Hisbullah Hisbullah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Aplikasi Peminjaman Dana Online Siti Adinda Dewi Saraswati Harun; Hisbullah Hisbullah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 1 (2021): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v3i1.13167

Abstract

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah satu-satunya Otoritas Sektor Keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan itu sendiri adalah lembaga pengawas jasa keuangan seperti sektor perbangkan sektor, pasar modal, dana investasi,reksadana, dana keuangan perusahaan, dana pensiunan dan asuransi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan penelitian normatif dan sosiologis. Sumber data dalam penelitian ini adalah kantor Otoritas Jasa Keuangan di cabang kota Makassar. Hasil penelitian ini adalah regulasi yang diterapkan OJK tidak sesuai dengan perusahaan yang menerapkan sifat ilegal dan akuntabilitas OJK yang lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Implikasi dari penelitian ini adalah implikasi dari penelitian ini: peran OJK dalam mengatur dan mengawal perkembangan peminjaman dana berbasis online harus lebih ditekankan. Serta adanya lembaga yang menaungi permasalahan penyelesaian sengketa di bidang financial technology di negara Indonesia.
Analisis Hukum Pemberian Remisi Dalam Tindak Pidana Pencurian Ridwan Saleh; Hisbullah Hisbullah
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV
Publisher : Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15399

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dan sejauh mana penerapan hukum pidana positif daalam pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan sosiologis yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data lengkap dan vailid terkait pemberian remisi dalam tindak pidana mencuri yang penelitiannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa efiektivitas pemberian remisi terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dapat dikatakan sangat efektif, karena warga binaan yang melakukan residivice setelah mendapatkan remisi sangatlah sedikit sehingga potensi untuk mengulangin tindak pidananya sangat sedikit. Pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana yang melakukan tindak pidana pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar sama dengan tindak pidana umum lainnya yang dimana telah tertera pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 3 Tahun 2018, begitu juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pencurian yang telah melakukan residivice.       
Penegakan Hak Buruh oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi dan Peranan Hisbullah Hisbullah; Sofyan; Mulham Jaki Asti; Kurniati; Misbahuddin
Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan VOL 11, NO 2 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/ad.vi.34034

Abstract

Violation of workers' rights in Indonesia is a central issue in labor relations Commonly violations of workers' rights demand the existence of the Confederation of Trade Unions as an organization formed from, by, and for workers both in the company and outside the company, which is free, open, independent, democratic, and responsible to fight for, defend and protect the rights and interests and welfare of workers. For this reason, this research is oriented in the form of normative empirical research that seeks to observe the provisions of laws and regulations from the aspects of the rights and obligations of workers and employers along with law enforcement and direct observations in the Confederation of Maros Trade Unions in their role defending the rights and interests of workers in Maros Regency. The conclusion in this study is that labor relations outline the existence of inseparable rights and obligations as a definite causality, so disputes over rights and obligations between workers and employers require law enforcement that can be pursued outside the court through Bipartite settlements and mediation and litigation settlements through judicial institutions. In addition, the existence of KSPI Maros plays a very important role in industrial relations and efforts to resolve labor rights disputes through Bipartite, mediation and courts.