<![CDATA[Upaya Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) terus dilakukan akibat ancaman kejahatan transnasional terorganisir seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kerap terjadi setiap tahunnya. Fenomena ini membutuhkan perhatian internasional dari berbagai negara untuk memberikan perlindungan hak-hak dasar pekerja maupun hak-haknya sebagai warga negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dalam melakukan perlindungan PMI dan upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi kendala. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literature dan wawancara bersama informan, dengan didukung dengan pendekatan interpretif dengan pendekatan etnografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia terus melakukan perbaruan sitem hukum dan perlindungan kepada para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Namun, upaya yang dilakukan masih menjumpai banyak hampatan dan kendala mulai dari lokasi penempatan hingga kendala yang ditimbulkan dari PMI itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran bahwa diperlukan koordinasi kerja sama antarinstansi untuk menangani permasalahan yang dialami para PMI. Imigrasi sebagai salah satu instansi yang menduduki peranan penting dalam upaya perlindungan pekerja migran sesaat sebelum bekerja. Hal ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian dan Surat Edaran Nomor IMI-0277.GR.02.06 tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia Non Prosedural. Berdasarkan peraturan tersebut, imigrasi menjalin koordinasi kerja sama dengan berbagai instansi untuk melakukan pengawasan terhadap WNI, mencegah penerbitan dokumen perjalanan kepada calon PMI terindikasi non-prosedural, dan melaksanakan pelindungan serta penanganan terhadap PMI. Sehingga, kerja sama keimigrasian yang dilakukan menduduki peranan penting dalam upaya perlindungan PMI.]]>
