Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia Fatahullah Fatahullah; Israfil Israfil; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.36

Abstract

Setiap manusia memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, termasuk hak untuk menikah dimanapun dan kapanpun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Terkadang pengaturan oleh negara bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dalam hukum perdata internasional maupun hukum dari negara lain, karena setiap negara memiliki system hukum masing-masing. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan perkawinan beda agama di luar wilayah hukum Indonesia masih menjadi pro dan kontra karena ada lebih dari satu undang-undang yang mengatur keabsahan perkawinan tersebut.
Pendidikan Pranikah Di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat Israfil Israfil; Sparda Masr; Usman Usman; Sri Hariati; Aminullah Aminullah
Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2: November 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat (LITPAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/linov.v6i2.580

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan Pra Nikah. Kegitan ini bermitra dengan masyarakat desa Terong Tawah kabupaten Lombok barat yang berjumlah 25 orang. Metode pelaksaan PkM adalah knowledge transfer  melalui cermah, diskusi dan Tanya jawab. Langkah-langkah kegiatan 1) perencanaan, 2) Pelaksanaan, dan 3) evaluasi. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemahaman mitra tentang pedidikan pra nikah pemahaman awal  rata-rata (46,64) dengan kategori  rendah, sedangkan pemahaman setelah dilakukan kegiatan pendidikan pranikah  menjadi rata-rata (83,48) dengan kategori sangat tinggi. Rata-rata peningkatan pemahaman sebesar (36,84) Meskipun terjadi peningkatan pada pemahaman mitra masih perlu dilakukan sosialisasi dan pempingan secara berkelanjutan. Premarital Education in Terong Tawah Village, Labuapi District, West Lombok Regency Abstract The purpose of this service is to increase knowledge and understanding of pre-marital education. This activity is in partnership with the 25 people of Terong Tawah village, West Lombok district. The PkM implementation method is knowledge transfer through lectures, discussions, and questions and answers. The activity steps are 1) planning, 2) implementation, and 3) evaluation. The results of the service activities showed that there was an increase in partners' understanding of pre-marital education on average (46.64) in the low category, while understanding after pre-marital education activities was on average (83.48) in the very high category. The average increase in understanding is (36.84). Although there is an increase in the understanding of partners, it is still necessary to carry out socialization and mentoring on an ongoing basis.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Masa Pandemi Di Baznas Kota Mataram Ita Surayya; Musakir Salat; Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 2 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat dalam rangka peningkatan ekonomi rakya di masa pandemic. Munculnya wabah Covid 19 mampu menghambat perekonomian masyarakat. Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi Lembaga Pengelolaan Zakat menjadi peran penting dan membantu masyarakat dalam menangani wabah Covid 19. Salah satu instansi yang menjadi instrument utama dalam penanganan ini adalah Zakat. Zakat menjadi pilihan untuk membantu masyarakat menangani yang terdanpak virus ini, bahkan MUI mengizinkan penmanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemic Covid 19. Dana Zakat dari muzakki dapat segera mungkin disalurkan ke masyarakat, yaitu sector darurat kesehatan untuk memenuhi APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, serta memberi edukasi kepada masyarakat sector darurat sosial ekonomi, untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, memberikan bantuan sembako, zakat fitrah karyawan yang di PHK atau para buruh. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian sosiologis yaitu “hukum dikonsepkan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainya. Pengelolaan zakat hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat yang disalurkan BAZNAS Kota Mataram selama masa pandemi sudah sesuai dengan peraturan Per Undang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sedangkan sedangkan kendala yang dialami BAZNAS Kota Mataram selama pengelolaan zakat yakni dan segi pengumpulan zakat yang masih belum maksimal, serta kurangnya kesadaran dañ masyarakat akan pentingnya berzakat dan menyetorkan zakatnya ke lembaga pengelola zakat.
Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Perceraian Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat) Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.127

Abstract

Perceraian adalah berpisah dalam arti pasangan suami isteri sudah berhenti untuk mengikatkan diri mereka satu sama lain sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada saat masih berumah tangga turut berhenti pula. Rumusan masalah yang akan dibahas antara lain: 1). Bagaimana analisis hukum terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2). Bagaimanakah prosedur perceraian di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat. 3). apa upaya Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat untuk menurunkan tingkat perceraian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris. Berdasarkan hasil analisis hukum Penyusun terhadap penyebab terjadinya perceraian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yaitu perkara perceraian yang paling banyak masuk di Pengadilan Agama Giri Menang, Lombok Barat adalah cerai gugat yang mana faktor ekonomi merupakan alasan yang mendominasi. Prosedur perceraian: Mendaftar ke petugas, Membayar biaya panjar ke Bank, Menyerahkan surat gugatan/permohonan, Penentuan Majelis Hakim, Panitera, dan Juru Sita, Pemanggilan para pihak, Proses sidang, Jika sudah diputus maka langsung ke eksekusi, Penerbitan akta cerai. Upaya pengadilan dalam menurunkan tingkat perceraian: hakim mengimplementasikannya melalui forum mediasi mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan suami atau isteri yang sedang konflik agar mereka bisa rukun kembali. Kemudian para hakim menasehati para pihak akan resiko dari perceraian dan melakukan penyuluhan hukum.
Pengaturan Pasar Tradisional, Pusat Permbelajaan Dan Toko Modern Dalam Mewujudkan Persaingan Usaha Yang Sehat Sri Hariati
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i1.126

Abstract

Hukum Persaingan Usaha menjadi sesuatu hal yang sangat diperhatikan pada saat ini di berbagai negara. Walaupun dalam beberapa konteks, cara pandang dan sikap terhadap Hukum ini memiliki beberapa perbedaan di beberapa negara. Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, persaingan usaha menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saat reformasi digulirkan. Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis, merindukan sebuah undang-undang yang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun priveleges kepada para pelaku bisnis tertentu, sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, kroni, dan nepotisme. Dikatakan secara komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan-batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif