Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELODANG MAYANG jurnal hukum das sollen Jurnal Karya Abdi J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Muhsin Muhsin
Universitas Islam Indragiri
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Automotive Engineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Nursing Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN PERDA NOMOR 23 TAHUN 2005 TENTANG RESTRIBUSI PELAYANAN PASAR DI KECAMATAN TEMBILAHAN Muhsin Muhsin
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Restribusi Pelayanan Pasar diperlakukan pada setiap kegiatan ekonomi yang berjalan di daerah pasar. Pasar adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual, tempat tersebut merupakan sarana bagi pembeli dan penjual melakukan transaksi-transaksi perdagangan guna memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pasar terbentuk atau tercipta bersumber pada kebutuhan manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)Bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan? 2)Bagaimana faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan? Jenis dan sifat penelitian yaitu penelitian hukum empiris/sosiologis. Kesimpulan; 1)Pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari pedagang sudah mengetahui peraturan daerah karena Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar. Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir pernah mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar kepada Pedagang pasar secara langsung. Pendataan pedagang sering dilakukan dan pedagang sudah mengetahui tata cara membayarkan setoran restribusi pelayanan pasar. 2)Faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat dan upaya mengatasi faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 23 tahun 2005 tentang Restribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Indragiri Hilir studi di kecamatan Tembilahan sebagai berikut, masih banyaknya pedagang seringnya enggan membayar restribusi pajak dengan alasan pendapatan yang dihasilkan tidak seusuai dengan modal. Adapun upaya guna mengatasi faktor penghambat yang perlu dilakukan adalah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dan sosialisasi tentang restribusi pelayanan pasar, dan menduskusikan setiap permasalahan yang ada serta memberikan solusi untuk kepentingan bersama baik dari pedagang dan pemerintah.
Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri HilirNomor 11 Tahun 2016 Di Kecamatan Tembilahan MUHSIN MUHSIN
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia Tahun 1945 Pada Pasal 1 ayat 3. Aturan tentang pembinaan,Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat sebagai Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(DLHK) yang bertugas untuk membersihkan dari Samapah telah di tuangkan dalam peraturan daerah, hal ini juga belum disosialisasikan secara maksimal, sehingga Sampah yang ada tidak berserakan di jalanan juga di parit dan sungai yang ada di Kota Tembilahan.Petugas Kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapa yang membuang samapah tersebut. Masyarakat hanya sekedar membuang sampah tanpa memperhatikan jenis dan sifat sampah. Hal tersebut tentu menyulitkan pihak petugas karena harus memisahkan sampah yang berserakan dijalan-jalan tersebut sesuai dengan jenis sampahnya. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hili Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ? 2) Apakah Faktor Penghambat dalam Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dalam melakukan Pengawasan terhadap Limbah Domestik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Kecamatan Tembilahan ? Metode Penelitian yang digunakan tergolong kedalam penelitian hukum empiris/sosiologi dengan cara survei data yang diperoleh dengan cara turun langsung kelapangan. Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data kuisioner maupun wawancara. Sedangkan metode dan sifat penulisan bersifat deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : Implementasi Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Limbah Domestik Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 di Tembilahan. Implementasi Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indradragiri Hilir belum terlaksana dengan baik dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dilapangan. Faktor penghambat diantanya adalah Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri, Faktor penegak hukum, Kualitas Sumber Daya Manusia, Kualitas Pendidikan, Fasilitas kerja, Wilayah Kerja dan Faktor Masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN HIBURAN UMUM (KARAOKE) DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU (STUDI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG HIBURAN UMUM) MUHSIN MUHSIN
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Oleh karena itu peran dan fungsi dari Polisi Pamong Praja sangat di harapkan dalam kehidupan mayarakat. Di dalam menajalankan pekerjaannya Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan yang sering dijumpai. Terutama dalam hal penertiban umum. Adapun permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum (karaoke) di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu dan apakah factor penghambat dan upaya terhadap pelaksanaan peran dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam penertiban hiburan umum Karaoke di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari lapangan melalui masyarakat atau responden.Penelitian hukum empiris ini dilakukan untuk menganalisis sejauh manasuatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif di masyarakat. Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertiban Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi Pemerintah Daerah mulai dari Dinas terkait.Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PemilikTempat Usaha Hiburan Karaoke, sedangkan faktor-faktor penghambat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hulu dalam penertibanTempat Hiburan Umum khususnya Karaoke adalah karena faktor internal yaitu Kekurangan Personil, Kekurangan Sarana dan Prasarana, Kualitas Pendidikan, Fasilitas Kerja, Wilayah Kerja sedangkan dari segi faktor eksternal adalah karena banyak Pemilik Tempat Hiburan Umum khususnya Karaoke yang belum memahami Peraturan Daerah tentang Hiburan Umum khususnya Karaoke dan karena faktor sumber daya manusia dimanamasihadaaparat yang belum mampu melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal penegakan peraturan daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Integrated Legal Education on the Dangers of Drugs and Their Prevention for Students of IT IT Middle School Insan Mulia, Sungai Intan Village, Tembilahan Hulu District, Indragiri Hilir Regency Fitri Wahyuni; Syarifuddin Syarifuddin; Siti Rahmah; Darmiwati Darmiwati; Muhsin Muhsin; Wandi Wandi
KARYA ABDI Vol 1 No 1 (2020): Article
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/karyaabdi.v1i01.1061

Abstract

The misuse and circulation of illicit drugs is a widespread, complex, and complex issue facing the Indonesian people lately, as it can have many negative effects, especially among the younger generation. Therefore, massive prevention efforts must be made through integrated legal counsel such as the Faculty of Law of the Islamic University of Islamic Universities in schools. One of the selected schools is the Junior High IT IT High School located in the Sungai Intan Village of West Suburban Suburban Suburban Hulu district. In the implementation of the counseling the aim is for students to understand the dangers of drugs and to avoid the dangers of drugs so that they can become better generations and work better. This method of implementing community service activities is done with data collection techniques through Library and lecture studies. The source of data obtained in the practice of public service counseling is secondary data consisting of: primary legal materials, and secondary legal materials. While analyzing data using a deductive thinking method, it is a mindset based on common things and then draws on specific conclusions. Results and discussion. Commitment activities to the community of legal counsel on Drug Danger and its Prevention for Students / Junior High School IT High School People in Sungai Intan Suburban Suburban District Upstream from the stages of activity preparation, implementation and closure. At the time of implementation each drug dealer presented the drug and its preventive material. The activity received excellent response from the participants as evidenced by the many questions from the participants and the increased knowledge of the participants about the dangers of drugs and their prevention
FENOMENA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Vivi Arfiani Siregar; Indra Mukhlis Adnan; Wandi Wandi; Muhsin Muhsin; Jamri Jamri; Nurhan Nurhan; Feni Puspita Sari; Muannif Ridwan
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2: Juli 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional and village funds are one of the sources of village funding based on regional funds as regulated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Anticipations that the corruption of regional and village funds in Indragiri Hilir Regency does not continue to develop depends on how the implementation of law enforcement itself not only involves natural humans but can also be easily found in corruption cases involving legal entities. Metode community service by direct means of sources of information that are adjusted to the results of observations, because this approach in community service is carried out using a field approach. Criminal liability in corruption cases is broader than the general criminal law because perpetrators in corruption crimes are still held accountable for their actions even though the perpetrator has died but are only limited to deprivation of confiscated goods.
PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Jamri Jamri; Muhsin Muhsin
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 8 No 3 (2022): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v8i3.269

Abstract

The Village Head is elected directly by and from Village residents who are citizens of the Republic of Indonesia who meet the requirements for a term of office of 6 (six) years from the date of inauguration. The stages for selecting a village head are the nomination stage, the voting stage, and the determination stage. Villages are carried out by the Village Head Election Committee. One of the most crucial matters regarding the implementation of the village head election stages is the stage of determining the elected village head which is possible to cause village head election disputes, and what is the mechanism for village head election dispute settlement, so that village head election settlement can be resolved through the applicable legal mechanism. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.Adapaun tahapan pemilihan kepala desa ialah tahap pencalonan, tahap pemungutan suara dan tahapan penetapan.Tahapan-tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.Salah satu yang sangat krusial menyangut pelaksanaan tahapan-tahapan pemilihan kepala desa ialah tahap penetapan kepala desa terpilih yang dimungkinkan bisa menimbulkan sengketa pemilihan kepala desa, dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa, sehingga penyelesaian pemilihan kepala desa tersebut dapat diselesaikan secara mekanisme hukum yang berlaku.
Co-Authors Darmiwati Darmiwati Feni Puspita Sari Fitri Wahyuni Indra Mukhlis Adnan Jamri Jamri Muannif Ridwan Nurhan Nurhan Siti Rahmah Syarifuddin Syarifuddin Vivi Arfiani Siregar Wandi Wandi