Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat Di Universitas Padjadjaran Nanang Suparman; Wildan Romadhon
Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah Vol 1, No 1 (2019): Ministrate
Publisher : Jurusan Administrasi Publik FISIP UIN SGD Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (564.211 KB) | DOI: 10.15575/jbpd.v1i1.6315

Abstract

This study aims to find out and describe the process of implementing the UPZ implementation policy evaluation at Padjadjaran University: Factors that have constrained the evaluation of UPZ policies at Padjadjaran University: and the implications of the constraints on the existence of UPZ Padjadjaran University. This study uses a policy evaluation theory from William. N. Dunn who said that policy evaluation is influenced by six dimensions. The research method used is a qualitative approach with a type of descriptive method. Techniques for collecting data through interviews, observation, and literature. Based on the results of the study, it was found that the policy evaluation of the Central Baznas Regulation Number 2 of 2016 had not yet run optimally. This is because there are still among Muzaki who have potentially not participated in the UPZ Unpad and mustahik who have not all felt satisfied with the service and provision of infaq and charity zakat funds. In addition, the human resources available at UPZ Unpad are still limited, especially in the ranks of the management. 
PENERAPAN PRINSIP AGILE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG Nurul Siti Ambia Zahra; Nanang Suparman; Siti Alia
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3 No 5: Oktober 2022
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v3i5.2057

Abstract

Pemerintah sebagai wadah untuk memberikan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan pemerintahan yang baik dan cepat yaitu Agile Governance. Namun pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan dan kualitas aparatur Disdukcapil belum optimal dan belum memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan agile governance di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip agile governance sudah cukup baik untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, namun penerapannya masih belum optimal karena dimensi Human Focused dalam menyediakan ruang pengaduan masyarakat tidak selalu mendapat respon. yang dapat membantu terkait pengaduan yang disampaikan masyarakat sehingga tidak memenuhi harapan masyarakat.