Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2018 - 2023
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan
Supardan Mansyur
Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi Subhat Pada Syariah Card Fatahullah Fatahullah; Supardan Mansyur; Usman Usman
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurna Kompulasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i1.69

Abstract

Dunia yang tanpa batas karena arus globalisasi saat ini masyarakat membutuhkan alat pembayaran yang mudah dan praktis. Kartu kredit atau dalam istilah syariah disebut syariah card menjadi kartu yang dikeluarkan oleh bank sebagai alat pembayaran maupun penarikan tunai yang sah. Sehingga dalam kartu tersebut ada beberapa pihak yang terlibat sekaligus memiliki prinsip yang berbeda. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis. Sedangkan sumber datanya adalah data sekunder yang dikumpulkan dari studi kepustakaan, baik yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa; pertama, secara yuridis formal syariah card telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan walaupun dengan istilah yang kurang tepat yakni kartu kredit syariah. Karena dalam ekonomi islam sejak berlakunya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah istilah kredit telah diganti dengan istilah pembiayaan. Konotasi kredit melekat dengan bunga yang hukumnya riba/haram. Jadi akad syariah card telah diakui mulai dari UU 7 tahun 1992, UU No. 10 tahun 1998 keduanya tentang perbankan dan UU. No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah; kedua, akad syariah card atau kartu kredit syariah telah di praktekkan oleh beberapa perbankan syariah walaupun ada sebagian orang yang meragukan kesyariahannya akibat dari beberapa hal. Kesyariahan kartu kredit syariah/syariah card telah mendapatkan legitimasi melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 54/DSN-MUI/X/2006. DSN memberikan penekanan bagi bank syariah yang mengimplementasikan fatwa tersebut dalam produk/akad syariah card harus mematuhi ketentuan misalnya transaksi tidak boleh bertentangan dengan syariah dan denda harus masuk semuanya sebagai dana sosial.
Pengaruh Globalisasi Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Terong Tawah Dalam Memahami Hukum Kewarisan Di Era Disrupsi Fatahullah Fatahllah; Usman Usman; Supardan Mansyur; Ita Surayya
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 6 No. 2 (2021): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v6i2.98

Abstract

Kondisi masyarakat pada abad 21 saat ini sangat berbeda dengan kondisi masyarakat sebelumnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma yang sudah disepakati bersama. Akan tetapi kondisi masyarakat dewasa ini karena pengaruh globalisasi membuat masyarakat menjadi individualis dan melupakan tata krama serta hanya menuntut haknya saja. Yakni lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kelompok. Lebih menuntut apa yang menjadi haknya dari pada melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Hukum kewarisan Islam dapat di pahami dan dijalankan dengan baik membutuhkan pemahaman individu, masyarakat dan peran negara, termasuk pada masyarakat di Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Peran individu merupakan persoalan yang mutlak, agar setiap individu mengerti tentang hak waris anak, hak waris orang tua, hak waris suami istri, hak waris saudara. Peran pemahaman keluarga dalam kewarisan Islam dengan cara pembentukan keluarga yang saling menyayangi dalam komunitas keluarga, tidak serakah, sehingga terwujud keluarga sadar waris. Selanjutnya adalah pemahaman masyarakat, kumpulan keluarga bisa dikatakan masyarakat, dengan pemahaman berjenjang dari individu, keluarga, komunitas besar yakni masyarakat yang sadar atas hukum kewarisan sehingga tercipta masyarakat yang damai dan sejahtera.
Problematika Atas Hak Waris Istri Dan Anak Dalam Pernikahan Poligami Sirri Di Indonesia Fatahullah Fatahllah; Supardan Mansyur; Usman Usman; Ita Surayya
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 7 No. 1 (2022): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v7i1.99

Abstract

Peraturan perundang-undangan Indonesia hanya mengenal pernikahan sah dan pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang telah memenuhi apa yang diwajibakan dalam hukum agama dan kepercayaan masing-masing calon mempelai dan agar sempurna pernikahan tersebut dilanjutkan dengan proses pengadministrasian/pencatatan oleh negara. Ketiadaan pencatatan perkawinan bukan berarti pernikahan tidak sah, sehingga perkawinan yang dilakukan secara sirri dianggap sebagai perkawinan yang sah tetapi tidak sempurna. Beda halnya dengan perkawinan poligami sirri yang dilakukan secara diam-diam, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak sah karena disamping melanggar peraturan perundang-undangan juga melanggar hakikat pernikahan sendiri dalam syariat Islam. Hal ini dapat diqiyaskan atau analogi dengan perkawinan mut’ah/kontrak sebagai salah satu bentuk pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Walaupun pencatatan perkawinan bukan penentu sah tidak perkawinan yang dilakukan, akan tetapi pencatatan perkawinan akan mempermudah segala urusan yang mempersyaratkan adanya bukti kuat terjadinya perkawinan. Sah tidaknya perkawinan menjadi penentu hak waris bagi setiap ahli waris anak dan istri/istri-istri.
Pelaksanaan Kewarisan Anak Angkat Di Desa Sesela Lombok Barat Fatahullah; Supardan Mansyur; Musakir Salat; Haeratun; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 8 No. 2 (2023): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v8i2.143

Abstract

Anak angkat merupakan anak yang dimasukkan dalam struktur keluarga dan menjadi bagian yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam suatu keluarga. System hukum anak angkat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum agama yang dianut oleh Masyarakat. Hak kewarisan anak angkatpun di pengaruhi oleh system hukum tersebut. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun tidak mengatur secara khusus tentang status dan kedudukan anak angkat, akan tetapi anak angkat dapat memperoleh warisan melalui wasiat. Sehingga potensi anak angkat untuk mendapatkan warisan yang sama dengan ahli waris yang lain dalam struktur keluarga. Berbeda halnya dengan hukum agama (Islam) yang membolehkan adopsi dengan syarat tidak manjadikannya sebagai atau sama dengan anak kandung. Sehingga anak angkat dalam hukum kewarisan Islam tidak dapat menjadi ahli waris, akan tetapi masih dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah, wasiat ataupun wasiat wajibah. Sedangkan dalam hukum adat, kedudukan dan hak waris anak angkat sangat tergantung pada hukum adat yang berlaku pada Masyarakat setempat. Pada Masyarakat adat di Desa Sesela Lombok Barat anak angkat disebut dengan anak “akon” yang kedudukannya sama dengan anak kandung, sehingga memiliki hak keperdataan yang sama kecuali dari harta “doe tengaq”. Pembagian warisan pada Masyarakat Desa Sesela juga dipengaruhi oleh hukum Islam sehingga ada ungkapan untuk bagian laki-laki dengan “sepelembah” dan bagian Perempuan dengan “sepersonan”.
Kompleksitas Pelaksanaan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama Mataram Fatahullah; Supardan Mansyur; Haeratun; M. Alfian Fallahiyan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.138

Abstract

Wasiat wajibah merupakan sub bagian dari hukum kewarisan Islam. Dalam mengimplementasikan wasiat wajibah peran hakim sangat dominan agar wasiat wajibah dapat mengakomodir kepentingan kerabat yang terhalang untuk menjadi ahli waris tetapi tetap dapat memperoleh bagian atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris, misalnya kepada anak dan istri yang berbeda agama. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perudang-undangan, pendekatan sosiologis dan pendekatan konsep dengan menggunakan data primer dan sekunder. Perluasan makna wasiat wasiat wajibah terkesan bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Akan tetapi Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam memutuskan perkara pada umumnya dan wasiat wajibah paad khususnya mempertimbangkan beberapa hal: pertama, pertimbangan kemanusiaan; kedua, pertimbangan kemaslahatan; ketiga, adanya hubungan darah yang sama; dan keempat para pihak telah terikat dalam satu hubungan yang lama. Sebagai lembaga peradilan, Pengadilan Agama Mataram dalam penganganan perkara kewarisan lebih menekankan proses kekeluarga dengan jalan perdamaian, karena perdamaian adalah hukum tertinggi bagi para pihak. Apalagi dalam perkara warisan ini para pihak adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dan/atau perkawinan sebelumnya.
Co-Authors Fatahullah Fatahullah Fatahllah Fatahullah Fatahullah Haeratun Ita Surayya M. Alfian Fallahiyan Musakir Salat Usman Usman