Articles
<![CDATA[Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci ]]>
<![CDATA[Astra Vigo]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8287
<![CDATA[The purpose of this study was to determine and analyze the factors that encourage people to have underage marriages in Bukit Kerman District, Kerinci Regency. The formulation of the research problem is what factors encourage the community to engage in underage marriages, then the legal consequences arising from underage marriages. To answer these problems, the authors use empirical juridical research methods, namely the type of research used to solve research problems by examining secondary data, namely legislation in this study, which is a regulation on marriage and is supplemented with primary data in the field, which aims to see synchronization between das sollen and das sein. As for the results obtained from this study that what factors encourage the community to engage in underage marriages in Bukit Kerman District Kerinci Regency is the low level of community education, the factor of local community habits that marry off their children at a relatively young age, promiscuity also be the cause of early marriages, and easy to get dispensation from local officials for both parties who have not reached the age set by the Marriage Law. Then the consequences arising from underage marriages are in terms of rights and obligations as husband and wife that cannot be implemented properly, and not achieving the expected marriage goals. Keywors: Underage marriage Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganilisis faktor-faktor yang mendorong masyarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Rumusan masalah penelitian adalah faktor apakah yang mendorong masayarakat melakukan perkawinan di bawah umur, kemudian akibat hukum yang di timbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu tipe penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder yaitu Perundang-Undangan yang dalam penelitian ini adalah peraturan tentang perkawinan dan di lengkapi dengan data primer di lapangan, yang bertujuan ingin melihat sinkronisasi antara das sollen dan das sein. Adapun hasil yang di peroleh dari penelitian ini bahwa faktor apakah yang mendorong masayarakat melakukan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, faktor kebiasaan masyarakat setempat yang menikahkan anak-anak nya di usia yang relatif muda, pergaulan linkugan bebas juga menjadi penyebab dari terjadinya pernikahan dini, serta mudah nya memperoleh dispensasi dari pejabat setempat bagi kedua pihak yang belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan. Kemudian akibat yang di timbulkan dari adanya perkawinan di bawah umur adalah dari segi hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami isteri yang tidak dapat terlaksana dengan baik, dan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang di harapakan. Kata kunci:Perkawinan di Bawah Umur]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Gas LPG 3 Kg Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Yosephine Mory Kezia Simbolon]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 2 (2020): Juni ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i2.9390
<![CDATA[The purpose of this research is to 1. To find out and analyze the distribution system of 3 kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City. 2. To understand and analyze legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah District, Jambi City. To reveal this problem, the writer uses juridical-empirical research, namely field research with interviews and documentation. The results of this study show that: 1. The distribution system of 3 Kg LPG gas to the hands of consumers in Paal Merah District, Jambi City is not implemented with the distribution channel which should be due to the existence of retailers in the 3 kg LPG gas distribution chain in Paal Merah District, Jambi City. 2. Legal protection for consumers in obtaining 3 Kg of LPG gas in Paal Merah Sub-district, Jambi City is not protected by consumer rights, due to very weak appeals and supervision of the distribution chain. Keywords: Consumer; Protection. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk 1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pendistribusian gas LPG 3 kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu penelitian lapangan dengan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa : 1. Sistem pendistribusian gas LPG 3 Kg sampai ketangan konsumen di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlaksana dengan alur jalur pendistribusian yang seharusnya dikarenakan adanya Pengecer dalam rantai pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. 2. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas LPG 3 Kg di Kecamatan Paal Merah Kota Jambi tidak terlindunginya hak-hak konsumen, dikarenakan sangat lemahnya imbauan serta pengawasan pada rantai pendistribusian. Kata Kunci : Perlindungan; Konsumen.]]>
<![CDATA[Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen ]]>
<![CDATA[Ariyanto Ariyanto]]>;
<![CDATA[Raffles Raffles]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.10055
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, selanjutnya untuk memahami dan menganalisis perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengalihan objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi bahwa barang yang merupakan jaminan fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa melalui sistem resmi dan mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur (pengalihan utang di bawah tangan) dipandang sebagai bentuk cidera janji debitur dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen PT. Astra Credit Companies Kota Jambi, kemudian perlindungan hukum terhadap para pihak apabila terjadi pengalihan utang objek jaminan fidusia di PT. Astra Credit Companies Kota Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena pengalihan utang objek jaminan fidusia oleh debitur dilakukan secara di bawah tangan. Dari hasil penelitian ini diharapkan Perusahaan Pembiayaan PT. Astra Credit Companies Kota Jambi melakukan sosialisasi atas peraturan pembiayaan kredit dengan jaminan fidusia, sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang tata cara pendaftaran jaminan Fidusia. Kata Kunci: Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen. This study aims to determine and analyze the transfer of fiduciary security object arrangements at PT. Astra Credit Companies Jambi City, then to understand and analyze the legal protection of the parties in the event of a transfer of debt fiduciary collateral objects at PT. Astra Credit Companies Jambi City. The method used is empirical juridical. The results showed that the arrangement of the transfer of fiduciary collateral objects in PT. Astra Credit Companies of the City of Jambi that goods which are fiduciary guarantees are transferred to third parties without going through an official system and obtaining prior written approval from creditors (transfer of debt under the hand) is seen as a form of default on debtors' promises in carrying out PT. Astra Credit Companies Jambi City, then legal protection against the parties in the event of a debt transfer object fiduciary guarantee at PT. Astra Credit Companies Jambi City is not running as it should. Because the transfer of fiduciary collateral debt objects by the debtor is done underhanded. From the results of this study it is expected that the Financing Company of PT. Astra Credit Companies Jambi City socializes the credit financing regulations with fiduciary guarantees, so as to increase consumer awareness to comply with Law Number 42 of 1999 and Government Regulation Number 21 of 2015 concerning the procedures for registering Fiduciary guarantees. Keywords: Fiduciary Guarantee; Consumer finance]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Kecelakaan Kerja Pada PT. Duren Mandiri Fortuna di Jambi ]]>
<![CDATA[Alya Rihadatul Aisy Setyonegoro]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Jambi, Fakultas Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.12991
<![CDATA[This study aims to determine the implementation of the fulfillment and legal protection measures provided by the wood factory company PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi to all its workers who have experienced work accidents. The formulation of the research problem is how to fulfill the rights of workers who have experienced work accidents and how the efforts made by PT. Duren Mandri Fortuna in ensuring the safety of workers who are not registered with the Labor Social Security. This study uses an empirical juridical research method by combining direct data from informants through field research to determine the problems that arise in the implementation of legal protection for the employees of PT. Duren Madiri Fortuna Jambi. The things faced by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi in the implementation of legal protection for workers is that there are contract workers, and casual daily workers who are not registered in the Employment Guarantee by PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi which causes the workers' rights to be not fulfilled and the company is negligent in carrying out its obligation to register all workers in the work accident insurance. The non-fulfillment factor is waiting for the contract worker for more than 6 (six) months to 1 (one) year of work contract. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan pabrik kayu PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi kepada seluruh para pekerjanya yang mengalami kecelakaan kerja. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan bagaimana upaya yang dilakukan PT. Duren Mandri Fortuna dalam menjamin keselamatan pekerja yang tidak didaftarkan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis empiris dengan menggabungkan data langsung dari informan melalui penelitian lapangan untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap para pekerja PT. Duren Madiri Fortuna Jambi. Hal yang dihadapi pada PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi pada pelaksanaan Perlindungan hukum terhadap pekerjanya adalah ada pekerja kontrak, dan tenaga kerja harian lepas yang tidak didaftarkan dalam Jaminan ketenagakerjaan oleh PT. Duren Mandiri Fortuna Jambi yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak para pekerja tersebut dan lalainya perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan seluruh pekerja pada Jaminan Kecelakaan kerja. faktor tidak terpenuhinya pemenuhan tersebut adalah dengan menunggu masa kontrak kerja pekerja kontrak lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1(satu) tahun kerja.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBERANTASAN PENANGKAPAN IKAN ILEGAL DI INDONESIA DALAM KERANGKA PSMA ]]>
<![CDATA[Winanda Kusuma]]>;
<![CDATA[Sasmiar Sasmiar]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>
<![CDATA[ Literasi Hukum Vol 5, No 1 (2021): Literasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (194.581 KB)
<![CDATA[Menjaga kekayaan alam di wilayah kedaulatan dalam laut teritrorial dan hak berdaulat merupakan kewenangan suatu negara terhadap wilayahnya. Kemajuan teknologi dewasa ini telah berkembang jenis-jenis alat penangkapan ikan yang dimaksud untuk mempermudah cara penangkapan dan menghasilkan yang semaksimalkan mungkin, kondisi yang demikian itu apabila tanpa memperhatikan ekologi. Pemikiran yang mengarah pada pencegahan kepunahan maupun kerusakan lingkungan laut sangat diperlukan disisi lain diperlukan kontrol dalam bentuk pengawasan baik secara sektoral maupun regional. Keadaan geografis Indonesia ditambah potensi perikanan besar telah menumbuhkan gagasan tentang strategi pemberdayaan yang dikembangkan diantaranya adalah meningkatkan posisi tawar nelayan melalui penataan kelompok nelayan, kelembagaan pasar, kelembagaan pelayanan. Strategi tersebut dikembangkan dikembangkan karena berorientasi pada peningkatan kesejahteraan nelayan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi pemberantasan penangkanapan ikan ilegal setelah meratifikasi Agreement On Port StateMeasures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian konseptual dan pendekatan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[Transparency Principle on Land Acquisition for Agrarian Justice ]]>
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>;
<![CDATA[Dony Yusra Pebrianto]]>
<![CDATA[ Jambe Law Journal Vol 3 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Jambi University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jlj.3.1.83-101
<![CDATA[The purpose of this article is to study the state’s efforts to guarantee the principle of transparency and implement it into land acquisition process for the sake of public interest. With normative method, this article found that the land, despite of being an object of private ownership, has a social function. Therefore, the state has an authority to regulate the utilisation and use of land for the sake of public interests through a land acquisition. In recent years, disputes due to land acquisition between the government and the land owners has always increased, resulting in the use of violence and public distrust against the government. It is believed that such the condition was triggered by the lack of transparency as long as the land acquisitions are concerned. In order to realize agrarian justice, which is the state’s obligation, it is necessary to guarantee the principle of transparency in the land acquisition process which are the basic rights of land owners / holders and the general public. Because the principles of openness and transparency in the Land Acquisition Law are obscure in norms, it is necessary to interpret the law. The principles of openness and transparency are carried out from the planning, preparation, implementation stages to the stage of submitting the results of land acquisition. At the empirical level, it must be implemented without causing various encapsulation resulting in land acquisition disputes. The principles of openness and transparency are needed to facilitate the flow of community participation in development]]>
<![CDATA[Sosialisasi E-Sertifikat Hak Atas Tanah Di Desa Petanang Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>;
<![CDATA[Elizabaeth Siregar]]>;
<![CDATA[Dony Yusra Pebrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.72 KB)
<![CDATA[Pendaftran tanah merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 UUPA Pemerintah mengatur Pendaftaran tanah melalui PP No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997. Dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan pada masa covid, maka pemerintah meningkatkan layanan pertanahan dengan suatu kebijakan berupa kemudahan dalam pemberian hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yakni melalui layanan pertanahan yang dilakukan dengan sistem digital melalui elektronik. Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi perhatian/sorotan khusus dengan terbitnya Permen Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2021. Hal ini menjadi kekhawatiran dan permasalahan bagi masyarakat, Oleh sebab ini maka diadakan penyuluhan hukum di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi. Penyuluhan ini dihadiri Kepala desa dan sekretaris, anggota BPD, ibu Ketua PKK Desa dan warga masyarakat. Kecemasan publik tentang sertifikat tanah elektronik salah satunya didasari masalah keamanan. Apalagi, tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa dengan memegang salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik amat vital, terutama saat terjadi sengketa. Bukan hanya itu, kasus sertifikat kepemilikan tanah ganda cukup banyak terjadi, sehingga publik pun sulit untuk begitu saja percaya dengan rencana pemerintah untuk beralih ke sertifikat elektronik atau dikenal dengan sertifikat-el. Selain itu, sistem keamanan digital pemerintah untuk sertifikat tanah elektronik ini juga masih menjadi tanda tanya. Bagaimana apabila terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data penting masyarakat, sehingga bisa disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Peraturan ini perlu ditinjau kembali, apakah sudah saatnya pemerintah menerapkan system elektronik dalam proses pendaftaran tanah mengingat sejumlah kasus sertifikat ganda terus meningkat.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar ]]>
<![CDATA[Yulia Monita]]>;
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>;
<![CDATA[Erwin Erwin]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.995 KB)
<![CDATA[Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Tim PPM Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan memilih tema yang menarik perhatian banyak masyarakat saat ini, termasuk di kalangan pelajar. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di masyarakat mendorong tim PPM untuk memberikan pengetahuan tentang tindak pidana korupsi dan pengaturan hukumnya untuk mencegah pelajar agar tidak terdampak melakukan perbuatan yang mengarah ke tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk, oleh karena itulah tim PPM memilih tema tentang “Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Pelajar,”. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan sosialisasi yang akan membahas mengenai pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar dan juga dampak hukum jika melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi ini yang di laksanakan bagi pelajar di SMA N 1 Kota Sungai Penuh, karena memang belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi dengan tema ini. Diharapkan kegiatan PPM ini akan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang UU Korupsi yang mengatur perbuatan korupsi dan bisa memberikan dampak jika terjadi perbuatan korupsi termasuk di kalangan pelajar dan dalam ketentuan hukumnya memiliki sanksi pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang di dapat tentang UU Korupsi, maka para pelajar bisa mencegah diri untuk tidak ikut melakukan perbuatan korupsi. Dengan pengetahuan yang diperoleh dalam kegiatan PPM ini, bisa di sosialisakan juga kepada pelajar lainnya yang belum berkesempatan ikut secara langsung kegiatan PPM ini, sehingga memperoleh wawasan yang sama tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar.]]>
<![CDATA[Sosialisasi E-Sertifikat Tanah Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>;
<![CDATA[Elizabeth Siregar]]>;
<![CDATA[Dony Yusra Pebrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Volume 5, Issue 3, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (424.874 KB)
<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum hak atas tanah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 19 UUPA Pemerintah mengatur Pendaftaran tanah melalui PP No.10 Tahun 1961 dan PP No. 24 tahun 1997. Dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan pada masa covid, maka pemerintah meningkatkan layanan pertanahan dengan suatu kebijakan berupa kemudahan dalam pemberian hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yakni melalui layanan pertanahan yang dilakukan dengan sistem digital melalui elektronik. Pemanfaatan teknologi digital ini menjadi perhatian/sorotan khusus terkait dengan dikeluarkannya aturan baru yakni sertipikat tanah asli milik masyarakat akan ditarik mulai tahun 2021 dengan terbitnya Permen Agraria dan Tata Ruang No. 1 Tahun 2021. Hal ini menjadi kekhawatiran dan permasalahan bagi masyarakat, Oleh sebab ini maka diadakan penyuluhan hukum di Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi. Penyuluhan ini dihadiri Kepala desa dan sekretaris, anggota BPD, ibu Ketua PKK Desa dan warga masyarakat. Hasil pengabdian bahwa: kecemasan publik tentang sertifikat tanah elektronik salah satunya didasari masalah keamanan. Tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa dengan memegang salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik amat vital, terutama saat terjadi sengketa. Bukan hanya itu, kasus sertifikat kepemilikan tanah ganda cukup banyak terjadi, sehingga publik pun sulit untuk begitu saja percaya dengan rencana pemerintah untuk beralih ke sertifikat elektronik atau dikenal dengan sertifikat-el. Selain itu, sistem keamanan digital pemerintah untuk sertifikat tanah elektronik ini juga masih menjadi tanda tanya. Bagaimana apabila terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data penting masyarakat, sehingga bisa disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Peraturan ini perlu ditinjau kembali, apakah sudah saatnya pemerintah menerapkan system elektronik dalam proses pendaftaran tanah mengingat sejumlah kasus sertifikat ganda terus meningkat.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Tentang Ganti Kerugian Hak Atas Tanah Akibat Pembangunan Jalan Tol Jambi-Rengat Di Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi ]]>
<![CDATA[Rosmidah Rosmidah]]>;
<![CDATA[M Hosen]]>;
<![CDATA[Sasmiar Sasmiar]]>;
<![CDATA[Indriyah Fatni]]>;
<![CDATA[Valiant Asri Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Volume 6, Nomor 2, Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (133.437 KB)
<![CDATA[Pembangunan2bertujuan untuk2meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan2di Indonesia harus mengambil sebagian tanah-tanah hak. Salah satu proyek pengadaan tanah di Propinsi Jambi adalah Pembangunan jalan Tol Jambi-Rengat yang melewati Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi. Pengabdian ini dilakukan di Desa Bukit Baling dimana terdapat lebih kurang 230 persil tanah masyarakat yang terkena proyek jalan TOL. Pengabdian ini dihadiri 40 orang masyarakat dengan teknik penyuluhan, tanya jawab dan evaluasi sebagai bentuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang arti pentingnya pembangunan jalan TOL, hak-hak masyarakat serta proses pengadaan. Hasil penyuluhan ternyata masyarakat memahami bahwa tujuan pembangunan jalan TOL adalah untuk kepentingan umum sehingga harus melepaskan hak atas tanah yang telah lama dikuasai masyarakat yang diperoleh dari pewarisan, hibah, dan jual beli. Akibat pengadaan tanah, negara berkewajiban memberikan ganti kerugian dan masyarakat tidak mempermasalahkan tentang ganti kerugian berupa uang hanya saja besaran ganti kerugian belum tercapai kesepakatan karena masyarakat masih berharap bahwa besaran ganti kerugian harus dinilai secara adil dan transparan.]]>
