Nunung Rodliyah
Lampung University

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENGHIMPUNAN DANA DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH Irawan, Andri; Rodliyah, Nunung; Wardani, Yulia Kusuma
PACTUM LAW JOURNAL Vol 1, No 03 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bank syariah memberikan keuntungan dengan pembagian yang adil dan menjamin keterbukaan jumlah keuntungan yang dikelolahnya. Pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang kurang memahami keberadaan bank syariah, sehingga kurang menarik masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah. Penelitian ini adalah penelitian normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pelaksanaan penghimpuan dana dengan akad mudharabah pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lampung Timur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi pada prakteknya mudharib kurang memberikan informasi mengenai mekanisme perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana shahibul maal, sehingga pendapatan bagi hasil yang diperoleh shahibul maal terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad yang diatur dalam KHES. Akibat hukum penghimpunan dana dengan akad mudharabah yaitu penggunaan akad mudharabah akan berakibat diperolehnya keuntungan bagi hasil untuk shahibul maal dan mudharib. Apabila pelaksanaan akad mudharabah berjalan tidak sesuai dengan syarat, maka akan ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian.Kata Kunci: Penghimpunan Dana, Akad Mudharabah, Bank Syariah.
AKIBAT HUKUM GADAI SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan) Farani, Rabbiyatussha; Rodliyah, Nunung; Nargis, Nilla
Pactum Law Journal Vol 2, No 01 (2018): Pactum Law Journal
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gadai syariah (Rahn) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (Rahin) sebagai barang jaminan (marhun) atas pinjaman (Marhun bih) yang diterimanya. Marhun memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (Murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan menimbulkan suatu peristiwa hukum dan hubungan hukum antara kedua belah pihak serta akibat hukum yang bertimbal balik. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum  primer,  sekunder, dan  tersier.  Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara terhadap informan pengguna jasa gadai syariah. Pengelolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini menunjukan gadai syariah di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian, dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. Akibat hukum transaksi gadai syariah meliputi hak dan kewajiban, rahin yang berhak mendapatkan piutangnya dan berkewajiban menyerahkan barangnya, serta murtahin yang berhak mendapatkan biaya ujrah dan berkewajiban memberikan uang pinjaman kepada rahin.Kata Kunci : Gadai Syariah, Pegadaian Syariah, Akibat Hukum
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN TANAH WAKAF PADA PUTUSAN NOMOR 1562/PDT.G/2013/PA.JU Kurniawati, Ria; Rodliyah, Nunung; Oktaviana, Selvia
PACTUM LAW JOURNAL Vol 2, No 3 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik wakaf yang terjadi dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara. Salah satu kasus pembatalan akta wakaf yang dikategorikan melawan hukum karena tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun masalah dalam penulisan ini, bagaimana alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan tanah wakaf dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan tanah wakaf. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif, menggunakan pendekatan hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data dan pengaturan data yang selanjutnya dianalisis. Hasil penelitian ini adalah alasan-alasan pembatalan akta ikrar wakaf dalam peraturan Hukum Islam dan UU Wakaf adalah Surat Ikrar Wakaf dan Surat Pengesahan Nazhir Nomor W5/430/26 tidak sesuai dengan UU Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1562/Pdt.G/2013/PA.JU adalah tidak memenuhi UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf, karena Tergugat bukan pemilik sah dari tanah tersebut. Akibat hukum yang timbul adalah Akta Ikrar Wakaf dianggap tidak pernah ada. Kata Kunci : Pembatalan, Pertimbangan, Tanah, Wakaf
ANALISIS PRAKTIK AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA Rodliyah, Nunung; Famulia, Ledy; K, Ade Oktariatas
Journal of Islamic Law Studies Vol. 3, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Awareness of muslims as a people the majority of the population to behave in islamic is one reason the development of syariah banking in indonesia. Significantly, in defending its existence, islamic banking industry continued to innovation for shariah products, in accordance with society development one of the Islamic banking products is ijarah muntahiyah bi al-tamlik. The ijarah muntahiyah bi al-tamlik contract is one of the relatively new contracts, because it combines several types of contracts in a contract. For some of these reasons, the authors are interested in discussing more about the legal aspects of the ijarah muntahiyah bi al-tamlik and how they are practiced in Islamic finance institutions. The research method used is a qualitative method with a type of normative juridical research. The conclusion obtained is that the contract of the ijarah muntahiyah bi al-tamlik which is a lease agreement that ends with ownership is permissible in Islam. This was confirmed by the DSN-MUI fatwa No. 27 / DSN-MUI / III / 2002 concerning the Ijarah muntahiyah bi al-tamlik. Even in practice, there have been several rules from Bank Indonesia and the Financial Services Authority which specifically regulate the implementation of the ijarah muntahiyah bi al-tamlik contract.