Rismanto Rismanto
Mahasiswa Pengembangan Sumber Daya Air, FTSL-ITB

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGARUH MOTIVASI, KEPUASAN KERJA DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA Rismanto, Rismanto
Katalogis Vol 5, No 9 (2017)
Publisher : Katalogis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.125 KB)

Abstract

The aims of the study are: 1) to determine and analyze simultaneous influence and partial of motivation, work satisfaction, and HR development on officials’ performance The Agency of Financial Administration and Local Asset of Tojo Una-Una. Type of research is descriptive causal with multiple linear regressions analysis and census sampling technique. Demographic respondents show that 56.8% of 44 officials in this agency is women, 50% of them aged between 20-30, 63.6% hold bachelor degree, and the maximum length of work between 1-5 years. Variable with highest mean of 4.41 is X3 (HR development), while mean of performance is 4.50. The result of multiple linear regressions analysis finds that Fvalue of 7.428 with sig. value of 0.000 on confidence level (α = 0,05). This means that motivation, work satisfaction, and HR development simultaneously have positively and significantly on officials’ performance in The Agency of Financial Administration and Local Asset of Tojo Una-Una. Partially, motivation and work satisfaction have postive and significant influence, while HR development has insignificant influence on officials’ performance in The Agency of Financial Administration and Local Asset of Tojo Una-Una.
PENERAPAN PEMBUKTIAN DI PENGADILAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor .161/Pid.B/2012/PN.PL) RISMANTO, RISMANTO
Legal Opinion Vol 3, No 6 (2015)
Publisher : Legal Opinion

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul penerapan pembuktian di pengadilan terhadap pelaku tindak pencabulan (putusan pengadilan negeri palu nomor.161/Pid.B/2012/PN.PL). Dengan identifikasi masalah bagaimana penerapan pembuktian dan penerapan sanksi pidana di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara nomor.161/Pid.B/2012/PN.PL. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pembuktian dan penerapan sanksi (penghukuman) di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana dengan nomor .161/Pid.B/2012/PN.PL. Penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri palu hasil penelitin menunjukkan bahwa penerapan pembuktian di pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam perkara Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL). Secara umum menjatuhkan putusan pada seseorang didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan fakta itu diperoleh dari pembuktian. Jika fakta-fakta ini bisa mengungkapkan maka majelis pasti berkesimpulan terdakwa tersebut bersalah dan Penerapan sanksi pidana (penghukuman) terhadap pelaku (terdakwa) dengan nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan yang diuraikan di dalam surat keputusan Pengadilan Negeri Palu bahwa hakim Pengadilan Negeri Palu dalam menjatuhkan putusan dengan Nomor. 161/Pid.B/2012/PN.PL telah sesuai dengan penerapan hukumanya yaitu dengan hukuman sembilan tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa dan telah sesuai rasa keadilan masyarakat.. Kata Kunci : penerapan pembuktian pelaku tindak pidana pencabulan.
Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang Suyono, Djoko; Rismanto, Rismanto
Indonesian Governance Journal : Kajian Politik-Pemerintahan Vol 1 No 2 (2018)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (768.847 KB) | DOI: 10.24905/pgj.v1i2.1246

Abstract

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Tipe penelitian bersifat deskriptif, artinya menggambarkan fenomena secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul. Hasil penelitian, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa merupakan satu sistem kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja perangkat desa. Pelaksanaan Nomor 84 Tahun 2015 tentang SOTK Pemerintah Desa di Kecamatan Watukumpul, didasarkan pada peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang SOTK Desa dan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Juklak Perda No 3 Tahun 2015. Diawali dengan penjelasan dari Camat Watukumpul yang dapat dipahami oleh para aparat desa,dan jika terjadi kesulitan dapat langsung ditanyakan, sehingga Permendagri 84/2015 dapat dilaksanakan.