Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Kiki Anggriyani; Erlina Erlina; ST Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.976 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10138

Abstract

Bank sangat berhati-hati dalam kasus penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan karena harus mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata sebagai syarat sah suatu perjanjian, pihak bank lebih memilih eksekusi jaminan melalui lelang dari pada melakukan penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan karena menurut bank hal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Metode pendekatan yang dilakukan   dalam penelitian ini adalah penelitian  empiris. Metode  penelitian  normatif  empiris  adalah  implementasi undang-undang  dalam suatu peristiwa di lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak bank sangat berhati-hati dalam kasus penjualan objek hak tanggungaan secara dibawah tangan, pihak bank lebih memilih eksekusi jaminan melalui lelang dari pada melakukan  penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan, karena menurut bank hal tersebut tidak memiliki kekuatan  hukum  yang  kuat,  dapat merrugikan  pihak  bank,  dan  sangat  rawan terjadi masalah jika hal tersebut benar terjadi.
PENCURIAN BERKUALIFIKASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Rezky Ridhoyanti Rhamani; Ahkam Jayadi; ST Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (459.795 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10167

Abstract

Penerapan sanksi pidana dengan Putusan Nomor: 63/Pid.Sus-Anak/2018/PN-Mks dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terhadap terdakwa anak yang telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pada Pasal 363 ayat 1 sub 3 KUHP, tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan dalam kondisi sehat jasmani dan psikis sehingga menurut hakim terdakwa anak secara meyakinkan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Telah sesuai dengan fakta-fakta pada persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan barang bukti di muka persidangan sehingga secara sah dan meyakinkan terdakwa anak bersalah, selain itu pada putusannya, hakim mempertimbangkan keadaan meringankan dan memberatkan pada terdakwa anak.
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN KEKERASAN, ANCAMAN KEKERASAN, DAN TIPU MUSLIHAT TERHADAP ANAK. (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs) Andi Mahfud Arya Wardana; Jumadi Jumadi; ST Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.293 KB) | DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11066

Abstract

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.  Kondisi saat ini kejahatan terhadap anak terus meningkat utamanya kejahatan seksual terhadap anak, dan pelaku kejahatan terhadap anak menurut komnas perlindungan anak adalah orang terdekat dari korban (anak). Kejahatan terhadap anak sendiri telah diatur oleh hukum postif di Indonesia misalnya didalam KUHP Pasal 288 & 289, dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Terkait dengan kasus persetubuhan terhadap anak pada studi putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN/Mrs. Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap pelaku, yang pelakunya adalah ayah tiri dari anak tersebut, putusan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dari korban, hal ini didasarkan pada aturan hukumnya pada Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang berbunyi apabila pelaku dari kejahatan seksual terhadap anak masih dalam lingkungan orang terdekat (ayah) maka pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidananya, dan dari pertimbangan hukum hakim tidak terdapat hal yang meringankan  terdakwa.Kata Kunci: Anak: Hak Asasi Anak; Kejahatan  
Peranan Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Polres Polewali Mandar Muh Adnan; St Nurjannah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15272

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggara tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku.Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum.Sehingga dapat dikatan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Kepolisian dalam undang-undang No.2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang di peroleh dari lapangan untuk menemukan bukti sosial, semua menganalisisnya dan berusaha melakukan penelitian berdasarkan apa  yang diamati.  Lokasi  penelitian dilakukan Kabupaten  Polewali Mandar. Lokasi ini dipilih karena memiliki aspek pendukung agar peneliti dapat bekerja dengan baik, Peran Kepolisian dalam menanggulangi Penyalagunaan Narkoba dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkhusu kepada masyarakat agar kiranya dapat menghidari namanya narkoba.
Regulasi Perlindungan Hukum Simpanan Nasabah Jasa Perbankan Syariah St Nurjannah
Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Vol. 2 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/widyapranata.v3i1.87

Abstract

AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum AbstrakPerbankan syariah merupakan salah satu sistem perbankan di Indonesia yang mendapat kepercayaan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana dari masyarakat dan menjamin kemanannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research). Secara administrasi regulasi berupa undang-undang baik UU Perbankan Syariah, UU Perbankan maupun UU LPS dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada nasabah dan cukup memadai. Namun, bank syariah mempunyai sifat yang agak berbeda dengan bank konvensional sehingga diperlukan regulasi khusus agar simpanan bank tetap terjaminKata Kunci: Perbankan Syariah, Perlindungan Hukum
Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur Ulfa Daryanti; St Nurjannah
Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Januari
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/shautuna.v2i1.16220

Abstract

Pokok masalah pada penelitian ini yaitu terkait adanya tradisi dalam perkawinan Jawa yang dianggap keluar dari syariat Islam, dan masyarakat enggan untuk meninggalkannya. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang diangkat dari pengamatan fakta sosial yang dikaji menggunakan pendekatan teologis normatif atau syar’i dan pendekatan sosiologis.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Jawa di Kabupaten Luwu Timur masih tetap mempertahankan perkawinan menggunakan tradisi janur kuning, seperti pasang sesajen, kembar mayang, dan tarub. Namun, berdasarkan pandangan hukum Islam berdasarkan ‘urf, 1) memandang bahwa kebiasaan masyarakat pasang sesajen dikategorikan kedalam ‘urf fasid, karena pelaksanaannya ditujukan kepada makhluk gaib, yang diyakini memiliki kekuatan dan mendatangkan keselamatan. 2) pada tradisi janur kuning pada kembar mayang dikategorikan kedalam ‘urf shahih, karena dalam prosesinya dianggap tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun implikasi dari penelitian ini diantaranya: 1) Bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur hendaknya lebih selektif dalam memilih peninggalan nenek moyang yang mempunyai nilai kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. 2) Penelitian ini diharapkan menjadi pelestarian tradisi janur kuning bagi masyarakat Jawa dan tidak lagi ada yang menyimpang dan keluar batas dari nilai agama Islam