Articles
<![CDATA[Law Enforcement and Justice: Perspective of Authority and Responsibility of the President towards the Judicial System ]]>
<![CDATA[Zulkarnain Ridlwan]]>;
<![CDATA[Ade Arif Firmansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[University of Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.634 KB)
|
DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i01.p01
<![CDATA[An independent judicial power is very important as one of the main characteristics of the rule of law, therefore its position must be maintained in Indonesia. The purpose of this paper confirms that any attempt to intervene in the authority of the Supreme Court and the Constitutional Court in the justice system, including intervention from the President, must be considered an unconstitutional act and violates the ideals of the Indonesian rule of law. A review of the President's position in the statutory regulations found the fact that there was still a gap in the infiltration of the President's power over judicial authority. Specifically in two cases, the first relates to the ambivalence of the prosecutor's position that is not as firm as the Police. Second, the constitutional judge selection model. The need to re-arrange the mechanism for selecting constitutional judges derived from the President's proposal so that it can be more aligned with efforts to distance the President's power from the power of the judiciary. In addition to the recommendations to the formers to reorganize the two potential infiltrations, this paper also recommends the institutionalization of public petitions based on Mark Tushnet's ideas about populist constitutional law. The existence of a public petition institution becomes a forum for gathering input and advice in law enforcement and justice. The opening of the President to accept public petitions makes it easier for the people to submit law enforcement issues which, in a sense of people's justice, must be addressed.]]>
<![CDATA[NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT ]]>
<![CDATA[Ridlwan, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 5, No 2: FIAT JUSTISIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakatu dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat).]]>
<![CDATA[NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT ]]>
<![CDATA[Zulkarnain Ridlwan]]>
<![CDATA[ Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2011) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.56
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep negara hukum Indonesia berdasarkan konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia. Berdasarkan tinjauan normatif dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia disimpulkan bahwa sejak awal Republik Indonesia berdiri pilihan konsep negara hukum yang dicitakan adalah negara hukum demokratis yang secara aktif bertujuan untuk mewujudkan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Disamping itu, negara hukum Indonesia dipengaruhi Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang disepakatu dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab; Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan; serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Negara Hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan. Meski pernah berganti konstitusi dan melakukan perubahan atas konstitusi yang berlaku, namun pilihan konsep negara hukum masih tetap sama yaitu negara hukum aktif atau dinamis dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Konsep negara hukum demikian dipresentasikan sebagai welvaarstaat, yang adalah kebalikan negara penjaga malam (nachtwachterstaat).]]>
<![CDATA[PENGADUAN KONSTITUSIONAL DI NEGARA FEDERAL JERMAN ]]>
<![CDATA[Ridlwan, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 5, No 3: FIAT JUSTISIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan konsep pengaduan konstitusional di Jerman. Berdasarkan tinjauan normatif dan perbandingan dengan Indonesia, didapatkan fakta bahwa Negara Federal Jerman merupakan salah satu contoh yang tepat dalam hal memahami dan mempraktekkan suatu model perlindungan hak-hak konstitusional warga negara dengan menjalankan mekanisme pengaduan konstitusional (constitutional complaint). Kewenangan untuk memproses pengaduan tersebut dimiliki oleh Mahkamah Federal Jerman. Indonesia sebagai negara yang telah memiliki rumusan perlindungan hak-hak warga negara serta telah menegaskan sebagai negara hukum hendaknya dapat mengadopsi dan mengadaptasikan apa yang telah dijalankan di Jerman dalam hal pengaduan konstitusional. Sebab pengakuan hak-hak dasar warga negara tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak-hak dasar setiap warga negara. Hal penting yang dapat diadopsi dan diadaptasikan dari model pengaduan konstitusional di negara Jerman adalah memposisikannya sebagai upaya hukum luar biasa. Kata Kunci : Pengaduan Konstitusional, Negara Federal Jerman]]>
<![CDATA[URGENSI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUN PEREKONOMIAN DESA ]]>
<![CDATA[ridlwan, zulkarnain]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 8, No 3 (2014): FIAT JUSTISIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The purpose of this paper is to describe the importance of village-owned enterprises and the management in the interests of rural communities. Referring to the legislation governing the rural , particularly Law No. 6 of 2014, it can be concluded that the village-owned enterprises is a village economic institution that has an important role in the welfare of the community, the village, and the village government. A professional governance that refers to the guidelines in the formation of village-owned enterprises based on legislation is a prerequisite of village-owned enterprises goes properly. Thus the economic activities of village-owned enterprises should ideally be part of efforts to increase local and regional economies within the scope of the national economy. Keywords: Urgency of Village-Owned Enterprises, Formation and Management.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS (RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES) ]]>
<![CDATA[Ridlwan, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 7, No 2: FIAT JUSTISIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan urgensitas perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya pengaturan hal tersebut dalam peraturan di tingkat daerah. Berdasarkan penelitian normatif dan mengamati kenyataan dalam perkembangan sosial disimpulkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas (rights of persons with disabilities) merupakan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, ditegaskan dengan UU ratifikasi konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Perlindungan penyandang disabilitas ditingkat daerah sangatlah penting dituangkan dalam peraturan daerah sebagai sarana keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas, hal ini juga sesuai dengan rumusan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan UU Nomor 19 Tahun 2011. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Konstitusional, Penyandang Disabilitas, Daerah]]>
<![CDATA[Mekanisme Konsultasi Publik :Instrumen Pembangun Good Governance Di Daerah ]]>
<![CDATA[Ridlwan, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 6, No 3: FIAT JUSTISIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pentingnya ketersediaan mekanisme konsultasi publik dalam perumusan kebijakan dan peraturan ditingkat daerah. Berdasarkan tinjauan teoritis, filosofis, sosiologis, dan yuridis disimpulkan bahwa tersedianya mekanisme konsultasi publik di daerah sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) oleh karena itu bagi daerah perlu mengadopsi pengaturannya di tingkat daerah.Kata Kunci : Mekanisme Konsultasi Publik, Good Governance]]>
<![CDATA[Payung Hukum Pembentukan BUMDes ]]>
<![CDATA[Ridlwan, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 7, No 3: FIAT JUSTISIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penulisan ini adalah mendeskripsikan payung hukum pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes). Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, disimpulkan bahwa pembentukan BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa memiliki landasan hukum yang kuat. Peraturan yang mendasari pembentukan BUMDes terdiri dari undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri. Jika diperlukan untuk mengatur lebih lanjut, pemerintah daerah dapat membentuk peraturan daerah tentang BUMDes. Demikian pula ditingkat desa, dapat dibuat peraturan desa tentang BUMDes sesuai dengan keadaan dan kekhasan desa masing-masing.Kata Kunci : Payung Hukum, dan BUMDes]]>
<![CDATA[PERBANDINGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 ]]>
<![CDATA[Anggraini, Yesi]]>;
<![CDATA[Yasir, Armen]]>;
<![CDATA[Ridlwan, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ FIAT JUSTISIA Vol 9, No 1 (2015) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lampung University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Comparing national development planning as the state policy in the broad outlines in the period before and after the amendment of the Constitution 1945 (UUD 1945) as well as to analyze the position of national development planning guidelines were created after the amendment of the Constitution 1945. Based normative juridical approach, by examining all the rules legislation relating to the legal issues is researched concluded that the First, there are some similarities and differences in the Platform for National Development Planning in the period before and after the 1945 amendment, as for the equation is the substance of the two, whereas the difference lies in the pattern of policy-making, as well as law formulation. Second, the Status Law on National Development Planning System (SPPN) and the regulations under it is official documents which contain the cornerstone of development planning in the era of reforms as a change of planning from documents in the past.Keywords: National Development Planning System, the Constitution 1945]]>
<![CDATA[MEMELIHARA ASAS PACTA SUNT SERVANDA ATAS PERJANJIAN INTERNASIONAL (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-IX/2011) ]]>
<![CDATA[Ridlwan, Zulkarnain]]>
<![CDATA[ MONOGRAF 2014: DIMENSI HUKUM INTERNASIONAL ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Lampung ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[MEMELIHARA ASAS PACTA SUNT SERVANDA ATASPERJANJIAN INTERNASIONAL(Telaah Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 33/PUU-IX/2011)]]>
