Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vyavahara Duta Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH)
Made Nurmawati
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PENGATURAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN SEBAGAI POTENSI PENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI BALI Suantra, I Nengah; Nurmawati, Made; Suka Asih K TUS, Desyanti
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.777 KB)

Abstract

In Bali, quota of supermarkets are exceed and many are unlicensed. The purposes of this normative legal research are to analyze the issuance of the licenses and the existence of the illegal supermarkets. Research on the primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials are using statutory approach and conceptual approach. The legal materials are includes interview with the  authority in the  Law  and Human  Rights  department,  Trade Department, and Tourism Department in Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung and Kota Denpasar; inventoried, identified, interpreted, then presented in analytically descriptive. The regulation of supermarkets performed with local regulation, regent or mayor regulation, and mayor decree. However there are areas which have no regulation for supermarkets. The unlicensed supermarkets are more than the licensed supermarket.  The unlicensed supermarkets allowed to operate the business because the licenses are in process, do not turn off businesses, and do not increase unemployment. However, it is developed, and who is disobey provided a written warning, some even close.  Supermarkets are strongly support tourism because it is easy to find, easy to get the goods needed with more guaranteed quality, shop comfortably, safely and have certainty of price. The regulation of supermarkets are more precise with local regulation.
PENGATURAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN SEBAGAI POTENSI PENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI BALI Suantra, I Nengah; Nurmawati, Made; Suka Asih K TUS, Desyanti
VYAVAHARA DUTA Vol 13, No 2 (2018): SEPTEMBER 2018
Publisher : Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vd.v13i2.690

Abstract

In Bali, quota of supermarkets are exceed and many are unlicensed. The purposes of this normative legal research are to analyze the issuance of the licenses and the existence of the illegal supermarkets. Research on the primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials are using statutory approach and conceptual approach. The legal materials are includes interview with the  authority in the  Law  and Human  Rights  department,  Trade Department, and Tourism Department in Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung and Kota Denpasar; inventoried, identified, interpreted, then presented in analytically descriptive. The regulation of supermarkets performed with local regulation, regent or mayor regulation, and mayor decree. However there are areas which have no regulation for supermarkets. The unlicensed supermarkets are more than the licensed supermarket.  The unlicensed supermarkets allowed to operate the business because the licenses are in process, do not turn off businesses, and do not increase unemployment. However, it is developed, and who is disobey provided a written warning, some even close.  Supermarkets are strongly support tourism because it is easy to find, easy to get the goods needed with more guaranteed quality, shop comfortably, safely and have certainty of price. The regulation of supermarkets are more precise with local regulation.
LEGALITAS PERSONAL CHAT PADA SOCIAL MEDIA SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN I Putu Krisna Adhi; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 04, Juni 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Legalitas Personal Chat pada Social Media sebagai alat bukti di pengadilan". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang bagaimana legalitas Personal Chat tersebut dapat menjadi alat bukti dimuka pengadilan dilihat dari hukum positif Indonesia. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaitkan berbagai sumber yang berkaitan dengan keabsahan Personal Chat tersebut sebagai alat bukti yang sah. Alasan mempergunakan normatif dikarenakan kekosongan norma dalam aturan nasional mengenai pembuktian Personal Chat di dalam pengadilan. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, serta Personal Chat ini sebagai alat bukti petunjuk dimana Personal Chat sebagai alat bukti tidak dapat berdiri sendiri. Syarat agar Personal Chat menjadi alat bukti dalam persidangan adalah telah memenuhi syarat formil dan materiil, disertai oleh keterangan ahli dan juga keharusan penggabungan dengan alat bukti lain sebagai sebuah ketentuan adanya prinsip minimum alat bukti.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Ni Ketut Ayu Suwandewi; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol.07, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Cita masyarakat secara umum mengharapkan kondisi anak yang hidup layak, sejahtera, bahagia dan terlindungi namun pada kenyataannya, banyak anak yang berkonflik dengan hukum. Rumusan kenakalan anak yang berupa tindak pidana, yang mana apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum, namun pada anak disebut sebagai Juvenile Delinquency. Hak anak untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan diatur di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan tonggak awal pengaturan perlindungan anak di Indonesia. Prinsip keadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu pelayanan dan perlindungan secara optimal yang diterima oleh anak dalam sistem peradilan maupun proses hukum. Permasalahan yang dibahas pada jurnal ini adalah disharmonisasi ketentuan yuridis tentang batasan usia anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa disharmonisasi pengertian anak memberikan dampak ketidakpastian hukum. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat berupa perlakuan khusus pada hukum acara, ancaman pidananya yang berbeda dengan orang dewasa, pemenuhan hak anak serta mengutamakan keadilan restoratif berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata Kunci: Disharmonisasi, Perlindungan Hukum, Anak, Pidana, Berkonflik dengan Hukum.
AKIBAT HUKUM PERJANJIAN GADAI YANG DILAKUKAN DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK BUKAN HAK MILIK DEBITUR I Putu Gede Parwata; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian gadai merupakan perjanjian yang dilakukan antara kreditur dan debitur, kreditur menerima hak atas benda yang diberikan oleh debitur kepadanya dan debitur menerima hak atas barang yang diikatnya berupa pinjaman dalam bentuk uang. Barang yang dijadikan jaminan atau diikat dalam perjanjian gadai haruslah barang yang merupakan hak milik debitur tersebut. Permasalahan yang dapat dibahas dari tulisan ini yaitu, akibat hukum perjanjian gadai yang dilakukan dengan jaminan barang bergerak bukan hak milik debitur serta kedudukan hukum jaminan barang bergerak bukan hak milik debitur dalam perjanjian gadai. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil dari tulisan ini adalah perjanjian gadai yang dilakukan dengan jaminan barang bergerak bukan hak milik debitur dapat mengakibatkan perjanjian gadai tersebut batal demi hukum, serta kedudukan hukum jaminan itu adalah jika seseorang memiliki atau menguasai barang tersebut atas hak bezit maka orang tersebut telah memiliki hak milik atau eigendom atas barang tersebut yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1977 KUHPerdata. Kata Kunci : Perjanjian Gadai, Kreditur, Debitur dan Jaminan Barang Bergerak
TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 10 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandangan masyarakat yang sangat tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga medis sering menjadi bahan perdebatan seiring dengan perkembangan penemuan teknologi dibidang kedokteran. Tindakan medis yang sering mendapat sorotan yakni euthanasia. Beberapa pihak ada yang mendukung tindakan ini atas alasan bahwa hidup atau mati seseorang merupakan HAM, namun pihak yang menolak tindakan ini beralasan bahwa tindakan euthanasia merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pengaturan mengenai euthanasia di Indonesia sampai saat ini belum diatur dalam KUHP maupun dalam UU Kesehatan. Kekosongan norma inilah, penulis ingin lebih memahami pengaturan mengenai tindakan euthanasia dan pertanggungjawaban pidana tenaga medis terhadap tindakan euthanasia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya saat ini di Indonesia ada beberapa pasal dalam KUHP yang sering dikaitkan dengan masalah euthanasia, yakni Pasal 344, 338, 340, 345, dan 359 KUHP. Belum adanya pengaturan mengenai tindakan euthanasia menyebabkan pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis adalah tanggungjawab pidana, etis, dan profesi. Kesimpulan yang dapat diambil yakni belum adanya pengaturan secara yuridis mengenai euthanasia dan terdapat tiga jenis pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis. Berangkat dari permasalahan inilah maka perlu dibuatkan suatu produk hukum yang mengatur tentang euthanasia dan mencari alternatif agar euthanasia tidak dijadikan alternatif bagi rakyat yang kurang mampu dalam biaya kesehatan.Berangkat dari permasalahan inilah maka perlu dibuatkan suatu produk hukum yang mengatur tentang euthanasia. Kata kunci: euthanasia, pengaturan euthanasia, pertanggungjawaban tenaga medis
Tanggung Jawab Perusahaan Pengangkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 8 No 12 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara Geografis, Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang dipisahkan oleh laut, sungai maupun danau. Maka dari itu, sangat diperlukan usaha dalam bidang pengangkutan untuk menjangkau wilayah Negara Indonesia. Adapun tujuan penulis yaitu untuk mengetahui dasar timbulnya pertanggungjawaban dalam pengangkutan barang dan mengetahui bentuk tanggung jawab perusahaan pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor terhadap kerugian akibat kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang undangan dan konsep. Dari hasil penulisan diketahui bahwa pertanggungjawaban pengangkut tidak sebatas apa yang sudah diperjanjikan dalam ketentuan dan syarat pengiriman barang. Namun pertanggungjawaban pengangkut dengan kendaraan bermotor telah diatur dalam ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Ganti Rugi, Angkutan Barang
ANALISIS TERHADAP PROFESI ARTIS DI BAWAH UMUR SEBAGAI BENTUK EKSPLOITASI ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK Ni Luh Putu Devi Wirasasmita; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 07, No. 03, Mei 2018
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Profesi artis di bawah umur sekira-kiranya dapat meringankan beban perekonomian keluarga dan memperkenalkan anak pada dunia kerja, namun jika anak bekerja sejak dini dapat mengurangi hak-hak dasar anak. Hal tersebut dapat mengindikasikan tindakan eksploitasi pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bentuk eksploitasi anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan mengenai eksploitasi pada profesi artis di bawah umur sampai saat ini belum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga terdapat kekosongan norma hukum. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian, korban anak dari tindakan ekploitasi pada profesi artis haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua, yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap korban anak dari tindakan ekploitasi pada profesi artis diatur dalam ketentuan Pasal 66, Pasal 78, dan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kata Kunci : Eksploitasi, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Anak.
KRIMINALISASI TERHADAP PERBUATAN SPAMMING MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TETANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Shah Rangga Wiraprastya; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 05, Juli 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Kriminalisasi Terhadap Perbuatan Spamming Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan perbuatan spamming melalui media sosial dan bagaimana pengaturan spamming dalam perundang-undangan Indonesia di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai spamming sehingga menimbulkan multitafsir di kalangan praktisi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dirasa mendekati untuk dijadikan acuan dalam menanggulangi tindak spamming yaitu dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Serta diharapkan di masa mendatang perbuatan spamming ini sudah diatur secara jelas dan tegas sehingga terdapat pasal tersendiri yang mengatur spamming dengan acuan peraturan perundang-undangan yang mendekati unsur spamming serta dengan melakukan perbandingan dengan Negara lain.
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Shah Rangga Wiraprastya; Made Nurmawati
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 02, Juni 2015
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini berjudul "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". Rumusan masalah jurnal ini berisikan tentang pengenaan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dan unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik. Metode penelitian jurnal ini yaitu yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pencemaran nama baik merupakan suatu perbuatan yang menyerang kehormatan seseorang dimana peraturan yang mengatur tentang sanksi pidana bagi perbuatan pencemaran nama baik ini adalah Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan melihat isi dari ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka unsur-unsur yang harus terpenuhi agar seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik adalah unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik , dan juga unsur di muka umum.
Co-Authors Desak Putu Eka Srinadi Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra I Dewa Made Krishna Wiwekananda I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Nengah Suantra I Putu Gede Parwata I Putu Krisna Adhi Kadek Ary Putri Sanjiwani Kadek Dinda Agustina Luh ayu Maheswari Prabaningsih Megawati Purnama Sari Wijaya Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi Ni Kadek Diah Sri Pratiwi Ni Ketut Ayu Suwandewi Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Devi Wirasasmita Ni Made Ratih Wijayanti Shah Rangga Wiraprastya Suka Asih K TUS, Desyanti Verdinandus Kiki Afandi Wahyu Tantra Setiadi Winda Nur Maghfiroh