kedua organisasi ini memberikan bantuan kemanusiaaan berupa memberikan kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Adapun bentuk penyelesaian yang dilakukan yaitu membawa isu ini kedalam ranah internasional dengan melakukan hubungan diplomatik dan juga mendesak agar pemerintahan Myanmar dapat mengembalikan semua hak-hak korban berupa rumah sebagai tempat tinggal asalnya dan mendesak Myanmar untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara nya tanpa adanya diskriminasi. Sedangkan pengaruh diplomasi Indonesia terhadap krisis kemanusiaan warga sipil Rohingya yaitu diplomasi pemerintah Indonesia dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada korban yang mana sebelumnya pemerintahan menutup akses kemanusiaan terhadap korban konflik tersebut, disamping itu Negara Indonesia juga menawarkan solusi atas krisis yang dialami oleh negara Myanmar tersebut sehingga kejadian konflik yang terjadi saat ini tidak sampai berlarut-larut. Dari adanya diplomasi tersebut negara-negara dunia dan organisasi internasional dan regional untuk ikut serta daam memberikan bantuan tersebut.Kata Kunci: Etnis Rohingya, Hak Asasi Manusia, Myanmar
PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERADILAN INDONESIA DAN UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI OLEH PENEGAK HUKUM DI INDONESIA fadli m; Is Kandar
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 1 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i1.17170

Abstract

Meningkatnya korupsi di Indonesia terjadi setelah runtuhnya pemerintahan era soeharto , dimana praktik korupsi tidak hanya terjadi di pejabat publik pemerintahan, tetapi juga sudah menjalar ke aparat penegak hukum. Karena korupsi sudah masuk ke dunia peradilan sehingga menyebabkan berkurang rasa kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dan pemerintah. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga hak ekonomi dan sosial masyarakat. Oleh karena itu prakik harus dapat segera dicegah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk praktik tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum dan menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan terhadap praktik korupsi di indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptal. Adapun bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi di peradilan adalah praktik suap menyuap. Suap menyuap digolongkan kedalam Tindak Pidana korupsi berdasaran UUPTK. Praktik suap menyuap terjadi karena ada nya pengaruh dan intervensi politik dan penguasa. Untuk mencegah korupsi dapat dilakukan dengan dua model tindakan yaitu represif dan preventif. Tindakan refresif menggunakan hukum pidana untuk menjerakan pelaku, dimana pelaku dihukum dengan seberat-beratnya berdasarkan ketentuan Undang-undang. Sedangkan tindakan Preventif dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya albosionis dan moralitas, kedua upaya ditujukan untuk mencari sebab terjadi nya korupsi dan memperbaiki moralitas pelaku.Kata Kunci: Korupsi, Peradilan, Suap, Penegak Hukum