Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASET KRIPTO SEBAGAI OBJEK HARTA WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Danggur Feliks
Khazanah Multidisiplin Vol 3, No 2 (2022): Khazanah Multidisiplin
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/kl.v3i2.18147

Abstract

Teknologi berkembang begitu pesat dan salah satunya ialah perubahan fisik ke dalam bentuk digital pada sektor investasi. Instrumen investasi aset kripto yang memanfaatkan teknologi kriptografi dan blockchain merupakan suatu hak atau kepentingan sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan di bursa berjangka menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 serta ditetapkan melalui Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Dalam perkembangannya pemilik aset kripto yang memiliki hak kepemilikan kebingungan untuk mengalihkan asetnya kepada ahli warisnya dikarenakan di Indonesia sendiri belum terdapat pengaturan mengenai aset kripto dijadikan sebagai objek harta waris. Dalam penelitian ini dikaji mengenai: (1) Peraturan mengenai aset kripto di Indonesia dan (2) Aset kripto sebagai objek harta waris dalam perspektif hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan berdasarkan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aset kripto tergolong sebagai benda bergerak yang tidak berwujud (intangible) dan dapat dijadikan sebagai objek waris oleh karena memiliki keistimewaan hak atau kepentingan. Pemerintah Indonesia perlu menciptakan aturan lebih spesifik mengenai pengalihan aset kripto melalui konsep pewarisan sehingga dirasa mampu mewujudkan tujuan hukum yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat
Legal Protection of Policyholders Due to Bankruptcy of Bumi Asih Jaya Insurance Danggur Feliks
Khazanah Hukum Vol 4, No 2 (2022): Khazanah Hukum Vol 4, No 2 August (2022)
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.359 KB) | DOI: 10.15575/kh.v4i2.18100

Abstract

PT. Asuransi Bumi Asih JayaInsurance or Asuransi Bumi Asih Jaya  failed to pay due to many factors, one of which was due to the Covid-19 pandemic. This condition caused the investment portfolio of the two products to be problematic. After experiencing a default, the Supreme Court finally decided to go bankrupt. So that policyholders must get legal protection from the bankruptcy of Krishna Life. The formulation of the problem in this research is the legal position of the policyholder against the decision of the bankrupt Asuransi Bumi Asih Jayaand the legal protection of the Asuransi Bumi Asih Jayapolicy holder being declared bankrupt. This study also uses a normative juridical research method. As well as using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of research and discussion of the legal position between Asuransi Bumi Asih Jayaand policyholders under Preferred Creditors and above Concurrent Creditors. Then there is also no legal relationship between Krishna Life and the Policy Holder. This provision is regulated in Article 21 of the Bankruptcy Law/PKPU, so during the bankruptcy process, the assets obtained from Krishna Life are still managed by the Curator because there has been a bankruptcy statement from the Supreme Court Judge at the cassation level. So that there is no legal relationship again between the Insurer, namely Krishna Life and the Insured, namely the policyholder. Legal protection for Asuransi Bumi Asih JayaInsurance even though it has been declared bankrupt based on Article 52 paragraph 1 of the Insurance Law. Asuransi Bumi Asih Jaya Insurance also has the same position and is entitled to obtain the proceeds from the sale of the debtor's assets, both the debtor's assets in the future. The bankruptcy estate settlement process from Life Insurance can be carried out by a Curator who starts the settlement of the bankruptcy estate after the bankruptcy estate is unable to pay and the debtor's business is terminated.