Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengembangan Kuliah V-Learning Sebagai Mata Kuliah Birokrasi Bagi Mahasiswa D-III Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Gamaputra, Gading; Prasetyawan, Agus; Isbandono, Prasetyo; Utami, Dian Arlupi; Rosdiana, Weni; Lestari, Yuni; Noviyanti, Noviyanti
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2161

Mata kuliah birokrasi adalah mata kuliah yang dirasa perlu untuk dikaji bagi administrator muda di Indonesia. Mengapa penelitian penyususnan v-learning ini penting untuk di lakukan karena mata kuliah birokrasi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa administrasi Negara dan mata kuliah birokrasi dipelajari sebagai dasar pijakan mahasiswa melakukan telaah birokrasi bagi aparatur sipil. Permasalahan yang diangkat adalah bagimana penyusunan v-learning birokrasi yang sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).Model pengembangan yang akan digunakan adalah model pengembangan ADDIE. ADDIE merupakan akronim dari Analyze, Design, Develop, Implement dan Evaluate. ADDIE adalah konsep pengembangan produk. Konsep ini diterapkan untuk melakukan pembelajaran berbasis kinerja (performance-based learning). Hasil 1) Pengembangan mata kuliah birokrasiÂ tatap muka ditambahkan media v-learning yang praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa D-III Administrasi Negara melalui beberapa tahap mulai dari pemetaan RPS, telaah reviewer, materi v-learning, upload & partisipasi v-learning. 2) Partisipasi mahasiswa 2018 kelas A dan B dalam mengikuti perkulihan V-learning mencapai 100% dari total 85 mahasiswa aktif. 3) Partisipasi mahsiswa 2018 kelas A dan B dalam mengerjakan tugas perkulihan mencapai 84% atau sekitar 68 mahasiswa dari total 85 mahasiswa. 4) Partisipasi mahsiswa dalam mengerjakan UTS secara v-learning mencapai 100% dari total mahasiswa 85 orang.Â

Analisis Pengelolaan Bandar Udara Dalam Melayani Masyarakat Dilihat Dari Perspektif â€œ Good Governance â€ Prastyawan, Agus; Isbandono, Prasetyo; Noviyanti, Noviyanti; Lestari, Yuni; Utami, Dian Arlupi; Rosdiana, Weni; Gamaputra, Gading
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 4 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v4i1.2175

Setiap Pemerintahan Daerah pada umumnya menghadapi tantangan tersendiri dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakatnya. Bagi pemerintah Kota Malang tantangan tersebut adalah sumber keuangan yang terbatas, sumber daya manusia yang masihmembutuhkan peningkatan serta kewenangan yang terbatas, di sisi lain tuntutan masyarakat atas pelayanan serta tata kolola yang lebih baik (Good Governance) sejalan dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, aspek yang kemudian bisa dijadikan beberapa rumusan masalah dalam pengelolaan badar udara Abdul Racman Saleh antara melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah mengeluarkan suatu kebijaksanaan Nomer.63/KEP/M.PAN/7/2003tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan PublikBerdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan UPT bandara Abdul Rachman Saleh Malang dalam melayani masyarakatmenunjukkan: 1. Kesederhanaan, Prosedur pelayanan informasi yang diberikan bersifat sederhana dengan menggunakan alur permohonan informasi yang jelas. Para penumpang dan calon penumpang yang ingin mendapatkan informasi tanpa perlu melakukan proses yang panjang dan berbelit-belit karena untuk mendapat informasi pemohon akan mendapatkan langsung informasi yang dibutuhkan. 2. Kejelasan, Kejelasan yang diberikan dalam pelaksanaan pelayanan informasi kepadapenumpang dan calon penumpang sudah cukup jelas ..3. Kepastian waktu, Disamping faktor cuaca, yang tidak kalah pentingnya adalah status bandara ini masih semi militer, sehingga apabila ada kepentingan mendadak berkaitan dengan kepentingan militer atau negara, fungsibendara secara komersiel berganti fungsi menjadi bandara militer. Dengan kedua kondisi tersebut, aspek kepastian waktu penerbangan komersiel dalam melayani masyarakat dapat terganggu.4. Akurasi, Kesesuaian informasi yang diberikan dengan cara merumuskan informasi yang dibutuhkan oleh para penumpang maupun calon penumpang tentanginformasi yang mereka perlukan. 5. Keamanan, Untuk menjamin keamanan penumpang atau calon penumpang, dilakukan sceening . Sceening dilakukan sebelum memasuki wilayah bandara, dimana setiap kendaraan baik mobil maupun sepeda motor akan diperiksa terlebihdahulu saat melewati jaalan yang menuju bandara. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas dari TNI Angkatan Udara.. Hal tersebut dilakukan agar para penumpang tidak membawa alat alat yang berbahaya selama penerbangan yang dapat mengganngu atau membahayakan selamaperjalanan menuju daerah tujuan.6. Tanggungjawab, Selanjutnya tanggungjawab dalam hal ini adalah tanggungjawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan bandar udara Abdurachman Saleh dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayananyang diberikan kepada masyarakat. Jadi petugas juga harus bertanggungjawab apabila terjadi keluhan yang disampaikan oleh publik/penumpang. Keluhan yang sering muncul adalahjadwal penerbangan yang sering diundur/canceled oleh salah satu meskapai penerbangan swasta yang membuat penumpang merasa kecewa.7. Kelengkapan sarana dan prasarana,Tersedia juga beberapa gerai anjungan tunai mandiri (ATM) dan stand kuliner yang berjajar di serkitar tempat luar bandara. Untuk transpotasi dari dan ke bandaradisediakan Taxi bandara yang dikelola oleh Koperasi TNI Angkatan Udara sehingga penumpang lebih dimudahkan untuk menuju luar bandara ke alamat tujuan. Memasuki ruang tunggu terdapat dua orang petugas yang selalu siap memberikan ikformasi kepada calon penumpang atau keluarga yang menjemput penumpang tiba dari luar kota. Di ruang tunggutersedia displai papan pengumuman kedatangan dan keberangakatan pesawat, sehingga dengan mudah penumpang mengetahui jadwal kedatangan dan keberangkatan. Ruang tunggujuga disediakan AC (Air Condoitioner) yang membuat para penumpang merasa nyaman selama proses menunggu jadwal keberangkatan 8.Kemudahan akses,Informasi yang diperoleh dari beberapa calon penumpang atau penumpang yang masuk melalui bandaramengatakan bahwa aksesibilitas dari bandara Abdul Rachman Saleh ini sangat mudah dijangkaau.9. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan, Budaya kedisiplinan dan kesopanan diwujudkan dengan etika pegawai yang selalu menekankan pada budaya 3S saat melaksanakan pelayanan informasi. Sedangkan keramahan diwujudkan dari budaya interaksiyang baik dengan pemohon, jadi pemohon merasa nyaman dengan keramahan yang ditunjukkan oleh petugas bandara. 10. Kenyamanan, Kenyamanan yang diberikan oleh adalah menjaga lingkungan ruang pelayanan agar selalu dalam keadaan bersih, ruang juga dalamkeadaan nyaman karena difasilitasi pendingin ruangan. Namun untuk fasilitas seperti toilet dan tempat ibadah berletak terpisah. Saran yang bisa disampakan disini adalah : 1. Perlu adanya inovasi yang dilakukan oleh UPT Bandara Abdul Rachman Saleh Malang terutama untuk meningkatkan animo masyarakat menggunakan bandara tersebut. 2. Meningkatkan kordinasi dengan bidang- bidang terkait untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. 3, Meningkatkan kordinasiinternal UPT Bandara Abdul Rachman Saleh sebagai upaya peningkatan pelaksanaan pelayanan publik.

Dampak Program Kampung Unggulan di Kampung Tempe, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya AYU PURWANINGSIH; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

ABSTRAK Dampak Program Kampung Unggulan di Kampung Tempe, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya Nama : Ayu Purwaningsih NIM : 14040674048 Program Studi : S1 Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Program Kampung Unggulan merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya dari tahun 2010 yaitu dilakukan kegiatan pembinaan Industri Kecil Menengah (IKM) di 10 kampung unggulan yang akan dijadikan sentra IKM. Program ini bertujuan untuk memberdayakan rakyat kecil melalui usahanya. Salah satu kampung unggulan tersebut adalah kampung tempe yang terletak di Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Kampung tempe merupakan suatu kampung yang hanya memproduksi tempe setelah ada campur tangan dari dinas, kampung tersebut dapat membuat varian olahan tempe. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dampak Program Kampung Unggulan di Kampung Tempe, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini dilihat dari unit-unit sosial pendampak yaitu: Dampak Individual, Dampak Organisasional, Dampak Masyarakat dan Dampak Lembaga dan Sistem Sosial. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif meliputi reduksi, data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Dampak individual, Program Kampung Unggulan telah memberikan dampak aspek psikologi, ekonomi, dan sosial. Pada aspek psikologi, pengrajin tempe termotivasi untuk mengembangkan usahanya meskipun belum memiliki koperasi. Pada aspek ekonomi, pengrajin tempe mendapatkan penambahan pendapatan melalui pembinaan, memiliki jaringan pemasaran lebih luas tetapi ada kendala dalam mendapatkan label halal. Pada aspek sosial, pengrajin tempe dikenal oleh masyarakat luas sehingga dijadikan sebagai wisata industri. Pada dampak organisasional, terbentuknya kelompok pengrajin tempe dan produk olahan tempe. Sentra UKM Siola mendapatkan keuntungan dari penjualan keripik tempe tetapi lokasi stand tidak mencukupi. Pada dampak masyarakat, mendapatkan manfaat pembinaan dari dinas dalam kegiatan pelatihan membuat varian olahan tempe. Pada dampak Lembaga dan Sistem Sosial, Karang Taruna ikut dilibatkan ketika ada kunjungan dari wisatawan mancanegara sedangkan untuk Ibu PKK terlibat dalam pelatihan yang diberikan oleh dinas. Peneliti menyarankan untuk Dinas Perdagangan Kota Surabaya melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Surabaya agar menambah destinasi kunjungan, membatu dalam pembuatan label halal, membantu mempromosikan produk olahan tempe melalui media jual beli online. Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya menyediakan stand bagi UKM Sentra Siola Kota Surabaya untuk tempat memamerkan barang, gudang penyimpanan barang dan mengikutkan kegiatan pameran. Karang Taruna sebaiknya membantu memasarkan produk olahan tempe secara online. Pengrajin tempe sebaiknya mendapat pelatihan untuk mampu membuat inovasi baru varian olahan bahan dasar tempe, membuat paket wisata di Dinas Pariwisata Kota Surabaya dan melebarkan jangkauan pemasaran. Kampung tempe sebaiknya membuat badan hukum yang kuat yaitu koperasi. Kata Kunci: Dampak, Program Kampung Unggulan ABSTRACT The Impact of Superior Program in Tempe Village, Tenggilis Mejoyo Village, Tenggilis Mejoyo Sub-district, Surabaya City Name : Ayu Purwaningsih NIM : 14040674048 Study Programme : S1 Science of Public Administration Departement : Public Administration Faculty : The Faculty of social and law Institution : Universitas Negeri Surabaya Lecturer : Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. The superior program is a program created by the Government of Surabaya City through the Department of Trade and Industry of Surabaya City from 2010 which is carried out activities of small and medium industry (IKM) development in 10 leading villages that will be used as the IKM sentra. The goal of his program is empowering the small people through their efforts. One of the leading villages is the tempe village located in Tenggilis Mejoyo Village, Tenggilis Mejoyo District, Surabaya City. Kampung tempe is a village that only produced tempe after the intervention from the service, the village can make variants of tempe processed. The purpose of this research is to describe the impact of thr superior program tempe village in tempe village, Tenggilis Mejoyo district, Surabaya City. The research used descriptive method with qualitative approach. The focus of this research is from the social impact units: Individual Impact, Organizational Impact, Community Impact and Impact of Social Institutions and Systems. Data collection technics through observation, interview and while data analysis technic in this study using qualitative approach technic which is include reduction, data, data presentation, drawing conclusions. Individual impacts, from kampung tempe program has psychological, economic and social impacts. In the aspect of psychology, tempe craftsmen are motivated to develop their business even though they do not have cooperatives yet. In the economic aspect, tempe craftsmen get additional income through coaching, have a wider marketing network but there are many obstacles in getting halal label. On the social aspect, tempe craftsmen are known by the wider community to serve as an industrial tourism. On the organizational impact, the formation of tempe craftsmen and processed products tempe. Sentra SMEs Siola benefit from the sale of tempe chips but the location of the stand is not sufficient. On the impact of the community, get the coaching benefits from the service in training activities to make tempe processed variants. On the impact of Institutions and Social System, Karang Taruna is involved when there are visits from foreign tourists while for PKK Mothers are involved in the training provided by the department. Researchers suggest Surabaya City Trade Department to cooperate with Surabaya City Tourism Office to increase the visiting destination, petrified in making halal label, helping to promote tempe processed products through online trading media. Surabaya City Government should provide a stand for SMEs Sentra Siola Surabaya City to place the exhibition of goods, warehouse and carrying goods exhibition activities. Karang Taruna should help to market tempe processed products online. Tempe artisans should get training to be able to make new innovations of processed variants of tempe basic ingredients, making tourism package at Surabaya Tourism Office and widening marketing range. Kampung tempe should create a strong legal entity that is cooperative. Keyword: Impact, The Program of Kampung Unggulan

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Studi pada Program Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmintali) di Kabupaten Gresik) DWI YUNI KARTIKASARI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 4 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n4.p%p

ABSTRAK Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perpustakaan (Studi Pada Program Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmintali) Di Kabupaten Gresik) Nama : Dwi Yuni Kartikasari NIM : 14040674029 Program Studi : S1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Program Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmintali) merupakan salah satu program yang dibuat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik yang berpedoman pada landasan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Studi pada Program Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmintali) di Kabupaten Gresik). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Van Metter Van Horn meliputi sumber daya, standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana (disposisi), lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program Perpustakaan Mini Kota Wali (Pusmintali) berjalan kurang maksimal, hal ini didasarkan pada variabel implementasi Van Metter Van Horn yaitu dari stansdar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sudah dilakukan pemantauan, akan tetapi masih adanya buku yang rusak, hilang dan banyak masyarakat yang tidak mengembalikan buku dikarenakan tidak ada sanksi dan buku yang hilang tidak dipermasalahkan oleh para pelaksana. Dari variabel sumber daya manusia sudah ada tim pelaksana untuk pusmintali, sumber daya dana tidak ada dana khusus untuk program pusmintali dan sumber daya waktu terus berjalan dan berkembang hingga saat ini. Variabel karakteristik agen pelaksana adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan khususnya Tim Pelaksana Pusmintali menerima tugasnya dengan baik dan memberikan respon positif namun dalam pelaksanaanya tidak ada lagi hasil monitoring dan evaluasi secara tertulis. Dari variabel komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana tidak ada kendala dalam komunikasi antar Tim Pelaksana maupun dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik namun sosialisasi kepada masyarakat umum masih kurang. Variabel sikap atau kecenderungan para pelaksana (disposisi) mendapatkan respon yang positif dan terus mengembangkan pusmintali, namun hanya di wilayah Kota. Variabel lingkungan sosial, ekonomi dan politik, dalam lingkungan sosial awalnya masyarakat tidak mengetahui adanya program namun setelah mengetahui masyarakat mendukung program pusmintali meskipun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga pusmintali masih sangat kurang, secara ekonomi memberikan dampak yang baik bagi masyarakat karena dapat membantu masyarakat membiasakan budaya membaca tanpa harus membeli buku dan lingkungan politik pihak yang terkait mendukung pelaksanaan program. Saran dari penelitian ini yaitu melakukan pemantauan yang lebih efektif, tidak hanya dipantau tapi juga diisi kembali, melakukan sosialisasi yang lebih menyeluruh ke masyarakat umum serta pemasangan banner disetiap jalan, menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, memberikan cctv dan memperluas penempatan pusmintali di wilayah lain. Kata kunci : Implementasi, Program, Pusmintali ABSTRACT The Implementation Of Local Regulations Gresik Number 18 Year 2013 About Organizing And Management Of Library (Study On The Program Library Mini City Guardian (Pusmintali) In Gresik Regency) Name : Dwi Yuni Kartikasari Registration Number : 14040674029 Program of Study : Bachelor of Public Administration Departement : Public Administration Faculty : Social and Law Institution : Surabaya State University Adviser : Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. Mini Library Program of Kota Wali (Pusmintali) is a program created by the Department of libraries and Archives Gresik which based on the cornerstone of the regulation region of Gresik Regency number 18 Year 2013 about Organizing and The management of the Library that aims to bring closer their service to the community as well as increasing interest in cultural and community reading Gresik Regency. The purpose of this study was to describe the implementation of local regulations Gresik number 18 Year 2013 about Organizing and management of Library (study on the Program Library Mini City Guardian (Pusmintali) in Gresik Regency). This type of research i.e. qualitative research used by using a theory that Metter Van Van Horn includes resources, standards and objectives policies, implementing agents, characteristics of the communication between the Organization and the activity implementer, attitude or the tendency of the executor (disposition), social, economic, environmental and political. Data collection techniques used by observation, interview and documentation while the data analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques according to Miles and Huberman include reduction of data, data presentation, withdrawal conclusion. The results of this research show that the implementation of the Mini Library Program of Kota Wali (Pusmintali) runs less maximum, it is based on the variable implementation that Metter Van Van Horn from stansdar and set policy goals the monitoring was done, but the book still damaged, lost and many people who did not return the book because there is no sanction and the missing book is not in question by the executor. Of the variables already existing human resources managing team to pusmintali, the resources of the Fund there are no funds specifically for the pusmintali program and resource time keep going and growing. Variable characteristics of the implementing agency is the Department of libraries and Archives in particular the implementing Team Pusmintali accept his duty well and give a positive response but in pelaksanaanya there are no more results of monitoring and evaluation in writing. From the variable communication between implementing organizations and activists there is no obstacle in communication between the implementing Team nor the service relationship of Gresik Regency but dissemination to the general public is still lacking. Variable attitude or inclination of the executor (disposition) gain a positive response and continue to develop pusmintali, but only in areas of the city. Environment variables of social, economic and political, in the social environment originally society is not aware of any program but after knowing the community support program pusmintali although public awareness to keep pusmintali still very less economically, providing a good impact for the community because it helps the public get used to the culture of reading without having to buy the book and the related-party political environment supports the implementation of the program. Suggestions of the research is to conduct a more effective monitoring, not only monitor but also filled back, doing a more thorough dissemination to the general public as well as the installation of banners in every way, follow up on the results of monitoring and evaluation on an ongoing basis, provide cctv and expand the pusmintali placement in other regions. Keywords: Implementation, Programming, Pusmintali

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI SMA NEGERI 4 KOTA MADIUN TAHUN 2017 HERMIN APRILIA LESTARI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 5 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n5.p%p

Abstrak Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan PPDB pada SMA, SMK dan SLB di Provinsi Jatim dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK dan SLB Negeri Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017/2018. Pelaksanaan PPDB dilakukan melalui dua mekanisme yaitu offline dan online dengan menerapkan sistem zonasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017. Fokus penelitian ini menggunakan teori Van Metter dan Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karateristik agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variabel ukuran dan tujuan kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski terdapat perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun. Dari variabel sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, finansial dan waktu tidak terdapat hambatan. Untuk variabel karakteristik agen pelaksana pihak sekolah maupun cabang dinas pendidikan juga telah melakukan tugas dan fungsinya serta menaati aturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pelaksanaan PPDB. Untuk variabel sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana telah bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Sedangkan untuk variabel komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB. Secara ekonomi berdampak positif karena membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Abstract The implementation of the Acceptance of New Learners (PPDB) is one of the mechanisms of the Organization of education ahead of the new school year in which the onset of would-be learners against the selection made by the education unit. Implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City based on the Governors Rule Number 23 years 2017 about PPDB Implementation Guidelines on SMA, SMK and SLB in the province of East Java and the Technical execution of the acceptance of the new high school Learners, SMK and SLB Land Office Education 2017/2018 Years of East Java province. The implementation of PPDB held in two mechanisms they are offline and online by applying a system of zoning. The purpose of this research is to describe how the implementation of the policy on the Acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The purpose of this study is to describe how the implementation of the policy on the acceptance of New Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017. The focus of this research is to using the theory that Van Metter and Van Horn it is about size and the purpose of policy, resources, the characteristic of the implementing agent, attitudes/trend (disposition) the executor, the communication between the organization and the implementor activity, environment of economic, social, and political. The type of research used in this research is descriptive research with qualitative approach. Techniques of collecting data in this research is observation, interview and documentation. Technical analysis is reduction of the data, the presentation of the data and the withdrawal of the conclusion. The results of the research implementation of Policy the new Learners (PPDB) in SMA Negeri 4 Madiun City Year 2017 in generaly has been going well. Of variable size and purpose of policy implementation of the PPDB has gone well, though there is a change in the system in the implementation of the PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City. Of variable resources that include human resources, financial and time there are no barriers. For the variable characteristics of the implementing agent of the school as well as a branch office of education have also been performing the duties and functions as well as obeying rules and supports the existence of all the provisions that exist in the implementation of PPDB. For variable posture/trend (disposition) the executor has been responsible in carrying out the task. As for the variable communication between the organization and the implementor activity, the implementation of PPDB in SMA Negeri 4 Madiun City there are no barriers in communicating and coordinating with the implementing parties involved. While environment of economic, social, and political influence or obstacles in the implementation of PPDB. Economic impact is positive because it helps students and parents to save on fees. But socially, there is a constraint that is less supportive parents with zoning system related to complain in PPDB and considers that the implementation of SMA Negeri 4 Madiun City does not belong to your Favorites. Whereas in terms of the political views of its policies, related system changing zoning and also quite suddenly to be applied. Keywords: Implementation, Policy, Acceptance of New Learners (PPDB)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENERBITAN AKTA KELAHIRAN DENGAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN MOJOKERTO SANTI ARLITA KUSUMA WARDANI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 7 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n7.p%p

Abstrak Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi merupakan kebijakan yang dibentuk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Mojokerto. Program ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus Akta Kelahiran dan bayi pulang sudah memiliki Akta Kelahiran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto. Pelaksana kebijakan ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan rumah sakit atau klinik di Kabupaten Mojokerto serta dokter atau bidan sebagai penolong kelahiran. Jenis penelitian yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan tekhnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ditinjau dari teori Van Metter dan Van Horn dengan menggunakan enam indikator yaitu Ukuran Dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Atau Kecenderungan Para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi Dan Aktivitas Pelaksana Dan Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik. Hasil penelitian menunujukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sudah tercapai dengan baik karena masih adanya masyarakat yang sudah menggunakan kebijakan Percepatan Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi, Karakteristik agen pelaksana sudah memiliki kemampuan yang baik, sikap atau Kecenderungan para pelaksana masih dirasa sudah memiliki komitmen cukup, namun masih kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana masih dirasa kurang karena hanya melakukan sosialisasi hanya sekali. Sumberdaya manusia yang ada masih belum mencukupi untuk mendukung implementasi kebijakan, sumber daya waktu dirasa masih kurang karena batas waktu yang diberikan masih memberatkan masyarakat, sumberdaya anggaran sudah memenuhi, sedangkan sumberdaya waktu masih terdapat pertentangan dengan masyarakat, dan sumberdaya fasilitas juga masih memiliki masalah yaitu jaringan yang error, lingkungan sosial dan ekonomi terdapat kendala yaitu dengan masyarakat yang masih berpegang teguh pada tradisi puputan dan masyarakat yang berada dipedesaan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Akta Kelahiran Abstract Policy Acceleration of Issuance of Birth Certificate Based on Information and Communication Technology is a policy established by the Department of Population and Civil Registration in Mojokerto Regency. This program aims to provide convenience for the community in taking care of Birth Certificate and the baby home already has Birth Certificate. The purpose of this study is to describe the implementation of Acceleration Policy Issuance of Birth Certificate with Based on Information Technology and Communications at Population and Civil Registration Agency of Mojokerto Regency. The implementer of this policy is the Department of Population and Civil Registration and the hospital or clinic in Mojokerto Regency as well as the doctor or midwife as a birth helper. The research type is descriptive with qualitative approach. Data collected using interview technique, observation and documentation. Data analysis technique is done by data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. Judging from the theory of Van Metter and Van Horn using six indicators namely Size and Purpose Policy, Resources, Characteristics of Implementing Agent, Attitude or Tendency Implementers, Intergovernmental Communications and Activities Executor and Economic, Social and Political Environment. The results showed that the size and objectives of the policy has been achieved well because there are still people who have used the policy Acceleration Issuance of Birth Certificate Based on Information and Communication Technology, Characteristics of implementing agents already have good skills, attitude or trends of executives are still felt to have a commitment enough, but still the lack of monitoring conducted by the Office of Population and Civil Registration, communication between the organization and the activities of the implementer is still considered less because only socialize only once. The existing human resources are still insufficient to support the implementation of the policy, the time resources are still lacking because the time limit given is still burdensome to the community, the budgetary resources have been fulfilled, while the time resources are still in conflict with the society, and facilities resources still have problems in network the error, the social and economic environment there are obstacles that is with the people who still cling to the tradition of bellows and people who are rural. Keywords: Implementation, Policy, Birth Certificate

EFEKTIFITAS PROGRAM PEMBERIAN KERINGANAN INSENTIF PAJAK DAERAH TAHUN 2017 DI KABUPATEN MOJOKERTO (Studi Tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Pada Pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 di Kecamatan Kranggan) ARIN FITRIANI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Pajak merupakan salah satu unsur untuk membiayai pembangunan nasional.Untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah berusaha memaksimalkan sgala potensi daerah termasuk dalam hal ini pajak daerah.Penyumbang terbesar pajak asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran pembayaran pajak asli daerah dan memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak asli daerah Gubernur Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 67 tahun 2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Insentif Pajak Daerah Untuk Rakyat Jawa Timur Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektifitas Program Pemberian Keringanan Insentif Pajak Daerah di Kecamatan Kranggan Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini berlokasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif.Metode analisis data yang digunakan melalui kusioner, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan tingkat efektifitas program pemberian keringanan insentif pajak daerah berdasarkan kategori penilain William N. Dunn sebagai berikut, hasil kategori penilaian indikator efisiensi memperoleh persentase skor total 75% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator kecukupan memperoleh persentase skor total 75% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator perataan memperoleh persentase skor 77% yang termasuk dalam kategori efektif, indikator responsivitas memperoleh skor 78% yang termasuk dalam kategori efektif, dan indikator ketepatan memperoleh skor 83% yang termasuk dalam kategori sangat efektif. Saran yang bisa diberikan peneliti sebagai berikut perlunya peningkatan sosialisasi di titik-titik yang yang banyak dikunjungi masyarakat dan tempat-tempat yang jauh dari pusat kota. Perlunya peningkatan sistem dan persiapan secara menyeluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan program. Dan sebaiknya pengawasan tentang pelaksanaan program lebih ditingkatkan, disarankan pula ditahun-tahun berikutnya dikelurkan program yang serupa. Kata Kunci: Efektifitas, Keringanan, Insentif Pajak Tax is one of elements to fund National development. To increase regional income, government tries to maximize all regional potential including local tax. The biggest contributor of local taxes is vehicle tax. In order to increase people awareness to conduct payment of local taxes and maximize income from local tax sector. Governor of East Java revealed East Java Governor Regulation Number 67 Year 2017 about Granting Relief, Local Tax Exemption and Incentives for East Java People Year 2017. This research aimed to describe and analyze effectiveness of Provision of Incentive Tax Incentives Area in Sub-District of Kranggan, Mojokerto District. This research was located in technical implementation unit (UPT) in Department of Income Office Region of East Java in Mojokerto District by using research type of quantitative descriptive. Method of analysis data used questioner, observation and documentation. Based on the result of the result done by researcher, it is concluded effectiveness level of provision of local tax incentives relief program based on the assessment category of William N. Dunn as follow; result of efficiency indicator assessment category obtains percentage total score 75% in effective category, adequacy category obtains percentage total score 75% in effective category, alignment indicators obtain percentage score 77% in effective category, responsiveness category obtains score 78% in effective category, and accuracy indicator obtains score 83% in very effective category. Suggestions that can be given as follow; it needs the enhancement for socialization in areas that people mostly visit and areas which are far from the city. It needs to enhance system and preparation thoroughly for infrastructure to support program implementation. And it is better that supervision for implementing the program can be improved more and for next year, it will be better to do the same things. Keywords: Effectiveness, relief, tax incentives

IMPLEMENTASI BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) MELALUI E-WARUNG DI KELURAHAN SIDOSERMO KECAMATAN WONOCOLO KOTA SURABAYA IKA SURYA KHARISMAWATI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

Abstrak Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya SEBESAR Rp. 110.000,- melalui Mekanisme akun Elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di E-Warung /pedagang bahan pangan yang bekerja sama dengan Bank Himbara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.Pelaksana program ini adalah Menteri Sosial RI.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi.Penelitian ini berfokus pada Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.Dengan menggunakan enam indikator.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal karena terdapat masalah pada mesin EDC sehingga dapat menghambat penyaluran bantuan. Sumber daya manusia, finansial dan dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi program. Karakteristik agen pelaksana masih ada yang bersikap tidak ramah sehingga tidak menerapkan sikap pelayanan publik yang baik.Kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang pengetahuannya kurang sehingga tidak mendukung program bantuan.Disposisi implementor terjadi beberapa sikap pelaksana yang tidak bertanggung jawab atas tugas yang diembannya sehingga dapat menghambat jalannya program ini.Dengan ini saran yang dapat diberikan adalah Perlu adanya koordinasi yang baik oleh pihak pelaksana sehingga tidak akan terjadi ketidakvalidan data. Perlu adanya tanggapan yang cepat oleh petugas tekait dalam menangani masalah fasilitas mesin EDC.Perlu adanya evalusi terkait implementor yang tidak dapat menerapkan sikap pelayanan publik yang baik. Perlu adanya pendampingan yang lebih mengenai kondisi sosial yang kurang mendukung dengan diadakannya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Perlu adanya transparansi dan pangawasan yang lebih ketat agar tidak terjadi penyimpangan Kata Kunci: Impelementasi, Bantuan Pangan Non Tunai, Sidosermo Abstract Food Aid Non-Cash is food aid from the government given to KPM monthly OF Rp. 110.000, - through the mechanism of Electronic account to be used only to buy food in the E-shop / traders of foodstuffs which cooperate with the new joint Bank. The purpose of this research is to describe Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. The executor of this program is the Minister of Social Affairs. This research is a descriptive research with qualitative approach. Data collected through interview techniques and documentation. This research focuses on Implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) through E-Warung in Sidosermo Village, Wonocolo Sub-District, Surabaya City. Using the six indicators of Size and Purpose of Policies, Resources, Characteristics of Implementing Agent, Inter-Organization Communication, Social Conditions, Economics and Politics and Implementor Disposition. The results show that the size and policy objectives have not been reached maximally because there are problems with EDC machines that may inhibit the distribution of aid. The human, financial and funding resources available are sufficient to support the implementation of the program. Characteristics of implementing agents are still being unfriendly and not applying a good public service attitude. The social, economic condition of the people whose knowledge is lacking so as not to support the aid program. The disposition of the implementor happens to some executors attitude which is not responsible for the duties so that it can hamper the program. With this advice can be given is Need a good coordination by the implementer so that there will be no unvalidity of data. It needs a quick response by the relevant officers in dealing with EDC machine facility problem. There needs to be an evalution related to an implementor who can not implement a good public service attitude. There needs to be more assistance on social conditions that are less supportive with the holding of the program of Non-Cash Food Assistance (BPNT). There needs to be more strict transparency and supervision to avoid irregularities. Keywords: Impelementation, Non-Cash Food Assistance, Sidosermo

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO FITRIA ULFA; WENI ROSDIANA
Publika Vol 6 No 8 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n8.p%p

ABSTRACT THE IMPLEMENTATION OF INTEGRATED COUNSELING CENTRE OF NON-COMMUNICABLE DISEASE (ICCNCD) POLICY IN THE GEMURUNG VILLAGE, GEDANGAN SUB-DISTRICT, SIDOARJO REGENCY Name : Fitria Ulfa NIM : 13040674084 Study Program : S-1 Science of Public Administration Department : Public Administration Faculty : Social Science and Law Faculty Institution : State University of Surabaya Advisor : Weni Rosdiana, S.Sos. M.AP Integrated Counseling Centre of Non-Communicable Disease (ICCNCD) is one form of community-based health efforts in controlling non-communicable disease risk factors through early detection and monitoring activities conducted in an integrated, routine, and periodic manner by the community. The target of this activity is healthy and risky people and also people with Non-Communicable Disease (NCD) age 15 and above. One of the villages which has ICCNCD is Gemurung in Gedangan Sub-district, Sidoarjo Regency. Problems that exist in the implementation of ICCNCD policy are the lack of public participation in following the activities of ICCNCD, the service that has not been implemented in ICCNCD, moreover the public complaints about the cost of replacement blood check. The purpose of this study is to describe The Implementation of Integrated Counseling Centre of Non-Communicable Diseases in the Gemurung Village Gedangan Sub-District Sidoarjo Regency. This research uses descriptive qualitative method in its implementation. The data collection techniques in this study use interview techniques, observation, and documentation. Data analysis technique is carried out by data reduction, data presentation and conclusion. In examining the implementation of ICCNCD policy in Gemurung Village, Gedangan Sub-District, Sidoarjo Regency the researcher uses the implementation model proposed by Van Metter and Van Horn. The variables are the size and objectives of policies, resources, characteristics of implementing agents, dispositions, inter-organizational communication and implementing activities as well as the social and political economic environment. The result shows that the implementation of ICCNCD policy in the Gemurung Village Gedangan Sub-District Sidoarjo Regency are still have some obstacles. The obstacles faced in the variable of size and policy objectives are unimplemented service which are found i.e there is no tool for simple lung function checks so that the activity is not implemented; examination of IVA (Visual Inspection of Acetic Acid) for cervical cancer detection, as well as joint sporting activities, lack of public awareness of the importance of early detection of NCD risk factors. In the resource variables, there is a lack of funds provided. As the result, there are replacement costs of blood check and lack of health. In communication variable, communication between executor is good, but for communication between executor with society is less thus information activity of ICCNCD is not conveyed to all society. In environment variable, socioeconomic society is not accustomed to have medical check-up when healthy. And also, in economic, existence of cost replacement stick which is complained by society in the political point of view gets support from village government intensive for cadre of ICCNCD. The suggestions for optimizing the implementation of ICCNCD are planning the execution of services that do not exist and the purchase of tools for simple lung function checks, increasing the number of health personnel in one work area of the Centre of Public Health. As the result, there is one officer in one village, the decrease in blood examination costs by subsidizing the examiner stick blood, increasing socialization of ICCNCD policy, improving communications with the community through personal approaches and other village activities. Keywords: Implementation, Policy, Integrated Counseling Centre ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POS PEMBINAAN TERPADU PENYAKIT TIDAK MENULAR (POSBINDU PTM) DI DESA GEMURUNG KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO Nama : Fitria Ulfa NIM : 13040674084 Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Publik Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Weni Rosdiana, S.Sos. M.AP Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) merupakan salah satu bentuk usaha kesehatan berbasis masyarakat dalam pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui kegiatan deteksi dini dan pemantauan yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik oleh masyarakat. Sasaran dari kegiatan ini adalah kelompok masyarakat sehat, berisiko dan penyandang PTM berusia 15 tahun ke atas. Salah satu desa yang memiliki Posbindu PTM adalah Desa Gemurung di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Masalah yang ada dalam implementasi kebijakan Posbindu PTM adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan Posbindu PTM serta terdapat layanan Posbindu PTM yang belum terlaksana. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan. Kabupaten Sidoarjo Penelitian ini mengguna.kan metode desktiptif kualitatif dalam pelaksanaannya. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam meneliti implementasi kebijakan Posbindu PTM di Desa Gemurung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. Variabel yang digunakan yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana serta lingkungan ekonomi sosial dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Posbindu PTM di Desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo terdapat beberapa kendala. Kendala yang dihadapi pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan adalah terdapat layanan yang belum terlaksana yaitu pemeriksaan fungsi paru sederhana dikarenakan tidak adanya alat pemeriksa fungsi paru; tidak adanya pemeriksaan IVA (Inspeksi Visual Asam Asetat) untuk deteksi kanker mulut rahim di Posbindu PTM Gemurung; serta belum terlaksana kegiatan olahraga bersama. Pada variabel sumber daya, tidak ada dana untuk pembelian stik pemeriksa darah serta kurangnya tenaga kesehatan. Untuk variabel komunikasi, komunikasi antar pelaksana terjalin baik, namun untuk komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat kurang sehingga informasi kegiatan Posbindu PTM tidak tersampaikan pada seluruh masyarakat. Pada variabel lingkungan sosial ekonomi masyarakat belum terbiasa untuk memeriksakan kesehatan ketika kondisi sedang sehat dan untuk ekonomi adanya biaya pengganti stik yang dikeluhakan masyarakat. Dari segi politik mendapat dukungan dari pemerintah desa berupa intensif untuk kader Posbindu PTM. Saran untuk pelaksanaan Posbindu PTM yaitu mengagendakan pelaksanaan layanan yang belum ada serta pembelian alat pemeriksa fungsi paru, menambah jumlah tenaga kesehatan Posbindu PTM dalam satu wilayah kerja Puskesmas sehingga terdapat satu petugas pada satu desa, pemberian subsidi untuk stik pemeriksa darah, meningkatkan sosialisasi tentang kebijakan Posbindu PTM, meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui pendekatan personal serta kegiatan desa lainnya. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pos Pembinaan Terpadu

EVALUASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KELURAHAN TAMANAN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG RATIH WIDAYANTI; WENI ROSDIANA
Publika Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n2.p%p

Abstrak Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) ini berdasarkan Peraturan Menteri Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No. 14 Tahun 2011 adalah program fasilitasi pemerintah dengan memberikan sejumlah dana untuk pembangunan atau perbaikan rumah tidak layak huni dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Keluraha Tamanan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung.Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualiutatif.Subyek penelitian ini terdiri dari Staf Bappeda Kabupaten Tulungagung,Staf Dinas PU BMCK Kabupaten Tulungagung, Staf Kelurahan Tamanan dan kelompok sasaran penerima bantuan BSPS Di Kelurahan Tamanan.Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi,wawancara dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan berupa pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan program BSPS di Kelurahan Tamanan dari enam indikator model evaluasi menurut William N Dunn yaitu: 1) efektivitas, belum dikatakan efektif karena selama pelaksanaan terdapat kendala terkait penyaluran bantuan dan juga karena masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena keterbatasan kuota. 2) efisiensi, sudah terpenuhi untuk bantuan bahan material dengan sumber dana yang jelas berasal dari APBN tetapi untuk biaya tukang belum memenuhi sehingga hal ini dapat menghambat ketercapaian program dan juga terkait kerjasama antar sumber daya manusia yang turut serta dalam proses pembangunan. 3) kecukupan, belum maksimal karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh kelompok sasaran mengingat bantuan yang didapat dari pemerintah berupa bahan material 4) perataan,untuk besaran bantuan disalurkan merata sesuai degan kebutuhan .Akan tetapi masih terdapat masalah dalam proses bangunan dan juga masih banyaknya masyarakat miskin yang belum menerima bantuan karena syarat yang diberikan pemerintah.5) responsivitas, dengan adanya program bsps ini masyarakat merasa sangat terbantu dan juga dapat meningkatkan rasa solidaritas antar tetangga dan saudara disekitar kelompok sasaran. Serta respon positif yang ditunjukkan oleh penerima bantuan. 6) ketepatan, ketidaktepatan sasaran yang terjadi karena adanya penolakan oleh kelompok sasaran karena keterbatasan dana . Dapat disimpulkan bahwa program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kelurahan Tamanan masih terdapat kendala, maka saran peneliti adalah : 1) Meninjau kembali syarat dan ketentuan calon penerima bantuan khususnya terkait status kepemilikan tanah. 2) Persyaratan untuk penerima bantuan yang sekiranya memberatkan atau menyulitkan seharusnya dihilangkan.3)Bantuan yang diberikan hendaknya tidak hanya meliputi bahan bangunan saja melainkan juga meliputi biaya tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.4)Desain rumah seluruh penerima bantuan disamakan agar tidak terjadi kekurangan dan dapat mencukupi kriteria rumah sehat.5)Diperlukan adanya pengawasan dari pelaksana mulai dari proses sosialisasi program hingga proses pelaksanaan agar tidak terjadi kesalahan atau miskomunikasi antara pihak pelaksana dan pihak penerima bantuan. Kata Kunci : Evaluasi, Program Stimulan Perumahan Abstact The Self-Help Housing Stimulation Program (BSPS) is based on Minister of Public Works and Peoples Housing Regulation no. 14 Year 2011 is a government facilitation program by providing some funds for the construction or repair of uninhabitable homes with funds sourced from the State Revenue Budget. This study aims to describe the evaluation of the Self-Helping Housing Stimulus Program (BSPS) in Tamanan Village Tulungagung District Tulungagung District.The research type used is descriptive with quantitative approach. The subject of this research consisted of staff of Bappeda of Tulungagung Regency, staff of PU BMCK Office of Tulungagung Regency, Tamanan Village Staff and beneficiary group of BSPS in Tamanan Village. Data collecting technique consisted of observation, interview and documentation . Data analysis used in the form of data collection, data reduction and conclusion.The results of the study show that the program of BSPS in Tamanan Urban Village from six indicators of evaluation model according to William N Dunn are: 1) effectiveness, not yet effective because during implementation there are constraints related to the distribution of aid and also because there are still many poor people who have not received assistance due to quota limitations. 2) efficiency, has been fulfilled for material assistance with funding source which obviously comes from APBN but for the expense of artisans have not fulfilled so that this can hinder the achievement of program and also related cooperation between human resources participating in development process. 3) sufficiency, not maximal due to limited funds owned by the target group considering assistance obtained from the government in the form of materials 4) leveling, for the amount of aid distributed evenly in accordance with the needs. But there are still problems in the building process and also the many poor people who have not received assistance due to government requirements.5) responsiveness, with the existence of this bsps program, the community feels very helpful and can also increase the sense of solidarity between neighbors and relatives around the target group. As well as the positive response shown by the beneficiaries. 6) the accuracy, inaccuracy of targets that occur due to the rejection by the target group due to limited funds.It can be concluded that the Self-Helping Housing Stimulation Program (BSPS) program in Tamanan Village is still constrained, so the researchers suggestion is: 1) Reviewing the terms and conditions of potential beneficiaries especially related to land ownership status. 2) Requirements for recipients of assistance in the case of incriminating or complicating should be omitted.3) Assistance should not only cover building materials but also cover labor costs as required.4) The design of the houses of all beneficiaries is equated to avoid shortages and sufficient criteria for a healthy house.5) There is a need for supervision from the implementer from the program socialization process until the implementation process in order to avoid errors or miscommunication between the implementing parties and the beneficiaries. Keywords: Evaluation, Housing Stimulant Program

Title

Found 30 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 30 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 30 Documents
Search