Moh. Ali
Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara Nurin Dyasti Pratiwi; Dominikus Rato; Moh. Ali
Jurnal Syntax Transformation Vol 3 No 02 (2022): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v3i2.511

Abstract

Notaries in carrying out their authority need supervision carried out by the Regional Supervisory Council, which is the spearhead of the Supervisory Council in carrying out direct supervision of notaries because notary protocol storage does not stop until the end of his term of office or death. However, protocol storage continues even though the notary concerned ends the term of office or death under Article 65 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. This study aims to analyze the authority of the Regional Supervisory Council regarding the storage of notary protocols as state archives. The method used is normative juridical law research. The results show Regional Supervisory Council authority is in the form of attribution authority, including the authority given directly by the Notary Position Act with efforts to regulate and review the Notary Position Act and the Archives Law, government participation and the Directorate General of AHU in providing a place for Regional Supervisory Council and funds for notary protocol storage, and by storing notary protocols through the application of information technology or electronically
KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH-TANAH TERLANTAR Rastra Ardani Irawan; Fendi Setyawan; Moh. Ali
HUKMY : Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2023): HUKMY : Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35316/hukmy.2023.v3i1.308-329

Abstract

Tanah merupakan sumber daya yang penting bagi adanya kegiatan pembangunan. Di sisi lain tanah juga merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agar dapat mendatangkan kemakmuran dan memenuhi semua bidang kebutuhan dalam kehidupan manusia maka tanah harus diusahakan, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuannya. Penelantaran tanah merupakan suatu tindakan yang tidak benar, hal ini dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah. Selain itu, penelantaran tanah juga berdampak pada terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 mengatur tentang obyek penertiban tanah terlantar, identifikasi dan penelitian, peringatan, penetapan tanah terlantar, pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar. Dari sudut pandang kajian hukum normatif, terjadi kesulitan mekanisme pelaksanaanya