Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan
Mohammad Irfan
Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Tentang Pengaturan Poligami Dan Akibat Hukumnya Di Indonesia M. Yazid Fathoni; Salim HS; Aris Munandar; Rahmawati Kusuma; Mohammad Irfan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.39

Abstract

Meskipun telah di undangkan hampir hampir setengah abad, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap saja asing bagi sebagian masyarakat. Hal ini nampak dari banyaknya perkawinan yang mengacu hanya secara adat dan tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai pencatatan perkawinan. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan ketika akan menghadapi berbagai urusan yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak dan lainnya. Kondisi ini ternyata didukung oleh pengetahuan masyarakat mengenai ketidakjelasan dasar, kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum terhadap masyarakat jika tidak mengikuti ketentuan formal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terkecuali bagi Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dijadikan tempat kegiatan (penyuluhan) ini. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya terjadi pernikahan poligami siri.
Penolakan Hasil Pekerjaan Oleh Pemilik Proyek Dan Akibat Hukumnya Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Diangsa Wagian; Hasan Asy’ari; Mohammad Irfan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.543 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.6

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar penolakan hasil pekerjaan oleh pemilik proyek dan akibat hukumnya dalam kontrak pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif yang mendasarkan kajiannya pada studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan logika deduktif. Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Alasan/dasar kenapa pekerjaan suatu proyek/barang/jasa ditolak oleh pihak pengguna barang/jasa adalah karena pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas bahan material sebagaimana ditentukan dalam kontrak; 2). Penolakan terhadap pekerjaan tersebut berakibat pada peralihan risiko kepada pihak kontraktor. Kontraktor juga bertanggung jawab untuk membongkar, memperbaiki serta mengganti kualitas pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam kontrak; 3) penyelesaiana sengketa penolakan pekerjaan diselesaikan dengan musyawarah. Namun jika kontraktor tetap tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam kontrak maka setelah kontraktor tersebut telah mendapatkan 3 (tiga) kali peringatan berturut-turut secara tertulis dari pengguna barang/jasa, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku. Kata kunci : penolakan pekerjaan, pemilik proyek, hukum kontrak
Implikasi Penerapan Corporate R Social Responsibility (Csr) Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Perusahaaan Pertambangan Di Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu Mohammad Irfan; M. Yazid Fathony; Hasan Asy'ari
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.55

Abstract

Corporate Social Responsibility atau disingkat (CSR) pada perusahaan Pertambangan adalah wujud tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam bentuk kepedulian terhadap upaya perbaikan dan pemberdayaan masyarakat lingkar tambang sesuai dengan amanat Undang-undang pertambangan, Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009, aktivitas Corporate Responsibility (CSR) sejatinya adalah upaya-upaya sebuah korporasi dalam turut serta membangun desa tempat perusahaan pertambangan berada. Keberadaan perusahaan pertambangan tidak bisa dilepaskan dari keikutsertaan masyarakat lingkar tambang yang hidup dan menetap d wilayah pertambangan. Kajian ini berusaha mengetahui bentuk-bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan dan respon masyarakat lingkar tambang di Kecamatan Hu,u Kabupaten Dompu akan implementasi program Corporate Social Responsibility sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009, dengan menganalisis secara yuridis empiris dan penedekatan analisis data secara kualitatif dan deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Program Cooperate Social Responsibiliy (SR) sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan pertambangan telah memberikan implikasi yang cukup penting bagi hajat hidup masyarakat lingkar tambang antara lain terbangunnya dan upaya perbaikan terhadap sarana parasarana kebutuhan hidup masyarakat, upaya pemberdayaan pendidikan masyarakat dan upaya penguatan spiritual masyarakat walaupun masih ada ditemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
Bekerjanya Hukum Dalam Pertambangan Emas Tidak Berizin Dikecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Mohammad Irfan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.86

Abstract

Secara empiris pertambangan emas Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat adalah sebuah peristiwa hukum yang telah menjadi perhatian dan atensi publik yang telah berlangsung bertahun tahun, menjadi pertanyaan publik hukum, mengapa pengaturan dan upaya pembiaran terhadap eksistensi pertambangan emas ilegal ini masih berlangsung sampai sekarang. Penelitian ini dihajatkan untuk mengkaji secara empiris bekerjanya hukum dalam memberikan pengaturan yang lebih tegas terhadap aktivitas pertambangan emas tidak berizin di kecamatan Sekotong. Dalam penulisan penelitian ini menggunakan, penelitian hukum empiris, yang melihat dinamika perkembangan pertambangan emas tidak berizin dan mengambil hubungannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih kewenangan penerbitan izin pertambangan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi dalam penerbitan izin pertambangan rakyat, setelah dikaji lebih jauh menurut Undang-undang pertambangan tahun 2020 bahwa otoritas Pemerintah Provinsi untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, namun dalam realitasnya pemrintah Provinsi NTB belum tampak melakukan tindakan yang signifikan dalam menertibkan pertambangan emas ilegal di Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.
Co-Authors Aris Munandar Diangsa Wagian, Diangsa Fathoni, M. Yazid Hasan Asy'ari Hasan Asy’ari HS, Salim M. Yazid Fathony Rahmawati Kusuma