This Author published in this journals
All Journal Tadbir Muwahhid
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

MANAJEMEN PEMBIAYAAN MADRASAH iwan sopwandin; M Reza Atqia; Nursal Fathoni; Ara Hidayat
TADBIR MUWAHHID Vol. 3 No. 2 (2019): Tadbir Muwahhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jtm.v3i2.1963

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Al-Mansyuriyah Cianjur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Metode ini berusaha mendeskripsikan keadaan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan yang ada dilapangan. Pengumpulan data melalui observasi partisivasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan unisitasi data, kategorisasi data dan penafsiran data. Untuk menguji keabsahan data, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek data perperpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: 1) Sumber pembiayaan madrasah berasal dari pimpinan yayasan, Bantuan Operasional Madarasah (BOM), Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) baik dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, koperasi siswa, Infak, Wakaf, Zakat, Sodaqoh dan Hibah, 2) Perencanaan (Budgeting) pembiayaan madrasah dimulai dengan membuat terlebih dahulu Rencana Kegiatan dan Angaran Madrasah (RKAM), Sumber anggaran yang dikembangkan dalam RKAM Madrasah Aliyah Al-Manshuriyah Cianjur antara lain dana anggaran rutinan, anggaran pembangunan dan pemeliharaan, dana penunjang pendidikan, dana masyarakat, 3) Pencatatan dan pembukuan pembiayaan madrasah ditandai dengan adanya buku kontrol pemasukan, buku kas/pembukuan keuangan, dan SPJ dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, 4) Auditing meluputi, evaluasi, penilaian, pertanggung jawaban dan pemeriksaan kesesuaian yang di capai. Pelaporan di Madrasah Aliyah Al-Mansyuriyah disampaikan kepada pihak wali siswa, kepala sekolah, guru, komite sekolah, yayasan dan kepada pemerintah dalam hal ini diwakili oleh pengawas.