Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : jurnal hukum das sollen

MEKANISME PELANTIKAN KEPALA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Jamri Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Para pendiri bangsa telah menyepakati dengan menetapkan model susunan negara Indonesia adalah Susunan Negara Kesatuan, sehingga pembagian wilyah Negara tersusun atas Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, dan Pemerintahan Desa. Tahun 2014 pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur desa secara mandiri dimana sebelumnya pengaturan desa hanya bagian dari undang-undang yang berhubungan dengan pemerintahan daerah yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Adapun dalam undang-undang tersebut mengatur secara jelas bagaimana tahapan mengenai pelantikan kepala kepala desa, namun ada sebagian pemerintah daerah masih elum melaksanakan secara maksimal terhadap tahapan mekanisme pelantikan kepala desa terpilih.
PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN : PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRGIRI HILIR TERHADAP PENANGGULANGAN Jamri Jamri
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 2 (2020): JURNAL DAS SOLLEN
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) ialah merupakan salahsatu unsur terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, salah satu fungsi DPRD ialah mempunyai fungsi legislasi yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah. Dimasa pandemi ini fungsi legislasi DPRD dapat di implementasikan untuk pencegahan mewabahnya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan cara membentuk peraturan daerah berkaitan dengan pencegahan penularan COVID-19 sebagai sarana mengatur masyarakat. Namun fungsi legislasi ini belum terlaksana dengan maksimal di DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, hal ini belum adanya peraturan daerah yang ditetapkan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang berhubungan dengan pengaturan Pencegahan penularan COVID-19.